Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2021
- Nomor
- 52
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 33
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.peraturan.go.id 2021, No.694
www.peraturan.go.id 2021, No.694
www.peraturan.go.id 2021, No.694
Pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus atau Terminal untuk Kepentingan Sendiri berdasarkan hasil kajian dan evaluasi Penyelenggara Pelabuhan. BAB II TERMINAL KHUSUS
BAB II
www.peraturan.go.id 2021, No.694
1) alasan penggunaan Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum; 2) kajian kelayakan teknis mengenai kemampuan fasilitas dermaga dan fasilitas penunjang lainnya di Terminal Khusus untuk memenuhi penggunaan Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum, termasuk dokumentasi fasilitas; 3) kajian kelayakan ekonomi yang berisi efisiensi penggunaan Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum; 4) kajian kelayakan lingkungan hidup; 5) daftar calon pengguna Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum tersebut beserta komoditas sejenis yang akan dilayani; 6) nota kesepahaman antara pengelola Terminal Khusus yang sementara akan digunakan untuk melayani kepentingan umum dengan calon www.peraturan.go.id 2021, No.694 pengguna Terminal Khusus yang sementara akan melayani kepentingan umum tersebut; 7) izin usaha pokok dan akta perusahaan/legalitas setiap calon perusahaan pengguna Terminal Khusus yang sementara akan melayani kepentingan umum; 8) rencana kunjungan kapal dan volume bongkar muat di Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum; 9) pemetaan, yang paling sedikit memuat: a) pemetaan dan jarak antara Terminal Khusus yang sementara akan digunakan untuk melayani kepentingan umum dengan pelabuhan umum terdekat; b) pemetaan antara Terminal Khusus yang sementara akan digunakan untuk melayani kepentingan umum dengan Terminal Khusus yang telah eksisting di sekitarnya; c) pemetaan antara Terminal Khusus yang sementara akan digunakan untuk melayani kepentingan umum dengan Terminal Khusus lain yang sudah mendapatkan izin untuk sementara melayani kepentingan umum, jika ada; 10) analisa jangka waktu penggunaan Terminal Khusus untuk melayani kepentingan umum;
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)