Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2022
- Nomor
- 23
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 11
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
966);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 93 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 966), diubah sebagai berikut:
www.peraturan.go.id 2022, No.973
Perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapalnya pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) merupakan badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan usaha pokok di bidang:
Pelaksana kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dilarang mengangkut muatan penumpang atau barang milik pihak lain dan/atau mengangkut muatan atau barang umum.
www.peraturan.go.id 2022, No.973
Setiap penutupan kantor cabang, wajib dilaporkan oleh kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat kepada pejabat pemberi izin dengan tembusan Syahbandar/Penyelenggara Pelabuhan dimana kantor cabang berdomisili.
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2022 MENTERI PERHUBUNGAN ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)