DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003

Nomor: 19
Tahun: 2003
Ditetapkan: 19 Juni 2003
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 98

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM 2. PERSERO 3. PERUM 4. PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN BUMN 5. KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM 6. SATUAN PENGAWASAN INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAIN 7. RESTRUKTURISASI DAN PRIVATISASI 8. KETENTUAN LAIN-LAIN 9. KETENTUAN PERALIHAN 10. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Badan Usaha Milik Negara mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa pelaksanaan peran Badan Usaha Milik Negara dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat belum optimal;
d.bahwa untuk mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara, pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional;
e.bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Usaha Milik Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat, baik secara nasional maupun internasional;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Mengingat

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004;
3.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Dengan Persetujuan Bersama antara DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 4/3/24, 9:34 AM UNDANG https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2003/19Tahun2003UU.HTM 2/26 Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1.Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2.Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
3.Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4.Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
5.Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
6.Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat BUMN melakukan kegiatan usaha.
7.Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero.
8.Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perum.
9.Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.
10.Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.
11.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.
12.Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. 4/3/24, 9:34 AM UNDANG https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2003/19Tahun2003UU.HTM 3/26
13.Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

Pasal 2

(1)Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :
1. a.memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
2. b.mengejar keuntungan;
3. c.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
4. d.menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
5. e.turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
(2)Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Pasal 3

Terhadap BUMN berlaku Undang-undang ini, anggaran dasar, dan ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya.

Pasal 4

Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b.kapitalisasi cadangan;
c.sumber lainnya.

(3)Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau perseroan terbatas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(4)Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(5)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bagi penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya. 4/3/24, 9:34 AM UNDANG https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2003/19Tahun2003UU.HTM 4/26
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan ke dalam BUMN dan/atau perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara, diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(1)
(2)

Pasal 5

Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

(3)Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
(1)
(2)

Pasal 6

Pengawasan BUMN dilakukan oleh Komisaris dan Dewan Pengawas. Komisaris dan Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN.

(3)Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris dan Dewan Pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar BUMN dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip- prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Pasal 7

Para anggota Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMN selain penghasilan yang sah.

Pasal 8

Anggota Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas tidak berwenang mewakili BUMN, apabila:

a.terjadi perkara di depan pengadilan antara BUMN dan anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang bersangkutan; atau
b.anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMN.

(2)Dalam anggaran dasar ditetapkan yang berhak mewakili BUMN apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3)Dalam hal anggaran dasar tidak menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), RUPS mengangkat 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham untuk mewakili Persero, dan Menteri mengangkat 1 (satu) orang atau lebih untuk mewakili Perum.

Pasal 9

BUMN terdiri dari Persero dan Perum.

Isi peraturan

Teks98PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Peraturan turunan (147)

Undang-undang (UU) No. 45 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 75 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 122 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 112 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 113 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2025

Peraturan Pemerintah (PP) No. 86 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 136 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 90 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 140 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 91 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 84 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) No. 86 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 136 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 91 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 138 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 88 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 100 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 116 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 113 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2025

Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2013

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.06/2019

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.01/2007

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/05/2015 Tahun 2015