Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 151 Tahun 2016
- Nomor
- 151
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 3
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi; MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM 151 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 68 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANANPUBLIK ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANANKELAS EKONOMI MENTERIPERHUBUNGAN Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (LembaranNegaraTahun 2015 Nomor252);
Milik Negara, serta Perawatan dan PrasaranaPenggunaanBiayaPerkeretaapian, Perkeretaapian
ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI. KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIKPENYELENGGARAAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 68 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA MENTERI TENTANGPERHUBUNGANPERATURAN MEMUTUSKAN:
799);
Menetapkan Pasal II Peraturan Menteriini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Pasa19 Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara dan Mekanisme Pengajuan Tagihan, Verifikasi dan Pelaporan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
SRILESTARIRAHAY Pembina Utama Muda (IVIe) NIP. 19620620 198903 2 001 Salinan Sesuai dengan aslinya ~P:~OH kum " BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1941 WIDODO EKATJAHJANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2016 BUDI KARYASUMADI ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2016 pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerintahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)