Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2013
- Nomor
- 55
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 11
menetapkan metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi. 5
BAB V
6
BAB VI PENETAPAN METODE EVALUASI
BAB VI
7 BAB VII PENETAPAN METODE PENILAIAN KUALIFIKASI
BAB VII
8
BAB VIII PEKERJAAN KOMPLEKS
BAB VIII
1) kapal penyeberangan dengan ukuran ≥ 100 GT, dengan mesin induk total ≥ 250 HP, dan panjang ≥ 20 meter; 2) kapal perintis dengan ukuran ≥ 200 GT; 3) kapal negara untuk tujuan khusus : a) kapal kenavigasian; b) kapal patroli; c) kapal marine disaster prevention vessel; 4) kapal negara kelas I s.d III.
9
1) pembangunan prasarana perkeretaapian terdiri atas : a) Pembangunan jalan kereta api; b) Pembangunan jembatan kereta api; c) Pembangunan persinyalan; d) Pembangunan elektrifikasi (listrik aliran atas); e) Pembangunan stasiun, depo dan balai yasa; 2) pembangunan sarana perkeretaapian terdiri atas : a) lokomotif; b) kereta; c) gerbong; d) peralatan khusus;
(1), huruf b dan huruf c, ditetapkan lebih lanjut oleh Pejabat Eselon I terkait. BAB IX PEDOMAN DAN STANDAR DOKUMEN PENGADAAN
BAB IX
Buku 1 : Pedoman dan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, metode Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi, Metode Pemasukan Dokumen Penawaran Satu Sampul Sistem Gugur, yang menggunakan Kontrak Lump Sum; 10 Buku 2 : Pedoman dan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, Metode Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi, Metode Pemasukan Dokumen Penawaran Satu Sampul Sistem Gugur, yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.
Buku 1 : Pedoman dan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode Pelelangan Umum/ Pelelangan Terbatas dengan Prakualifikasi, Metode Pemasukan Dokumen Penawaran Dua Sampul, Sistem Nilai/Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis, yang menggunakan Kontrak Lump Sum; Buku 2 : Pedoman dan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode Pelelangan Umum/ Pelelangan Terbatas dengan Prakualifikasi, Metode Pemasukan Dokumen Penawaran Dua Sampul, Sistem Nilai/Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis, yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan; Buku 3 : Pedoman dan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode Pelelangan Umum/ Pelelangan Terbatas dengan Prakualifikasi, Metode Pemasukan Dokumen Penawaran Dua Tahap, Sistem Nilai/Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis, yang menggunakan Kontrak Lump Sum; 11 Buku 4 : Pedoman dan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Metode Pelelangan Umum/ Pelelangan Terbatas dengan Prakualifikasi, Metode Pemasukan Dokumen Penawaran Dua Tahap, Sistem Nilai/Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis, yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan. BAB X PENETAPAN RANCANGAN KONTRAK
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Proses pengadaan yang sedang dilaksanakan selama belum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dilanjutkan sampai dengan selesainya proses pengadaan.
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 47 Tahun 1996 tentang Standar Dokumen Lelang Untuk Pelelangan Dalam Negeri di Lingkungan Departemen Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 12 KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di J a k a r t a pada tanggal 2 Mei 2013 MENTERI PERHUBUNGAN RI ttd. E.E. MANGINDAAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 850 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN ttd. UMAR ARIS, SH. MM. MH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630220 198903 1 001
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen