Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
www.peraturan.go.id 2021, No.689
2.Tonase Kapal adalah volume Kapal yang dinyatakan dalam Tonase Kotor (Gross Tonnage/GT) dan Tonase Bersih (Net Tonnage/NT).
3.Tonase Kotor (Gross Tonnage/GT) adalah volume semua ruangan yang terletak dibawah geladak Kapal ditambah dengan volume ruangan-ruangan tertutup yang terletak di atas geladak (bangunan atas/superstructure) yang merupakan angka bulat tanpa satuan bilangan yang ditentukan berdasarkan Konvensi Pengukuran Kapal 1969 (International Convention on Tonnage Measurement of Ship 1969).
4.Tonase Bersih (Net Tonnage/NT) adalah volume ruang yang bermanfaat dari suatu Kapal yang merupakan angka bulat tanpa satuan bilangan yang ditentukan berdasarkan Konvensi Pengukuran Kapal 1969 (International Convention on Tonnage Measurement of Ship
1969) dan bukan sebagai alat ukur yang dapat menunjukan jumlah, berat, kapasitas, maupun volume muatan.
5.Daftar Ukur adalah daftar yang memuat perhitungan Tonase Kapal.
6.Surat Ukur adalah surat Kapal yang memuat ukuran dan Tonase Kapal berdasarkan hasil pengukuran.
7.Kode Pengukuran adalah rangkaian huruf yang disusun dan ditetapkan bagi masing-masing pelabuhan yang diberi wewenang untuk menerbitkan Surat Ukur.
8.Panjang Kapal adalah panjang yang diukur pada 96% (sembilan puluh enam persen) dari panjang garis air dengan sarat 85% (delapan puluh lima persen) dari ukuran dalam terbesar yang terendah diukur dari sebelah atas lunas atau panjang garis air tersebut diukur dari sisi depan linggi haluan sampai ke sumbu poros kemudi, apabila panjang ini yang lebih besar.
9.Panjang Keseluruhan Kapal (Length Over All/LOA) adalah panjang Kapal yang diukur dari haluan permanen Kapal terdepan sampai buritan Kapal permanen paling belakang.
www.peraturan.go.id 2021, No.689
10.Tengah Kapal adalah titik tengah dari panjang Kapal diukur dari sisi depan linggi haluan.
11.Lebar Kapal adalah lebar terbesar dari Kapal diukur pada bagian tengah Kapal hingga ke sisi luar gading-gading bagi Kapal yang kulitnya terbuat dari bahan logam atau fibre glass atau hingga ke permukaan terluar lambung Kapal bagi Kapal yang kulitnya terbuat dari bahan selain logam atau fibre glass.
12.Ukuran Dalam Terbesar adalah:
a.jarak tegak lurus yang diukur dari sisi atas lunas ke sisi bawah geladak teratas pada bagian samping.
Pada Kapal selain yang terbuat dari bahan logam atau fibre glass jarak tersebut diukur dari sisi bawah alur lunas. Apabila bagian bawah dari potongan melintang tengah Kapal berbentuk cekung atau apabila terdapat jalur pengapit lunas yang tebal, jarak tersebut diukur dari titik dimana garis dataran dasar yang tembus ke dalam memotong sisi lunas.
b.pada Kapal yang tajuknya berbentuk cembung, Ukuran Dalam Terbesar diukur hingga ke titik perpotongan dari garis terbesar dari geladak dengan sisi pelat kulit dan garis ini membentang sehingga seolah-olah tajuk tersebut berbentuk sudut.
c.apabila geladak teratas meninggi dan bagian yang meninggi itu membentang melalui titik dimana Ukuran Dalam Terbesar itu harus ditentukan, maka Ukuran Dalam Terbesar diukur hingga ke garis penghubung yang membentang dari bagian geladak yang rendah menyusur garis yang sejajar dengan bagian yang meninggi.
13.Kapal Asing adalah Kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar Kapal Indonesia.
14.Penumpang adalah pelayar yang ada di atas Kapal selain awak Kapal dan anak yang berumur kurang dari 1 (satu) tahun.
www.peraturan.go.id 2021, No.689
15.Ahli Ukur Kapal adalah pejabat pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh Direktur Jenderal untuk melaksanakan pengukuran Kapal.
16.Syahbandar adalah pejabat pemerintah di Pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang- undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
17.Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal adalah Kantor Kesyahbandaran Utama, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, atau Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
18.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
19.DirekturJenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
20.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.
BAB II METODE PENGUKURAN KAPAL