Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 2021
- Nomor
- 38
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 25
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengadaan Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum; www.peraturan.go.id 2021, No.653 Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6645); www.peraturan.go.id 2021, No.653
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGADAAN BADAN USAHA DALAM PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.peraturan.go.id 2021, No.653
BAB II RUANG LINGKUP, TUJUAN, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM
BAB II
www.peraturan.go.id 2021, No.653
(2), dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Direktur Jenderal.
Kegiatan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum yang dilaksanakan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk:
Kegiatan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan berdasarkan prinsip:
www.peraturan.go.id 2021, No.653 BAB III PENGADAAN BADAN USAHA PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM
BAB III
Pengadaan Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum dilakukan melalui:
Pengadaan Badan Usaha melalui tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan dalam hal sebagian atau seluruh investasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
www.peraturan.go.id 2021, No.653
www.peraturan.go.id 2021, No.653
BAB IV PERJANJIAN PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)