DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2021

Nomor: 29
Tahun: 2021
Ditetapkan: 24 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 108 dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan, pengaturan mengenai sertifikat penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, persyaratan, tata cara, dan prosedur sertifikasi penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan diatur oleh Menteri;
b.bahwa untuk mewujudkan penyediaan pelayanan navigasi penerbangan yang andal untuk keselamatan penerbangan dan untuk melaksanakan pemenuhan tindak lanjut temuan International Civil Aviation Organization Universal Safety Oversight Audit Programme bidang Air Navigation Services, perlu diatur ketentuan mengenai penyelenggara pelayanan manajemen lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan; MENTERI PERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA Menimbang PERATURANMENTERI PERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 29 TAHUN2021 TENTANG PERATURANKESELAMATANPENERBANGANSIPIL BAGIAN 172 TENTANGPENYELENGGARAPELAYANANMANAJEMENLALULINTASDAN TELEKOMUNIKASIPENERBANGAN MENTERIPERHUBUNGAN Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
6.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756); tentang Republik Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Kementerian Negara (Lembaran Negara 2.

l.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 tentang Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan; Mengingat telekomunikasi penerbangan. pelayanan danlintaslalumenyelenggarakan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Air Traffic Flow Management yang selanjutnya disingkat ATFM adalah salah satu fungsi air traffic management (ATM) yang bertujuan mengoptimalkan kapasitas (ATe capacity) terhadap permintaan (traffic demand) untuk berkontribusi terhadap keselamatan kelancaran dan keteraturan arus lalu lintas penerbangan.
2.Aerodrome adalah kawasan di daratan darr/ atau perairan dengan batas-batas tertentu yang hanya digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas.
3.Jam Operasi adalah lamanya waktu operasi yang harus disediakan penyelenggara pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4.Kalibrasi Penerbangan adalah pengujian akurasi, jangkauan atau semua parameter kinerja pelayanan atau fasilitas yang dilakukan dengan cara menggunakan peralatan uji yang terpasang di pesawat udara dengan terbang inspeksi.
5.Manual Operasi Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan yang selanjutnya disebut Manuai Operasi adalah manual yang disusun dan dipelihara oleh penyelenggara sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan.
6.Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan adalah lembaga yang PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 172 TENTANG PENYELENGGARA PELAYANAN MANAJEMEN LALU LINTAS DAN TELEKOMUNlKASI PENERBANGAN. TENTANGPERHUBUNGANMENTERIPERATURAN MEMUTUSKAN: Menetapkan Pasa13 Penyelenggaraan pelayanan mariajemen lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan meliputi:

a.pelayanan lalu lintas penerbangan termasuk didalamnya manajemen ruang udara dan ATFM;dan
b.pelayanan telekomunikasi penerbangan Pasa12 Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 tentang Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan mengatur ketentuan sebagai berikut:
a.ketentuan penyelenggaraan pelayanan mariajemen lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan;
b.sertifikasi Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan;
c.kewenangan dan kewajiban Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan; dan
d.pengenaan sanksi administratif.
1. 7.Pengujian di Darat (Ground Inspection) adalah pengujian dan peneraan yang dilakukan di darat terhadap peralatan fasilitas telekomunikasi penerbangan yang digunakan untuk pelayanan telekomunikasi penerbangan.
2. 8.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah dokumen prosedur kerja pemberian pelayanan lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan pada suatu unit pelayanan lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan.
3. 9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
4. 10.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
5. 11.Direktur adalah Direktur Navigasi Penerbangan.

Pasal 6

Ketentuan mengeriar penyelenggaraan pelayanan manajernen lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan tata cara perolehan sertifikat Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasa15

(1)Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan wajib memiliki sertifikat Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan yang disahkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.
(2)Untuk memperoleh sertifikat Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal c.q Direktur. Pasa14 Ketentuan penyelenggaraan pelayanan manajemen lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, paling sedikit terdiri atas:
1. a.orgarusasi,
2. b.dokumen standar pelayanan;
3. c.fasilitas pelayanan;
4. d.sistem manajemen keselamatan;
5. e.personel;
6. f.prosedur koordinasi dengan unit terkait; dan
7. g.sistem penyimpanan dokumen dan rekaman.

Pasal 8

Kewajiban Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan sebagai berikut:

a.melaksanakan pelayanan lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan sesuai dengan sertifikat yang dimiliki;
b.menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan personel;
c.menyusun dan memelihara dokumen Manual Operasi sehingga selalu dalam keadaan terkini sesuai dengan perkembangan teknologi dan peraturan perundang- undangan;
d.melaksanakan pelayanan lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan sesuai dengan prosedur yang tercantum pada Manual Operasi dan SOP yang telah disahkan;
e.melaporkan apabila terdapat perubahan alamat kantor;
f.menyampaikan informasi kepada unit pelayanan informasi aeronautika mengenai pelayanan lalu lintas penerbangan yang diselenggarakan paling sedikit informasi ruang udara yang dilayani, Jam Operasi dan fasilitas yang dimiliki serta apabila terdapat perubahan atau gangguan pelayanan guna publikasi informasi aeronautika;
g.melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan dalam Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 830 tentang Pemberitahuan dan Pelaporan Kecelakaan dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil serta Prosedur Investigasi Kecelakaan dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil; dan Pasal 7 Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan dan fasilitas yang tercantum pada sertifikat.

Pasal 11

(1)Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat diberikan:

Pasal 10

(1)Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 tentang Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan dapat dikenai sanksi.
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembekuan;
3. c.denda administratif; dan / atau
4. d.pencabutan.

Pasal 9

(1)Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.audit
2. b.inspeksi;
3. c.pengamatan (surveillance); dan
4. d.pemantauan (monitoring).
(3)Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2), disusun dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
1. h.melakukan pengawasan internal untuk menjaga kualitas atau mutu pelayanan lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal. Telecommunication Services Provider); dan (AeronauticalPenerbanganTelekomunikasi

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri Ill! mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan dari:

a.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Services Provider) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) tentang Penyelenggara Pelayanan

Pasal 13

Sertifikat yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Ill! tetap berlaku sampai dengan dilakukannya penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Penyelenggara pelayanan virajibmenyesuaikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak peraturan ini diundangkan. keselamatan penerbangan; atau

b.terhadap Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan tidak melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan.

(2)Tata cara pengenaan sanksi administratif mengacu pada Peraturan Menteri mengenai pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan di bidang penerbangan. dankeamananmembahayakanberpotensi
1. a.secara langsung apabila pelanggaran tersebut

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 108 dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan, pengaturan mengenai sertifikat penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, persyaratan, tata cara, dan prosedur sertifikasi penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan diatur oleh Menteri;
b.bahwa untuk mewujudkan penyediaan pelayanan navigasi penerbangan yang andal untuk keselamatan penerbangan dan untuk melaksanakan pemenuhan tindak lanjut temuan International Civil Aviation Organization Universal Safety Oversight Audit Programme bidang Air Navigation Services, perlu diatur ketentuan mengenai penyelenggara pelayanan manajemen lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan; MENTERI PERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA Menimbang PERATURANMENTERI PERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 29 TAHUN2021 TENTANG PERATURANKESELAMATANPENERBANGANSIPIL BAGIAN 172 TENTANGPENYELENGGARAPELAYANANMANAJEMENLALULINTASDAN TELEKOMUNIKASIPENERBANGAN MENTERIPERHUBUNGAN Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
6.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756); tentang Republik Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Kementerian Negara (Lembaran Negara 2.

l.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Air Traffic Flow Management yang selanjutnya disingkat ATFM adalah salah satu fungsi air traffic management (ATM) yang bertujuan mengoptimalkan kapasitas (ATe capacity) terhadap permintaan (traffic demand) untuk berkontribusi terhadap keselamatan kelancaran dan keteraturan arus lalu lintas penerbangan.
2.Aerodrome adalah kawasan di daratan darr/ atau perairan dengan batas-batas tertentu yang hanya digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas.
3.Jam Operasi adalah lamanya waktu operasi yang harus disediakan penyelenggara pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4.Kalibrasi Penerbangan adalah pengujian akurasi, jangkauan atau semua parameter kinerja pelayanan atau fasilitas yang dilakukan dengan cara menggunakan peralatan uji yang terpasang di pesawat udara dengan terbang inspeksi.
5.Manual Operasi Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan yang selanjutnya disebut Manuai Operasi adalah manual yang disusun dan dipelihara oleh penyelenggara sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan.
6.Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan adalah lembaga yang PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 172 TENTANG PENYELENGGARA PELAYANAN MANAJEMEN LALU LINTAS DAN TELEKOMUNlKASI PENERBANGAN. TENTANGPERHUBUNGANMENTERIPERATURAN MEMUTUSKAN: Menetapkan Pasa13 Penyelenggaraan pelayanan mariajemen lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan meliputi:

a.pelayanan lalu lintas penerbangan termasuk didalamnya manajemen ruang udara dan ATFM;dan
b.pelayanan telekomunikasi penerbangan Pasa12 Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 tentang Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan mengatur ketentuan sebagai berikut:
a.ketentuan penyelenggaraan pelayanan mariajemen lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan;
b.sertifikasi Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan;
c.kewenangan dan kewajiban Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan; dan
d.pengenaan sanksi administratif.
1. 7.Pengujian di Darat (Ground Inspection) adalah pengujian dan peneraan yang dilakukan di darat terhadap peralatan fasilitas telekomunikasi penerbangan yang digunakan untuk pelayanan telekomunikasi penerbangan.
2. 8.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah dokumen prosedur kerja pemberian pelayanan lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan pada suatu unit pelayanan lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan.
3. 9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
4. 10.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
5. 11.Direktur adalah Direktur Navigasi Penerbangan.

Pasal 6

(1)Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan wajib memiliki sertifikat Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan yang disahkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.
(2)Untuk memperoleh sertifikat Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal c.q Direktur. Pasa14 Ketentuan penyelenggaraan pelayanan manajemen lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, paling sedikit terdiri atas:
1. a.orgarusasi,
2. b.dokumen standar pelayanan;
3. c.fasilitas pelayanan;
4. d.sistem manajemen keselamatan;
5. e.personel;
6. f.prosedur koordinasi dengan unit terkait; dan
7. g.sistem penyimpanan dokumen dan rekaman.

Pasal 8

Kewajiban Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan sebagai berikut:

a.melaksanakan pelayanan lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan sesuai dengan sertifikat yang dimiliki;
b.menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan personel;
c.menyusun dan memelihara dokumen Manual Operasi sehingga selalu dalam keadaan terkini sesuai dengan perkembangan teknologi dan peraturan perundang- undangan;
d.melaksanakan pelayanan lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan sesuai dengan prosedur yang tercantum pada Manual Operasi dan SOP yang telah disahkan;
e.melaporkan apabila terdapat perubahan alamat kantor;
f.menyampaikan informasi kepada unit pelayanan informasi aeronautika mengenai pelayanan lalu lintas penerbangan yang diselenggarakan paling sedikit informasi ruang udara yang dilayani, Jam Operasi dan fasilitas yang dimiliki serta apabila terdapat perubahan atau gangguan pelayanan guna publikasi informasi aeronautika;
g.melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan dalam Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 830 tentang Pemberitahuan dan Pelaporan Kecelakaan dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil serta Prosedur Investigasi Kecelakaan dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil; dan Pasal 7 Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan dan fasilitas yang tercantum pada sertifikat.

Pasal 11

(1)Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat diberikan:

Pasal 10

(1)Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 tentang Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan dapat dikenai sanksi.
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembekuan;
3. c.denda administratif; dan / atau
4. d.pencabutan.

Pasal 9

(1)Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.audit
2. b.inspeksi;
3. c.pengamatan (surveillance); dan
4. d.pemantauan (monitoring).
(3)Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2), disusun dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
1. h.melakukan pengawasan internal untuk menjaga kualitas atau mutu pelayanan lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal. Telecommunication Services Provider); dan (AeronauticalPenerbanganTelekomunikasi

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri Ill! mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan dari:

a.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Services Provider) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) tentang Penyelenggara Pelayanan

Pasal 13

Sertifikat yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Ill! tetap berlaku sampai dengan dilakukannya penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Penyelenggara pelayanan virajibmenyesuaikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak peraturan ini diundangkan. keselamatan penerbangan; atau

b.terhadap Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan tidak melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan.

(2)Tata cara pengenaan sanksi administratif mengacu pada Peraturan Menteri mengenai pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan di bidang penerbangan. dankeamananmembahayakanberpotensi
1. a.secara langsung apabila pelanggaran tersebut

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2021

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 40 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2021

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 40 Tahun 2015