DokumenQanunBerlaku

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun ini terdiri atas 33 Pasal yang mengatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, BAB III Retribusi Tempat Khusus Parkir, BAB IV Wilayah Pemungutan,Masa Retribusi,Tata Cara Pemungutan, Pembayaran,dan Penyetoran, BAB V Tata Cara Penagihan, BAB VI Keberatan, BAB VII Pengurangan,Keringanan dan Pembebasan Retribusi, BAB VIII Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; BAB IX Kedaluwarsa, BAB X Pengawasan dan Pengendalian, BAB XI Insentif Pemungutan, BAB XII Sanksi Administratif, BAB XIII Penyidikan, BAB XIV Ketentuan Peralihan, BAB XV Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa guna mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah, dipungut retribusi atas pemakaian tempat dan pelayanan parkir;
d.bahwa Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum perlu disesuailcan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Q dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Penyelenggaraan Parkir dan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103;
3.Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lenbaran Negara Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4444);
5.Undang ...
5.Undang-Undang Nomor 11Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6.Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221); 11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468); 12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu lalu Lintas (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 514); 13.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1244); 14.Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran Di Daerah; 15.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 3); 16.Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 11); Dengan ... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDA ACEH dan WALIKOTA BANDA ACEH

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR.

Pasal 1

Dalam Qanun iniyang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Banda Aceh;
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3.Walikota adalah Walikota Banda Aceh;
4.Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh atau Dinas lain yang diberi kewenangan mengurusi parkir;
5.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
7.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banda Aceh.
8.Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang beijalan di atas rel.
9.Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya; 10.Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota tidak termasuk yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 11.Orang adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang dan atau badan. 12.Aplikasi parkir non tunai selanjutnya disebut aplikasi adalah Suatu sistem yang menyediakan layanan informasi dan transaksi pembayaran parkir. 13.Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian atau parkir kendaraan pada lokasi yang ditentukan yang disediakan oleh Pemerintah Kota. 14.Parkir di tepi jalan umum adalah parkir di garis sempadan bangunan (GSB) dan atau di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota.
15.Jalan ... 15.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. 16.Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 17.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 18.Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan/atau dikelola Pemerintah Kota yang meliputi pelataran/ lingkungan parkir, taman parkir dan/atau Gedung parkir. 19.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
20.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 21.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 2

Dengan nama retribusi parkir di tepi jalan umum, dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepijalan umum.

Pasal 3

Objek retribusi parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal

Pasal 4

(1)Subjek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.
(2)Wajib Retribusi pelayanan parkir di tepijalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 5

Retribusi parkir di tepi jalan umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi parkir di tepi jalan umum dihitung berdasarkan jenis kendaraan yang menggunakan tempat parkir.

Pasal 7

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, pemeliharaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum untuk sekali parkir setiap kendaraan ditetapkan sebagai berikut:

a.Tarif ...
a.Tarif retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum di tetapkan sebagai berikut:
1. 1.Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sekali parkir;
2. 2.Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sekali parkir;
3. 3.Kendaraan bermotor Bus sebesar Rp. 6.000,00 (Enam ribu rupiah) sekali parkir;
b.Tarif retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum pada lokasi tertentu ditetapkan sebagai berikut:
1. 1.Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
2. 2.Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
3. 3.Kendaraan bermotor lebih dari empat roda sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sekali parkir;
c.Tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum bulanan bagi kendaraan yang parkir tetap dan secara terus menerus pada tempat yang sama ditetapkan sebagai berikut:
1. 1.Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per kendaraan per bulan;
2. 2.Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per kendaraan per bulan;
d.Tarif pelayanan parkir di tempat parkir insidentil (temporer) ditetapkan sebagai berikut:
1. 1.Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah) per sekali parkir;
2. 2.Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) per sekali parkir;

BAB III

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 9

Dengan nama retribusi tempat khusus parkir, dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tempat khusus parkir.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (13)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2011

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1999

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (13)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2011

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1999

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016