Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2021
- Nomor
- 43
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 17
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pengadaan Kapal; MENTERIPERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANMENTERIPERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA NOMORPM 43 TAHUN2021 TENTANG TATACARAPENGADAANKAPAL MENTERIPERHUBUNGAN MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA PENGADAAN KAPAL.
Menetapkan
BAB I KETENTUAN UMUM Perhubungan Laut.
JenderalDirekturadalahJenderal14. Direktur
BAB I
BAB II PENGGUNAANBENDERA KAPAL Pasal 7
BAB II
Pasa19 Pelaksanaan pengukuran Kapal, pemeriksaan nautis, teknis, dan radio, serta pemeriksaan peralatan pencegahan pencemaran dari Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan oleh Ahli Ukur Kapal darr/ atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
Dalam hal Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tidak terdapat Ahli Ukur Kapal dan ' atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, pelaksanaan pengukuran Kapal, pemeriksaan nautis, teknis, dan radio, serta pemeriksaan peralatan pencegahan pencemaran dari Kapal dilaksanakan oleh Ahli Ukur Kapal dan Zatau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal terdekat atau Direktorat Jenderal. pemeriksaan peralatan pencegahan pencemaran dari Kapal. pemeriksaan nautis, teknis dan radio, serta pemeriksaan peralatan pencegahan pencemaran dari Kapal tidak dapat dilaksanakan di luar negeri, pemeriksaan dapat dilakukan melalui pemeriksaan jarak jauh dalam j aringan (remote inspection).
dany atau
BAB III PENGGANTIANBENDERA KAPAL penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
BAB III
Dalam hal Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) tidak terdapat Ahli Ukur Kapal danl atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, pelaksanaan pengukuran Kapal, pemeriksaan nautis, teknis, dan radio, serta pemeriksaan peralatan pencegahan pencemaran dari Kapal dilaksanakan oleh Ahli Ukur Kapal darr/ atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal terdekat atau Direktorat Jenderal.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)