DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2016

Nomor: 68
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Mei 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Milik Negara, perlu mengatur Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Untuk Pelayanan Kelas Ekonomi;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Untuk Pelayanan Kelas Ekonomi. MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 68 TAHUN 2016 TENTANG TATACARA PENYELENGGARAANKEWAJIBAN PELAYANANPUBLIK ANGKUTANORANG DENGAN KERETA API PELAYANANKELAS EKONOMI MENTERIPERHUBUNGAN

1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5.Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 252);
6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 196 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2014 ten tang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2007);
7.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 197 Tahun 2015 ten tang Komponen Biaya yang Dapat Diperhitungkan Dalam Penyelenggaraan Angkutan Perintis Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 49); Mengingat MEMUTUSKAN: PERATURANMENTERI PERHUBUNGANTENTANGTATACARA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI.
8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
9.Peraturan Menteri Keuangan 250 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Atas Bendahara Pad a Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 662);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1418);
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2048);
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1909); Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
2.Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan keretaapi.
3.Penyelenggara saran a perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian Umum.
4.Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian.
5.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara lang sung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
6.Badan usaha penyelenggara kewajiban pelayanan publik angkutan orang dengan keretaapi pelayanan kelas ekonomi adalah penyelenggara sarana perkeretaapian yang telah ditetapkan atau mendapat penugasan dari Menteri.
13.Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perkeretaapian.
14.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian. Gubernur, Bupati atau daerah sebagai unsur
12.Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat
7.Kewajiban pelayanan public (Public Service Obligation) adalah kewajiban Pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan keretaapi kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau.
8.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan atau Pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri Keuangan.
9.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementeriarr/Lembaga Satuan Kerja Perangkat daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain pengguna APBN/ APBD.
10.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggungjawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
11.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasa13

(1)Dana untuk keperluan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi dialokasikan dalam APBNdanjatau APBN-P.
(2)Kebutuhan dana PSG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diusulkan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Anggaran pada awal tahun anggaran berjalan, dilengkapi dengan dokumen pendukung untuk tahun anggaran yang direncanakan.
(3)Dalam rangka penyusunan kebutuhan dana PSG, Direktur Jenderal berkoordinasi dengan Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, dengan memperhatikan prakiraan maju, rencana strategis dan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Pasa12
(1)Dalam rangka menyediakan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau, Pemerintah menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik (public service obligation) Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi.
(2)Kewajiban Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan selisih an tara tarif yang ditetapkan oleh Menteri dengan tarif yang ditetapkan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian.
(3)Perhitungan tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dihitung berdasarkan pedoman perhitungan tarif yang ditetapkan oleh Menteri. berdasarkan DIPA PSO disahkan oleh Direktur Pasal 6 Kontrak pelaksanaan PSO Perkeretaapian yang telah
(1)Pasal 5
(1)Menteri menugaskan BUMN penyelenggara saran a perkeretaapiaan untuk menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik (public service obligation).
(2)Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian dapat bekerjasama dengan badan usaha lain.
(3)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya tahun berjalan. BABIII PENUGASANPENYELENGGARAANKEWAJIBAN PELAYANANPUBLIK Pasal 4
(1)Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan anggaran kebutuhan dana PSO yang diusulkan kepada Direktur Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), terlebih dahulu dilakukan reviu oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Perhubungan.
(2)Reviu oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian usulan kebutuhan dengan dokumen pendukung.

BAB II

PERENCANAAN Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Pasal 7

(1)Pencairan dana pelaksanaan penyelenggaraan PSG dilaksanakan secara bulanan dan triwulanan.
(2)Jumlah dana pelaksanaan penyelenggaraan PSG yang dicairkan setiap bulannya paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari hasil perhitungan verifikasi administrasi.
(3)Selisih pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), akan diperhitungkan setiap triwulan setelah dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan. BABV PEMBAYARANDANVERIFlKASI
(2)Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal selaku KPA PSG Perkeretaapian dengan Direktur Utama BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian segera setelah diterbitkannya DIPA.
(3)Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.
(4)Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang- kurangnya memuat:
1. a.kinerja angkutan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM);
2. b.jangka waktu pelaksanaan;
3. c.tata cara pembayaran;
4. d.kelengkapan administrasi untuk penagihan;
5. e.mekanisme hasil verifikasi;
6. f.hak dan kewajiban para pihak;
7. g.sanksi dan penyelesaian perselisihan;
8. h.ketentuan mengenai keadaan memaksa; dan
  1. 1.para pihak yang menandatangani kontrak. rnelaksanakan penyelenggaraan PSO, wajib rnelaksanakan pencatatan penyaluran dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik sesuai prinsip akuntansi yang berlaku urnurn. yangPerkeretaapian

Pasal 10

SaranaPenyelenggaraBUMN BABVI PELAPORAN Pasal 9 Ketentuan lebih lanjut rnengenai Tata Cara Pengajuan Tagihan dan Verifikasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

(1)Dalam rangka pencairan dana pelaksanaan penyelenggaraan PSO, Direktur J enderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran rnelaksanakan verifikasi terhadap pelaksanaan PSO.
(2)Verifikasi sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) terdiri atas verifikasi adrninistrasi untuk tagihan bulan berjalan dan verifikasi adrninistrasi dan lapangan untuk tagihan triwulanan.
(3)Verifikasi bulanan sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara online dengan rnenggunakan data yang diakses rnelalui sistern inforrnasi penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik.
(4)Verifikasi triwulanan sebagairnana dirnaksud pada ayat
(2)dilakukan dengan rnelakukan pernantauan lapangan.
(4)Direksi BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian rnengajukan tagihan pernbayaran sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), kepada KPA.

Pasal 13

(1)Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABVII PEMERIKSAAN

Pasal 12

(1)KPA bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)KPA menjaminpenyaluran dana penyelenggaraan PSO kepada BUMNPenyelenggara Sarana Perkeretaapian.

Pasal 11

(1)BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi atas kinerja penyelenggaraan KPA.
(2)Laporan realisasi atas kinerja penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi kinerja angkutan, kinerja operasi, kinerja sarana, dan ketentuan lain yang diatur dalam kontrak.
(3)BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik bertanggungjawab secara material atas pelaksanaan dan penggunaan dana PSO kepada KPA.

Pasal 15

(1)Direktur Jenderal me1akukan pengawasan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan terhadap pelaksanaan kewajiban pe1ayanan publik.

Pasal 14

Direktur Jenderal melakukan monitoring dalam rangka menjamin kesesuaian data atas pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik.

(2)Laporan hasil pemeriksaan dimaksud ayat (1) disampaikan oleh BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian kepada KPA, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
(3)Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bahwa Pemerintah telah membayarkan lebih besar kepada BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, ke1ebihan pembayaran dimaksud disetorkan ke Kas Negara oleh Badan Usaha Penyelenggara sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(4)Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bahwa Pemerintah telah membayarkan lebih kecil kepada BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian kekurangan pembayaran kepada BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian terse but diusulkan untuk dianggarkan dalam APBN dan Zatau APBN-P sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 18

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Nomor PM 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Untuk Pelayanan Kelas Ekonomi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Milik Negara, perlu mengatur Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Untuk Pelayanan Kelas Ekonomi;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5.Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 252);
6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 196 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2014 ten tang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2007);
7.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 197 Tahun 2015 ten tang Komponen Biaya yang Dapat Diperhitungkan Dalam Penyelenggaraan Angkutan Perintis Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 49); Mengingat MEMUTUSKAN: PERATURANMENTERI PERHUBUNGANTENTANGTATACARA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI.
8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
9.Peraturan Menteri Keuangan 250 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Atas Bendahara Pad a Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 662);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1418);
11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2048);
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1909); Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
2.Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan keretaapi.
3.Penyelenggara saran a perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian Umum.
4.Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian.
5.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara lang sung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
6.Badan usaha penyelenggara kewajiban pelayanan publik angkutan orang dengan keretaapi pelayanan kelas ekonomi adalah penyelenggara sarana perkeretaapian yang telah ditetapkan atau mendapat penugasan dari Menteri.
13.Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perkeretaapian.
14.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian. Gubernur, Bupati atau daerah sebagai unsur
12.Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat
7.Kewajiban pelayanan public (Public Service Obligation) adalah kewajiban Pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan keretaapi kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau.
8.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan atau Pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri Keuangan.
9.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementeriarr/Lembaga Satuan Kerja Perangkat daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain pengguna APBN/ APBD.
10.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggungjawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
11.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasa13

(1)Dana untuk keperluan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi dialokasikan dalam APBNdanjatau APBN-P.
(2)Kebutuhan dana PSG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diusulkan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Anggaran pada awal tahun anggaran berjalan, dilengkapi dengan dokumen pendukung untuk tahun anggaran yang direncanakan.
(3)Dalam rangka penyusunan kebutuhan dana PSG, Direktur Jenderal berkoordinasi dengan Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, dengan memperhatikan prakiraan maju, rencana strategis dan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Pasa12
(1)Dalam rangka menyediakan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau, Pemerintah menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik (public service obligation) Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi.
(2)Kewajiban Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan selisih an tara tarif yang ditetapkan oleh Menteri dengan tarif yang ditetapkan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian.
(3)Perhitungan tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dihitung berdasarkan pedoman perhitungan tarif yang ditetapkan oleh Menteri. berdasarkan DIPA PSO disahkan oleh Direktur Pasal 6 Kontrak pelaksanaan PSO Perkeretaapian yang telah
(1)Pasal 5
(1)Menteri menugaskan BUMN penyelenggara saran a perkeretaapiaan untuk menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik (public service obligation).
(2)Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian dapat bekerjasama dengan badan usaha lain.
(3)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya tahun berjalan. BABIII PENUGASANPENYELENGGARAANKEWAJIBAN PELAYANANPUBLIK Pasal 4
(1)Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan anggaran kebutuhan dana PSO yang diusulkan kepada Direktur Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), terlebih dahulu dilakukan reviu oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Perhubungan.
(2)Reviu oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian usulan kebutuhan dengan dokumen pendukung.

BAB II

PERENCANAAN Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Pasal 7

(1)Pencairan dana pelaksanaan penyelenggaraan PSG dilaksanakan secara bulanan dan triwulanan.
(2)Jumlah dana pelaksanaan penyelenggaraan PSG yang dicairkan setiap bulannya paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari hasil perhitungan verifikasi administrasi.
(3)Selisih pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), akan diperhitungkan setiap triwulan setelah dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan. BABV PEMBAYARANDANVERIFlKASI
(2)Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal selaku KPA PSG Perkeretaapian dengan Direktur Utama BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian segera setelah diterbitkannya DIPA.
(3)Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.
(4)Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang- kurangnya memuat:
1. a.kinerja angkutan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM);
2. b.jangka waktu pelaksanaan;
3. c.tata cara pembayaran;
4. d.kelengkapan administrasi untuk penagihan;
5. e.mekanisme hasil verifikasi;
6. f.hak dan kewajiban para pihak;
7. g.sanksi dan penyelesaian perselisihan;
8. h.ketentuan mengenai keadaan memaksa; dan
  1. 1.para pihak yang menandatangani kontrak. rnelaksanakan penyelenggaraan PSO, wajib rnelaksanakan pencatatan penyaluran dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik sesuai prinsip akuntansi yang berlaku urnurn. yangPerkeretaapian

Pasal 10

SaranaPenyelenggaraBUMN BABVI PELAPORAN Pasal 9 Ketentuan lebih lanjut rnengenai Tata Cara Pengajuan Tagihan dan Verifikasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

(1)Dalam rangka pencairan dana pelaksanaan penyelenggaraan PSO, Direktur J enderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran rnelaksanakan verifikasi terhadap pelaksanaan PSO.
(2)Verifikasi sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) terdiri atas verifikasi adrninistrasi untuk tagihan bulan berjalan dan verifikasi adrninistrasi dan lapangan untuk tagihan triwulanan.
(3)Verifikasi bulanan sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara online dengan rnenggunakan data yang diakses rnelalui sistern inforrnasi penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik.
(4)Verifikasi triwulanan sebagairnana dirnaksud pada ayat
(2)dilakukan dengan rnelakukan pernantauan lapangan.
(4)Direksi BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian rnengajukan tagihan pernbayaran sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), kepada KPA.

Pasal 13

(1)Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABVII PEMERIKSAAN

Pasal 12

(1)KPA bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)KPA menjaminpenyaluran dana penyelenggaraan PSO kepada BUMNPenyelenggara Sarana Perkeretaapian.

Pasal 11

(1)BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi atas kinerja penyelenggaraan KPA.
(2)Laporan realisasi atas kinerja penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi kinerja angkutan, kinerja operasi, kinerja sarana, dan ketentuan lain yang diatur dalam kontrak.
(3)BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik bertanggungjawab secara material atas pelaksanaan dan penggunaan dana PSO kepada KPA.

Pasal 15

(1)Direktur Jenderal me1akukan pengawasan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan terhadap pelaksanaan kewajiban pe1ayanan publik.

Pasal 14

Direktur Jenderal melakukan monitoring dalam rangka menjamin kesesuaian data atas pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik.

(2)Laporan hasil pemeriksaan dimaksud ayat (1) disampaikan oleh BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian kepada KPA, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
(3)Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bahwa Pemerintah telah membayarkan lebih besar kepada BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, ke1ebihan pembayaran dimaksud disetorkan ke Kas Negara oleh Badan Usaha Penyelenggara sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(4)Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bahwa Pemerintah telah membayarkan lebih kecil kepada BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian kekurangan pembayaran kepada BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian terse but diusulkan untuk dianggarkan dalam APBN dan Zatau APBN-P sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 8

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 18

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 124 Tahun 2015

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 151 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 8

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 18

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 124 Tahun 2015

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 151 Tahun 2016