Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 193 Tahun 2015
- Nomor
- 193
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 39
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Bandar Udara Untuk Pelayanan Jasa Kebandarudaraan; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
Menetapkan :
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KONSESI DAN BENTUK KERJASAMA LAINNYA ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA BANDAR UDARA UNTUK PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN.
BAB I
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
BAB II KEGIATAN PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN DI BANDAR UDARA
BAB II
Kegiatan pengusahaan di bandar udara terdiri atas:
Pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi jasa pelayanan pesawat udara, penumpang, barang dan pos yang terdiri atas penyediaan dan/atau pengembangan:
Pelayanan jasa terkait bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
BAB III JENIS DAN PRINSIP KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA BANDAR UDARA UNTUK KEGIATAN PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN Bagian Kesatu Jenis Kegiatan Yang Dapat Dikerjasamakan Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Bandar Udara Untuk Kegiatan Pelayanan Jasa Kebandarudaraan
BAB III
Pengelolaan dan pengembangan bandar udara yang telah dioperasikan (eksisting), sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b meliputi sebagai berikut:
dan
P
Pengelolaan fasilitas yang dibangun/dikembangkan oleh Badan Usaha Bandar Udara yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:
dan
Pengelolaan fasilitas bandar udara yang telah dibangun /dikembangkan oleh badan usaha milik daerah atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
Bagian Kedua Prinsip Kerjasama Antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara Untuk Kegiatan Pelayanan jasa kebandarudaraan di Bandar Udara
Kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara untuk kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara dilakukan berdasarkan prinsip:
dan
BAB IV IDENTIFIKASI DAN PENETAPAN KEGIATAN PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN DI BANDAR UDARA BERDASARKAN KERJASAMA DENGAN BADAN USAHA BANDAR UDARA
BAB IV
12-
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)