Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2017
- Nomor
- 20
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 23
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri; MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 20 TAHUN 2017 TENTANG TERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI MENTERIPERHUBUNGAN tentang Negara Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 7.
Pasa11 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II
dan
Bagian Kedua Penetapan Lokasi Terminal Khusus setempat mengenai kesesuaian rencana lokasi Terminal Khusus dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupatenJkota;
bupati/walikotadangubernurrekomendasie.
Bagian Ketiga Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus permohonan izin pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus kepada Direktur Jenderal. mengajukandanKhususTerminalpembangunan
Pemegang keputusan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal keputusan penetapan lokasi ditetapkan oleh Menteri, wajib memulai pekerjaan persiapan
pelayaran di Terminal Khusus.
keamanandankeselamatanc) aspek
a) rencana volume bongkar muat Bahan Baku, peralatan penunjang dan Hasil Produksi, serta frekuensi kunjungan kapal di Terminal Khusus; b) aspek ekonomi dan finansial yang berisi tentang efisiensi dibangunnya Terminal Khusus dan aspek lingkungan; dan
Pengoperasian Terminal Khusus hanya dapat dilakukan oleh pengelola setelah memperoleh rekomendasi dari Penyelenggara Pelabuhan setempat yang memuat paling sedikit:
dan
(3), Direktur Jenderal melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin perpanJangan pengoperasian Terminal Khusus dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap dan benar.
(1)huruf c digunakan untuk:
lzin pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus dicabut tanpa melalui proses peringatan, apabila Pengelola Terminal Khusus yang bersangkutan:
penampungan limbah dan penampungan sampah; dan J. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Jenderal. fasilitasdengan pemerintahan di Terminal Khusus; melengkapi Terminal Khusus1. tugaspelaksanaankelancaransertabarang PenyelenggaraPelabuhan setempat;
Pengelola Terminal Khusus yang telah mendapatkan izm pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus wajib:
melaporkan perkembangan kegiatan Terminal Khusus setiap 3 (tiga)
Membuka PDF…