Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 202 Tahun 2015
- Nomor
- 202
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Ke1as Ekonomi Tahun Anggaran 2016; MENTERIPERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Menimbang PERATURANMENTERIPERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA NOMORPM 202 TAHUN2015 TENTANG PENYELENGGARAANKEWAJIBANPELAYANANPUBLIK BIDANGANGKUTANLAUTUNTUKPENUMPANG KELASEKONOMITAHUNANGGARAN2016 MENTERIPERHUBUNGAN
Mengingat Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi;
BAB I
Dalam melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik/Public Service Obligation (PSG)bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi, Pelaksana Angkutan Laut Nasional berkewajiban:
Dalam melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik/Public Service Obligation (PSO)bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi,Direktur Jenderal berhak:
Pasa16 Pelaksana angkutan laut nasional yang ditunjuk untuk melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik/ Public Service Obligation (PSO)bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
Pasa19
Service Obligatio1l (1'80) bidang angkutan laut untuk penurnpang kelas ekonomi kepada Direktur Jenderal Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penyaluran dana penyelenggaraan . - ~ . Kewajiban Pelayanan Publikj Public Service Obligation (PSO) bidang angkutan laut untuk pcnumpang kelas ekonomi kepada pelaksana angkutan laut nasional. Pasal Ll Pasall0 Pelaksana angkutan laut nasional bertanggung jawab formal dan material atas pelaksanaan dan penggunaan dana penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publikj Public Service Obligation "(PSO)bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi.
Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan peraturanperundang-undangan. selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasa116 Direktur Jenderal melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik/Public Service Obligation (PSO) bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi. (PSO) bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi lebih besar dari jumlah yang telah dibayarkan oleh Pemerintah kepada Perusahaan Perseroan [Persero]. PT. Pelayaran Nasional Indonesia, kelebihan pembayaran dimaksud harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa jumlah dana penyelenggaran Kewajiban Pelayanan Publik/ Public Service Obligation (PSO) bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi lebih besar dari jumlah yang telah dibayarkan oleh Pemerintah kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia, kekurangan pembayaran tersebut diusulkan untuk dianggarkan dalam APBNdarr/atau APBN-Perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
denganInlMenteriPeraturanpengundangan Agar setiap oreng mengetahuinya, memerintahkan Pasal 17 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Menteri (Permen)