Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2015
- Nomor
- 41
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 14
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara; Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
i
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara diubah sebagai berikut :
Pasal 3a
2
6* kesiapan atau kelayakan operasi;
& ✓ 3
Pasal 4a Pemohon dapat diminta melakukan paparan rencana usaha dihadapan Menteri dan asosiasi badan usaha angkutan udara apabila diperlukan. Pasal 4b
Pasal 4c
4
a, angkutan udara niaga berjadwal paling sedikit memiliki 5 (lima) unit pesawat udara dan menguasai paling sedikit 5 (lima) unit pesawat udara, yang jenis dan tipenya mendukung kelangsungan pelayanan dan usaha sesuai dengan rute yang dilayani; 5
6
3* rencana utilisasi pesawat udara per tahun untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun ke depan;
s
(1), diberikan secara tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
Badan usaha angkutan udara niaga yang telah mendapatkan izin usaha diwajibkan:
9
10
11
11, Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :
Pedoman penyusunan rencana kegiatan angkutan udara bukan niaga akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.
12
Pasal 16a
Pasal 16b
13
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)