Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2021
- Nomor
- 29
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 14
MENTERI PERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA Menimbang PERATURANMENTERI PERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 29 TAHUN2021 TENTANG PERATURANKESELAMATANPENERBANGANSIPIL BAGIAN 172 TENTANGPENYELENGGARAPELAYANANMANAJEMENLALULINTASDAN TELEKOMUNIKASIPENERBANGAN MENTERIPERHUBUNGAN Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
tentang Republik Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Kementerian Negara (Lembaran Negara 2.
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 tentang Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan; Mengingat telekomunikasi penerbangan. pelayanan danlintaslalumenyelenggarakan
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
TENTANGPERHUBUNGANMENTERIPERATURAN MEMUTUSKAN: Menetapkan Pasa13 Penyelenggaraan pelayanan mariajemen lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan meliputi:
dan
Ketentuan mengeriar penyelenggaraan pelayanan manajernen lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan tata cara perolehan sertifikat Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasa15
Pasa14 Ketentuan penyelenggaraan pelayanan manajemen lalu lintas dan telekomunikasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, paling sedikit terdiri atas:
Kewajiban Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan sebagai berikut:
Telecommunication Services Provider); dan (AeronauticalPenerbanganTelekomunikasi
Pada saat Peraturan Menteri Ill! mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan dari:
Sertifikat yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Ill! tetap berlaku sampai dengan dilakukannya penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri ini.
Penyelenggara pelayanan virajibmenyesuaikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak peraturan ini diundangkan. keselamatan penerbangan; atau
dankeamananmembahayakanberpotensi
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Dokumen