DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2021

Nomor: 31
Tahun: 2021
Ditetapkan: 2 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 384

Lembaga terkait

Ringkasan

PP ini mengatur mengenai pembinaan pelayaran, angkutan di perairan, kepelabuhanan, perkapalan, kenavigasian, surat dokumen dan warta kapal, manajemen keamanan kapal, dan konsesi. Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara Pelabuhan kepada badan usaha pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan langkah keamanan antara suatu Kapal dengan Fasilitas Pelabuhan atau Kapal dengan Kapal yang sedang berinteraksi, dalam menetapkan tindakan keamanan yang diterapkan masing-masing pihak.

61.ksiden Keamanan adalah tin,lakan mencurigakan, pelanggaran keamanan atau keadaan yang mengancam keamanan Kapal atau Fasilitas Pelabuhan atau interaksi Kapal atau Fasilitas Pelabuhan atau kegiatan alih muat Kapal ke Kapal. 62.Pernyataan. . .
62.Pernyataan Pemenuhan Fasilitas Pelabuhan (Statement of Compliance of a Port Facilitg) yang selanjutnya disebut SoCPF adalah suatu pernyataan tertulis dari Menteri bahwa Fasilitas Pelabuhan memenuhi persyaratan standar yang dipersyaratkan dalam Koda.
63.Tingkat Keamanan adalah klasifikasi dari risiko Kapal dan Fasilitas Pelabuhan menurut intensitas atau kecenderungan Insiden Keamanan yang dapat terjadi setelah melalui proses pengamatan dan pengumpulan data.
64.Tingkat Keamanan 1 (securitg leuel 1) adalah tingkat dimana tindakan minimum untuk perlindungan keamanan harus dilaksanakan terus menerus.
65.Tingkat Keamanan 2 (seanritg leuel2) adalah tingkat dimana tindakan tambahan untuk perlindungan keamanan diberlakukan dengan jangka waktu tertentu sebagai akibat peningkatan risiko ancaman keamanan.
66.Tingkat Keamanan 3 (secuitg leuel3) adalah tingkat perlindungan keamanan secara khusus yang ditetapkan dalam jangka waktu terbatas saat terjadi ancaman keamanan.
67.International Ship Security Certificate selanjutnya disingkat ISSC adalah sertifikat keamanan Kapal internasional.
68.International Maritime Organization selanjutnya disingkat IMO adalah organisasi maritim internasional.
69.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usah a dan / atau kegiatannya.
70.Badan Usaha adalah Badan Usaha milik negara, Badan Usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk Pelayaran.
71.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. T2.Pemerintah. .. PRES IDEN -t2-
72.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
73.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelayaran.
74.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

BAB II

PEMBINAAN PELAYARAN

Pasal 2

(1)Pelayaran dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Menteri. (21 Pembinaan Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengaturan;
2. b.pengendalian; dan
3. c.penga\ rasan.
(3)Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penetapan kebijakan umum dan teknis, paling sedikit memuat:
1. a.norma;
2. b.standar;
3. c.pedoman;
4. d.kriteria;
5. e.perencanaan;
6. f.prosedur;
7. g.persyaratan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran; dan
8. h.Perizinan Berusaha.
(4)Pengendalian...
(4)PRES IDEN Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b meliputi pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, Perizinan Berusaha, sertifikasi, serta bantuan teknis di bidang pembangunan dan pengoperasian.
(5)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kegiatan pengawasan pembangunan dan pengoperasian agar sesuai dengan ke+-entuan peraturan perundang-undangan termasuk melakukan audit, inspeksi, pengamatan (suru eillance), pemantauan (monitoringl, dan uji petik (ramp cleckl, serta penegakan hukum.

Pasal 3

Pembinaan Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

a.memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang secara massal melalui perairan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman, dan berdaya guna, dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat;
b.meningkatkan penyelenggaraan kegiatan Angkutan di Perairan, Kepelabuhanan, Keselamatan dan Keamanan Pelayaran, serta pelindungan lingkungan maritim sebagai bagian dari keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c.mengembangkan kemampuan armada angkutan nasional yang tangguh di perairan serta didukung industri perkapalan yang andal sehingga mampu memenuhi kebutuhan angkutan, baik di dalam negeri maupun dari dan ke luar negeri;
d.mengembangkan usaha jasa Angkutan di Perairan nasional yang andal dan berdaya saing serta didukung kemudahan memperoleh pendanaan, keringanan perpajakan, dan industri perkapalan yang tangguh sehingga mampu mandiri dan bersaing;
e.menciptakan. e PRES IDEN menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja pada jasa terkait dengan Angkutan di Perairan dan jasa terkait dengan Kepelabuhanan dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah, dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi; meningkatkan kemampuan dan peranan Kepelabuhanan serta Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dengan menjamin tersedianya Alur- Pelayaran, Kolam Pelabuhan, dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang memadai dalam rangka menunjang Angkutan di Perairan; mewujudkan sumber daya manusia yang berjiwa bahari, profesional, dan mampu mengikuti perkembangan kebutuhan penyelenggaraan Pelayaran; dan memenuhi pelindungan lingkungan maritim dengan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang bersumber dari kegiatan Angkutan di Perairan, Kepelabuhanan, serta Keselamatan dan Keamanan Pelayaran.

BAB III

ANGKUTAN DI PERAIRAN

Pasal 4

(1)Pen5rusunan jaringan Trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan dilakukan bersama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan asosiasi perusahaan angkutan laut nasional dengan memperhatikan masukan asosiasi pengguna jasa angkutan laut.
(2)Penyusunan... f o b h PRES IDEN - i5- (21 Pen5rusunan jaringan Trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri.
(3)Jaringan Trayek tetap dan teratur disusun berdasarkan rencana Trayek tetap dan teratur yang disampaikan oleh perusahaan angkutan laut nasional kepada Menteri dan usulan Trayek dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan asosiasi perusahaan angkutan laut nasional. (41 Jaringan Trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan oleh Menteri.
(5)Jaringan Trayek yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digdmbarkan dalam peta jaringan Trayek dan diumumkan oleh Menteri pada forum koordinasi informasi muatan dan ruang Kapal.
(6)Peta Jaringan Trayek yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disebarluaskan melalui media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 5

(1)Jaringan Trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (41 dapat dilakukan perubahan berdasarkan usulan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan asosiasi perusahaan angkutan laut nasional dengan menambah 1 (satu) atau lebih Trayek baru. (21 Penambahan Trayek tetap dan teratur baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan: adanya potensi kebutuhan jasa angkutan laut dengan perkiraan faktor muatan yang layak dan berkesinambungan; dan a.
1. b.tersedianya PRES IDEN tersedianya Fasilitas Pelabuhan yang memadai atau lokasi lain yang ditunjuk untuk kegiatan bongkar muat barang dan naik/turun penumpang yang dapat menjamin keselamatan Pelayaran.

Pasal 6

(1)Kegiatan Angkutan Laut Khusus dilakukan oleh Badan Usaha untuk menunjang TJsaha Pokok untuk kepentingan sendiri dengan menggunakan Kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan Kelaiklautan Kapal dan diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indone sia. (21 Kegiatan Angkutan Laut Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizrnan Berusaha.
(3)Kegiatan Angkutan Laut Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan menggunakan Kapal berbendera Indclnesia yang laik laut dengan kondisi dan persyaratan Kapal sesuai dengan jenis kegiatan Usaha Pokoknya. '
(4)Kegiatan Angkutan Laut Khusus sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengangkut rnuatan atau barang milik pihak lain dan/atau mengangkut muatan atau bara.ng umum.
(5)Pelaksana kegiatan angkutan laut asing yang melakukarr kegiatan Angkutan Laut Khusus ke Pelabuhan Indonesia atau Terminal Khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri wajib menunjuk keagenan Kapal.
(6)Pelaksana kegiatan Angkutan Laut Khusus sebagaimana ctimaksud pada ayat (5) hanya dapat menjadi agen bagi Kapal miliknya sendiri. (71 Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Usaha Pokok di bidang: b
1. a.industri; . .
2. a.industri;
3. b.kehutanan;
4. c.pariwisata;
5. d.pertambangan;
6. e.pertanian;
7. f.perikanan;
8. g.jasa konstruksi; dan
9. h.kegiatan penelitian, penclidikan, dan pelatihan.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengerlai keagenan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7

(l) Pelaksana kegiatan Angkutan Laut Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib melaporkan pengoperasian Kapalnya kepada Menteri. (21 Pelaksana kegiatan Angkutan Laut Khusus yang tidak nrenyarrrpaikan laporan pengoperasian Kapalnya sebagaimana dimaksud paCa ayac (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan pelayanarr di Pelabuhan atau Terminal Khusus.

Pasal 8

(1)Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) merupakan Kapal yang mengangkut bahan baku, peralatan produksi, danf atau hasil produksi untuk kepentingan sendiri dalam r,renunjang Usaha Pokoknya.
(2)Dalam' hal pelaksana kegiatan angkutan laut asing tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6 ayat (5), Kapal yang dioperasikan dikenai sanksi administratif beruprr tidak diberikan pclayanan cli Pelabuhan atau Terminal Khusus. PRES IDEN

Pasal 9

(1)Untuk kelancaran kegiatan Angkutan di Perairan, dapat diselenggarakan Usaha Jasa Terkait. 1,2) Usaha Jasa Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berupa:
1. a.bongkar muat barang;
2. b.jasa pengurusan transportasi;
3. c.angkutan perairan Pelabuhan;
4. d.penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan lau|
5. e.tallg mandiri;
6. f.depo peti kemas;
7. g.pengelola'an Kapal:
8. h.perantara jual beli dan/atau sewa Kapal;
9. i.keagenan Awak Kapal;
10. j.keagenan Kapal; dan
11. k.perawatan dan perbaikan Kapal.

Pasal 10

(1)Kegiatan usaha bcngkar muat barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar dan muat barang dari dan ke Kapal di Pelabuhan.
(2)Kegiatan usaha Longkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk bongkar muat barang di Pelabrthan.
(3)Baclan Usaha yarlg didirikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan kegiatan bongkar muat barang di Ternrinal multipurpose dan l<onvensional.
(4)Badan PRES IDEN
(4)Badan Usaha sebagaimana dimaksurl pada ayat (3) wajib bekerja sama dengan:
1. a.penyelenggara Pelabuhan; atau
2. b.Badan Usaha Pelabuhan yang telah mendapatkan Konsesi.

Pasal 11

(1)Perusahaan angkutan laut nasional dapat melakukan kegiatan bongkar muat barang tertentu untuk Kapal yang dioperasikannya. (21 Kegiatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yangdilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional, izin usahanya melekat pada izin Usaha Pokoknya.
(3)Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi barang:
1. a.milik penumpang;
2. b.curah cair yang dibongkar atau dimtrat melalui pipa;
3. c.curah kering yang dibongkar atatr dimuat melalui conueAor atau sejenisnya; dan
4. d.yang diangkut di atas kendaraan melalui Kapa1 ro-ro.
(4)Perusahaan angkutan laut nasional dapat melakukan bongkar niuat semua jenis barang apabila di Pelabuhan tersebut tidak terdapat perusahaan bongkar muat bara.ng.
(5)Perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki Kapal yang dilengkapi dengan peralatari bongkar muat barang dan tenaga ahli. Pa-sal 12 PRES ]DEN

Pasal 12

(1)Kegiatan usaha jasa pengurLtsan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi: penerlmaan; pengelolaan penyimpanan; sortasi; pengepakan; penandaan; pengukuran; penimbangan; pengelolaan transportasi; penerbitan dokumen angkutan barang melalui moda transportasi darat, laut, dan/atau udara; pengurusan penyelesaian dokumen; pemesanan ruallgan pengangkut; pengiriman; pengelolaan pendistribusian; perhitungan biaya angkutan dan logistik; klaim; asuransi atas pengiriman barang; penyelesaian tagihan dan biaya lainnya yang diperlukan; penyediaan sistem informasi dan komunikasi; layanan logistik penyediaan layanan logistik di pasar nasional dan internasional secara konvensional dan/atatr elektronik; a. b. c. d. e. f. g. h. i. j k. 1. m. n. o. p. q. r, S t.penyediaan... PRES IDEN -2t-
1. t.penyediaarl e-cornmerce, teknologi internet yang menggunakan sistem satelit yang memungkinkan pelacakan real-time barang;
2. u.pengangkut kontraktual atau non uessel operator common canrier (NVOCC); dan
3. v.barang khusus bawaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. l2l Kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk usaha jasa pengurusan transportasi.
(3)Dalam hal pelaksanaan pengiriman dan penerimaan barang melaltri transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara, pemilik barang harus menunjuk perusahaan jasa pengurusan' transportasi setempat dimana kegiatan telsebut dilakukan.

Isi peraturan

Teks384PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jambi Nomor 26 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 90 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jambi Nomor 26 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 90 Tahun 2022