Dalam Peraturan Menteriini yang dimaksud dengan:
1.Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
2.Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan /utau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, danJatau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
3.Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayanikegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan / atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
4.Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan BAB I KETENTUANUMUM
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAANDAN PENGUSAHAANBONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL. Menetapkan antarprovinsi.
5.Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pe1abuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang danjatau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
6.Usaha Bongkar Muat Barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang me1iputi kegiatan stevedoring, cargodoring, dan receivingj delivery.
7.Barang adalah semua jenis komoditas termasuk ternak yang dibongkar j dimuat dari dan ke kapal.
8.Stevedoring adalah pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermagaj tongkangj truk atau memuat barang dari dermagajtongkangjtruk ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat.
9.Cargodoring adalah pekerj aan melepaskan barang dari tali/jala-jala (ex tackle) di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudangjlapangan penumpukan barang atau sebaliknya.
10.Receivingj Delivery adalah pekerjaan memindahkan barang dari timbunanjtempat penumpukan di gudangjlapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudangjlapangan penumpukan atau sebaliknya.
11.Pelaksana Kegiatan Bongkar Muat adalah badan usaha yang terdiri atas perusahaan bongkar muat, badan usaha pelabuhan, dan perusahaan angkutan laut nasional.
12.Perusahaan Bongkar Muat (PBM)adalah Badan Hukum Indonesia yang berben tuk Perseroan Terbatas yang angkutan pelayanan barang, serta jangkauan penumpang danj atau penyeberangan dengan Pasa12
(1)Kegiatan usaha bongkar muat barang merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar BABII KEGIATANUSAHABONGKARMUATBARANG DAR!DANKE KAPAL Jenderal20. Direktur Jenderal adalah Direktur Perhubungan Laut.
17.Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk pelayaran.
18.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.
19.Menteri adalah Menteri Perhubungan.
melakukan usaha jasa terkait di bidang angkutan di perairan, khusus untuk kegiatan bongkar muat barang.
13.Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan / atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri.
14.Badan Usaha Pelabuhan adalah bad an usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
15.Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan, dan Kantor Pelabuhan Batam.
16.Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan:
a.stevedoring;
b.cargodoring; dan
c.receiving/ delivery.
(2)Kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pelaksana kegiatan bongkar muat yang terdiri atas:
a.perusahaan bongkar muat;
b.perusahaan angkutan laut nasional; dan
c.badan usaha pelabuhan yang telah memperoleh konsesi.
(3)Kegiatan usaha bongkar muat oleh perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, hanya untuk kegiatan bongkar muat barang tertentu untuk kapal yang dioperasikannya.
(4)Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi barang:
a.milik penumpang;
b.curah cair yang dibongkar atau dimuat melalui plpa;
c.curah kering yang dibongkar atau dimuat melalui conveyor atau sejenisnya; dan
d.yang diangkut di atas kendaraan melalui kapal Ro-Ro.
(5)Untuk bongkar muat barang selain yang disebutkan pada ayat (4), harus dilakukan oleh perusahaan bongkar muat dan/ atau badan usaha pelabuhan.
(6)Perusahaan angkutan laut nasional dapat melakukan bongkar muat semua jenis barang apabila di pelabuhan terse but tidak terdapat perusahaan bongkar muat barang dan badan usaha pelabuhan.
(7)Kegiatan bongkar muat barang curah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang dilakukan dengan menggunakan pipa milik atau dikuasai oleh perusahaan angkutan laut nasional.