DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2021

Nomor: 43
Tahun: 2021
Ditetapkan: 7 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, perlu mengatur Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pengadaan Kapal;
b.bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 2006 tentang Penyederhanaan Sistem dan Prosedur Pengadaan Kapal dan Penggunaanj Penggantian Bendera Kapal sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu di ganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pengadaan Kapal; MENTERIPERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANMENTERIPERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA NOMORPM 43 TAHUN2021 TENTANG TATACARAPENGADAANKAPAL MENTERIPERHUBUNGAN MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA PENGADAAN KAPAL.

3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
6.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 ten tang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756); Menetapkan

Pasal 1

l.Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
1. 2.Kapal Berbendera Indonesia adalah Kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
2. 3.Kapal Bangunan Baru adalah Kapal yang masih dalam perancangan, Kapal yang sedang dalam pembangunan di galangan Kapal, atau Kapal yang telah selesai dibangun dan belum beroperasi.
3. 4.Kapal Bekas Berbendera Asing adalah Kapal yang pernah berbendera asing.
4. 5.Pemilik Kapal adalah perseorangan, instansi pemerintah kernenteriarr/Iernbaga, badan usaha milik negara, dan badan hukum Indonesia yang telah memperoleh status badan hukum.
5. 6.Pengadaan Kapal adalah kegiatan memasukkan Kapal dari luar negen dimana proses pengadaan Kapal dilakukan sebelum Kapal masuk ke Indonesia, baik Kapal bangunan lama maupun Kapal bangunan baru untuk didaftarkan dalam daftar Kapal berbendera Indonesia.
6. 7.Keselamatan Kapal adalah keadaan Kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan, serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik Kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
7. 15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran. JenderalDirekturadalahJenderal14. Direktur
8. 8.Petunjuk Pelaksanaan adalah petunjuk dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut kepada pejabat pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Ahli Ukur Kapal, atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap permohonan penggunaan bendera Kapal atau penggantian bendera Kapal.
9. 9.Ahli Ukur Kapal adalah pejabat pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk melaksanakan pengukuran Kapal.
10. 10.Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat pemerintah yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang Keselamatan Kapal dan diangkat oleh Menteri.
11. 11.Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
12. 12.Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal adalah Kantor Kesyahbandaran Utama, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, atau Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
13. 13.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

BAB I

KETENTUAN UMUM Perhubungan Laut.

Pasal 2

(1)Pengadaan Kapal ditentukan melalui tahapan:
1. a.penggunaan bendera Kapal; atau
2. b.penggantian bendera Kapal.
(2)Penggunaan bendera Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dilakukan terhadap:
1. a.Kapal Bangunan Baru yang dibangun di luar negeri;
2. b.Kapal yang perolehannya dari hasil lelang yang berasal dari luar negeri;
3. c.Kapal yang perolehannya dari hasil lelang atau penjualan langsung dari hasil rampasan di dalam negeri tanpa dilengkapi dengan sertifikat dan surat Kapal dari pemerintah Indonesia;
4. d.Kapal yang perolehannya dari hasil lelang atau penjualan langsung dari hasil rampasan di dalam negeri tanpa dilengkapi dengan sertifikat dan surat Kapal dari negara asing; atau
5. e.Kapal berbendera Indonesia yang telah dihapus dari daftar Kapal Indonesia atas permintaan Pemilik Kapal dapat didaftarkan kembali di Indonesia sepanjang Kapal belum berganti bendera.
(3)Penggantian bendera Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Kapal Bekas Berbendera Asing.
(4)Pengadaan Kapal harus memenuhi persyaratan pengukuran Kapal, Keselamatan Kapal, dan pencegahan pencemaran dari Kapal dan,' atau memiliki sertifikat dan surat Kapal yang sah dan masih berlaku dari negara bendera asal Kapal.

Pasal 4

(1)Direktur Jenderal menindaklanjuti permohonan penggunaan bendera Kapal bagi Kapal yang berada di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b dengan memberikan Petunjuk Pelaksanaan kepada pejabat pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan tembusan kepada Pemilik Kapal.
(2)Dalam hal di luar negen tidak terdapat Kantor Perwakilan Republik Indonesia, Direktur Jenderal memberikan Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ahli Ukur Kapal dan/ atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dari Direktorat Jenderal atau Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal.
(3)Direktur Jenderal menindaklanjuti permohonan penggunaan bendera Kapal bagi Kapal yang berada di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf c, huruf d, dan huruf e dengan memberikan Petunjuk Pelaksanaan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal.

Pasal 3

(1)Pengadaan Kapal melalui penggunaan bendera Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yang akan didaftarkan untuk dapat menggunakan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan, Pemilik Kapal menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Direktur J enderal.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Pemilik Kapal terhadap Kapal yang telah Slap untuk dilakukan pengukuran dan pemeriksaan.
(1)Pejabat pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau Ahli Ukur Kapal dan/ atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) yang telah memperoleh Petunjuk Pelaksanaan harus melakukan:
1. a.pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen;
2. b.pengukuran Kapal;
3. c.pemeriksaan nautis, teknis, dan radio; dan
4. d.pemeriksaan peralatan pencegahan pencemaran dari Kapal.
(2)Dalam hal Kantor Perwakilan Republik Indonesia tidak terdapat Ahli Ukur Kapal dan/ atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal se bagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menugaskan Ahli Ukur Kapal dan/ atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dari Direktorat Jenderal atau Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal untuk melaksanakan pengukuran Kapal, pemeriksaan nautis, teknis, dan radio, serta Pasal 6 Dalam hal Kapal dibangun di dalam negeri, tidak memerlukan Petunjuk Pelaksanaan dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB II

PENGGUNAANBENDERA KAPAL Pasal 7

Pasal 5

(1)Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan oleh Direktur Jenderal yang memuat:
1. a.penggunaan bendera Kapal;
2. b.persetujuan penggunaan nama Kapal; dan Zatau
3. c.penetapan tanda panggilan sebagai Kapal berbendera Indonesia.
(2)Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diterbitkan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan dari Pemilik Kapal.

Pasal 10

(1)Persetujuan penggunaan bendera Kapal diberikan apabila:
1. a.pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen;
2. b.pengukuran Kapal;
3. c.pemeriksaan nautis, teknis, dan radio; dan
4. d.pemeriksaan peralatan pencegahan pencemaran dari Kapal, telah memenuhi persyaratan seauai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Persetujuan penggunaan bendera Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sertifikat dan surat Kapal sementara. Pasa19 Pelaksanaan pengukuran Kapal, pemeriksaan nautis, teknis, dan radio, serta pemeriksaan peralatan pencegahan pencemaran dari Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan oleh Ahli Ukur Kapal darr/ atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.

Pasal 8

Dalam hal Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tidak terdapat Ahli Ukur Kapal dan ' atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, pelaksanaan pengukuran Kapal, pemeriksaan nautis, teknis, dan radio, serta pemeriksaan peralatan pencegahan pencemaran dari Kapal dilaksanakan oleh Ahli Ukur Kapal dan Zatau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal terdekat atau Direktorat Jenderal. pemeriksaan peralatan pencegahan pencemaran dari Kapal. pemeriksaan nautis, teknis dan radio, serta pemeriksaan peralatan pencegahan pencemaran dari Kapal tidak dapat dilaksanakan di luar negeri, pemeriksaan dapat dilakukan melalui pemeriksaan jarak jauh dalam j aringan (remote inspection).

(5)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
1. a.bencana alam;
2. b.bencana non-alam;
3. c.bencana sosial; dan/ atau
4. d.pembatasan akses oleh otoritas setempat di Kapal berada.
(6)Hasil pemeriksaan jarak jauh melalui aplikasi dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar diterbitkannya sertifikat dan surat Kapal untuk 1 (satu) kali pelayaran ke pelabuhan di Indonesia oleh Direktur J enderal.
(7)Sertifikat dan surat Kapal untuk 1 (satu) kali pelayaran ke pelabuhan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku untuk 1 (satu) kali pelayaran atau dengan mas a berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
(8)Pelaksanaan pengukuran Kapal, pemeriksaan nautis, teknis dan radio, serta pemeriksaan peralatan pencegahan pencemaran dari Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan oleh Ahli Ukur Kapal dan/ atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
(9)Tata cara permohonan penggunaan bendera Kapal dan sertifikat dan surat Kapal untuk 1 (satu) kali pelayaran ke pelabuhan di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengukuranpelaksanaanmengakibatkan yang dan majeur)(forcetertentukondisi(4) Dalam
(3)Sertifikat dan surat Kapal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 12

(1)Direktur Jenderal menindaklanjuti permohonan penggantian bendera Kapal di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan memberikan Petunjuk Pelaksanaan kepada pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan tembusan kepada Pemilik Kapal.

Pasal 11

(1)Pengadaan Kapal melalui penggantian bendera Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b yang akan diganti bendera dan akan didaftarkan sebagai Kapal berbendera Indonesia, Pemilik Kapal menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.
(2)Penggantian bendera Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di pelabuhan Indonesia atau di luar negeri.
(3)Penggantian bendera Kapal yang dilaksanakan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam hal:
1. a.Kapal akan lang sung beroperasi di luar negen; dany atau
2. b.peraturan negara bendera asal Kapal mewajibkan Kapal yang telah dijual kepada warga negara asing harus dilakukan penghapusan (deletion) dari daftar negara bendera asal, dengan ketentuan surat keterangan penghapusan (deletion certificate) berbahasa inggris, atau dalam hal tidak berbahasa inggris Pemilik Kapal harus menterjemahkannya ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah.

BAB III

PENGGANTIANBENDERA KAPAL penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 14

Dalam hal Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) tidak terdapat Ahli Ukur Kapal danl atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, pelaksanaan pengukuran Kapal, pemeriksaan nautis, teknis, dan radio, serta pemeriksaan peralatan pencegahan pencemaran dari Kapal dilaksanakan oleh Ahli Ukur Kapal darr/ atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal terdekat atau Direktorat Jenderal.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, perlu mengatur Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pengadaan Kapal;
b.bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 2006 tentang Penyederhanaan Sistem dan Prosedur Pengadaan Kapal dan Penggunaanj Penggantian Bendera Kapal sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu di ganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
6.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 ten tang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756); Menetapkan

Pasal 1

l.Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
1. 2.Kapal Berbendera Indonesia adalah Kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
2. 3.Kapal Bangunan Baru adalah Kapal yang masih dalam perancangan, Kapal yang sedang dalam pembangunan di galangan Kapal, atau Kapal yang telah selesai dibangun dan belum beroperasi.
3. 4.Kapal Bekas Berbendera Asing adalah Kapal yang pernah berbendera asing.
4. 5.Pemilik Kapal adalah perseorangan, instansi pemerintah kernenteriarr/Iernbaga, badan usaha milik negara, dan badan hukum Indonesia yang telah memperoleh status badan hukum.
5. 6.Pengadaan Kapal adalah kegiatan memasukkan Kapal dari luar negen dimana proses pengadaan Kapal dilakukan sebelum Kapal masuk ke Indonesia, baik Kapal bangunan lama maupun Kapal bangunan baru untuk didaftarkan dalam daftar Kapal berbendera Indonesia.
6. 7.Keselamatan Kapal adalah keadaan Kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan, serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik Kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
7. 15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran. JenderalDirekturadalahJenderal14. Direktur
8. 8.Petunjuk Pelaksanaan adalah petunjuk dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut kepada pejabat pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Ahli Ukur Kapal, atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap permohonan penggunaan bendera Kapal atau penggantian bendera Kapal.
9. 9.Ahli Ukur Kapal adalah pejabat pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk melaksanakan pengukuran Kapal.
10. 10.Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat pemerintah yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang Keselamatan Kapal dan diangkat oleh Menteri.
11. 11.Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
12. 12.Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal adalah Kantor Kesyahbandaran Utama, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, atau Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
13. 13.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

BAB I

KETENTUAN UMUM Perhubungan Laut.

Pasal 2

(1)Pengadaan Kapal ditentukan melalui tahapan:
1. a.penggunaan bendera Kapal; atau
2. b.penggantian bendera Kapal.
(2)Penggunaan bendera Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dilakukan terhadap:
1. a.Kapal Bangunan Baru yang dibangun di luar negeri;
2. b.Kapal yang perolehannya dari hasil lelang yang berasal dari luar negeri;
3. c.Kapal yang perolehannya dari hasil lelang atau penjualan langsung dari hasil rampasan di dalam negeri tanpa dilengkapi dengan sertifikat dan surat Kapal dari pemerintah Indonesia;
4. d.Kapal yang perolehannya dari hasil lelang atau penjualan langsung dari hasil rampasan di dalam negeri tanpa dilengkapi dengan sertifikat dan surat Kapal dari negara asing; atau
5. e.Kapal berbendera Indonesia yang telah dihapus dari daftar Kapal Indonesia atas permintaan Pemilik Kapal dapat didaftarkan kembali di Indonesia sepanjang Kapal belum berganti bendera.
(3)Penggantian bendera Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Kapal Bekas Berbendera Asing.
(4)Pengadaan Kapal harus memenuhi persyaratan pengukuran Kapal, Keselamatan Kapal, dan pencegahan pencemaran dari Kapal dan,' atau memiliki sertifikat dan surat Kapal yang sah dan masih berlaku dari negara bendera asal Kapal.

Pasal 4

(1)Direktur Jenderal menindaklanjuti permohonan penggunaan bendera Kapal bagi Kapal yang berada di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b dengan memberikan Petunjuk Pelaksanaan kepada pejabat pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan tembusan kepada Pemilik Kapal.
(2)Dalam hal di luar negen tidak terdapat Kantor Perwakilan Republik Indonesia, Direktur Jenderal memberikan Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ahli Ukur Kapal dan/ atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dari Direktorat Jenderal atau Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal.
(3)Direktur Jenderal menindaklanjuti permohonan penggunaan bendera Kapal bagi Kapal yang berada di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf c, huruf d, dan huruf e dengan memberikan Petunjuk Pelaksanaan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal.

Pasal 3

(1)Pengadaan Kapal melalui penggunaan bendera Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yang akan didaftarkan untuk dapat menggunakan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan, Pemilik Kapal menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Direktur J enderal.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Pemilik Kapal terhadap Kapal yang telah Slap untuk dilakukan pengukuran dan pemeriksaan.
(1)Pejabat pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau Ahli Ukur Kapal dan/ atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) yang telah memperoleh Petunjuk Pelaksanaan harus melakukan:
1. a.pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen;
2. b.pengukuran Kapal;
3. c.pemeriksaan nautis, teknis, dan radio; dan
4. d.pemeriksaan peralatan pencegahan pencemaran dari Kapal.
(2)Dalam hal Kantor Perwakilan Republik Indonesia tidak terdapat Ahli Ukur Kapal dan/ atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal se bagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menugaskan Ahli Ukur Kapal dan/ atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dari Direktorat Jenderal atau Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal untuk melaksanakan pengukuran Kapal, pemeriksaan nautis, teknis, dan radio, serta Pasal 6 Dalam hal Kapal dibangun di dalam negeri, tidak memerlukan Petunjuk Pelaksanaan dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB II

PENGGUNAANBENDERA KAPAL Pasal 7

Pasal 5

(1)Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan oleh Direktur Jenderal yang memuat:
1. a.penggunaan bendera Kapal;
2. b.persetujuan penggunaan nama Kapal; dan Zatau
3. c.penetapan tanda panggilan sebagai Kapal berbendera Indonesia.
(2)Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diterbitkan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan dari Pemilik Kapal.

Pasal 10

(1)Persetujuan penggunaan bendera Kapal diberikan apabila:
1. a.pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen;
2. b.pengukuran Kapal;
3. c.pemeriksaan nautis, teknis, dan radio; dan
4. d.pemeriksaan peralatan pencegahan pencemaran dari Kapal, telah memenuhi persyaratan seauai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Persetujuan penggunaan bendera Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sertifikat dan surat Kapal sementara. Pasa19 Pelaksanaan pengukuran Kapal, pemeriksaan nautis, teknis, dan radio, serta pemeriksaan peralatan pencegahan pencemaran dari Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan oleh Ahli Ukur Kapal darr/ atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.

Pasal 8

(5)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
1. a.bencana alam;
2. b.bencana non-alam;
3. c.bencana sosial; dan/ atau
4. d.pembatasan akses oleh otoritas setempat di Kapal berada.
(6)Hasil pemeriksaan jarak jauh melalui aplikasi dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar diterbitkannya sertifikat dan surat Kapal untuk 1 (satu) kali pelayaran ke pelabuhan di Indonesia oleh Direktur J enderal.
(7)Sertifikat dan surat Kapal untuk 1 (satu) kali pelayaran ke pelabuhan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku untuk 1 (satu) kali pelayaran atau dengan mas a berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
(8)Pelaksanaan pengukuran Kapal, pemeriksaan nautis, teknis dan radio, serta pemeriksaan peralatan pencegahan pencemaran dari Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan oleh Ahli Ukur Kapal dan/ atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
(9)Tata cara permohonan penggunaan bendera Kapal dan sertifikat dan surat Kapal untuk 1 (satu) kali pelayaran ke pelabuhan di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengukuranpelaksanaanmengakibatkan yang dan majeur)(forcetertentukondisi(4) Dalam
(3)Sertifikat dan surat Kapal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 12

(1)Direktur Jenderal menindaklanjuti permohonan penggantian bendera Kapal di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan memberikan Petunjuk Pelaksanaan kepada pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan tembusan kepada Pemilik Kapal.

Pasal 11

(1)Pengadaan Kapal melalui penggantian bendera Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b yang akan diganti bendera dan akan didaftarkan sebagai Kapal berbendera Indonesia, Pemilik Kapal menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.
(2)Penggantian bendera Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di pelabuhan Indonesia atau di luar negeri.
(3)Penggantian bendera Kapal yang dilaksanakan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam hal:
1. a.Kapal akan lang sung beroperasi di luar negen; dany atau
2. b.peraturan negara bendera asal Kapal mewajibkan Kapal yang telah dijual kepada warga negara asing harus dilakukan penghapusan (deletion) dari daftar negara bendera asal, dengan ketentuan surat keterangan penghapusan (deletion certificate) berbahasa inggris, atau dalam hal tidak berbahasa inggris Pemilik Kapal harus menterjemahkannya ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah.

BAB III

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUAN UMUM Perhubungan Laut.

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 3

PENGGUNAANBENDERA KAPAL Pasal 7

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 11

PENGGANTIANBENDERA KAPAL penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUAN UMUM Perhubungan Laut.

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 3

PENGGUNAANBENDERA KAPAL Pasal 7

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 11

PENGGANTIANBENDERA KAPAL penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2021