DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2016

Nomor: 133
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Oktober 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut huruf a di atas dan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/KM.6/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan yang telah dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/ atau Keputusan Menteri Keuangan, maka perlu dilakukan pelimpahan sebagian wewenang Menteri Perhubungan dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 133 TAHUN 2016 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG MENTERI PERHUBUNGAN DALAMRANGKA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGANKEMENTERIAN PERHUBUNGAN MENTERIPERHUBUNGAN

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kernenterian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Serah Terima Operasional Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1917);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4jPMK06j2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20); Perhubungan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan Kepala KantorjUPTjSatuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Perhubungan dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan; Mengingat: MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURANMENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG MENTERI PERHUBUNGAN DALAM RANGKA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271jPMK.06j2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2069);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 jPMK.06j20I6 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 540);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83jPMK.06j2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
11.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2011 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara dalam hal ini Menteri Keuangan.
3.Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Perhubungan adalah Menteri Perhubungan yang bertindak sebagai pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan.
4.Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Perhubungan yang selanjutnya disingkat KPB adalah Kepala Kantor/Unit Pelaksana 'I'eknis /Batuan Kerja atau pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya,
5.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang, dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.
6.Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga/Batuan Kerja, dalam bentuk sewa, pinjarn pakai, kerjasama pemanfaatan, dan/ atau bangun serah guna/ bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
7.Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna darr/atau Kuasa Pengguna Barang dan/ atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
8.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai penyertaan modal negara.
9.Penilaian BMN adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metodej teknik tertentu untuk memperoleh nilai BMN.
10.Harga taksiran adalah hasil perhitungan yang dilakukan oleh Tim/Panitia yang dibentuk pejabat berwenang dalam rangka pernanfaatan, pemindah tanganan dan penghapusan.
11.Penerimaan Umum adalah penerimaan negara bukan pajak yang berlaku umum pada Kementerian Negara/ Lembaga yang berasal dari pemanfaatan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara yang tidak termasuk dalam jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dapat digunakarr/ diperhitungkan untuk membiayai kegiatan tertentu oleh instansi bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur ten tang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
12.Pelimpahan Wewenang Menteri Perhubungan adalah suatu perbuatan hukum yang diberikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I, Biro yang menangani Pengelolaan Barang Milik Negara dan Kepala Kantor/Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan, untuk menandatangani surat permohonan dalam rangka pengajuan usul penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal "5- Pasa12

(1)BMN sebelum digunakan terlebih dahulu harus ditetapkan status penggunaannya.
(2)Termasuk dalam penetapan status penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
1. a.penetapan status penggunaan BMN pada Pengguna Barang, pengalihan status penggunaan BMN dan penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain;danj at au
2. b.penetapan status penggunaan BMN untuk dioperasionalkan oleh pihak lain dalam rangka melaksanakan pelayanan umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
  1. 13.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan yang selanjutnya disebut Sesjen.
  2. 14.Pimpinan Unit Kerja Eselon I adalah Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
  3. 15.Kepala Kantor adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)jKepala Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kementerian Perhubungan.
  4. 16.Per Usulan yaitu jumlah nilai keseluruhan Barang Milik Negara yang diusulkan dalam satu proses Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan.
  5. 17.Nilai Perolehan adalah nilai yang tercatat dalam daftar barang penggunajkuasa pengguna atau laporan barang penggunaj kuasa pengguna. Pasa13 Berkenaan dengan penetapan status penggunaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, BMN dibedakan dalam 4 (empat) klasifikasi sebagaimana dimaksud pada Lampiran I a, Lampiran I b dan Lampiran I c sebagai berikut:
3. a.Klasifikasi 1 berupa: 1) tanah danj atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp100.000.000.000,OO (seratus miliar rupiah);danj atau 2) selain tanah dan atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp50.000.000.000,OO (lima puluh miliar rupiah);
4. b.Klasifikasi 2 berupa: 1) tanah danjatau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp50.000.000.000,OO (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan RplOO.OOO.OOO.OOO,OO (seratus miliar rupiah);danj atau 2) selain tanah dan atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp25.000.000.000,OO (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,OO (lima puluh miliar rupiah);
5. c.Klasifikasi 3 berupa: 1) tanah danj atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas RplO.OOO.OOO.OOO,OO(sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,OO (lima puluh miliar rupiah);danj atau
6. a.Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN), persetujuarr/penolakan pengalihan status penggunaan BMN dan persetujuarr/ penolakan penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain menjadi kewenangan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
7. b.Kepala KantorjUPT/SatkerjKPB mengajukan permohonan dengan disertai datal dokumen pendukung kepada pimpinan unit kerja Eselon I terkait;
8. c.Eselon I meneliti dan melakukan evaluasi kesesuaian rencana awal terhadap usul status penggunaan BMN tersebut, apabila terbukti tidak sesuai dengan rencana program, Pimpinan unit kerja Eselon I memerintahkan perbaikan kepada Kepala Kantor I UPTI Satker j KPB yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan; 2) selain tanah dan/ atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas RpS.OOO.OOO.OOO,OO (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp2S.000.000.000,OO (dua puluh lima miliar rupiah);
9. d.Klasifikasi 4 berupa: 1) tanah danfatau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan RplO.OOO.OOO.OOO,OO (sepuluh miliar rupiah); 2) selain tanah darr/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan RpS.OOO.OOO.OOO,OO(lima miliar rupiahljdan Zatau 3) selain tanah danfatau bangunan yang tidak mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas RplOO.OOO.OOO,OO(seratus juta rupiah) sampai dengan RpS.OOO.OOO.OOO,OO(lima miliar rupiah). Pasa15 Prosedur penetapan status penggunaan BMN Klasifikasi 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
10. a.Penetapan status penggunaan BMN, persetujuanj penolakan pengalihan status penggunaan BMN dan persetujuanjpenolakan penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain menjadi kewenangan Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi;
11. b.Kepala KantorjUPTjSatkerjKPB mengajukan permohonan dengan disertai dataj dokumen pendukung kepada pimpinan unit kerja Eselon I terkait;
12. c.Eselon I meneliti dan melakukan evaluasi kesesuaian rencana awal terhadap usul status penggunaan BMN terse but, apabila terbukti tidak sesuai dengan rencana program, Pimpinan unit kerja Eselon I memerintahkan perbaikan kepada Kepala Kantor/UPTjSatkerjKPB yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
13. d.Sete1ah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf c, selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon I mengajukan permohonan kepada Sesjen;
14. e.Menteri Perhubungan c.q. Sesjen mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;dan
15. f.Setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN), persetujuanjpenolakan pengalihan status penggunaan BMN dan persetujuanjpenolakan penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain, kemudian diteruskan secara berjenjang sampai kepada Kepala Kantor JUPTj Satker jKPB. Pasa16 Prosedur penetapan status penggunaan BMN Klasifikasi 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
16. a.Penetapan status penggunaan BMN, persetujuan / penolakan pengalihan status penggunaan BMN dan persetujuanj penolakan penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain menjadi kewenangan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kakanwil DJKN);
17. b.Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan permohonan dengan disertai datal dokumen pendukung kepada Kakanwil DJKN dengan tembusan pimpinan unit kerja Eselon I terkait;dan
18. c.Setelah Kakanwil DJKN menetapkan status penggunaan BMN, persetujuany penolakan pengalihan status penggunaan BMN dan persetujuan / penolakan penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain, Kepala Kantor I UPTI Satker I KPB memberi informasi kepada pimpinan unit kerja Eselon I terkait, dengan tembusan Biro Keuangan dan Perlengkapan.
19. d.Setelah dilakukan penyesuaian selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon I mengajukan permohonan kepada Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
20. e.Sesjen c.q. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan mengajukan permohonan kepada Direktur J enderal Kekayaan Negara c.q. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi;dan
21. f.Setelah Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi menetapkan status penggunaan BMN, persetujuan./penolakan pengalihan status penggunaan BMN dan persetujuan Zpenolakan penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain, kemudian diteruskan secara berjenjang sampai kepada Kepala Kantor IUPT I Satker/KPB. Pasa18 Berkenaan dengan Penetapan status penggunaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, BMN dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi sebagai berikut:
22. a.Klasifikasi 1 berupa: 1) tanah dan Iatau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas RplOO.OOO.OOO.OOO,-(seratus miliar rupiah) .dan ' atau 2) Selain tanah dan/ atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah);
23. a.Penetapan status penggunaan BMN, persetujuan / penolakan pengalihan status penggunaan BMN dan persetujuarr/ penolakan penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain menjadi kewenangan Kepala KPKNL;
24. b.Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan permohonan dengan disertai datal dokumen pendukung kepada Kepala KPKNL dengan tembusan pimpinan unit kerja Eselon I terkait;dan
25. c.Setelah Kepala KPKNLmenetapkan status penggunaan BMN, persetujuan Zpenolakan pengalihan status penggunaan BMN dan persetujuan/penolakan penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain, Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB memberi informasi kepada pimpinan unit kerja Eselon I terkait, dengan tembusan Biro Keuangan dan Perlengkapan. Kepalakepadasecara berjenjang sampai Kantor j UPTj Satker j KPB. Pasa19 Prosedur penetapan status penggunaan BMN Klasifikasi 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
26. a.Penetapan status penggunaan BMN untuk dioperasionalkan oleh pihak lain menjadi kewenangan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
27. b.Kepala KantorjUPTjSatkerjKPB mengajukan permohonan dengan disertai datajdokumen pendukung kepada pimpinan unit kerja Eselon I terkait;
28. c.Eselon I meneliti dan melakukan evaluasi kesesuaian rencana awal terhadap usulan status penggunaan BMN tersebut, apabila terbukti tidak sesuai dengan rencana program, Pimpinan unit kerja Eselon I memerintahkan perbaikan kepada Kepala KantorjUPT jSatkerjKPB yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
29. d.Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf c, selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon I mengajukan permohonan kepada Sesjen;
30. e.Menteri Perhubungan c.q. Sesjen mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;dan
31. f.Setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara menetapkan status penggunaan BMN untuk dioperasionalkan oleh pihak lain, kemudian diteruskan
32. b.Klasifikasi 2 berupa: 1) tanah danjatau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);danj atau 2) Selain tanah danjatau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sam pal dengan RpSO.OOO.OOO.OOO,-(lima puluh miliar rupiah).

BAB II

PENETAPANSTATUSPENGGUNAAN BARANGMILIKNEGARA Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Pasal 11

Klasifikasi pelimpahan kewenangan Penetapan Status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran I a, Lampiran I b dan Lampiran I c Peraturan Menteri ini. Pasall0 Prosedur penetapan status penggunaan BMN Klasifikasi 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Penetapan status penggunaan BMN untuk dioperasionalkan oleh pihak lain menjadi kewenangan Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi;
b.Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan permohonan dengan disertai data/ dokumen pendukung kepada pimpinan unit kerja Eselon I terkait;
c.Eselon I meneliti dan melakukan evaluasi kesesuaian rencana awal terhadap usulan status penggunaan BMN tersebut. Apabila terbukti tidak sesuai dengan rencana program, pimpinan unit kerja Eselon I memerintahkan perbaikan kepada Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
d.Sete1ah dilakukan penyesuaian selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon I mengajukan permohonan kepada Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
e.Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi;dan
f.Setelah Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi menetapkan status penggunaan BMN untuk dioperasionalkan oleh pihak lain, kemudian diteruskan secara berjenjang sampai kepada Kepala Kantor /UPT /Satker /KPB.

Pasal 14

Untuk sewa BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, BMN dibedakan dalam 4 (empat) klasifikasi sebagaimana dimaksud pada lampiran II b Peraturan Menteri ini yaitu:

a.Klasifikasi 1 berupa: 1) tanah dany atau bangunan dengan nilai BMN yang akan disewakan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp25.000.000.000,OO (dua puluh lima miliar rupiah);dan/ atau

Pasal 13

Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, merupakan pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan sewa yang dibayar sekaligus dimuka.

a.sewa;
b.pinjam pakai;
c.kerjasama pemanfaatan;
d.Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG); Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

Pasal 12

(1)Pemanfaatan BMN dalam Peraturan Menteri ini merupakan pendayagunaan BMN yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor/UPT/Satker dengan tidak mengubah status kepernilikan.
(2)Termasuk dalam pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: 2) BMN selain tanah danJatau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang akan disewakan per usulan di atas Rp10.000.000.000,OO (sepuluh miliar rupiah).
1. b.Klasifikasi 2 berupa: 1) tanah danJ atau bangunan dengan nilai BMN yang akan disewakan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,OO (dua puluh lima miliar rupiah);danJ atau 2) BMN selain tanah danJ atau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang akan disewakan per usulan di atas Rp5.000.000.000,OO (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,OO (sepuluh miliar rupiah).
2. c.Klasifikasi 3 berupa: 1) tanah danJatau bangunan dengan nilai BMN yang akan disewakan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,OO (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,OO (sepuluh miliar rupiah);danJatau 2) BMN selain tanah danJ atau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang akan disewakan per usulan di atas Rp2.500.000.000,OO (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,OO (lima miliar rupiah).
3. d.Klasifikasi 4 berupa: 1) tanah danJatau bangunan dengan nilai BMN yang akan disewakan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);danJatau 2) BMN selain tanah danJ atau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang akan disewakan per usulan sampai dengan Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah). permohonan dengan disertai data lengkap kepada Pimpinan unit kerja Eselon I terkait, tembusan Sesjen;
4. c.Pimpinan unit kerja Eselon I meneliti dan melakukan evaluasi kelayakan terhadap usulan sewa BMN terse but, apabila terbukti dinilai tidak layak dan/ atau diperlukan oleh unit kerja dilingkungannya, maka Pimpinan unit Eselon I memerintahkan perbaikan kepada Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB yang mengajukan Pasal 16
(1)Prosedur sewa BMN Klasifikasi 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Persetujuarr/ penolakan usulan sewa menjadi kewenangan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
2. b.Kepala Kantor/UPT/SatkerjKPB melibatkan instansi teknis terkait dan/ atau penilai; 2) Penghitungan nilai BMN selain tanah danj atau bangunan, ditetapkan oleh Pengguna Barang dan dapat melibatkan instansi teknis terkait darr/atau penilai. Barang dapat berada pada Pengguna Pengguna Barang dan yang oleh bangunan ditetapkan

BAB III

PEMANFAATANBARANGMILIKNEGARA

Pasal 15

Untuk sewa BMNsebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.BMN yang dalam kondisi belum atau tidak digunakan oleh Pengguna Barang atau Pengelola Barang;
b.Jangka waktu sewa paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian, dan dapat diperpanjang;
c.Perpanjangan jangka waktu sewa dilakukan oleh Pengguna Barang setelah terlebih dahulu dievaluasi oleh Pengguna Barang dan disetujui oleh Pengelola Barang;dan
d.Penghitungan nilai BMN dalam rangka penentuan besaran sewa dilakukan sebagai berikut: 1) Penghitungan nilai BMN untuk tanah danj atau bersangkutan dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
d.Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf c, selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon I mengajukan permohonan kepada Sesjen;
e.Sesjen menugaskan kepada Biro Keuangan dan Perlengkapan untuk meneliti kelengkapan permohonan dengan melibatkan unit kerja terkait;
f.Menteri Perhubungan c.q. Sesjen mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;dan
g.Setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara memberikan persetujuan, kemudian Sesjen segera membuat Surat Keputusan Sewa dan diteruskan secara berjenjang kepada Pimpinan unit kerja Eselon I terkait untuk dilakukan kontrak perjanjian sewa menyewa.

(2)Prosedur sewa BMN Klasifikasi 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Persetujuan Zpenolakan usulan sewa menjadi kewenangan Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi;
2. b.Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan permohonan dengan disertai data dukung lengkap kepada Pirnpinan unit kerja Eselon I terkait, ternbusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
3. c.Pimpinan unit kerja Eselon I rneneliti dan rnelakukan evaluasi kelayakan terhadap usulan sewa BMN terse but, apabila terbukti dinilai tidak layak dan/ atau diperlukan oleh unit kerja di lingkungannya, rnaka Pirnpinan unit kerja Eselon I rnernerintahkan perbaikan kepada Kepala Kantor / UPT/ Satker I KPB yang bersangkutan dengan ternbusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan; permohonan dengan disertai data lengkap kepada Pimpinan unit kerja Eselon I terkait, tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
4. c.Pimpinan unit kerja Eselon I meneliti dan melakukan evaluasi kelayakan terhadap usulan sewa BMN tersebut, apabila terbukti dinilai tidak layak darr/ atau diperlukan oleh unit kerja dilingkungannya, maka Pimpinan unit kerja Eselon I memerintahkan perbaikan kepada Kepala Kantor I UPTI Satker I KPB yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan; mengajukanKantor IUPT ISatker IKPBb. Kepala
5. d.Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf c, selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon I mengajukan permohonan kepada Sesjen;
6. e.Sesjen menugaskan kepada Biro Keuangan dan Perlengkapan untuk meneliti kelengkapan dengan melibatkan unit kerja terkait;
7. f.Sesjen c.q. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi;dan
8. g.Setelah Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi memberikan persetujuan, kemudian Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan segera membuat Surat Keputusan Sewa dan diteruskan secara berjenjang kepada Pimpinan unit kerja Eselon I terkait untuk dilakukan kontrak perjanjian sewa menyewa.
(3)Prosedur sewa BMN Klasifikasi 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Persetujuan sewa menjadi kewenangan Kakanwil DJKN;
2. d.Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf c, selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon I mengajukan permohonan kepada Kakanwil DJKN terkait;dan
3. e.Setelah Kakanwil DJKN memberikan persetujuan, kemudian Pimpinan unit kerja Eselon I terkait segera membuat Surat Keputusan Sewa untuk dilakukan kontrak perjanjian sewa menyewa.
(4)Prosedur sewa BMN Klasifikasi 4 sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf d, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Persetujuan sewa menjadi kewenangan Kepala KPKNL;
2. b.Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan permohonan dengan disertai data lengkap kepada Pimpinan unit kerja Eselon I terkait, tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
3. c.Pimpinan unit kerja Eselon I meneliti dan melakukan evaluasi kelayakan terhadap usulan sewa BMN terse but, apabila terbukti dinilai tidak layak dan/ atau diperlukan oleh unit kerja dilingkungannya, maka Pimpinan unit kerja Eselon I memerintahkan perbaikan kepada Kepala Kantor/UPT /Satker/KPB yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
4. d.Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf c, selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon I mengajukan permohonan kepada Kepala KPKNL terkait;dan
5. e.Setelah Kepala KPKNL memberikan persetujuan, kemudian Pimpinan unit Eselon I segera membuat Surat Keputusan Sewa untuk dilakukan kontrak perjanjian sewa menyewa.

Pasal 18

Untuk pinjam pakai BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dibedakan dalam 4 (empat) klasifikasi sebagaimana dimaksud pada lampiran II b Peraturan Menteri ini yaitu:

a.Klasifikasi 1 beru pa: 1) tanah darr/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dipinjam pakai dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp25.000.000.000,OO (dua puluh lima miliar rupiah);danj atau 2) BMN selain tanah dan Zatau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang akan dipinjam pakai per usulan di atas Rp10.000.000.000,OO (sepuluh miliar rupiah);
b.Klasifikasi 2 berupa: 1) tanah danjatau bangunan dengan nilai BMN yang akan dipinjam pakai dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas RplO.OOO.OOO.OOO,OO(sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,OO (dua puluh lima miliar rupiah);danj atau 2) BMN selain tanah danj atau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang akan dipinjam pakai per usulan di atas Rp5.000.000.000,OO (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,OO (sepuluh miliar rupiah);

Pasal 17

Pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, merupakan bentuk pemanfaatan berupa penyerahan penggunaan barang antar pemerintah pusat dan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan, dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengguna Barang.

a.BMN harus dalam kondisi belumjtidak digunakan oleh Pengguna Barang untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi KantorjUPTjSatkerjKPB yang bersangkutan;
b.Tanah danjatau bangunan yang dapat dipinjam pakaikan meliputi sebagian tanah danjatau bangunan yang merupakan sisa dari tanah dan / atau bangunan yang sudah digunakan oleh Pengguna Barang dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
c.Jangka waktu pinjam pakai BMNpaling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai, dan dapat diperpanjang;
c.Klasifikasi 3 berupa: 1) tanah danjatau bangunan dengan nilai BMN yang akan dipinjam pakai dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,OO (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,OO (sepuluh miliar rupiah); 2) BMN selain tanah danjatau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang akan dipinjam pakai per usulan di atas Rp2.500.000.000,OO (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,OO (lima miliar rupiah);
d.Klasifikasi 4 berupa: 1) tanah danjatau bangunan dengan nilai BMN yang akan dipinjam pakai dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,OO (lima miliar rupiah);danjatau 2) BMN selain tanah danj atau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang akan dipinjam pakai per usulan sampai dengan Rp2.500.000.000,OO (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Pasal 20

(1)Prosedur pmjam pakai BMN Klasifikasi 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Persetujuan Zpenolakan usulan pmjam pakai menjadi kewenangan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
2. b.Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan permohonan usulan pinjam pakai dengan disertai data lengkap kepada Pimpinan unit Eselon I terkait, tembusan Sesjen;
3. c.Pimpinan unit kerja Eselon I meneliti dan melakukan evaluasi kelayakan terhadap usulan pinjam pakai BMN tersebut, apabila terbukti dinilai tidak layak dan/ atau diperlukan oleh unit kerja dilingkungannya, maka Pimpinan unit kerja Eselon I memerintahkan perbaikan kepada Kepala Kantor/UPTjSatker/KPB yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
4. d.Dalam hal jangka waktu pinjam pakai BMN akan diperpanjang, permintaan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai harus sudah diterima Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir;
5. e.Tanah dan Zatau bangunan yang dipinjam pakaikan harus digunakan sesuai peruntukan dalam perjanjian pinjam pakai dan tidak diperkenankan mengubah, baik menambah dan/ atau mengurangi bentuk bangunan;
6. f.Pemeliharaan dan segala biaya yang timbul selama mas a pelaksanaan pmjam pakai menjadi tanggung jawab peminjam;dan
7. g.Setelah mas a pmjam pakai berakhir, pemmjam harus mengembalikan BMN yang dipinjam dalam kondisi semula sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian dan dibuatkan berita acara serah terima. permohonan usulan pinjam pakai dengan disertai data lengkap kepada Pirnpinan unit kerja Eselon I terkait, ternbusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
8. c.Pimpinan unit kerja Eselon I meneliti dan melakukan evaluasi kelayakan terhadap usulan pinjam pakai BMN tersebut,apabila terbukti dinilai tidak layak danj atau diperlukan oleh unit kerja dilingkungannya, rnaka Pimpinan unit kerja Eselon I memerintahkan perbaikan kepada Kepala KantorjUPTjSatkerjKPB yang bersangkutan dengan ternbusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
9. d.Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dirnaksud huruf c, selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon I rnengajukan permohonan kepada Sesjen; mengajukan
10. d.Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf c, selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon I mengajukan permohonan kepada Sesjen;
11. e.Sesjen menugaskan kepada Biro Keuangan dan Perlengkapan untuk meneliti kelengkapan dengan melibatkan unit kerja terkait;
12. f.Menteri Perhubungan c.q. Sesjen mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;dan
13. g.Setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara memberikan persetujuan, kemudian Sesjen segera membuat Surat Keputusan pinjarn pakai dan diteruskan secara berjenjang kepada Pimpinan unit kerja Eselon I terkait untuk dilakukan kontrak pinjarn pakai,
(2)Prosedur pinjarn pakai BMN Klasifikasi 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Persetujuanjpenolakan usulan pmjam pakai menjadi kewenangan Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistern Inforrnasi;
2. b.Kepala KantorjUPTjSatkerjKPB
3. e.Sesjen menugaskan kepada Biro Keuangan dan Perlengkapan untuk meneliti kelengkapan dengan melibatkan unit kerja terkait;
4. f.Sesjen c.q. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistern Informasi;dan
5. g.Setelah Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistern Informasi rnernberikan persetujuan, kemudian Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan segera membuat Surat Keputusan pmjarn pakai dan diteruskan secara berjenjang kepada Pimpinan unit kerja Eselon I terkait untuk dilakukan kontrak pinjam pakai.
6. h.Prosedur pinjam pakai BMN Klasifikasi 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
7. a.Persetujuan pinjarn pakai menjadi kewenangan Kakanwil DJKN;
8. b.Kepala KantorjUPTjSatkerjKPB mengajukan permohonan usulan pinjam pakai dengan disertai data lengkap kepada Pirnpinan unit kerja Eselon I terkait, tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
9. c.Pimpinan unit kerja Eselon I rneneliti dan melakukan evaluasi kelayakan terhadap usulan pinjarn pakai BMN tersebut, apabila terbukti dinilai tidak layak danj atau diperlukan oleh unit kerja dilingkungannya, maka Pimpinan unit kerja Eselon I rnemerintahkan perbaikan kepada Kepala KantorjUPTjSatkerjKPB yang bersangkutan dengan ternbusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
10. d.Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dirnaksud huruf c, selanjutnya Pirnpinan unit kerja Eselon I mengajukan permohonan kepada Kakanwil DJKN terkait;dan permohonan usulan pinjam pakai dengan disertai data lengkap kepada Pimpinan unit kerja Eselon I terkait, tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
11. c.Pimpinan unit kerja Eselon I meneliti dan melakukan evaluasi kelayakan terhadap usulan pinjam pakai BMN tersebut, apabila terbukti dinilai tidak layak darr/ atau diperlukan oleh unit kerja dilingkungannya, maka Pimpinan unit kerja Eselon I memerintahkan perbaikan kepada Kepala Kantor I UPTI Satker / KPB yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
12. d.Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf c, selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon I mengajukan permohonan kepada Kepala KPKNL terkait;dan
13. e.Setelah Kepala KPKNL memberikan persetujuan, Pimpinan unit kerja Eselon I terkait segera membuat Surat Keputusan pinjam pakai dan untuk dilakukan kontrak pinjam pakai, dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan. mengajukanKantor IUPT I Satker IKPBb. Kepala
14. e.Setelah Kakanwil DJKN memberikan persetujuan, kemudian Pimpinan unit kerja Eselon I terkait segera membuat Surat Keputusan pinjam pakai dan untuk dilakukan kontrak pinjam pakai, dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan.
(3)Prosedur pinjam pakai BMN Klasifikasi 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 pada huruf d ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Persetujuan pinjam pakai menjadi kewenangan Kepala KPKNL; dengan RplO.OOO.OOO.OOO,OO(sepuluh miliar rupiah); miliar rupiah);dan/atau 2) BMN selain tanah darr/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya per usulan di atas RpS.OOO.OOO.OOO,OO(lima miliar rupiah) sampai RplO,OOO,OOO.OOO,OO(sepuluh miliar rupiah);
2. b.Klasifikasi 2 berupa: 1) tanah darr/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas RplO.OOO.OOO,OOO,OO(sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp2S.000.000.000,OO (dua puluh lima atasdipemanfaatannya dikerj asamakanakan usulan yang per BMNperolehan Pasal 22 Kerjasama Pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, BMN dibedakan dalam 4 (empat) Klasifikasi yaitu:
3. a.Klasifikasi 1 berupa: 1) tanah dan / atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp2S.000.000.000,OO (dua puluh lima miliar rupiah);dan/ atau 2) BMN selain tanah dan Zatau bangunan dengan nilai Pasa121 Kerjasama pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, merupakan pendayagunaan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
4. a.Kerjasama pemanfaatan tidak mengubah status kepemilikan BMNyang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;
5. b.Sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari pelaksanaan kerjasama pemanfaatan merupakan BMN sejak awal pengadaannya;
6. c.Jangka waktu kerjasama pemanfaatan BMN paling lama 30 (tiga puluh) tahun untuk KSP dan 50 (lima puluh) tahun untuk KSPI sejak ditandatanganinya perjanjian, dan dapat diperpanj ang; lima ratus juta dengansampaipemanfaatannya per usulan Rp2.500.000.000,OO (dua miliar rupiah). C. Klasifikasi 3 berupa: 1) tanah danjatau bangunan dengan nilai BMN yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,OO (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 2) BMN selain tanah danj atau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,OO (lima miliar rupiah);
7. d.Klasifikasi 4 berupa: 1) tanah danjatau bangunan dengan nilai BMN yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiahl.dari/ atau 2) BMN selain tanah darr/ atau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang akan dikerjasamakan Pemanfaatan menjadi kewenangan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
8. b.Kepala Kantor I UPTI Satker I KPB mengajukan permohonan dengan disertai data lengkap kepada Pimpinan unit kerja Eselon I terkait, tembusan Sesjen;
9. c.Pimpinan unit kerja Eselon I meneliti dan me1akukan evaluasi kelayakan terhadap usulan Kerjasama Pemanfaatan BMN tersebut,apabila terbukti dinilai tidak layak dan,' atau diperlukan oleh unit kerja dilingkungannya, maka Pimpinan unit kerja Eselon I memerintahkan perbaikan kepada Kepala Kantor I UPTI Satker I KPB yang bersangkutan dengan ternbusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan; Kerjasamausulana. Persetujuan/penolakan Pasa124
(1)Prosedur Kerjasama Pemanfaatan BMN Klasifikasi 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: BarangBarang dengan persetujuan Pengelola berdasarkan hasil perhitungan penilai. Kerjasama Pemanfaatan, yaitu: 1) Perhitungan nilai BMN dalam rangka penentuan besaran kontribusi tetap dilakukan oleh penilai yang ditugaskan oleh Pengelola Barang; 2) Penetapan besaran kontribusi tetap atas BMN selain tanah darr/ atau bangunan, ditetapkan oleh Pengguna (Menteri Keuangan c.q. Negara) dalam rangka
1. e.Kewenangan Pengelola Barang Direktur J enderal Kekayaan
2. d.Penerimaan negara yang wajib disetorkan ke rekening kas umum negara oleh mitra kerjasama pemanfaatan BMN selama jangka waktu kerjasama pemanfaatan, terdiri dari: 1) kontribusi tetap; dan 2) pembagian keuntungan hasil pendapatan kerjasama pemanfaatan BMN.
3. d.Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf c, selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon I mengajukan permohonan kepada Sesjen;
4. e.Sesjen menugaskan kepada Biro Keuangan dan Perlengkapan untuk meneliti kelengkapan dengan melibatkan unit kerja terkait;
5. f.Menteri Perhubungan c.q. Sesjen mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;dan
6. g.Setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara memberikan persetujuan, kemudian Sesjen segera membuat Surat Keputusan Kerjasama Pemanfaatan dan diteruskan secara berjenjang kepada Pimpinan unit kerja Eselon I terkait untuk dilakukan kontrak perjanjian Kerjasama Pemanfaatan.
(2)Prosedur Kerjasama Pemanfaatan BMN Klasifikasi 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Persetujuarr/penolakan usulan Kerjasama Pemanfaatan menjadi kewenangan Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem lnformasi;
2. b.Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan permohonan dengan disertai data lengkap kepada Pimpinan unit kerja Eselon I terkait, tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
3. c.Pirnpinan unit kerja Eselon I meneliti dan melakukan evaluasi kelayakan terhadap usulan Kerjasama Pemanfaatan BMN tersebut. Apabila terbukti dinilai tidak layak darr/ atau diperlukan oleh unit kerja dilingkungannya, maka Pimpinan unit kerja Eselon I memerintahkan perbaikan kepada Kepala Kantor I UPTI Satker I KPB yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
4. d.Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf c, selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon I mengajukan permohonan kepada Sesjen;
5. e.Sesjen menugaskan kepada Biro Keuangan dan Perlengkapan untuk meneliti kelengkapan dengan melibatkan unit kerja terkait;
6. f.Sesjen c.q. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan mengajukan permohonan kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi;dan
7. g.Setelah Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi memberikan persetujuan, kemudian Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan segera membuat Surat Keputusan Kerjasama Pemanfaatan dan diteruskan secara berjenjang kepada Pimpinan unit kerja Eselon I terkait untuk dilakukan kontrak perjanjian Kerjasama Pemanfaatan.
(3)Prosedur Kerjasama Pemanfaatan BMN Klasifikasi 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Persetujuan Kerjasama Pemanfaatan menjadi kewenangan Kakanwil DJKN;
2. b.Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan permohonan dengan disertai data lengkap kepada Pimpinan unit kerja Eselon I terkait, tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
3. c.Pimpinan unit kerja Eselon I meneliti dan melakukan evaluasi kelayakan terhadap usulan Kerjasama Pemanfaatan BMN tersebut. Apabila terbukti dinilai tidak layak dan/ atau diperlukan oleh unit kerja dilingkungannya, maka Pimpinan unit kerja Eselon I memerintahkan perbaikan kepada Kepala Kantor/ UPT/SatkerjKPB yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
4. d.Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf c, selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon I mengajukan permohonan kepada Kakanwil DJKN;dan
5. e.Setelah Kakanwil DJKN memberikan persetujuan, kemudian Pimpinan unit kerja Eselon I terkait segera membuat Surat Keputusan Kerjasama Pemanfaatan dan untuk dilakukan perjanjian Kerjasama Pasa125 BGS/BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d merupakan pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan darr/ atau sarana,
(4)Prosedur Kerjasama Pemanfaatan BMN Klasifikasi 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 pada huruf d ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Persetujuan Kerjasama Pemanfaatan menjadi kewenangan Kepala KPKNL;
2. b.Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan permohonan dengan disertai data lengkap kepada Pimpinan unit kerja Eselon I terkait, tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
3. c.Pimpinan unit kerja Eselon I meneliti dan melakukan evaluasi kelayakan terhadap usulan Kerjasama Pemanfaatan BMN tersebut. Apabila terbukti dinilai tidak layak dan / atau diperlukan oleh unit kerja dilingkungannya, maka Pimpinan unit kerja Eselon I memerintahkan perbaikan kepada Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
4. d.Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf c, selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon I mengajukan permohonan kepada Kepala KPKNL terkait;dan
5. e.Setelah Kepala KPKNL memberikan persetujuan, kemudian Pimpinan unit kerja Eselon I segera membuat Surat Keputusan Kerjasama Pemanfaatan dan untuk dilakukan perjanjian Kerjasama Pemanfaatan, dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan. Pasa127
(1)Prosedur BGS/SSG SMN Klasifikasi 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Persetujuan Zpenolakan usulan BGS/BSG menjadi kewenangan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
2. b.Kepala Kantor/UPT/Satker/KPS mengajukan permohonan dengan disertai data lengkap kepada Pimpinan unit kerja Eselon I terkait, tembusan Sesjen;
3. c.Pimpinan unit kerja Eselon I meneliti dan melakukan evaluasi kelayakan terhadap usulan BGS/SSG BMN tersebut,apabila terbukti dinilai tidak layak dan/ atau diperlukan oleh unit kerja dilingkungannya, maka Pimpinan unit kerja Eselon I memerintahkan perbaikan kepada Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut huruf a di atas dan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/KM.6/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan yang telah dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/ atau Keputusan Menteri Keuangan, maka perlu dilakukan pelimpahan sebagian wewenang Menteri Perhubungan dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 133 TAHUN 2016 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG MENTERI PERHUBUNGAN DALAMRANGKA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGANKEMENTERIAN PERHUBUNGAN MENTERIPERHUBUNGAN

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kernenterian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Serah Terima Operasional Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1917);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4jPMK06j2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20); Perhubungan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan Kepala KantorjUPTjSatuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271jPMK.06j2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2069);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 jPMK.06j20I6 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 540);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83jPMK.06j2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
11.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2011 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara dalam hal ini Menteri Keuangan.
3.Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Perhubungan adalah Menteri Perhubungan yang bertindak sebagai pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan.
4.Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Perhubungan yang selanjutnya disingkat KPB adalah Kepala Kantor/Unit Pelaksana 'I'eknis /Batuan Kerja atau pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya,
5.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang, dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.
6.Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga/Batuan Kerja, dalam bentuk sewa, pinjarn pakai, kerjasama pemanfaatan, dan/ atau bangun serah guna/ bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
7.Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna darr/atau Kuasa Pengguna Barang dan/ atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
8.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai penyertaan modal negara.
9.Penilaian BMN adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metodej teknik tertentu untuk memperoleh nilai BMN.
10.Harga taksiran adalah hasil perhitungan yang dilakukan oleh Tim/Panitia yang dibentuk pejabat berwenang dalam rangka pernanfaatan, pemindah tanganan dan penghapusan.
11.Penerimaan Umum adalah penerimaan negara bukan pajak yang berlaku umum pada Kementerian Negara/ Lembaga yang berasal dari pemanfaatan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara yang tidak termasuk dalam jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dapat digunakarr/ diperhitungkan untuk membiayai kegiatan tertentu oleh instansi bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur ten tang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
12.Pelimpahan Wewenang Menteri Perhubungan adalah suatu perbuatan hukum yang diberikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I, Biro yang menangani Pengelolaan Barang Milik Negara dan Kepala Kantor/Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan, untuk menandatangani surat permohonan dalam rangka pengajuan usul penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal "5- Pasa12

(1)BMN sebelum digunakan terlebih dahulu harus ditetapkan status penggunaannya.
(2)Termasuk dalam penetapan status penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
1. a.penetapan status penggunaan BMN pada Pengguna Barang, pengalihan status penggunaan BMN dan penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain;danj at au
2. b.penetapan status penggunaan BMN untuk dioperasionalkan oleh pihak lain dalam rangka melaksanakan pelayanan umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
  1. 13.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan yang selanjutnya disebut Sesjen.
  2. 14.Pimpinan Unit Kerja Eselon I adalah Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
  3. 15.Kepala Kantor adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)jKepala Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kementerian Perhubungan.
  4. 16.Per Usulan yaitu jumlah nilai keseluruhan Barang Milik Negara yang diusulkan dalam satu proses Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan.
  5. 17.Nilai Perolehan adalah nilai yang tercatat dalam daftar barang penggunajkuasa pengguna atau laporan barang penggunaj kuasa pengguna. Pasa13 Berkenaan dengan penetapan status penggunaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, BMN dibedakan dalam 4 (empat) klasifikasi sebagaimana dimaksud pada Lampiran I a, Lampiran I b dan Lampiran I c sebagai berikut:
3. a.Klasifikasi 1 berupa: 1) tanah danj atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp100.000.000.000,OO (seratus miliar rupiah);danj atau 2) selain tanah dan atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp50.000.000.000,OO (lima puluh miliar rupiah);
4. b.Klasifikasi 2 berupa: 1) tanah danjatau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp50.000.000.000,OO (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan RplOO.OOO.OOO.OOO,OO (seratus miliar rupiah);danj atau 2) selain tanah dan atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp25.000.000.000,OO (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,OO (lima puluh miliar rupiah);
5. c.Klasifikasi 3 berupa: 1) tanah danj atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas RplO.OOO.OOO.OOO,OO(sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,OO (lima puluh miliar rupiah);danj atau
6. a.Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN), persetujuarr/penolakan pengalihan status penggunaan BMN dan persetujuarr/ penolakan penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain menjadi kewenangan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
7. b.Kepala KantorjUPT/SatkerjKPB mengajukan permohonan dengan disertai datal dokumen pendukung kepada pimpinan unit kerja Eselon I terkait;
8. c.Eselon I meneliti dan melakukan evaluasi kesesuaian rencana awal terhadap usul status penggunaan BMN tersebut, apabila terbukti tidak sesuai dengan rencana program, Pimpinan unit kerja Eselon I memerintahkan perbaikan kepada Kepala Kantor I UPTI Satker j KPB yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan; 2) selain tanah dan/ atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas RpS.OOO.OOO.OOO,OO (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp2S.000.000.000,OO (dua puluh lima miliar rupiah);
9. d.Klasifikasi 4 berupa: 1) tanah danfatau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan RplO.OOO.OOO.OOO,OO (sepuluh miliar rupiah); 2) selain tanah darr/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan RpS.OOO.OOO.OOO,OO(lima miliar rupiahljdan Zatau 3) selain tanah danfatau bangunan yang tidak mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas RplOO.OOO.OOO,OO(seratus juta rupiah) sampai dengan RpS.OOO.OOO.OOO,OO(lima miliar rupiah). Pasa15 Prosedur penetapan status penggunaan BMN Klasifikasi 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
10. a.Penetapan status penggunaan BMN, persetujuanj penolakan pengalihan status penggunaan BMN dan persetujuanjpenolakan penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain menjadi kewenangan Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi;
11. b.Kepala KantorjUPTjSatkerjKPB mengajukan permohonan dengan disertai dataj dokumen pendukung kepada pimpinan unit kerja Eselon I terkait;
12. c.Eselon I meneliti dan melakukan evaluasi kesesuaian rencana awal terhadap usul status penggunaan BMN terse but, apabila terbukti tidak sesuai dengan rencana program, Pimpinan unit kerja Eselon I memerintahkan perbaikan kepada Kepala Kantor/UPTjSatkerjKPB yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
13. d.Sete1ah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf c, selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon I mengajukan permohonan kepada Sesjen;
14. e.Menteri Perhubungan c.q. Sesjen mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;dan
15. f.Setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN), persetujuanjpenolakan pengalihan status penggunaan BMN dan persetujuanjpenolakan penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain, kemudian diteruskan secara berjenjang sampai kepada Kepala Kantor JUPTj Satker jKPB. Pasa16 Prosedur penetapan status penggunaan BMN Klasifikasi 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
16. a.Penetapan status penggunaan BMN, persetujuan / penolakan pengalihan status penggunaan BMN dan persetujuanj penolakan penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain menjadi kewenangan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kakanwil DJKN);
17. b.Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan permohonan dengan disertai datal dokumen pendukung kepada Kakanwil DJKN dengan tembusan pimpinan unit kerja Eselon I terkait;dan
18. c.Setelah Kakanwil DJKN menetapkan status penggunaan BMN, persetujuany penolakan pengalihan status penggunaan BMN dan persetujuan / penolakan penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain, Kepala Kantor I UPTI Satker I KPB memberi informasi kepada pimpinan unit kerja Eselon I terkait, dengan tembusan Biro Keuangan dan Perlengkapan.
19. d.Setelah dilakukan penyesuaian selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon I mengajukan permohonan kepada Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
20. e.Sesjen c.q. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan mengajukan permohonan kepada Direktur J enderal Kekayaan Negara c.q. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi;dan
21. f.Setelah Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi menetapkan status penggunaan BMN, persetujuan./penolakan pengalihan status penggunaan BMN dan persetujuan Zpenolakan penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain, kemudian diteruskan secara berjenjang sampai kepada Kepala Kantor IUPT I Satker/KPB. Pasa18 Berkenaan dengan Penetapan status penggunaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, BMN dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi sebagai berikut:
22. a.Klasifikasi 1 berupa: 1) tanah dan Iatau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas RplOO.OOO.OOO.OOO,-(seratus miliar rupiah) .dan ' atau 2) Selain tanah dan/ atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah);
23. a.Penetapan status penggunaan BMN, persetujuan / penolakan pengalihan status penggunaan BMN dan persetujuarr/ penolakan penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain menjadi kewenangan Kepala KPKNL;
24. b.Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan permohonan dengan disertai datal dokumen pendukung kepada Kepala KPKNL dengan tembusan pimpinan unit kerja Eselon I terkait;dan
25. c.Setelah Kepala KPKNLmenetapkan status penggunaan BMN, persetujuan Zpenolakan pengalihan status penggunaan BMN dan persetujuan/penolakan penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain, Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB memberi informasi kepada pimpinan unit kerja Eselon I terkait, dengan tembusan Biro Keuangan dan Perlengkapan. Kepalakepadasecara berjenjang sampai Kantor j UPTj Satker j KPB. Pasa19 Prosedur penetapan status penggunaan BMN Klasifikasi 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
26. a.Penetapan status penggunaan BMN untuk dioperasionalkan oleh pihak lain menjadi kewenangan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
27. b.Kepala KantorjUPTjSatkerjKPB mengajukan permohonan dengan disertai datajdokumen pendukung kepada pimpinan unit kerja Eselon I terkait;
28. c.Eselon I meneliti dan melakukan evaluasi kesesuaian rencana awal terhadap usulan status penggunaan BMN tersebut, apabila terbukti tidak sesuai dengan rencana program, Pimpinan unit kerja Eselon I memerintahkan perbaikan kepada Kepala KantorjUPT jSatkerjKPB yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
29. d.Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf c, selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon I mengajukan permohonan kepada Sesjen;
30. e.Menteri Perhubungan c.q. Sesjen mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;dan
31. f.Setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara menetapkan status penggunaan BMN untuk dioperasionalkan oleh pihak lain, kemudian diteruskan
32. b.Klasifikasi 2 berupa: 1) tanah danjatau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);danj atau 2) Selain tanah danjatau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sam pal dengan RpSO.OOO.OOO.OOO,-(lima puluh miliar rupiah).

BAB II

PENETAPANSTATUSPENGGUNAAN BARANGMILIKNEGARA Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Pasal 11

a.Penetapan status penggunaan BMN untuk dioperasionalkan oleh pihak lain menjadi kewenangan Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi;
b.Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan permohonan dengan disertai data/ dokumen pendukung kepada pimpinan unit kerja Eselon I terkait;
c.Eselon I meneliti dan melakukan evaluasi kesesuaian rencana awal terhadap usulan status penggunaan BMN tersebut. Apabila terbukti tidak sesuai dengan rencana program, pimpinan unit kerja Eselon I memerintahkan perbaikan kepada Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
d.Sete1ah dilakukan penyesuaian selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon I mengajukan permohonan kepada Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
e.Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi;dan
f.Setelah Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi menetapkan status penggunaan BMN untuk dioperasionalkan oleh pihak lain, kemudian diteruskan secara berjenjang sampai kepada Kepala Kantor /UPT /Satker /KPB.

Pasal 14

Untuk sewa BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, BMN dibedakan dalam 4 (empat) klasifikasi sebagaimana dimaksud pada lampiran II b Peraturan Menteri ini yaitu:

a.Klasifikasi 1 berupa: 1) tanah dany atau bangunan dengan nilai BMN yang akan disewakan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp25.000.000.000,OO (dua puluh lima miliar rupiah);dan/ atau

Pasal 13

Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, merupakan pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan sewa yang dibayar sekaligus dimuka.

a.sewa;
b.pinjam pakai;
c.kerjasama pemanfaatan;
d.Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG); Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

Pasal 12

(1)Pemanfaatan BMN dalam Peraturan Menteri ini merupakan pendayagunaan BMN yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor/UPT/Satker dengan tidak mengubah status kepernilikan.
(2)Termasuk dalam pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: 2) BMN selain tanah danJatau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang akan disewakan per usulan di atas Rp10.000.000.000,OO (sepuluh miliar rupiah).
1. b.Klasifikasi 2 berupa: 1) tanah danJ atau bangunan dengan nilai BMN yang akan disewakan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,OO (dua puluh lima miliar rupiah);danJ atau 2) BMN selain tanah danJ atau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang akan disewakan per usulan di atas Rp5.000.000.000,OO (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,OO (sepuluh miliar rupiah).
2. c.Klasifikasi 3 berupa: 1) tanah danJatau bangunan dengan nilai BMN yang akan disewakan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,OO (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,OO (sepuluh miliar rupiah);danJatau 2) BMN selain tanah danJ atau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang akan disewakan per usulan di atas Rp2.500.000.000,OO (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,OO (lima miliar rupiah).
3. d.Klasifikasi 4 berupa: 1) tanah danJatau bangunan dengan nilai BMN yang akan disewakan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);danJatau 2) BMN selain tanah danJ atau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang akan disewakan per usulan sampai dengan Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah). permohonan dengan disertai data lengkap kepada Pimpinan unit kerja Eselon I terkait, tembusan Sesjen;
4. c.Pimpinan unit kerja Eselon I meneliti dan melakukan evaluasi kelayakan terhadap usulan sewa BMN terse but, apabila terbukti dinilai tidak layak dan/ atau diperlukan oleh unit kerja dilingkungannya, maka Pimpinan unit Eselon I memerintahkan perbaikan kepada Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB yang mengajukan Pasal 16
(1)Prosedur sewa BMN Klasifikasi 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Persetujuarr/ penolakan usulan sewa menjadi kewenangan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
2. b.Kepala Kantor/UPT/SatkerjKPB melibatkan instansi teknis terkait dan/ atau penilai; 2) Penghitungan nilai BMN selain tanah danj atau bangunan, ditetapkan oleh Pengguna Barang dan dapat melibatkan instansi teknis terkait darr/atau penilai. Barang dapat berada pada Pengguna Pengguna Barang dan yang oleh bangunan ditetapkan

BAB III

PEMANFAATANBARANGMILIKNEGARA

Pasal 15

Untuk sewa BMNsebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.BMN yang dalam kondisi belum atau tidak digunakan oleh Pengguna Barang atau Pengelola Barang;
b.Jangka waktu sewa paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian, dan dapat diperpanjang;
c.Perpanjangan jangka waktu sewa dilakukan oleh Pengguna Barang setelah terlebih dahulu dievaluasi oleh Pengguna Barang dan disetujui oleh Pengelola Barang;dan
d.Penghitungan nilai BMN dalam rangka penentuan besaran sewa dilakukan sebagai berikut: 1) Penghitungan nilai BMN untuk tanah danj atau bersangkutan dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
d.Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf c, selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon I mengajukan permohonan kepada Sesjen;
e.Sesjen menugaskan kepada Biro Keuangan dan Perlengkapan untuk meneliti kelengkapan permohonan dengan melibatkan unit kerja terkait;
f.Menteri Perhubungan c.q. Sesjen mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;dan
g.Setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara memberikan persetujuan, kemudian Sesjen segera membuat Surat Keputusan Sewa dan diteruskan secara berjenjang kepada Pimpinan unit kerja Eselon I terkait untuk dilakukan kontrak perjanjian sewa menyewa.

(2)Prosedur sewa BMN Klasifikasi 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Persetujuan Zpenolakan usulan sewa menjadi kewenangan Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi;
2. b.Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan permohonan dengan disertai data dukung lengkap kepada Pirnpinan unit kerja Eselon I terkait, ternbusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
3. c.Pimpinan unit kerja Eselon I rneneliti dan rnelakukan evaluasi kelayakan terhadap usulan sewa BMN terse but, apabila terbukti dinilai tidak layak dan/ atau diperlukan oleh unit kerja di lingkungannya, rnaka Pirnpinan unit kerja Eselon I rnernerintahkan perbaikan kepada Kepala Kantor / UPT/ Satker I KPB yang bersangkutan dengan ternbusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan; permohonan dengan disertai data lengkap kepada Pimpinan unit kerja Eselon I terkait, tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
4. c.Pimpinan unit kerja Eselon I meneliti dan melakukan evaluasi kelayakan terhadap usulan sewa BMN tersebut, apabila terbukti dinilai tidak layak darr/ atau diperlukan oleh unit kerja dilingkungannya, maka Pimpinan unit kerja Eselon I memerintahkan perbaikan kepada Kepala Kantor I UPTI Satker I KPB yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan; mengajukanKantor IUPT ISatker IKPBb. Kepala
5. d.Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf c, selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon I mengajukan permohonan kepada Sesjen;
6. e.Sesjen menugaskan kepada Biro Keuangan dan Perlengkapan untuk meneliti kelengkapan dengan melibatkan unit kerja terkait;
7. f.Sesjen c.q. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi;dan
8. g.Setelah Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi memberikan persetujuan, kemudian Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan segera membuat Surat Keputusan Sewa dan diteruskan secara berjenjang kepada Pimpinan unit kerja Eselon I terkait untuk dilakukan kontrak perjanjian sewa menyewa.
(3)Prosedur sewa BMN Klasifikasi 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Persetujuan sewa menjadi kewenangan Kakanwil DJKN;
2. d.Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf c, selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon I mengajukan permohonan kepada Kakanwil DJKN terkait;dan
3. e.Setelah Kakanwil DJKN memberikan persetujuan, kemudian Pimpinan unit kerja Eselon I terkait segera membuat Surat Keputusan Sewa untuk dilakukan kontrak perjanjian sewa menyewa.
(4)Prosedur sewa BMN Klasifikasi 4 sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf d, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Persetujuan sewa menjadi kewenangan Kepala KPKNL;
2. b.Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan permohonan dengan disertai data lengkap kepada Pimpinan unit kerja Eselon I terkait, tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
3. c.Pimpinan unit kerja Eselon I meneliti dan melakukan evaluasi kelayakan terhadap usulan sewa BMN terse but, apabila terbukti dinilai tidak layak dan/ atau diperlukan oleh unit kerja dilingkungannya, maka Pimpinan unit kerja Eselon I memerintahkan perbaikan kepada Kepala Kantor/UPT /Satker/KPB yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
4. d.Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf c, selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon I mengajukan permohonan kepada Kepala KPKNL terkait;dan
5. e.Setelah Kepala KPKNL memberikan persetujuan, kemudian Pimpinan unit Eselon I segera membuat Surat Keputusan Sewa untuk dilakukan kontrak perjanjian sewa menyewa.

Pasal 18

Untuk pinjam pakai BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dibedakan dalam 4 (empat) klasifikasi sebagaimana dimaksud pada lampiran II b Peraturan Menteri ini yaitu:

a.Klasifikasi 1 beru pa: 1) tanah darr/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dipinjam pakai dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp25.000.000.000,OO (dua puluh lima miliar rupiah);danj atau 2) BMN selain tanah dan Zatau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang akan dipinjam pakai per usulan di atas Rp10.000.000.000,OO (sepuluh miliar rupiah);
b.Klasifikasi 2 berupa: 1) tanah danjatau bangunan dengan nilai BMN yang akan dipinjam pakai dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas RplO.OOO.OOO.OOO,OO(sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,OO (dua puluh lima miliar rupiah);danj atau 2) BMN selain tanah danj atau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang akan dipinjam pakai per usulan di atas Rp5.000.000.000,OO (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,OO (sepuluh miliar rupiah);

Pasal 17

a.BMN harus dalam kondisi belumjtidak digunakan oleh Pengguna Barang untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi KantorjUPTjSatkerjKPB yang bersangkutan;
b.Tanah danjatau bangunan yang dapat dipinjam pakaikan meliputi sebagian tanah danjatau bangunan yang merupakan sisa dari tanah dan / atau bangunan yang sudah digunakan oleh Pengguna Barang dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
c.Jangka waktu pinjam pakai BMNpaling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai, dan dapat diperpanjang;
c.Klasifikasi 3 berupa: 1) tanah danjatau bangunan dengan nilai BMN yang akan dipinjam pakai dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,OO (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,OO (sepuluh miliar rupiah); 2) BMN selain tanah danjatau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang akan dipinjam pakai per usulan di atas Rp2.500.000.000,OO (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,OO (lima miliar rupiah);
d.Klasifikasi 4 berupa: 1) tanah danjatau bangunan dengan nilai BMN yang akan dipinjam pakai dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,OO (lima miliar rupiah);danjatau 2) BMN selain tanah danj atau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang akan dipinjam pakai per usulan sampai dengan Rp2.500.000.000,OO (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Pasal 20

(1)Prosedur pmjam pakai BMN Klasifikasi 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Persetujuan Zpenolakan usulan pmjam pakai menjadi kewenangan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
2. b.Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan permohonan usulan pinjam pakai dengan disertai data lengkap kepada Pimpinan unit Eselon I terkait, tembusan Sesjen;
3. c.Pimpinan unit kerja Eselon I meneliti dan melakukan evaluasi kelayakan terhadap usulan pinjam pakai BMN tersebut, apabila terbukti dinilai tidak layak dan/ atau diperlukan oleh unit kerja dilingkungannya, maka Pimpinan unit kerja Eselon I memerintahkan perbaikan kepada Kepala Kantor/UPTjSatker/KPB yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
4. d.Dalam hal jangka waktu pinjam pakai BMN akan diperpanjang, permintaan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai harus sudah diterima Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir;
5. e.Tanah dan Zatau bangunan yang dipinjam pakaikan harus digunakan sesuai peruntukan dalam perjanjian pinjam pakai dan tidak diperkenankan mengubah, baik menambah dan/ atau mengurangi bentuk bangunan;
6. f.Pemeliharaan dan segala biaya yang timbul selama mas a pelaksanaan pmjam pakai menjadi tanggung jawab peminjam;dan
7. g.Setelah mas a pmjam pakai berakhir, pemmjam harus mengembalikan BMN yang dipinjam dalam kondisi semula sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian dan dibuatkan berita acara serah terima. permohonan usulan pinjam pakai dengan disertai data lengkap kepada Pirnpinan unit kerja Eselon I terkait, ternbusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
8. c.Pimpinan unit kerja Eselon I meneliti dan melakukan evaluasi kelayakan terhadap usulan pinjam pakai BMN tersebut,apabila terbukti dinilai tidak layak danj atau diperlukan oleh unit kerja dilingkungannya, rnaka Pimpinan unit kerja Eselon I memerintahkan perbaikan kepada Kepala KantorjUPTjSatkerjKPB yang bersangkutan dengan ternbusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
9. d.Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dirnaksud huruf c, selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon I rnengajukan permohonan kepada Sesjen; mengajukan
10. d.Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf c, selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon I mengajukan permohonan kepada Sesjen;
11. e.Sesjen menugaskan kepada Biro Keuangan dan Perlengkapan untuk meneliti kelengkapan dengan melibatkan unit kerja terkait;
12. f.Menteri Perhubungan c.q. Sesjen mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;dan
13. g.Setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara memberikan persetujuan, kemudian Sesjen segera membuat Surat Keputusan pinjarn pakai dan diteruskan secara berjenjang kepada Pimpinan unit kerja Eselon I terkait untuk dilakukan kontrak pinjarn pakai,
(2)Prosedur pinjarn pakai BMN Klasifikasi 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Persetujuanjpenolakan usulan pmjam pakai menjadi kewenangan Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistern Inforrnasi;
2. b.Kepala KantorjUPTjSatkerjKPB
3. e.Sesjen menugaskan kepada Biro Keuangan dan Perlengkapan untuk meneliti kelengkapan dengan melibatkan unit kerja terkait;
4. f.Sesjen c.q. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistern Informasi;dan
5. g.Setelah Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistern Informasi rnernberikan persetujuan, kemudian Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan segera membuat Surat Keputusan pmjarn pakai dan diteruskan secara berjenjang kepada Pimpinan unit kerja Eselon I terkait untuk dilakukan kontrak pinjam pakai.
6. h.Prosedur pinjam pakai BMN Klasifikasi 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
7. a.Persetujuan pinjarn pakai menjadi kewenangan Kakanwil DJKN;
8. b.Kepala KantorjUPTjSatkerjKPB mengajukan permohonan usulan pinjam pakai dengan disertai data lengkap kepada Pirnpinan unit kerja Eselon I terkait, tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
9. c.Pimpinan unit kerja Eselon I rneneliti dan melakukan evaluasi kelayakan terhadap usulan pinjarn pakai BMN tersebut, apabila terbukti dinilai tidak layak danj atau diperlukan oleh unit kerja dilingkungannya, maka Pimpinan unit kerja Eselon I rnemerintahkan perbaikan kepada Kepala KantorjUPTjSatkerjKPB yang bersangkutan dengan ternbusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
10. d.Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dirnaksud huruf c, selanjutnya Pirnpinan unit kerja Eselon I mengajukan permohonan kepada Kakanwil DJKN terkait;dan permohonan usulan pinjam pakai dengan disertai data lengkap kepada Pimpinan unit kerja Eselon I terkait, tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
11. c.Pimpinan unit kerja Eselon I meneliti dan melakukan evaluasi kelayakan terhadap usulan pinjam pakai BMN tersebut, apabila terbukti dinilai tidak layak darr/ atau diperlukan oleh unit kerja dilingkungannya, maka Pimpinan unit kerja Eselon I memerintahkan perbaikan kepada Kepala Kantor I UPTI Satker / KPB yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
12. d.Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf c, selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon I mengajukan permohonan kepada Kepala KPKNL terkait;dan
13. e.Setelah Kepala KPKNL memberikan persetujuan, Pimpinan unit kerja Eselon I terkait segera membuat Surat Keputusan pinjam pakai dan untuk dilakukan kontrak pinjam pakai, dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan. mengajukanKantor IUPT I Satker IKPBb. Kepala
14. e.Setelah Kakanwil DJKN memberikan persetujuan, kemudian Pimpinan unit kerja Eselon I terkait segera membuat Surat Keputusan pinjam pakai dan untuk dilakukan kontrak pinjam pakai, dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan.
(3)Prosedur pinjam pakai BMN Klasifikasi 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 pada huruf d ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Persetujuan pinjam pakai menjadi kewenangan Kepala KPKNL; dengan RplO.OOO.OOO.OOO,OO(sepuluh miliar rupiah); miliar rupiah);dan/atau 2) BMN selain tanah darr/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya per usulan di atas RpS.OOO.OOO.OOO,OO(lima miliar rupiah) sampai RplO,OOO,OOO.OOO,OO(sepuluh miliar rupiah);
2. b.Klasifikasi 2 berupa: 1) tanah darr/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas RplO.OOO.OOO,OOO,OO(sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp2S.000.000.000,OO (dua puluh lima atasdipemanfaatannya dikerj asamakanakan usulan yang per BMNperolehan Pasal 22 Kerjasama Pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, BMN dibedakan dalam 4 (empat) Klasifikasi yaitu:
3. a.Klasifikasi 1 berupa: 1) tanah dan / atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp2S.000.000.000,OO (dua puluh lima miliar rupiah);dan/ atau 2) BMN selain tanah dan Zatau bangunan dengan nilai Pasa121 Kerjasama pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, merupakan pendayagunaan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
4. a.Kerjasama pemanfaatan tidak mengubah status kepemilikan BMNyang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;
5. b.Sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari pelaksanaan kerjasama pemanfaatan merupakan BMN sejak awal pengadaannya;
6. c.Jangka waktu kerjasama pemanfaatan BMN paling lama 30 (tiga puluh) tahun untuk KSP dan 50 (lima puluh) tahun untuk KSPI sejak ditandatanganinya perjanjian, dan dapat diperpanj ang; lima ratus juta dengansampaipemanfaatannya per usulan Rp2.500.000.000,OO (dua miliar rupiah). C. Klasifikasi 3 berupa: 1) tanah danjatau bangunan dengan nilai BMN yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,OO (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 2) BMN selain tanah danj atau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,OO (lima miliar rupiah);
7. d.Klasifikasi 4 berupa: 1) tanah danjatau bangunan dengan nilai BMN yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiahl.dari/ atau 2) BMN selain tanah darr/ atau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang akan dikerjasamakan Pemanfaatan menjadi kewenangan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
8. b.Kepala Kantor I UPTI Satker I KPB mengajukan permohonan dengan disertai data lengkap kepada Pimpinan unit kerja Eselon I terkait, tembusan Sesjen;
9. c.Pimpinan unit kerja Eselon I meneliti dan me1akukan evaluasi kelayakan terhadap usulan Kerjasama Pemanfaatan BMN tersebut,apabila terbukti dinilai tidak layak dan,' atau diperlukan oleh unit kerja dilingkungannya, maka Pimpinan unit kerja Eselon I memerintahkan perbaikan kepada Kepala Kantor I UPTI Satker I KPB yang bersangkutan dengan ternbusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan; Kerjasamausulana. Persetujuan/penolakan Pasa124
(1)Prosedur Kerjasama Pemanfaatan BMN Klasifikasi 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: BarangBarang dengan persetujuan Pengelola berdasarkan hasil perhitungan penilai. Kerjasama Pemanfaatan, yaitu: 1) Perhitungan nilai BMN dalam rangka penentuan besaran kontribusi tetap dilakukan oleh penilai yang ditugaskan oleh Pengelola Barang; 2) Penetapan besaran kontribusi tetap atas BMN selain tanah darr/ atau bangunan, ditetapkan oleh Pengguna (Menteri Keuangan c.q. Negara) dalam rangka
1. e.Kewenangan Pengelola Barang Direktur J enderal Kekayaan
2. d.Penerimaan negara yang wajib disetorkan ke rekening kas umum negara oleh mitra kerjasama pemanfaatan BMN selama jangka waktu kerjasama pemanfaatan, terdiri dari: 1) kontribusi tetap; dan 2) pembagian keuntungan hasil pendapatan kerjasama pemanfaatan BMN.
3. d.Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf c, selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon I mengajukan permohonan kepada Sesjen;
4. e.Sesjen menugaskan kepada Biro Keuangan dan Perlengkapan untuk meneliti kelengkapan dengan melibatkan unit kerja terkait;
5. f.Menteri Perhubungan c.q. Sesjen mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;dan
6. g.Setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara memberikan persetujuan, kemudian Sesjen segera membuat Surat Keputusan Kerjasama Pemanfaatan dan diteruskan secara berjenjang kepada Pimpinan unit kerja Eselon I terkait untuk dilakukan kontrak perjanjian Kerjasama Pemanfaatan.
(2)Prosedur Kerjasama Pemanfaatan BMN Klasifikasi 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Persetujuarr/penolakan usulan Kerjasama Pemanfaatan menjadi kewenangan Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem lnformasi;
2. b.Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan permohonan dengan disertai data lengkap kepada Pimpinan unit kerja Eselon I terkait, tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
3. c.Pirnpinan unit kerja Eselon I meneliti dan melakukan evaluasi kelayakan terhadap usulan Kerjasama Pemanfaatan BMN tersebut. Apabila terbukti dinilai tidak layak darr/ atau diperlukan oleh unit kerja dilingkungannya, maka Pimpinan unit kerja Eselon I memerintahkan perbaikan kepada Kepala Kantor I UPTI Satker I KPB yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
4. d.Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf c, selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon I mengajukan permohonan kepada Sesjen;
5. e.Sesjen menugaskan kepada Biro Keuangan dan Perlengkapan untuk meneliti kelengkapan dengan melibatkan unit kerja terkait;
6. f.Sesjen c.q. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan mengajukan permohonan kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi;dan
7. g.Setelah Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi memberikan persetujuan, kemudian Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan segera membuat Surat Keputusan Kerjasama Pemanfaatan dan diteruskan secara berjenjang kepada Pimpinan unit kerja Eselon I terkait untuk dilakukan kontrak perjanjian Kerjasama Pemanfaatan.
(3)Prosedur Kerjasama Pemanfaatan BMN Klasifikasi 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Persetujuan Kerjasama Pemanfaatan menjadi kewenangan Kakanwil DJKN;
2. b.Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan permohonan dengan disertai data lengkap kepada Pimpinan unit kerja Eselon I terkait, tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
3. c.Pimpinan unit kerja Eselon I meneliti dan melakukan evaluasi kelayakan terhadap usulan Kerjasama Pemanfaatan BMN tersebut. Apabila terbukti dinilai tidak layak dan/ atau diperlukan oleh unit kerja dilingkungannya, maka Pimpinan unit kerja Eselon I memerintahkan perbaikan kepada Kepala Kantor/ UPT/SatkerjKPB yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
4. d.Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf c, selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon I mengajukan permohonan kepada Kakanwil DJKN;dan
5. e.Setelah Kakanwil DJKN memberikan persetujuan, kemudian Pimpinan unit kerja Eselon I terkait segera membuat Surat Keputusan Kerjasama Pemanfaatan dan untuk dilakukan perjanjian Kerjasama Pasa125 BGS/BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d merupakan pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan darr/ atau sarana,
(4)Prosedur Kerjasama Pemanfaatan BMN Klasifikasi 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 pada huruf d ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Persetujuan Kerjasama Pemanfaatan menjadi kewenangan Kepala KPKNL;
2. b.Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB mengajukan permohonan dengan disertai data lengkap kepada Pimpinan unit kerja Eselon I terkait, tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
3. c.Pimpinan unit kerja Eselon I meneliti dan melakukan evaluasi kelayakan terhadap usulan Kerjasama Pemanfaatan BMN tersebut. Apabila terbukti dinilai tidak layak dan / atau diperlukan oleh unit kerja dilingkungannya, maka Pimpinan unit kerja Eselon I memerintahkan perbaikan kepada Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
4. d.Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf c, selanjutnya Pimpinan unit kerja Eselon I mengajukan permohonan kepada Kepala KPKNL terkait;dan
5. e.Setelah Kepala KPKNL memberikan persetujuan, kemudian Pimpinan unit kerja Eselon I segera membuat Surat Keputusan Kerjasama Pemanfaatan dan untuk dilakukan perjanjian Kerjasama Pemanfaatan, dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan. Pasa127
(1)Prosedur BGS/SSG SMN Klasifikasi 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Persetujuan Zpenolakan usulan BGS/BSG menjadi kewenangan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
2. b.Kepala Kantor/UPT/Satker/KPS mengajukan permohonan dengan disertai data lengkap kepada Pimpinan unit kerja Eselon I terkait, tembusan Sesjen;
3. c.Pimpinan unit kerja Eselon I meneliti dan melakukan evaluasi kelayakan terhadap usulan BGS/SSG BMN tersebut,apabila terbukti dinilai tidak layak dan/ atau diperlukan oleh unit kerja dilingkungannya, maka Pimpinan unit kerja Eselon I memerintahkan perbaikan kepada Kepala Kantor/UPT/Satker/KPB yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 11

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 18

Pasal 17

Pasal 20

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4/PMK.06/2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 11

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 18

Pasal 17

Pasal 20

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4/PMK.06/2015