Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2021
- Nomor
- 33
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 48
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara; 2021, No.611 Mengingat : 1. Undang-UndangPasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
92)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6644);
2021, No.611
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KEGIATAN PENGUSAHAAN DI BANDAR UDARA.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
2021, No.611
2021, No.611
BAB II KEGIATAN PENGUSAHAAN DI BANDAR UDARA
BAB II
Kegiatan pengusahaan di Bandar Udara terdiri atas:
2021, No.611
1) penyediaan hanggar pesawat udara; 2) perbengkelan pesawat udara; 3) pergudangan; 4) katering pesawat udara; 5) pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (ground handling); 6) pelayanan penumpang dan bagasi; serta 7) penanganan kargo dan pos.
1) penyediaan penginapan/hotel dan transit hotel; 2) penyediaan toko dan restoran; 3) penyimpanan kendaraan bermotor; 4) pelayanan kesehatan; 5) perbankan dan/atau penukaran uang; dan 6) transportasi darat.
2021, No.611 1) penyediaan tempat bermain dan rekreasi; 2) penyediaan fasilitas perkantoran; 3) penyediaan fasilitas olah raga; 4) penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan; 5) pengisian bahan bakar kendaraan bermotor; dan 6) periklanan. BAB III PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN Bagian Kesatu PenyelenggaraPelayanan Jasa Kebandarudaraan
BAB III
PelayananjasaKebandarudaraansebagaimanadimaksuddalamP asal 3 ayat (1) dapatdiselenggarakan oleh:
Badan Usaha Bandar Udara yang menyelenggarakanBandar Udara secara komersial sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 hurufa,dapat dilakukan oleh:
2021, No.611
2021, No.611
dananalisa resiko. Pasa 9
Terhadap personil pengoperasian Bandar Udara sebagaiman dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf, untuk direksi dan personel manajemen yang bertanggung jawab terhadap 2021, No.611 keamanan dan keselamatan penerbangan, harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.
Membuka PDF…