Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1.Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
2.Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan keretaapi.
3.Penyelenggara saran a perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian Umum.
4.Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian.
5.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara lang sung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
6.Badan usaha penyelenggara kewajiban pelayanan publik angkutan orang dengan keretaapi pelayanan kelas ekonomi adalah penyelenggara sarana perkeretaapian yang telah ditetapkan atau mendapat penugasan dari Menteri.
BAB I KETENTUAN UMUM penyelenggara pemerintahan daerah.
13.Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perkeretaapian.
14.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.
Gubernur, Bupati atau daerah sebagai unsur
12.Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat
7.Kewajiban pelayanan public (Public Service Obligation) adalah kewajiban Pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan keretaapi kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau.
8.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan atau Pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri Keuangan.
9.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementeriarr/Lembaga Satuan Kerja Perangkat daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain pengguna APBN/ APBD.
10.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggungjawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
11.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasa13
(1)Dana untuk keperluan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi dialokasikan dalam APBNdanjatau APBN-P.
(2)Kebutuhan dana PSG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diusulkan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Anggaran pada awal tahun anggaran berjalan, dilengkapi dengan dokumen pendukung untuk tahun anggaran yang direncanakan.
(3)Dalam rangka penyusunan kebutuhan dana PSG, Direktur Jenderal berkoordinasi dengan Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, dengan memperhatikan prakiraan maju, rencana strategis dan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya.
Pasa12
(1)Dalam rangka menyediakan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau, Pemerintah menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik (public service obligation) Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi.
(2)Kewajiban Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan selisih an tara tarif yang ditetapkan oleh Menteri dengan tarif yang ditetapkan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian.
(3)Perhitungan tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dihitung berdasarkan pedoman perhitungan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.
BAB II PERENCANAAN Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. berdasarkan DIPA PSO disahkan oleh Direktur Pasal 6 Kontrak pelaksanaan PSO Perkeretaapian yang telah
(1)Pasal 5
(1)Menteri menugaskan BUMN penyelenggara saran a perkeretaapiaan untuk menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik (public service obligation).
(2)Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian dapat bekerjasama dengan badan usaha lain.
(3)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya tahun berjalan.
BABIII PENUGASANPENYELENGGARAANKEWAJIBAN PELAYANANPUBLIK Pasal 4
(1)Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan anggaran kebutuhan dana PSO yang diusulkan kepada Direktur Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), terlebih dahulu dilakukan reviu oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Perhubungan.
(2)Reviu oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian usulan kebutuhan dengan dokumen pendukung.