DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 2021

Nomor: 38
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengadaan Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum; www.peraturan.go.id 2021, No.653 Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645); www.peraturan.go.id 2021, No.653
7.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
9.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 885);
10.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGADAAN BADAN USAHA DALAM PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
2.Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan www.peraturan.go.id 2021, No.653 dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
3.Perkeretaapian Umum adalah perkeretaapian yang digunakan untuk melayani angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
4.Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.
5.Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian.
6.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
7.Prasarana Perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
8.Konsesi adalah pemberian hak oleh pemerintah kepada Badan Usaha Perkeretaapian untuk melakukan kegiatan di bidang perkeretaapian dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.
9.Perjanjian Konsesi adalah perjanjian tertulis Pemerintah atau pemerintah daerah dengan Badan Usaha dalam kegiatan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum.
10.Pendapatan Konsesi adalah pendapatan yang diterima oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sebagai akibat pemberian hak yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum dalam jangka waktu tertentu.
11.Bentuk Kerjasama lainnya adalah kerjasama Pemerintah atau pemerintah daerah dengan Badan Usaha dalam kegiatan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian selain berupa konsesi. www.peraturan.go.id 2021, No.653
12.Kerjasama adalah kerjasama Pemerintah atau pemerintah daerah dengan Badan Usaha dalam jangka waktu tertentu.
13.Kerjasama Pemanfaatan adalah Pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
14.Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan adalah perjanjian tertulis Pemerintah atau pemerintah daerah dengan Badan Usaha dalam kegiatan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum dengan skema kerjasama.
15.Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
16.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perkeretaapian.
17.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perkeretaapian.

BAB II

RUANG LINGKUP, TUJUAN, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM

Pasal 2

(1)Kegiatan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum yang dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha meliputi:
1. a.pembangunan;
2. b.pengoperasian;
3. c.perawatan; dan/atau
4. d.pengusahaan.
(2)Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan/atau pengusahaan prasarana perkeretaapian umum baru; www.peraturan.go.id 2021, No.653
2. b.pengoperasian, perawatan, dan/atau pengusahaan prasarana perkeretaapian umum yang sudah beroperasi;
3. c.pengoperasian, perawatan, dan/atau pengusahaan depo atau balai yasa; atau
4. d.pengoperasian, perawatan, dan/atau pengusahaan stasiun kereta api yang telah dibangun atau dikembangkan dan/atau yang sudah dioperasikan.

Pasal 3

(1)Kegiatan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan berdasarkan perjanjian konsesi atau perjanjian kerjasama.
(2)Perjanjian konsesi atau perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan antara Badan Usaha dengan Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai kewenangannya.
(3)Menteri dalam melaksanakan perjanjian konsesi atau perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Direktur Jenderal.

Pasal 4

Kegiatan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum yang dilaksanakan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk:

a.mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum melalui investasi Badan Usaha;
b.meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum melalui persaingan sehat;
c.meningkatkan kualitas pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan prasarana perkeretaapian umum; dan/atau www.peraturan.go.id 2021, No.653
d.mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal-hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna dalam hal penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum.

Pasal 5

Kegiatan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.bersaing, yakni pengadaan Badan Usaha dilakukan melalui tahapan pemilihan yang adil, terbuka, dan transparan, serta memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat;
b.kemitraan, yakni hubungan hukum pemerintah atau pemerintah daerah dengan Badan Usaha dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak;
c.kemanfaatan, yakni penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum yang dilakukan oleh Badan Usaha dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat;
d.pengendalian dan pengelolaan risiko, yakni penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum dilakukan dengan melakukan mitigasi terhadap risiko, penilaian risiko, dan pengembangan strategi pengelolaan;
e.efektif, yakni penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum dapat mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan, pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur; dan
f.efisien, yakni penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum dapat mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum melalui dukungan dana swasta. www.peraturan.go.id 2021, No.653

BAB III

PENGADAAN BADAN USAHA PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM

Pasal 6

Pengadaan Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum dilakukan melalui:

a.tender;
b.penunjukan langsung; atau
c.penugasan.

Pasal 7

Pengadaan Badan Usaha melalui tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan dalam hal sebagian atau seluruh investasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pengadaan Badan Usaha melalui penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
1. a.lahan dimiliki atau dikuasai oleh Badan Usaha; dan
2. b.investasi sepenuhnya dilakukan oleh Badan Usaha dan tidak menggunakan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta tidak ada jaminan dari pemerintah.
(2)Pengadaan Badan Usaha melalui penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permohonan Badan Usaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan pemenuhan persyaratan yang meliputi kajian:
1. a.hukum dan kelembagaan;
2. b.teknis;
3. c.kelayakan proyek; www.peraturan.go.id 2021, No.653
4. d.lingkungan dan sosial; dan
5. e.bentuk kerjasama dalam penyediaan infrastruktur.

Pasal 9

(1)Pengadaan Badan Usaha melalui penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dalam hal:
1. a.setelah terlebih dahulu dilakukan tender dan mengalami kegagalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
2. b.tidak ada Badan Usaha yang berminat karena tidak layak secara finansial.
(2)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Menteri setelah dilakukan evaluasi pelayanan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum.
(3)Pengadaan Badan Usaha melalui penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemenuhan persyaratan yang meliputi kajian:
1. a.hukum dan kelembagaan;
2. b.teknis;
3. c.kelayakan ekonomi dan finansial;
4. d.lingkungan dan sosial;
5. e.bentuk kerjasama dalam penyediaan infrastruktur;
6. f.kebutuhan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah; dan
7. g.risiko.

Pasal 10

(1)Direktur Jenderal membentuk tim untuk melakukan evaluasi dokumen persyaratan kajian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (3), dengan melibatkan unit kerja di lingkungan direktorat jenderal perkeretaapian dan sekretariat jenderal serta tenaga ahli yang anggotanya terdiri dari unsur: www.peraturan.go.id 2021, No.653
1. a.teknis perkeretaapian;
2. b.finansial/keuangan;
3. c.hukum; dan
4. d.perencanaan.
(2)Evaluasi dokumen persyaratan kajian kelayakan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen diterima oleh tim evaluasi dan apabila persyaratan belum terpenuhi, dikembalikan secara tertulis kepada pemohon.
(3)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
(4)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja menerbitkan surat penunjukan langsung atau penugasan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645); www.peraturan.go.id 2021, No.653
7.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
9.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 885);
10.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGADAAN BADAN USAHA DALAM PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
2.Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan www.peraturan.go.id 2021, No.653 dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
3.Perkeretaapian Umum adalah perkeretaapian yang digunakan untuk melayani angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
4.Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.
5.Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian.
6.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
7.Prasarana Perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
8.Konsesi adalah pemberian hak oleh pemerintah kepada Badan Usaha Perkeretaapian untuk melakukan kegiatan di bidang perkeretaapian dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.
9.Perjanjian Konsesi adalah perjanjian tertulis Pemerintah atau pemerintah daerah dengan Badan Usaha dalam kegiatan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum.
10.Pendapatan Konsesi adalah pendapatan yang diterima oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sebagai akibat pemberian hak yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum dalam jangka waktu tertentu.
11.Bentuk Kerjasama lainnya adalah kerjasama Pemerintah atau pemerintah daerah dengan Badan Usaha dalam kegiatan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian selain berupa konsesi. www.peraturan.go.id 2021, No.653
12.Kerjasama adalah kerjasama Pemerintah atau pemerintah daerah dengan Badan Usaha dalam jangka waktu tertentu.
13.Kerjasama Pemanfaatan adalah Pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
14.Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan adalah perjanjian tertulis Pemerintah atau pemerintah daerah dengan Badan Usaha dalam kegiatan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum dengan skema kerjasama.
15.Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
16.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perkeretaapian.
17.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perkeretaapian.

BAB II

RUANG LINGKUP, TUJUAN, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM

Pasal 2

(1)Kegiatan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum yang dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha meliputi:
1. a.pembangunan;
2. b.pengoperasian;
3. c.perawatan; dan/atau
4. d.pengusahaan.
(2)Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan/atau pengusahaan prasarana perkeretaapian umum baru; www.peraturan.go.id 2021, No.653
2. b.pengoperasian, perawatan, dan/atau pengusahaan prasarana perkeretaapian umum yang sudah beroperasi;
3. c.pengoperasian, perawatan, dan/atau pengusahaan depo atau balai yasa; atau
4. d.pengoperasian, perawatan, dan/atau pengusahaan stasiun kereta api yang telah dibangun atau dikembangkan dan/atau yang sudah dioperasikan.

Pasal 3

(1)Kegiatan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan berdasarkan perjanjian konsesi atau perjanjian kerjasama.
(2)Perjanjian konsesi atau perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan antara Badan Usaha dengan Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai kewenangannya.
(3)Menteri dalam melaksanakan perjanjian konsesi atau perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Direktur Jenderal.

Pasal 4

Kegiatan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum yang dilaksanakan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk:

a.mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum melalui investasi Badan Usaha;
b.meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum melalui persaingan sehat;
c.meningkatkan kualitas pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan prasarana perkeretaapian umum; dan/atau www.peraturan.go.id 2021, No.653
d.mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal-hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna dalam hal penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum.

Pasal 5

Kegiatan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.bersaing, yakni pengadaan Badan Usaha dilakukan melalui tahapan pemilihan yang adil, terbuka, dan transparan, serta memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat;
b.kemitraan, yakni hubungan hukum pemerintah atau pemerintah daerah dengan Badan Usaha dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak;
c.kemanfaatan, yakni penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum yang dilakukan oleh Badan Usaha dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat;
d.pengendalian dan pengelolaan risiko, yakni penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum dilakukan dengan melakukan mitigasi terhadap risiko, penilaian risiko, dan pengembangan strategi pengelolaan;
e.efektif, yakni penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum dapat mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan, pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur; dan
f.efisien, yakni penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum dapat mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum melalui dukungan dana swasta. www.peraturan.go.id 2021, No.653

BAB III

PENGADAAN BADAN USAHA PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM

Pasal 6

Pengadaan Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum dilakukan melalui:

a.tender;
b.penunjukan langsung; atau
c.penugasan.

Pasal 7

Pasal 8

(1)Pengadaan Badan Usaha melalui penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
1. a.lahan dimiliki atau dikuasai oleh Badan Usaha; dan
2. b.investasi sepenuhnya dilakukan oleh Badan Usaha dan tidak menggunakan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta tidak ada jaminan dari pemerintah.
(2)Pengadaan Badan Usaha melalui penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas permohonan Badan Usaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan pemenuhan persyaratan yang meliputi kajian:
1. a.hukum dan kelembagaan;
2. b.teknis;
3. c.kelayakan proyek; www.peraturan.go.id 2021, No.653
4. d.lingkungan dan sosial; dan
5. e.bentuk kerjasama dalam penyediaan infrastruktur.

Pasal 9

(1)Pengadaan Badan Usaha melalui penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dalam hal:
1. a.setelah terlebih dahulu dilakukan tender dan mengalami kegagalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
2. b.tidak ada Badan Usaha yang berminat karena tidak layak secara finansial.
(2)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Menteri setelah dilakukan evaluasi pelayanan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum.
(3)Pengadaan Badan Usaha melalui penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemenuhan persyaratan yang meliputi kajian:
1. a.hukum dan kelembagaan;
2. b.teknis;
3. c.kelayakan ekonomi dan finansial;
4. d.lingkungan dan sosial;
5. e.bentuk kerjasama dalam penyediaan infrastruktur;
6. f.kebutuhan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah; dan
7. g.risiko.

Pasal 10

(1)Direktur Jenderal membentuk tim untuk melakukan evaluasi dokumen persyaratan kajian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (3), dengan melibatkan unit kerja di lingkungan direktorat jenderal perkeretaapian dan sekretariat jenderal serta tenaga ahli yang anggotanya terdiri dari unsur: www.peraturan.go.id 2021, No.653
1. a.teknis perkeretaapian;
2. b.finansial/keuangan;
3. c.hukum; dan
4. d.perencanaan.
(2)Evaluasi dokumen persyaratan kajian kelayakan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen diterima oleh tim evaluasi dan apabila persyaratan belum terpenuhi, dikembalikan secara tertulis kepada pemohon.
(3)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
(4)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja menerbitkan surat penunjukan langsung atau penugasan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP, TUJUAN, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PENGADAAN BADAN USAHA PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP, TUJUAN, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PENGADAAN BADAN USAHA PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2021