Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 187 Tahun 2015
- Nomor
- 187
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri erhubungan Nomor PM 56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan Bandar Udara. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956); 9 Menetapkan
MEMUTUSKAN: : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 56 TAHUN 2015 TENTANG KEGIATAN PENGUSAHAAN DI BANDAR UDARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara diubah dan ditambah sebagai berikut:
Pasal 7a Badan Hukum Indonesia dapat menyelenggarakan salah satu atau beberapa bagian dari Jasa Kebandarudaraan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 dibawah Badan Usaha Bandar Udara dan/atau Unit Penyelenggara Bandar Udara setelah memperoleh izin pelayanan jasa kebandarudaraan dari Menteri;
BAB IV A PENGUSAHAAN JASA KEBANDARUDARAAN
Pasal 35a
Pasal 35b
/■■■v v» Pasal 35c
Pasal 35e Badan Hukum Indonesia pemegang izin pelayanan jasa kebandarudaraan wajib :
Pasal 35f
Pasal 35g izin pelayanan jasa kebandarudaraan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35F, dalam hal pemegang izin yang bersangkutan terbukti :
BAB IV
Untuk mendapat sertifikat operasi kegiatan jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di Bandar Udara harus memenuhi persyaratan :
L rekomendasi dari Kepala Bandar Udara sebagai dasar pertimbangan atas ketersediaan peluang usaha di bandar udara;
dan
P Pasal II Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2015 MENTERI PERHUBUNGAN ttd IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1825 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA/ BIRc/fetUKUM DAN KSLN, SRI LESTARI RAHAYU Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620620 198903 2 001
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)