Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2016
- Nomor
- 45
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 14
danakuntabilitasmewujudkanuntuka. bahwaMenimbang MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAlIA ESA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 45 TAHUN 2016 TENTANG PB:TUNJUK PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MENTERIPERHUBUNGAN
Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rcncana Strategis Kcmenterian /Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
Pernbangunan 2014 ten tang
Kinerja Utama diPcnctapan IndikatorUmum
Pasal 1 Dalam Pcraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
BAB I KETENTUAN UMUM
MEMUTUSKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PI~LAKSANAANSISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERIIUBUNGAN Pcraturan Meriteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pernerintah. Kcmenterian2015 teritarig Rencana Strategis Perh u bungan Tahun 2015-2019.
16_Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan olch satu atau beberapa unit kerja atau satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan yang terdiri dari sekurnpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil, barang modal termasuk perala tan dan teknologi, dana sebagai masukan atau input untuk mcnghasilkan keluaran atau output dalam bentuk barang atau jasa.
19_Sasaran Program (outcome) adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis Kementerian Perhubungan yang berfungsinya keluaran (output).
22.lndikator Kincrja Program adalah ukuran atas hasil atau outcome dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian yang dilaksanakan olch satuan kerja.
--7 - Pasal 2
BAB II
BABIV PENYEU~NGGARAANSAKIP Bagian Kesatu SAKIP Pasa13 Ruang Lingkup Peraturan Menteri adalah Penyelcnggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang dilandasi rencana strategis yang pelaksanaannya dituangkan dalam perjanjian kinerja, dan penilaiannya dilakukan melalui pengukuran kincrja, pengelolaan data kinerja hingga tersusunnya pelaporan kinerja yang telah direviu dan dievaluasi. BAB III I<.UANGLINGKUP transparansi dan kinerja berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, yang digunakan sebagai tolok ukur pencapaian kinerja.
akuntabilitas,integritas,mcningkatkanuntuk Pasa17
Pasa16
Bagian Kedua Rencana Strategis
Perjanjian kincrja mcnyajikan indikator kinerja yang menggambarkan sa saran kinerja :
Pasa19 dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasa18 Perjanjian kincrja terdiri atas :
.. ] 1 ..
BAB III
Pasal 1J
4) Indikator Kinerja Kcgiatan untuk Satuan Kerja.
2) Indikator Kinerja Program untuk Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya; 3) Indikator Kinerja Kcgiatan untuk Unit Kerja Pimpinan Tinggi Pratama;
1) Sasaran Strategis untuk Kementerian; 2) Sasaran Program untuk Unit Kcrja Pimpinan Tinggi Madya; 3) Sasaran Kegiatan untuk Unit Kerja Pimpinan Tinggi Pratama; 4) Sasaran Kcgiatan untuk Satuan Kerja.
1) Indikator Kinerja Utama untuk Kementerian; Bagian Keempat Pengukuran Kinerja
- 13 --
Biro Perencanaan.
pericatatan dan registrasi;
berupadataperolehaninstrumenb. Penyediaan
Bagian Kelima Pengclolaan Data Kinerja
Penyusunan laporan kirierja di tingkat Kementerian, Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya, Unit Kerja Pimpinan Tinggi Pratama dan Satuan Kerja:
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)