Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 2017
- Nomor
- 38
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 6
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara; : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
Menetapkan MEMUTUSKAN : : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA. “ J - Pasal I Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan:
Pasal 4c
Pasal 4d
Pasal 4e Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4c ayat (1) harus tercantum dalam neraca yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar dan sesuai dengan akta pendirian perusahaan beserta perubahannya (apabila ada) yang telah disahkan oleh Kementerian yang berwenang di bidang hukum. Menghapus ketentuan persyaratan modal disetor bagi sekolah penerbang {flying school) dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:
dan
Pasal 103a
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Badan usaha angkutan udara yang telah dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 159 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentangPenyelenggaraan Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1592), tindak lanjut terhadap pelaksanaan sanksi yang telah diberikan disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri ini. - 1 1 - Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2017 MENTERI PERHUBUNGAN ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 732 Salinan sesuai dengan aslinya KEMALA BIRO /HUKUM SRI LESTARI RAHA\ Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620620 198903 2 001
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)