Dalam Qanun iniyang dimaksud dengan:
1.Kota adalah Kota Banda Aceh;
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3.Walikota adalah Walikota Banda Aceh;
4.Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh atau Dinas lain yang diberi kewenangan mengurusi parkir;
5.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
7.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banda Aceh.
8.Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang beijalan di atas rel.
9.Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;
10.Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota tidak termasuk yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 11.Orang adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang dan atau badan. 12.Aplikasi parkir non tunai selanjutnya disebut aplikasi adalah Suatu sistem yang menyediakan layanan informasi dan transaksi pembayaran parkir. 13.Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian atau parkir kendaraan pada lokasi yang ditentukan yang disediakan oleh Pemerintah Kota. 14.Parkir di tepi jalan umum adalah parkir di garis sempadan bangunan (GSB) dan atau di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota.
15.Jalan ...
15.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. 16.Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 17.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 18.Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan/atau dikelola Pemerintah Kota yang meliputi pelataran/ lingkungan parkir, taman parkir dan/atau Gedung parkir. 19.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
20.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
BAB II RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi