menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956}
2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
3.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2015;
5.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2015 tentang Perizinan Angkutan Udara Online;
7.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) Bandar Udara;
8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2015 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Di Bidang Penerbangan;
9.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2015 tentang Penilaian Kinerja Keselamatan Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara (Air Operator Certifícate);
10.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan;
f " i k - J - MEMUTUSKAN: : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA. . Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, diubah sebagai berikut: Diantara Pasal 103 dan Pasal 104 ditambahkan Pasal 103a yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 103a
(1)Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal yang mengalami kecelakaan (accident dan/atau serious incident) pada rute penerbangan yang dilayani, maka izin rute dan frekuensi penerbangan yang mengalami kecelakaan tersebut dibekukan dan tidak diperbolehkan untuk melakukan penambahan kapasitas berupa rute baru dan frekuensi penerbangan.
(2)Izin rute dan frekuensi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan kembali setelah ada corrective action berdasarkan hasil investigasi KNKT dan telah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2015 MENTERI PERHUBUNGAN ttd IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1592 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA/BIRO HUKUM DAN KSLN, SRI LESTARI RAHAtU Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620620 198903 2 001