menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dad dan Ke Kapal;
b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal, telah diatur ketentuan mengenai tanggung jawab perusahaan bongkar muat untuk mengasuransikan tanggung jawabnya dan menggunakan anggota Tenaga Kerja Bongkar Muat dari Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 ten tang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal, Tenaga Kerja Bongkar Muat berasal dari Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum Indonesia yang meliputi Perseroan Terbatas, Koperasi dan Yayasan;
Menimbang MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA PERUBAHANATAS PERATURANMENTER! PERHUBUNGAN NOMOR PM 60 TAHUN 2014 TENTANGPENYELENGGARAANDAN PENGUSAHAANBONGKAR MUATBARANGDARI DAN KE KAPAL PERATURANMENTERI PERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 53 TAHUN 2015 TENTANG MENTERIPERHUBUNGAN MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 60 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT BARANGDARI DAN KE KAPAL.
11.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1817);
7.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);
8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 628);
9.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629);
10.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 ten tang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
Menetapkan : Pembina Tk. I (IVjb) NIP. 19620620 198903 2 001 Salinan sesuai dengan aslinya KE~A B~~ ~~~UM DAN KSLN, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2015 MENTERIHUKUM DAN HAKASASI MANUSIA ttd. YASONNAH. LAOLY BERITANEGARAREPUBLIK INDONESIATAHUN2015 NOMOR 352 MENTERIPERHUBUNGAN ttd. IGNASIUSJONAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri III 1 dengan Penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri 1111 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II Untuk mengurangi resiko tanggung jawab serta menjamin pihak-pihak yang dirugikan, perusahaan bongkar muat wajib mengasuransikan tanggung jawabnya dan menggunakan anggota Tenaga Kerja Bongkar Muat dari Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum Indonesia yang meliputi Perseroan Terbatas, Koperasi dan Yayasan Tenaga Kerja Bongkar Muat yang sudah diregistrasi oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat dan telah memiliki jaminan sosial.