Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2015
- Nomor
- 52
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 34
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Perhubungan Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan; ...
Menimbang: a. bahwa dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Barang Milik Negara yang ada dalam penguasaannya; MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIKINDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PELIMPAHANSEBAGIAN WEWENANGMENTERI PERHUBUNGAN DALAMRANGKAPENGELOLAANBARANGMILIKNEGARA DI LINGKUNGANKEMENTERIANPERHUBUNGAN TENTANG NOMOR: 52 TAHUN2015 PERATURANMENTERI PERHUBUNGAN MENTERIPERHUBUNGAN 2 Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIATENTANGPELIMPAHANSEBAGIANWEWENANG MENTERI PERHUBUNGAN DALAMRANGKAPENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGANKEMENTERIAN PERHUBUNGAN MEMUTUSKAN:
5533) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. 3
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: Pasall KETENTUANUMUM BABI 4
5 1) tanah dan Zatau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai buku BMNper usulan lebih dad Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
Berkenaan dengan Penetapan status penggunaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, BMN dibedakan dalam 4 (empat) klasifikasi sebagai berikut:
1) tanah dan / atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan lebih dad Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah); 2) selain tanah dan atau bangunan dengan nilai buku BMN per usulan lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah); Pasa13 Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara pad a Pengguna Barang, pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara dan penggunaan sementara Barang Milik Negara oleh Pengguna Barang Lain
BABII PENETAPANSTATUSPENGGUNAAN BARANGMILIKNEGARA 6
Prosedur penetapan status penggunaan BMN Klasifikasi 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: Pasa14 2) selain tanah dau/atau bangunan dengan nilai buku BMN per usulan sampai dengan Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah); 1) tanah danj'atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai buku BMNper usulansampai dengan Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
2) selain tanah darr/ atau bangunan dengan nilai buku BMN per usulan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah); 1) tanah dany atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai buku BMNper usulan lebih dad Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
2) selain tanah dan atau bangunan dengan nilai buku BMN per usulan lebih dad Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah): 7 Prosedur penetapan status penggunaan BMN Klasifikasi 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: Pasa16
C. Eselon I meneliti dan melakukan evaluasi kesesuaian rencana awal terhadap usul status penggunaan BMN tersebut, apabila terbukti tidak sesuai dengan rencana program, Pimpinan unit Eselon I memerintahkan revisi kepada Kepala Kantor j UPTj Satker I KPB yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan. Setelah dilakukan penyesuaian selanjutnya Pimpinan unit Eselon I mengajukan permohonan kepada Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
Prosedur penetapan status penggunaan BMN Klasifikasi 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
8 Berkenaan dengan Penetapan status penggunaan BMN sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 2 ayat (2) huruf b, BMN dibedakan dalarn 2 (dua) klasifikasi sebagai berikut: Pasa18 Penetapan status penggunaan Barang MilikNegara untuk dioperasionalkan oleh pihak lain dalarn rangka rne1aksanakanpelayanan urnurn sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Prosedur penetapan status penggunaan BMN Klasifikasi 4 sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 3 huruf d, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: Pasa17
9
Prosedur penetapan status penggunaan BMN Klasifikasi 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: 2) Selain tanah danj atau bangunan dengannilai buku BMN per usulan sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
2) Selain tanah danJatau bangunan dengannilai buku BMN per usulan lebih dad Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
1) tanah danJatau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai buku BMNper usulan sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah); 1) tanah danJatau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai buku BMNper usulan lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
10
Prosedur penetapan status penggunaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara yang dad awal pengadaannya direncanakan untuk Penyertaan Modal Negara pada BUMNatau dihibahkan kepada Pemerintah Daerah
penggunaan BMN untuk pihak lain menjadi kewenangan Kekayaan Negara dan Sistem
Prosedur penetapan status penggunaan BMN Klasifikasi 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 10 11
PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA BABII! Prosedur penetapan status penggunaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk pembagianjpelimpahan wewenangnya sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Menteri ini. Pasa1121 3) Unit Kerja Eselon I, segera mengajukan usulan penghapusan dengan tindak lanjut Hibah kepada Pemerintah Daerah, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Penetapan Status Penggunaan. 2) Untuk BMN yang diserahterima operasionalkan kepada Pemerintah Daerah, Unit Kerja Eselon I mencatat BMN yang telah ditetapkan status penggunaan tersebut di dalam daftar barang inventaris Kantor PusatjUnit Kerja Eselon I; 1) Untuk BMN yang diserahterima operasionalkan kepada BUMN, Unit Kerja Eselon I mengungkapkan BMN yang telah ditetapkan status penggunaan tersebut di dalam Catatan Atas BMN Kantor PusatjUnit Kerja Eselon I;
12 3) BMN yang berada di luar negeri dengan nilai buku per usulan sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). 2) BMN selain tanah darr/ atau bangunan dengan nilai buku BMN yang akan disewakan per usulan lebih dari Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah); I} tanah dan Zatau bangunan dengan nilai BMN yang akan disewakan dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
3) BMN yang berada di luar negeri dengan nilai buku per usulan lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). 2) BMN selain tanah danJatau bangunan dengan nilai buku BMN yang akan disewakan per usulan lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah); 1) tanah darr/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan disewakan dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
Untuk sewa BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, BMNdibedakan dalam 4 (empat) klasifikasi yaitu:
Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, merupakan pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan sewa yang dibayar sekaligus dimuka.
Sewa Bagian Kesatu GunaSerah
13
2) Penghitungan nilai BMN, selain tanah danj atau bangunan, dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Pengguna Barang dan dapat melibatkan instansi teknis terkait dan/ atau penilai. 1) Penghitungan nilai BMN untuk sebagian tanah darr/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Pengguna Barang dan dapat melibatkan instansi teknis terkait dan/ atau penilai;
Untuk sewa BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
BMN selain tanah danj atau bangunan dengan nilai buku BMN yang akan disewakan per usulan sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
BMN selain tanah darr/utau bangunan dengan nilai buku BMN yang akan disewakan per usulan lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
14
15
16 3) BMN yang berada di luar negeri dengan nilai buku per usulan lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). 2) BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN yang akan dipinjam pakai per usulan lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah); 1) tanah dan/ atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dipinjam pakai dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan Iebih dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah);
Untuk pmjarn pakai BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dibedakan dalam 4 (empat) klasifikasi yaitu:
Pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, merupakan bentuk pemanfaatan berupa penyerahan penggunaan barang antar pemerintah pusat dan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan, dan setelah jangka waktu terse but berakhir diserahkan kembali kepada Pengguna Barang.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen