DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2011

Nomor: 36
Tahun: 2011
Ditetapkan: 28 Februari 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta api dengan Bangunan Lain;

a.bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Perkeretaapian, telah mengatur mengenai Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain; Menimbang PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : PM. 36 T AHUN 2011 TENT ANG PERPOTONGAN DAN/AT AU PERSINGGUNGAN ANT ARA JALUR KE RETA API DENGAN BANGUNAN LAIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERIPERHUBUNGAN, MENTERIPERHUBUNGAN
1. 9.Perpotongan adalah suatu persilangan jalan kereta api dengan bangunan lain maupun tidak sebidang.
2. 8.Penyelenggara prasarana perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.
3. 7.Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.
4. 6.Fasilitas pengoperasian kereta api adalah segala fasilitas yang diperlukan agar kereta api dapat dioperasikan.
5. 5.Stasiun kereta api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
6. 4.Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
7. 3.Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
8. 2.Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
9. 1.Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

SABI KETENTUAN UMUM PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN TENT ANG PERPOTONGAN DAN/ATAU PERSINGGUNGAN ANTARA JALUR KERETA API DENGAN BANGUNAN LAIN. MEMUTUSKAN: Menetapkan

(3)Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin dari Direktur Jenderal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sampai 2 (dua) kali.
1. a.letak geografis yang tidak rnemungkinkan membangun perlintasan tidak sebidang;
2. b.tidak mernbahayakan dan rnengganggu kelancaran operasi kereta api dan lalu lintas di jalan; dan
3. c.pada jalur tunggal dengan frekuensi dan kecepatan kereta api rendah.
(2)Perlintasan sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) dibuat tidak sebidang, kecuali bersifat sernentara dalarn hal :
(1)Perpotongan antara jalur kereta api dengan jalan disebut perlintasan.

Pasal 3

(2)Perpotongan tidak sebidang sebagaimana dirnaksud pada ayat (1 ), keberadaannya dapat diatas rnaupun di bawah jalur kereta api.
(1)Perpotongan antara jalur kereta api dengan bangunan lain dapat berupa perpotongan sebidang atau perpotongan tidak sebidang.

Pasal 2

14.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perkeretaapian.
13.Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perkeretaapian.
12.Bangunan adalah bangunan jalan, jalur kereta api khusus, terusan, saluran air, kabel, pipa dan/atau prasarana lain. 11 . Perawatan adalah pemeliharaan dan/atau perbaikan yang diperlukan agar perpotongan rnaupun persinggungan antara bangunan lain dengan jalur kereta api dapat berfungsi dengan baik.
10.Persinggungan adalah keberadaan bangunan lain di jalur kereta api, baik seluruhnya maupun sebagian yang tidak berpotongan.

(2)Gambar maksimum gradien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
1. a.permukaan jalan harus satu level dengan kepala rel dengan toleransi 0,5 cm;
2. b.terdapat permukaan datar sepanjang 60 cm diukur dari sisi terluar jalan rel;
3. c.maksimum gradien utuk dilewati kendaraan dihitung dari titik tertinggi di kepala rel adalah: 1) 2 % diukur dari sisi terluar permukaan datar sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk jarak 9,4 meter; 2) 10 % untuk 10 meter berkutnya d ih itung dari titik terluar butir 1 ), sebagai gradien peralihan.
4. d.lebar perlintasan untuk satu jalur jalan maksimum 7 meter;
5. e.sudut perpotongan antara jalan rel dengan jalan harus 90° dan panjang jalan yang lurus minimal harus 150 meter dari as jalan rel.
(1)Pembangunan perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan :

BAB II

PERPOTONGAN

Pasal 5

(2)Jarak pandangan bebas minimal 500 meter bagi rnasmrs kereta api dan 150 meter bagi pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan bagi masing - masing untuk memperhatikan tanda - tanda atau rambu - rambu, dan khusus untuk pengemudi kendaraan bermotor harus menghentikan kendaraannya.
1. a.kecepatan kereta api yang melintas pada perlintasan kurang dari 60 km/jam;
2. b.selang waktu antara kereta api satu dengan kereta api berikutnya (headway) yang melintas pada lokasi tersebut minimal 30 (tiga puluh) menit;
3. c.jalan yang melintas adalah jalan kelas Ill;
4. d.jarak perlintasan yang satu dengan yang lainnya pada satu jalur kereta api tidak kurang dari 800 meter;
5. e.tidak terletak pada lengkungan jalur kereta api atau jalan:
6. f.jarak pandang bebas bagi masinis kereta api minimal 500 meter maupun pengendara kendaraan bermotor dengan jarak minimal 150 meter.
(1)Perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan :

Pasal 4

a.untuk konstruksi bangunan minimal 80 centimeter dibawah kepala rel atau dihitung sesuai dengan konstruksi jalan rel kecuali untuk pipa dan kabel minimal 150 centimeter dibawah permukaan tanah (subgrade);
b.untuk bangunan pipa dan kabel penanaman dimulai minimal 10 meter dari sisi terluar jalur rel kereta api;
c.dilengkapi dengan pengaman; dan
d.memberi tanda kepemilikan. Perpotongan di bawah jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi ketentuan :

Pasal 8

a.ruang tinggi minimal 6,20 meter dari kepala rel;
b.ruang sisi kiri dan sisi kanan dari jalur kereta api minimal 10 meter dihitung dari as rel terluar ;
c.pondasi bangunan ditanam minimal 1,5 meter dibawah permukaan tanah dengan jarak minimal 10 meter; dan
d.dipasang alat pengaman; Perpotongan di atas jalur kereta api dengan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi ketentuan:

Pasal 7

(3)Rambu, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan petugas penjaga pintu perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai peraturan yang berlaku.
1. a.rambu, marka dan alat pemberi isyarat lalu lintas; dan
2. b.petugas penjaga pintu perlintasan.
(2)Perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan:
(1)Pada perlintasan sebidang, kereta api mendapat prioritas berlalu lintas.

Pasal 6

(3)Perolehan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewajiban badan hukum atau instansi yang membuat perpotongan dan/atau persinggungan.
(2)lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan Rencana lnduk Perkeretaapian Nasional, Rencana Tata Ruang dan telah memenuhi persyaratan teknis yang diatur dalam Peraturan ini.
(1)Perpotongan atau persinggungan dengan jalur kereta apt harus mendapatkan izln dari Direktur Jenderal.

Pasal 11

BAB IV PERIZINAN Persinggungan bangunan dengan jalur kereta api dapat dilakukan diluar ruang manfaat jalur kereta api dengan ketentuan tidak mengganggu keselamatan dan keamanan pengoperasian kereta api.

BAB IV

PERIZINAN Persinggungan bangunan dengan jalur kereta api dapat dilakukan diluar ruang manfaat jalur kereta api dengan ketentuan tidak mengganggu keselamatan dan keamanan pengoperasian kereta api.

Pasal 10

a.diluar jam operasional kereta api;
b.konstruksi perlintasan tidak merusak dan tidak menggangu jalur yang ada sesuai ketentuan;
c.dilengkapi dengan pintu perlintasan dan pengoperasiannya dalam kondisi selalu tertutup (normally closed); dan
d.harus dijaga oleh penjaga pintu perlintasan yang telah bersertifikat. Pada jalur kereta api kecepatan lebih dari 60 km/jam untuk kegiatan pembangunan fasilitas umum yang bersifat nasional, dapat diberi izin lintas sementara dengan ketentuan :

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta api dengan Bangunan Lain;

a.bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Perkeretaapian, telah mengatur mengenai Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain; Menimbang PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : PM. 36 T AHUN 2011 TENT ANG PERPOTONGAN DAN/AT AU PERSINGGUNGAN ANT ARA JALUR KE RETA API DENGAN BANGUNAN LAIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERIPERHUBUNGAN, MENTERIPERHUBUNGAN
1. 9.Perpotongan adalah suatu persilangan jalan kereta api dengan bangunan lain maupun tidak sebidang.
2. 8.Penyelenggara prasarana perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.
3. 7.Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.
4. 6.Fasilitas pengoperasian kereta api adalah segala fasilitas yang diperlukan agar kereta api dapat dioperasikan.
5. 5.Stasiun kereta api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
6. 4.Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
7. 3.Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
8. 2.Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
9. 1.Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

SABI KETENTUAN UMUM PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN TENT ANG PERPOTONGAN DAN/ATAU PERSINGGUNGAN ANTARA JALUR KERETA API DENGAN BANGUNAN LAIN. MEMUTUSKAN: Menetapkan

(3)Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin dari Direktur Jenderal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sampai 2 (dua) kali.
1. a.letak geografis yang tidak rnemungkinkan membangun perlintasan tidak sebidang;
2. b.tidak mernbahayakan dan rnengganggu kelancaran operasi kereta api dan lalu lintas di jalan; dan
3. c.pada jalur tunggal dengan frekuensi dan kecepatan kereta api rendah.
(2)Perlintasan sebagairnana dimaksud dalam ayat (1) dibuat tidak sebidang, kecuali bersifat sernentara dalarn hal :
(1)Perpotongan antara jalur kereta api dengan jalan disebut perlintasan.

Pasal 3

(2)Perpotongan tidak sebidang sebagaimana dirnaksud pada ayat (1 ), keberadaannya dapat diatas rnaupun di bawah jalur kereta api.
(1)Perpotongan antara jalur kereta api dengan bangunan lain dapat berupa perpotongan sebidang atau perpotongan tidak sebidang.

Pasal 2

14.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perkeretaapian.
13.Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perkeretaapian.
12.Bangunan adalah bangunan jalan, jalur kereta api khusus, terusan, saluran air, kabel, pipa dan/atau prasarana lain. 11 . Perawatan adalah pemeliharaan dan/atau perbaikan yang diperlukan agar perpotongan rnaupun persinggungan antara bangunan lain dengan jalur kereta api dapat berfungsi dengan baik.
10.Persinggungan adalah keberadaan bangunan lain di jalur kereta api, baik seluruhnya maupun sebagian yang tidak berpotongan.

(2)Gambar maksimum gradien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
1. a.permukaan jalan harus satu level dengan kepala rel dengan toleransi 0,5 cm;
2. b.terdapat permukaan datar sepanjang 60 cm diukur dari sisi terluar jalan rel;
3. c.maksimum gradien utuk dilewati kendaraan dihitung dari titik tertinggi di kepala rel adalah: 1) 2 % diukur dari sisi terluar permukaan datar sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk jarak 9,4 meter; 2) 10 % untuk 10 meter berkutnya d ih itung dari titik terluar butir 1 ), sebagai gradien peralihan.
4. d.lebar perlintasan untuk satu jalur jalan maksimum 7 meter;
5. e.sudut perpotongan antara jalan rel dengan jalan harus 90° dan panjang jalan yang lurus minimal harus 150 meter dari as jalan rel.
(1)Pembangunan perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan :

BAB II

PERPOTONGAN

Pasal 5

(2)Jarak pandangan bebas minimal 500 meter bagi rnasmrs kereta api dan 150 meter bagi pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan bagi masing - masing untuk memperhatikan tanda - tanda atau rambu - rambu, dan khusus untuk pengemudi kendaraan bermotor harus menghentikan kendaraannya.
1. a.kecepatan kereta api yang melintas pada perlintasan kurang dari 60 km/jam;
2. b.selang waktu antara kereta api satu dengan kereta api berikutnya (headway) yang melintas pada lokasi tersebut minimal 30 (tiga puluh) menit;
3. c.jalan yang melintas adalah jalan kelas Ill;
4. d.jarak perlintasan yang satu dengan yang lainnya pada satu jalur kereta api tidak kurang dari 800 meter;
5. e.tidak terletak pada lengkungan jalur kereta api atau jalan:
6. f.jarak pandang bebas bagi masinis kereta api minimal 500 meter maupun pengendara kendaraan bermotor dengan jarak minimal 150 meter.
(1)Perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan :

Pasal 4

a.untuk konstruksi bangunan minimal 80 centimeter dibawah kepala rel atau dihitung sesuai dengan konstruksi jalan rel kecuali untuk pipa dan kabel minimal 150 centimeter dibawah permukaan tanah (subgrade);
b.untuk bangunan pipa dan kabel penanaman dimulai minimal 10 meter dari sisi terluar jalur rel kereta api;
c.dilengkapi dengan pengaman; dan
d.memberi tanda kepemilikan. Perpotongan di bawah jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi ketentuan :

Pasal 8

a.ruang tinggi minimal 6,20 meter dari kepala rel;
b.ruang sisi kiri dan sisi kanan dari jalur kereta api minimal 10 meter dihitung dari as rel terluar ;
c.pondasi bangunan ditanam minimal 1,5 meter dibawah permukaan tanah dengan jarak minimal 10 meter; dan
d.dipasang alat pengaman; Perpotongan di atas jalur kereta api dengan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi ketentuan:

Pasal 7

(3)Rambu, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan petugas penjaga pintu perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai peraturan yang berlaku.
1. a.rambu, marka dan alat pemberi isyarat lalu lintas; dan
2. b.petugas penjaga pintu perlintasan.
(2)Perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan:
(1)Pada perlintasan sebidang, kereta api mendapat prioritas berlalu lintas.

Pasal 6

(3)Perolehan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewajiban badan hukum atau instansi yang membuat perpotongan dan/atau persinggungan.
(2)lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan Rencana lnduk Perkeretaapian Nasional, Rencana Tata Ruang dan telah memenuhi persyaratan teknis yang diatur dalam Peraturan ini.
(1)Perpotongan atau persinggungan dengan jalur kereta apt harus mendapatkan izln dari Direktur Jenderal.

Pasal 11

BAB IV

PERIZINAN Persinggungan bangunan dengan jalur kereta api dapat dilakukan diluar ruang manfaat jalur kereta api dengan ketentuan tidak mengganggu keselamatan dan keamanan pengoperasian kereta api.

Pasal 10

a.diluar jam operasional kereta api;
b.konstruksi perlintasan tidak merusak dan tidak menggangu jalur yang ada sesuai ketentuan;
c.dilengkapi dengan pintu perlintasan dan pengoperasiannya dalam kondisi selalu tertutup (normally closed); dan
d.harus dijaga oleh penjaga pintu perlintasan yang telah bersertifikat. Pada jalur kereta api kecepatan lebih dari 60 km/jam untuk kegiatan pembangunan fasilitas umum yang bersifat nasional, dapat diberi izin lintas sementara dengan ketentuan :

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2011

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

PERPOTONGAN

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 11

PERIZINAN Persinggungan bangunan dengan jalur kereta api dapat dilakukan diluar ruang manfaat jalur kereta api dengan ketentuan tidak mengganggu keselamatan dan keamanan pengoperasian kereta api.

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

PERPOTONGAN

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 11

PERIZINAN Persinggungan bangunan dengan jalur kereta api dapat dilakukan diluar ruang manfaat jalur kereta api dengan ketentuan tidak mengganggu keselamatan dan keamanan pengoperasian kereta api.

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019