DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2011

Nomor: 32
Tahun: 2011
Ditetapkan: 21 Juni 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 168

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MANAJEMEN DAN REKAYASA, ANALISIS DAMPAK, SERTA MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
2.Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
3.Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
4.Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
5.Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
6.Jaringan jalan adalah satu kesatuan jaringan yang terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkis.
7.Analisis dampak lalu lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
8.Manajemen kebutuhan lalu lintas adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas.
9.Tingkat . . .
9.Tingkat pelayanan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional lalu lintas.
10.Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
11.Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik tertentu pada ruas jalan per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.
12.Kapasitas jalan adalah kemampuan ruas jalan untuk menampung volume lalu lintas ideal per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.
13.Kecepatan adalah kemampuan untuk menempuh jarak tertentu dalam satuan waktu, dinyatakan dalam kilometer per jam.
14.Tundaan lalu lintas adalah waktu tambahan yang diperlukan untuk melewati persimpangan dibandingkan dengan situasi tanpa persimpangan.
15.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16.Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. [ BAB II . . .

BAB II

MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Pasal 2

Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas merupakan tanggung jawab:

a.menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk jalan nasional;
b.menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan untuk jalan nasional;
c.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota dan desa;
d.gubernur untuk jalan provinsi;
e.bupati untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan
f.walikota untuk jalan kota.

Pasal 3

Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi kegiatan:

a.perencanaan;
b.pengaturan;
c.perekayasaan;
d.pemberdayaan; dan
e.pengawasan.

Pasal 4

Perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

a.identifikasi masalah lalu lintas;
b.inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
c.inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
d.inventarisasi . . .
d.inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
e.inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
f.inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
g.inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
h.penetapan tingkat pelayanan; dan
i.penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.

Pasal 5

(1)Perencanaan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.
(2)Perencanaan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh gubernur, bupati, atau walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait yang memuat pertimbangan sesuai dengan kewenangannya.
(3)Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh gubernur, meliputi:
1. a.kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, mengenai sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
2. b.kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan, mengenai jalan; dan
3. c.Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengenai operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas.
(4)Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh bupati atau walikota, meliputi:
1. a.kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, mengenai sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
2. b.kementerian . . .
3. b.kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan, mengenai jalan;
4. c.Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengenai operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
5. d.pemerintah provinsi setempat.
(5)Perencanaan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas oleh gubernur dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi yang berbatasan.
(6)Perencanaan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas oleh bupati atau walikota dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan.

Pasal 6

Identifikasi masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 7

Identifikasi masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang dilaksanakan oleh:

a.menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:
1. 1.penggunaan ruang jalan;
2. 2.kapasitas jalan;
3. 3.tataguna lahan pinggir jalan;
4. 4.perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
5. 5.pengaturan lalu lintas;
6. 6.kinerja lalu lintas; dan
7. 7.lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas.
b.menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan, meliputi:
1. 1.geometrik jalan dan persimpangan;
2. 2.struktur dan kondisi jalan;
3. 3.perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan dan bangunan pelengkap jalan;
4. 4.lokasi . . .
5. 4.lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas; dan
6. 5.penggunaan bagian jalan selain peruntukannya.
c.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi:
1. 1.kinerja operasional lalu lintas;
2. 2.budaya berlalu lintas;
3. 3.pengaturan lalu lintas;
4. 4.lokasi rawan: a) gangguan keamanan; b) kecelakaan; c) kemacetan; dan d) pelanggaran lalu lintas; dan
5. 5.kondisi operasional rekayasa lalu lintas.
d.gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya, meliputi:
1. 1.geometrik jalan dan persimpangan;
2. 2.struktur dan kondisi jalan;
3. 3.perlengkapan jalan, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pengguna jalan dan bangunan pelengkap jalan;
4. 4.lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas;
5. 5.penggunaan bagian jalan selain peruntukannya;
6. 6.penggunaan ruang jalan;
7. 7.kapasitas jalan;
8. 8.tataguna lahan pinggir jalan;
9. 9.pengaturan lalu lintas; dan
10. 10.kinerja lalu lintas.

Pasal 8

Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertujuan untuk mengetahui situasi arus lalu lintas dari aspek kondisi jalan, perlengkapan jalan, dan budaya pengguna jalan.

Pasal 9

Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang dilaksanakan oleh:

a.menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:
1. 1.volume lalu lintas;
2. 2.komposisi lalu lintas;
3. 3.variasi . . .
4. 3.variasi lalu lintas;
5. 4.distribusi arah;
6. 5.pengaturan arus lalu lintas;
7. 6.kecepatan dan tundaan lalu lintas;
8. 7.kinerja perlengkapan jalan; dan
9. 8.perkiraan volume lalu lintas yang akan datang.
b.menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan, meliputi:
1. 1.volume lalu lintas; dan
2. 2.kerusakan jalan.
c.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi:
1. 1.volume lalu lintas;
2. 2.tingkat kerusakan jalan;
3. 3.komposisi dan variasi lalu lintas;
4. 4.budaya berlalu lintas;
5. 5.pengaturan lalu lintas;
6. 6.lokasi rawan yang meliputi: a) gangguan keamanan; b) kecelakaan; c) kemacetan; dan d) pelanggaran lalu lintas;
7. 7.kondisi operasional rekayasa lalu lintas; dan
8. 8.perkiraan volume lalu lintas yang akan datang.
d.gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya, meliputi:
1. 1.volume lalu lintas;
2. 2.tingkat kerusakan jalan;
3. 3.komposisi lalu lintas;
4. 4.variasi lalu lintas;
5. 5.distribusi arah;
6. 6.pengaturan arus lalu lintas;
7. 7.kecepatan dan tundaan lalu lintas;
8. 8.kinerja perlengkapan jalan; dan
9. 9.perkiraan volume lalu lintas yang akan datang.

Pasal 10

Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bertujuan untuk mengetahui perkiraan kebutuhan angkutan orang dan barang.

Pasal 11

. . .

Isi peraturan

Teks168PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (37)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2021

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2021

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik No. 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangkajene Kepulauan No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 24 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2019

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (37)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2021

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2021

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik No. 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2015