DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014

Nomor: 34
Tahun: 2014
Ditetapkan: 4 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 93

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Marka Jalan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5422);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
5.Peraturan . . .
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
7.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
8.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
9.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG MARKA JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
2.Marka Membujur adalah Marka Jalan yang sejajar dengan sumbu jalan.
3.Marka . . .
3.Marka Melintang adalah Marka Jalan yang tegak lurus terhadap sumbu jalan.
4.Marka Serong adalah Marka Jalan yang membentuk garis utuh yang tidak termasuk dalam pengertian Marka Membujur atau Marka Melintang, untuk menyatakan suatu daerah permukaan jalan yang bukan merupakan jalur lalu lintas kendaraan.
5.Marka Lambang adalah Marka Jalan berupa panah, gambar, segitiga, atau tulisan yang dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu lalu lintas atau untuk memberitahu pengguna jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
6.Marka Kotak Kuning adalah Marka Jalan berbentuk segi empat berwarna kuning yang berfungsi melarang kendaraan berhenti di suatu area.
7.Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
8.Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa Marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu kendaraan bermotor, selain sepeda motor.
9.Pulau Lalu Lintas adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dapat berupa Marka Jalan atau bagian jalan yang ditinggikan.
10.Menteri adalah Menteri Perhubungan.
11.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.spesifikasi teknis Marka Jalan;
b.penyelenggaraan Marka Jalan; dan
c.pembuatan Marka Jalan.

BAB II

SPESIFIKASI TEKNIS MARKA JALAN

Pasal 3

(1)Marka Jalan berfungsi untuk mengatur lalu lintas, memperingatkan, atau menuntun pengguna jalan dalam berlalu lintas.

2.Marka . . .

(2)Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.peralatan; atau
2. b.tanda.

Pasal 4

(1)Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berwarna:
1. a.putih;
2. b.kuning;
3. c.merah; dan
4. d.warna lainnya.
(2)Marka Jalan berwarna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyatakan bahwa pengguna jalan wajib mengikuti perintah atau larangan sesuai dengan bentuknya.
(3)Marka Jalan berwarna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyatakan bahwa pengguna jalan dilarang berhenti pada area tersebut.
(4)Marka Jalan berwarna merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyatakan keperluan atau tanda khusus.
(5)Marka Jalan warna lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Marka Jalan berwarna hijau dan coklat, yang menyatakan daerah kepentingan khusus yang harus dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk yang dinyatakan dengan tegas.

Pasal 5

Marka Jalan berupa peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:

a.paku jalan;
b.alat pengarah lalu lintas; dan
c.pembagi lajur atau jalur.

Pasal 6

(1)Paku jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a digunakan sebagai reflektor Marka Jalan khususnya pada keadaan gelap dan malam hari.
(2)Paku . . .
(2)Paku jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari bahan antara lain:
1. a.plastik;
2. b.kaca;
3. c.baja tahan karat; atau
4. d.alumunium campur.
(3)Paku jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ketebalan maksimum 20 (dua puluh) milimeter di atas permukaan jalan.
(4)Paku jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan pemantul cahaya.
(5)Pemantul cahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan:
1. a.pemantul cahaya berwarna putih digunakan untuk melengkapi Marka Membujur utuh pada sisi kanan jalan sesuai dengan arah lalu lintas;
2. b.pemantul cahaya berwarna kuning digunakan untuk melengkapi Marka Membujur utuh dan putus-putus pada pemisah jalur atau lajur lalu lintas; dan
3. c.pemantul cahaya berwarna merah digunakan untuk melengkapi Marka Membujur utuh pada sisi kiri jalan sesuai dengan arah lalu lintas.

Pasal 7

(1)Paku jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki bentuk:
1. a.bujur sangkar;
2. b.4 (empat) persegi panjang; dan
3. c.bundar.
(2)Paku jalan berbentuk bujur sangkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki sisi dengan ukuran panjang:
1. a.0,10 (nol koma sepuluh) meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana kurang dari 60 (enam puluh) kilometer per jam; atau
2. b.0,15 (nol koma lima belas) meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana 60 (enam puluh) kilometer per jam atau lebih.
(3)Paku jalan berbentuk 4 (empat) persegi panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki ukuran panjang 0,20 (nol koma dua puluh) meter dan lebar paling sedikit 0,10 (nol koma sepuluh) meter.
(4)Paku jalan berbentuk bundar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memiliki diameter paling sedikit 0,1 (nol koma satu) meter.

Pasal 8

. . .

Pasal 8

Bentuk, ukuran, dan warna paku jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam gambar 1 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Alat pengarah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berupa kerucut lalu lintas.
(2)Alat pengarah lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari bahan antara lain:
1. a.plastik; atau
2. b.karet.
(3)Alat pengarah lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tinggi paling rendah 75 (tujuh puluh lima) sentimeter, lebar alas paling lebar 50 (lima puluh) sentimeter, dan berat paling rendah 3,5 (tiga koma lima) kilogram.
(4)Alat pengarah lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna oranye dan dilengkapi dengan pemantul cahaya berwarna putih.

Pasal 10

Bentuk, ukuran, dan warna alat pengarah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam gambar 2 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks93PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5422);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
5.Peraturan . . .
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
7.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
8.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
9.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG MARKA JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
2.Marka Membujur adalah Marka Jalan yang sejajar dengan sumbu jalan.
3.Marka . . .
3.Marka Melintang adalah Marka Jalan yang tegak lurus terhadap sumbu jalan.
4.Marka Serong adalah Marka Jalan yang membentuk garis utuh yang tidak termasuk dalam pengertian Marka Membujur atau Marka Melintang, untuk menyatakan suatu daerah permukaan jalan yang bukan merupakan jalur lalu lintas kendaraan.
5.Marka Lambang adalah Marka Jalan berupa panah, gambar, segitiga, atau tulisan yang dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu lalu lintas atau untuk memberitahu pengguna jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
6.Marka Kotak Kuning adalah Marka Jalan berbentuk segi empat berwarna kuning yang berfungsi melarang kendaraan berhenti di suatu area.
7.Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
8.Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa Marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu kendaraan bermotor, selain sepeda motor.
9.Pulau Lalu Lintas adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dapat berupa Marka Jalan atau bagian jalan yang ditinggikan.
10.Menteri adalah Menteri Perhubungan.
11.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.spesifikasi teknis Marka Jalan;
b.penyelenggaraan Marka Jalan; dan
c.pembuatan Marka Jalan.

BAB II

SPESIFIKASI TEKNIS MARKA JALAN

Pasal 3

(1)Marka Jalan berfungsi untuk mengatur lalu lintas, memperingatkan, atau menuntun pengguna jalan dalam berlalu lintas.

2.Marka . . .

(2)Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.peralatan; atau
2. b.tanda.

Pasal 4

(1)Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berwarna:
1. a.putih;
2. b.kuning;
3. c.merah; dan
4. d.warna lainnya.
(2)Marka Jalan berwarna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyatakan bahwa pengguna jalan wajib mengikuti perintah atau larangan sesuai dengan bentuknya.
(3)Marka Jalan berwarna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyatakan bahwa pengguna jalan dilarang berhenti pada area tersebut.
(4)Marka Jalan berwarna merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyatakan keperluan atau tanda khusus.
(5)Marka Jalan warna lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Marka Jalan berwarna hijau dan coklat, yang menyatakan daerah kepentingan khusus yang harus dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk yang dinyatakan dengan tegas.

Pasal 5

Marka Jalan berupa peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:

a.paku jalan;
b.alat pengarah lalu lintas; dan
c.pembagi lajur atau jalur.

Pasal 6

(1)Paku jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a digunakan sebagai reflektor Marka Jalan khususnya pada keadaan gelap dan malam hari.
(2)Paku . . .
(2)Paku jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari bahan antara lain:
1. a.plastik;
2. b.kaca;
3. c.baja tahan karat; atau
4. d.alumunium campur.
(3)Paku jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ketebalan maksimum 20 (dua puluh) milimeter di atas permukaan jalan.
(4)Paku jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan pemantul cahaya.
(5)Pemantul cahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan:
1. a.pemantul cahaya berwarna putih digunakan untuk melengkapi Marka Membujur utuh pada sisi kanan jalan sesuai dengan arah lalu lintas;
2. b.pemantul cahaya berwarna kuning digunakan untuk melengkapi Marka Membujur utuh dan putus-putus pada pemisah jalur atau lajur lalu lintas; dan
3. c.pemantul cahaya berwarna merah digunakan untuk melengkapi Marka Membujur utuh pada sisi kiri jalan sesuai dengan arah lalu lintas.

Pasal 7

(1)Paku jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki bentuk:
1. a.bujur sangkar;
2. b.4 (empat) persegi panjang; dan
3. c.bundar.
(2)Paku jalan berbentuk bujur sangkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki sisi dengan ukuran panjang:
1. a.0,10 (nol koma sepuluh) meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana kurang dari 60 (enam puluh) kilometer per jam; atau
2. b.0,15 (nol koma lima belas) meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana 60 (enam puluh) kilometer per jam atau lebih.
(3)Paku jalan berbentuk 4 (empat) persegi panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki ukuran panjang 0,20 (nol koma dua puluh) meter dan lebar paling sedikit 0,10 (nol koma sepuluh) meter.
(4)Paku jalan berbentuk bundar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memiliki diameter paling sedikit 0,1 (nol koma satu) meter.

Pasal 8

. . .

Pasal 8

Bentuk, ukuran, dan warna paku jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam gambar 1 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Alat pengarah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berupa kerucut lalu lintas.
(2)Alat pengarah lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari bahan antara lain:
1. a.plastik; atau
2. b.karet.
(3)Alat pengarah lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tinggi paling rendah 75 (tujuh puluh lima) sentimeter, lebar alas paling lebar 50 (lima puluh) sentimeter, dan berat paling rendah 3,5 (tiga koma lima) kilogram.
(4)Alat pengarah lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna oranye dan dilengkapi dengan pemantul cahaya berwarna putih.

Pasal 10

Bentuk, ukuran, dan warna alat pengarah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam gambar 2 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

SPESIFIKASI TEKNIS MARKA JALAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2018

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

SPESIFIKASI TEKNIS MARKA JALAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2018

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021