DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2019

Nomor: 37
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengaturan Lalu Lintas Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementcrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1555);
6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756); MEMUTUSKAN: : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS PADA MASA ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2019.

Pasal 1

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk melakukan:

a.pembatasan operasional terhadap mobil barang; dan
b.penutupan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor.

Pasal 2

Mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a yang dilakukan pembatasan operasional meliputi:

a.mobil barang dengan sumbu 3 (tiga) atau lebih;
b.mobil barang dengan kereta tempelan;
c.kereta gandengan; dan
d.mobil barang yang digunakan untuk mengangkut:
1. 1.bahan galian meliputi: a) tanah; b) pasir; dan/atau c) batu;
2. 2.bahan tambang; atau
3. 3.bahan bangunan.

Pasal 3

(1)Pembatasan operasional mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a berlaku di ruas jalan tol dan ruas jalan nasional.
(2)Pembatasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada:
1. a.tanggal 30 Mei 2019 mulai pada pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 2 Juni 2019 pukul 24.00 WIB; dan
2. b.tanggal 8 Juni 2019 mulai pada pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 10 Juni 2019 pukul 24.00 WIB.
(3)Ruas jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Terbanggi Besar-Bakauheni;
2. b.Jakarta-Tangerang-Merak;
3. c.Jakarta Outer Ring Road;
4. d.Prof. DR. Ir. Sedyatmo;
5. e.Jakarta-Bogor-Ciawi-Cigombong;
6. f.Jakarta-Cikampek-Palimanan-Kanci-Pejagan- Pemalang-Batang-Semarang;
7. g.Purwakarta-Bandung-Cileunyi;
8. h.Krapyak-Jatingaleh, Semarang;
9. i.Jatingaleh-Srondol, Semarang;
10. j.Jatingaleh-Muktiharjo, Semarang;
11. k.Semarang-Solo;
12. l.Solo-Ngawi;
13. m.Ngawi-Kertosono;
14. n.Kertosono-Mojokerto;
  1. 0.Mojokerto-Surabaya;
15. p.Surabaya-Gempol;
16. q.Gempol-Pandaan;
17. r.Gempol-Pasuruan;
18. s.Pasuruan-Probolinggo; dan
19. t.Pandaan-Malang.
(4)Ruas jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Medan-Berastagi Tanah Karo;
2. b.Pematang Siantar-Parapat Simalungun;
3. c.Palembang-Jambi;
4. d.Gerem-Merak;
5. e.Bandung-Nagreg-Tasikmalaya;
6. f.Pandaan-Malang;
7. g.Probolinggo-Lumajang;
8. h.Jombang-Caruban;
  1. 1.Banyuwangi-Jember; dan
9. j.Denpasar-Gilimanuk.

Pasal 4

Pembatasan operasional mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a harus dipasang rambu lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 5

(1)Pembatasan operasional bagi mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dikecualikan bagi mobil barang pengangkut:
1. a.bahan bakar minyak atau bahan bakar gas;
2. b.barang ekspor dan impor dari dan ke pelabuhan ekspor atau impor;
3. c.air minum dalam kemasan;
4. d.ternak;
5. e.pupuk;
6. f.hantaran pos dan uang;
7. g.barang pokok terdiri atas:
  1. 1.beras;
  2. 2.tepung terigu;
  3. 3.jagung;
  4. 4.gula;
  5. 5.sayur dan buah-buahan;
  6. 6.daging;
  7. 7.ikan;
  8. 8.daging ayam ras;
  9. 9.minyak goreng dan mentega;
  10. 10.susu;
  11. 11.telur;
  12. 12.garam;
  13. 13.kedelai;
  14. 14.bawang; dan
  15. 15.cabe; dan
8. h.sepeda motor dalam rangka mudik dan balik gratis angkutan lebaran.
(2)Mobil barang pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan surat muatan.
(3)Surat muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut.
(4)Surat muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat keterangan:
1. a.jenis barang yang diangkut;
2. b.tujuan pengiriman barang; dan
3. c.nama dan alamat pemilik barang.
(5)Surat muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri mobil pengangkut.

Pasal 6

(1)Penutupan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dimulai pada tanggal 29 Mei 2019 pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 12 Juni 2019 pukul 24.00 WIB.
(2)Penutupan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor diseluruh Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Provinsi Lampung.
(3)Unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor yang dilakukan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)difungsikan sebagai tempat istirahat bagi para pengguna jalan.

Pasal 7

Dalam hal terjadi gangguan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengaman pengguna jalan yang bersifat sementara.

Pasal 8

(1)Waktu pemberlakuan pembatasan operasional mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dievaluasi berdasarkan pertimbangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2)Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kondisi lalu lintas di tiap ruas jalan yang menunjukkan kondisi lalu lintas tidak mengalami kemacetan.

Pasal 9

(1)Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi bersama para pemangku kepentingan melakukan sosialisasi Peraturan Menteri ini.
(2)Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1555);
6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756); MEMUTUSKAN: : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS PADA MASA ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2019.

Pasal 1

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk melakukan:

a.pembatasan operasional terhadap mobil barang; dan
b.penutupan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor.

Pasal 2

Mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a yang dilakukan pembatasan operasional meliputi:

a.mobil barang dengan sumbu 3 (tiga) atau lebih;
b.mobil barang dengan kereta tempelan;
c.kereta gandengan; dan
d.mobil barang yang digunakan untuk mengangkut:
1. 1.bahan galian meliputi: a) tanah; b) pasir; dan/atau c) batu;
2. 2.bahan tambang; atau
3. 3.bahan bangunan.

Pasal 3

(1)Pembatasan operasional mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a berlaku di ruas jalan tol dan ruas jalan nasional.
(2)Pembatasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada:
1. a.tanggal 30 Mei 2019 mulai pada pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 2 Juni 2019 pukul 24.00 WIB; dan
2. b.tanggal 8 Juni 2019 mulai pada pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 10 Juni 2019 pukul 24.00 WIB.
(3)Ruas jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Terbanggi Besar-Bakauheni;
2. b.Jakarta-Tangerang-Merak;
3. c.Jakarta Outer Ring Road;
4. d.Prof. DR. Ir. Sedyatmo;
5. e.Jakarta-Bogor-Ciawi-Cigombong;
6. f.Jakarta-Cikampek-Palimanan-Kanci-Pejagan- Pemalang-Batang-Semarang;
7. g.Purwakarta-Bandung-Cileunyi;
8. h.Krapyak-Jatingaleh, Semarang;
9. i.Jatingaleh-Srondol, Semarang;
10. j.Jatingaleh-Muktiharjo, Semarang;
11. k.Semarang-Solo;
12. l.Solo-Ngawi;
13. m.Ngawi-Kertosono;
14. n.Kertosono-Mojokerto;
  1. 0.Mojokerto-Surabaya;
15. p.Surabaya-Gempol;
16. q.Gempol-Pandaan;
17. r.Gempol-Pasuruan;
18. s.Pasuruan-Probolinggo; dan
19. t.Pandaan-Malang.
(4)Ruas jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Medan-Berastagi Tanah Karo;
2. b.Pematang Siantar-Parapat Simalungun;
3. c.Palembang-Jambi;
4. d.Gerem-Merak;
5. e.Bandung-Nagreg-Tasikmalaya;
6. f.Pandaan-Malang;
7. g.Probolinggo-Lumajang;
8. h.Jombang-Caruban;
  1. 1.Banyuwangi-Jember; dan
9. j.Denpasar-Gilimanuk.

Pasal 4

Pasal 5

(1)Pembatasan operasional bagi mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dikecualikan bagi mobil barang pengangkut:
1. a.bahan bakar minyak atau bahan bakar gas;
2. b.barang ekspor dan impor dari dan ke pelabuhan ekspor atau impor;
3. c.air minum dalam kemasan;
4. d.ternak;
5. e.pupuk;
6. f.hantaran pos dan uang;
7. g.barang pokok terdiri atas:
  1. 1.beras;
  2. 2.tepung terigu;
  3. 3.jagung;
  4. 4.gula;
  5. 5.sayur dan buah-buahan;
  6. 6.daging;
  7. 7.ikan;
  8. 8.daging ayam ras;
  9. 9.minyak goreng dan mentega;
  10. 10.susu;
  11. 11.telur;
  12. 12.garam;
  13. 13.kedelai;
  14. 14.bawang; dan
  15. 15.cabe; dan
8. h.sepeda motor dalam rangka mudik dan balik gratis angkutan lebaran.
(2)Mobil barang pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan surat muatan.
(3)Surat muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut.
(4)Surat muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat keterangan:
1. a.jenis barang yang diangkut;
2. b.tujuan pengiriman barang; dan
3. c.nama dan alamat pemilik barang.
(5)Surat muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri mobil pengangkut.

Pasal 6

(1)Penutupan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dimulai pada tanggal 29 Mei 2019 pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 12 Juni 2019 pukul 24.00 WIB.
(2)Penutupan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor diseluruh Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Provinsi Lampung.
(3)Unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor yang dilakukan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)difungsikan sebagai tempat istirahat bagi para pengguna jalan.

Pasal 7

Pasal 8

(1)Waktu pemberlakuan pembatasan operasional mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dievaluasi berdasarkan pertimbangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2)Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kondisi lalu lintas di tiap ruas jalan yang menunjukkan kondisi lalu lintas tidak mengalami kemacetan.

Pasal 9

(1)Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi bersama para pemangku kepentingan melakukan sosialisasi Peraturan Menteri ini.
(2)Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2011