Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2016
- Nomor
- 133
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 19
1917);
Perhubungan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan Kepala KantorjUPTjSatuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Perhubungan dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan; Mengingat: MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURANMENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG MENTERI PERHUBUNGAN DALAM RANGKA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.
1012);
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
BAB I KETENTUANUMUM
BAB II PENETAPANSTATUSPENGGUNAAN BARANGMILIKNEGARA Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Pasa13 Berkenaan dengan penetapan status penggunaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, BMN dibedakan dalam 4 (empat) klasifikasi sebagaimana dimaksud pada Lampiran I a, Lampiran I b dan Lampiran I c sebagai berikut:
1) tanah danj atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp100.000.000.000,OO (seratus miliar rupiah);danj atau 2) selain tanah dan atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp50.000.000.000,OO (lima puluh miliar rupiah);
1) tanah danjatau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp50.000.000.000,OO (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan RplOO.OOO.OOO.OOO,OO (seratus miliar rupiah);danj atau 2) selain tanah dan atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp25.000.000.000,OO (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,OO (lima puluh miliar rupiah);
1) tanah danj atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas RplO.OOO.OOO.OOO,OO(sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,OO (lima puluh miliar rupiah);danj atau Bagian Kesatu Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara pada Pengguna Barang, pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara dan penggunaan sementara Barang Milik Negara oleh Pengguna Barang Lain Pasal 4 Prosedur penetapan status penggunaan BMN Klasifikasi 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
2) selain tanah dan/ atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas RpS.OOO.OOO.OOO,OO (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp2S.000.000.000,OO (dua puluh lima miliar rupiah);
1) tanah danfatau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan RplO.OOO.OOO.OOO,OO (sepuluh miliar rupiah); 2) selain tanah darr/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan RpS.OOO.OOO.OOO,OO(lima miliar rupiahljdan Zatau 3) selain tanah danfatau bangunan yang tidak mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas RplOO.OOO.OOO,OO(seratus juta rupiah) sampai dengan RpS.OOO.OOO.OOO,OO(lima miliar rupiah). Pasa15 Prosedur penetapan status penggunaan BMN Klasifikasi 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
Pasa16 Prosedur penetapan status penggunaan BMN Klasifikasi 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
Pasa18 Berkenaan dengan Penetapan status penggunaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, BMN dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi sebagai berikut:
1) tanah dan Iatau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas RplOO.OOO.OOO.OOO,-(seratus miliar rupiah) .dan ' atau 2) Selain tanah dan/ atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah); Bagian Kedua Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara untuk dioperasionalkan oleh pihak lain dalam rangka melaksanakan pelayanan umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pasal 7 Prosedur penetapan status penggunaan BMN Klasifikasi 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
Kepalakepadasecara berjenjang sampai Kantor j UPTj Satker j KPB. Pasa19 Prosedur penetapan status penggunaan BMN Klasifikasi 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
1) tanah danjatau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);danj atau 2) Selain tanah danjatau bangunan dengan nilai perolehan BMN per usulan sam pal dengan RpSO.OOO.OOO.OOO,-(lima puluh miliar rupiah).
BAB II
Klasifikasi pelimpahan kewenangan Penetapan Status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran I a, Lampiran I b dan Lampiran I c Peraturan Menteri ini. Pasall0 Prosedur penetapan status penggunaan BMN Klasifikasi 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
Untuk sewa BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, BMN dibedakan dalam 4 (empat) klasifikasi sebagaimana dimaksud pada lampiran II b Peraturan Menteri ini yaitu:
1) tanah dany atau bangunan dengan nilai BMN yang akan disewakan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp25.000.000.000,OO (dua puluh lima miliar rupiah);dan/ atau
Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, merupakan pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan sewa yang dibayar sekaligus dimuka. Bagian Kesatu Sewa
Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).
BAB III PEMANFAATANBARANGMILIKNEGARA 2) BMN selain tanah danJatau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang akan disewakan per usulan di atas Rp10.000.000.000,OO (sepuluh miliar rupiah).
1) tanah danJ atau bangunan dengan nilai BMN yang akan disewakan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,OO (dua puluh lima miliar rupiah);danJ atau 2) BMN selain tanah danJ atau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang akan disewakan per usulan di atas Rp5.000.000.000,OO (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,OO (sepuluh miliar rupiah).
1) tanah danJatau bangunan dengan nilai BMN yang akan disewakan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,OO (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,OO (sepuluh miliar rupiah);danJatau 2) BMN selain tanah danJ atau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang akan disewakan per usulan di atas Rp2.500.000.000,OO (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,OO (lima miliar rupiah).
1) tanah danJatau bangunan dengan nilai BMN yang akan disewakan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);danJatau 2) BMN selain tanah danJ atau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang akan disewakan per usulan sampai dengan Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah). permohonan dengan disertai data lengkap kepada Pimpinan unit kerja Eselon I terkait, tembusan Sesjen;
2) Penghitungan nilai BMN selain tanah danj atau bangunan, ditetapkan oleh Pengguna Barang dan dapat melibatkan instansi teknis terkait darr/atau penilai. Barang dapat berada pada Pengguna Pengguna Barang dan yang oleh bangunan ditetapkan
BAB III
Untuk sewa BMNsebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1) Penghitungan nilai BMN untuk tanah danj atau bersangkutan dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
permohonan dengan disertai data lengkap kepada Pimpinan unit kerja Eselon I terkait, tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
mengajukanKantor IUPT ISatker IKPBb. Kepala
Untuk pinjam pakai BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dibedakan dalam 4 (empat) klasifikasi sebagaimana dimaksud pada lampiran II b Peraturan Menteri ini yaitu:
1) tanah darr/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dipinjam pakai dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp25.000.000.000,OO (dua puluh lima miliar rupiah);danj atau 2) BMN selain tanah dan Zatau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang akan dipinjam pakai per usulan di atas Rp10.000.000.000,OO (sepuluh miliar rupiah);
1) tanah danjatau bangunan dengan nilai BMN yang akan dipinjam pakai dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas RplO.OOO.OOO.OOO,OO(sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,OO (dua puluh lima miliar rupiah);danj atau 2) BMN selain tanah danj atau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang akan dipinjam pakai per usulan di atas Rp5.000.000.000,OO (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,OO (sepuluh miliar rupiah);
Pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, merupakan bentuk pemanfaatan berupa penyerahan penggunaan barang antar pemerintah pusat dan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan, dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengguna Barang. Bagian Kedua Pinjam Pakai Pasal 19 Untuk pinjam pakai BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) tanah danjatau bangunan dengan nilai BMN yang akan dipinjam pakai dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,OO (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,OO (sepuluh miliar rupiah); 2) BMN selain tanah danjatau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang akan dipinjam pakai per usulan di atas Rp2.500.000.000,OO (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,OO (lima miliar rupiah);
1) tanah danjatau bangunan dengan nilai BMN yang akan dipinjam pakai dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,OO (lima miliar rupiah);danjatau 2) BMN selain tanah danj atau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang akan dipinjam pakai per usulan sampai dengan Rp2.500.000.000,OO (dua miliar lima ratus juta rupiah);
permohonan usulan pinjam pakai dengan disertai data lengkap kepada Pirnpinan unit kerja Eselon I terkait, ternbusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
mengajukan
mengajukanKantor IUPT I Satker IKPBb. Kepala
dengan RplO.OOO.OOO.OOO,OO(sepuluh miliar rupiah); miliar rupiah);dan/atau 2) BMN selain tanah darr/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya per usulan di atas RpS.OOO.OOO.OOO,OO(lima miliar rupiah) sampai RplO,OOO,OOO.OOO,OO(sepuluh miliar rupiah);
1) tanah darr/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan diatas RplO.OOO.OOO,OOO,OO(sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp2S.000.000.000,OO (dua puluh lima atasdipemanfaatannya dikerj asamakanakan usulan yang per BMNperolehan Pasal 22 Kerjasama Pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, BMN dibedakan dalam 4 (empat) Klasifikasi yaitu:
1) tanah dan / atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp2S.000.000.000,OO (dua puluh lima miliar rupiah);dan/ atau 2) BMN selain tanah dan Zatau bangunan dengan nilai Pasa121 Kerjasama pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, merupakan pendayagunaan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Bagian Ketiga Kerjasama Pemanfaatan Pasa123 Kerjasama pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
lima ratus juta dengansampaipemanfaatannya per usulan Rp2.500.000.000,OO (dua miliar rupiah). C. Klasifikasi 3 berupa: 1) tanah danjatau bangunan dengan nilai BMN yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,OO (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 2) BMN selain tanah danj atau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,OO (lima miliar rupiah);
1) tanah danjatau bangunan dengan nilai BMN yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiahl.dari/ atau 2) BMN selain tanah darr/ atau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang akan dikerjasamakan Pemanfaatan menjadi kewenangan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
Kerjasamausulana. Persetujuan/penolakan Pasa124
BarangBarang dengan persetujuan Pengelola berdasarkan hasil perhitungan penilai. Kerjasama Pemanfaatan, yaitu: 1) Perhitungan nilai BMN dalam rangka penentuan besaran kontribusi tetap dilakukan oleh penilai yang ditugaskan oleh Pengelola Barang; 2) Penetapan besaran kontribusi tetap atas BMN selain tanah darr/ atau bangunan, ditetapkan oleh Pengguna (Menteri Keuangan c.q. Negara) dalam rangka
1) kontribusi tetap; dan 2) pembagian keuntungan hasil pendapatan kerjasama pemanfaatan BMN.
Pasa127
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)