Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2019
- Nomor
- 74
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
menetapkan Peraturan Mcnteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Pcnyedia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA.
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b dilakukan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1657 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2019 MENTERI PERHUBUNGAN ttd. BUDI KARYA SUMADI LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 74 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN...............................................................................7
1.1. mewujudkan kesamaan pemahaman dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Perhubungan; 1.2. menjadi acuan bagi pelaku pengadaan di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam pengadaan barang/jasa pada Kementerian Perhubungan; dan 1.3. mewujudkan pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa.
2.3. Jasa konsultansi; dan 2.4. Jasa lainnya.
3.2. Untuk memastikan pemenuhan spesifikasi teknis dan unsur keselamatan, pelaksanaan pengadaan barang dapat diawasi oleh konsultan pengawas/supervisi.
4.2. Meliputi kegiatan pembangunan dan/atau peningkatan prasarana transportas! yang berbentuk dan tidak berbentuk bangunan, antara lain:
4.3. Ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa pada pekerjaan konstruksi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. 4.4. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa konstruksi belum diatur sebagaimana dimaksud pada angka 4.3., Menteri mengatur dan menetapkan ketentuan tersendiri berdasarkan usulan dari Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal yang secara fungsional dilaksanakan oleh Unit Kerja.
5.2. Konsultansi Konstruksi meliputi meliputi layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan berupa:
5.3. Konsultansi selain Konstruksi meliputi:
7.2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). 7.2.1. Penetapan KPA
7.2.2. Tugas dan Kewenangan Selain tugas dan kewenangan yang didelegasikan dari PA, KPA melaksanakan tugas dan kewenangan:
7.2.3. Tugas dan Kewenangan KPA yang didelegasikan kepada PPK KPA dapat mendelegasikan tugas dan kewenangannya kepada PPK yang berupa:
7.2.4. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli, dan/atau Tim Pendukung. 7.2.5. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya KPA dibantu oleh pengelola pengadaan barang/jasa. 7.2.6. Dalam hal keterbatasan sumber daya manusia, KPA dapat merangkap sebagai PPK. 7.3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 7.3.1. Penetapan PPK
7.3.2. 1) Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas untuk paket pekerjaan yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), dan 2) Pejabat Pengawas untuk paket pekerjaan bernilai di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
a) Pejabat penandatangan surat perintah membayar atau bendahara; b) Pejabat pengadaan atau Pokja Pemilihan untuk paket pengadaan barang/jasa yang sama; atau c) Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) untuk paket pengadaan barang/jasa yang sama.
Persyaratan PPK: Pegawai Negeri Sipil yang dapat ditetapkan sebagai PPK, harus memenuhi persyaratan:
7.3.3. Tugas dan Kewenangan PPK:
1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan 2) mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. 7.4. Pejabat Pengadaan. 7.4.1. Penetapan Pejabat Pengadaan
1) Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; atau 2) PjPHP untuk paket pengadaan barang/jasa yang sama. 7.4.2. Persyaratan Pejabat Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang dapat ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan harus memenuhi syarat:
7.4.3. Tugas dan Kewenangan Pejabat Pengadaan
1) menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan; 2) terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran; 3) terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan penyedia; dan 4) mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh pejabat pengadaan. 7.5. Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja). 7.5.1. Penetapan Pokja Kepala UKPBJ menetapkan Pokja untuk setiap paket pekerjaan, berjumlah minimal 3 orang, dan tidak boleh merangkap sebagai:
7.5.2. Persyaratan Pokja Pemilihan
7.5.3. Tugas dan kewenangan Pokja:
1) tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan pagu anggaran paling banyak RplOO.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan 2) seleksi/penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu paling banyak RplO.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 7.6. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP). Pegawai Negeri Sipil yang dapat ditetapkan sebagai PjPHP/PPHP harus memenuhi persyaratan:
7.7. Penyedia. 7.7.1. Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 7.7.2. Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 7.7.1. meliputi:
7.7.3. Kualifikasi administrasi/legalitas sebagaimana dimaksud pada angka 7.7.2. huruf a meliputi: 7.7.4. penyedia barang/jasa konsultansi/jasa lainnya.
1) akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya; 2) surat kuasa (apabila dikuasakan); dan 3) kartu tanda penduduk. 4) surat pernyataan pakta integritas, meliputi: a) tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Népotisme; b) akan melaporkan kepada PA/KPA jika mengetahui terjadinya pratik Korupsi, Kolusi dan Népotisme dalam proses pengadaan ini; c) akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d) apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a), b), dan c) maka bcrsedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam; 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai; 5) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan negara; 6) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan 7) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dan seluruh anggota konsorsium/ kerjasama operasi/ kemitraan/ bentuk kerjasama lain bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7.7.4.1. penyedia barang/jasa perorangan:
1) tidak dikenakan sanksi daftar hitam; 2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait; 3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan 4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan negara; dan
7.7.4.2. Kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada angka 7.7.2. huruf b meliputi:
1) memiliki pengalaman
2) memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan).
a) memiliki pengalaman
iii. nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir untuk usaha non kecil paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/pagu anggaran. b) memiliki kemampuan untuk menyediakan sumberdaya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan).
a) memiliki pengalaman
ii. pekerjaan yang serupa berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan iii. Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/pagu anggaran. b) memiliki sumber daya manusia
c) memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan (jika diperlukan).
a) memiliki pengalaman:
b) jenjang Pendidikan; c) memiliki sertifikat keahlian/teknis; d) pernah mengikuti pelatihan/kursus; e) memiliki kompetensi sesuai bidangnya. 7.7.4.3. Kualifikasi kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 7.7.2. huruf c meliputi:
1) untuk penyedia non kecil harus memiliki kemampuan keuangan berupa sisa kemampuan nyata (SKN) yang disertai dengan laporan keuangan. 2) SKN dikecualikan untuk usaha mikro dan usaha kecil. 3) SKN sebagaimana dimaksud pada angka 2) dihitung berdasarkan rumus: SKN = KN - E nilai paket pekerjaan yang sedang dikerjakan KN = fp . MK MK = fl . KB Keterangan: KN : kemampuan nyata MK : modal kerja fp : faktor perputaran modal fb untuk usaha non-kecil (menengah/besar) = 7 fl : faktor likuiditas fl untuk usaha non-kecil = 0,6 KB : kekayaan bersih, merupakan total ekuitas yang dilihat dari neraca keuangan tahun terakhir.
1) pelaksanaan kontrak; 2) kualitas barang/jasa; 3) ketepatan perhitungan jumlah atau volume; 4) ketepatan waktu penyerahan; dan 5) ketepatan tempat penyerahan. BAB II PELAKSANANAN PENGADAAN BARANG/JASA
1.1.1. Pimpinan Unit Eselon I menetapkan paket pekerjaan yang bersifat kompleks di lingkungan Eselon I terkait. 1.1.2. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1.1.1 didasarkan pada pemenuhan salah satu kriteria sebagai berikut:
1.1.3. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1.1.2 dijadikan data dukung oleh PPK pada saat mengajukan permohonan Proses Tender atau Seleksi; 1.2. Penyusunan dan Penetapan Spesifïkasi Teknis/KAK. 1.2.1. PPK menetapkan Spesifikasi Teknis/KAK setelah mendapatkan Persetujuan dari KPA atau Direktorat Teknis terkait. 1.2.2. PPK dapat menetapkan dapat menetapkan tim atau tenaga ahli yang bertugas membantu dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK. 1.2.3. PPK dalam menetapkan Spesifikasi Teknis/KAK, sepanjang tersedia dan memenuhi, memaksimalkan:
1.2.4. PPK dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merk terhadap:
1.3. Pen3^usunan dan Penetapan HPS. 1.3.1. Penyusunan dan penetapan HPS dilakukan untuk seluruh pengadaan barang/jasa, kecuali:
1.3.3. Data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada angka 1.3.2. antara lain:
1.3.4. Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 1 3.5. HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tidak terduga, biaya lain- lain, dan Pajak Penghasilan (PPn). 1.3.6. Nilai Total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia, sedangkan rincian harga satuan bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam dokumen anggaran belanja. 1.3.7. PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli yang bertugas memberi masukan dalam penyusunan HPS. 1.3.8. Perhitungan HPS untuk barang harus memperhitungkan komponen biaya antara lain:
1.3.9. Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada angka 1.3.8 mulai huruf a sampai dengan huruf g disesuaikan dengan survei yang dilakukan. 1.3.10. Perhitungan HPS untuk pekerjaan konstruksi ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan biaya harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate} dengan berpedoman pada rancangan rinci (detail engineering design) berupa gambar dan spesifikasi teknis, dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang wajar. 1.3.11. Perhitungan HPS untuk untuk jasa konsultansi, dapat menggunakan:
1) biaya langsung personil (rémunération), merupakan biaya langsung yang diperlukan untuk membayar remunerasi tenaga ahli berdasarkan kontrak, yang memperhitungkan gaji dasar (basic salary), beban biaya social (social charge), beban biaya umum (ouerhead cost) dan keuntungan (profit fee); 2) biaya langsung non personil (direct reimbursable), merupakan biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kontrak yang dibuat dengan mempertimbangkan/berdasarkan harga pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan, pada prinsipnya tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus, seperti pekerjaan penilaian aset, pemetaan udara, survei lapangan dan lain-lain. 3) biaya langsung personil sebagaimana dimaksud pada angka 1) pada prinsipnya dapat menggunakan informasi biaya langsung personil yang dipublikasi secara resmi oleh kementerian yang membidangi konstruksi dan/atau asosiasi profesi keahlian;
26- 1.3.12. Perhitungan HPS untuk jasa lainnya harus memperhitungkan komponen biaya sesuai ruang lingkup an tara lain:
1.3.13. PPK menetapkan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum akhir penyampaian penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi atau penyampaian dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi; 1.3.14. HPS sebagaimana dimaksud pada angka 1.3.13. paling tinggi sama dengan nilai pagu anggaran. 1.3.15. PPK mendokumentasikan data riwayat dan informasi pendukung dalam rangka penyusunan sampai dengan penetapan HPS. 1.4. Penyusunan dan penetapan rancangan kontrak. 1.4.1. PPK menyusun dan menetapkan rancangan kontrak sebagai pedoman bagi Pokja Pemilihan dalam proses pemilihan dan pedoman bagi penyedia dalam menyusun penawaran. 1.4.2. Untuk paket pekerjaan yang penetapan pemenangnya ditetapkan oleh PA, PPK dalam penetapan rancangan kontrak harus mendapatkan persetujuan Ahli Hukum Kontrak; 1.4.3. Ahli Hukum Kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 1.4.2. dapat berasal dari Biro Hukum atau Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh PPK sesuai ketentuan yang berlaku; 1.4.4. Penyusunan rancangan kontrak antara lain memuat:
1.4.5. U'ntuk paket jenis kontrak untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri atas:
1) digunakan dalam hal ruang lingkup, waktu pelaksanaan, dan produk/keluaran dapat didefïnisikan dengan jelas 2) kontrak lumsum digunakan, namun tidak terbatas, untuk: a) pelaksanaan pekerjaan konstruksi sederhana; b) pekerjaan konstruksi terintegrasi (design and build); c) pengadaan peralatan kantor; d) pengadaan bus/kapal/pesawat/kereta; e) pengadaan jasa boga/permakanan; f) jasa penyelenggaraan acara (event organizerj; g) sewa gedung; atau h) pembuatan video grafis.
1) kontrak harga satuan digunakan dalam hal ruang lingkup, kuantitas/volume tidak dapat ditetapkan secara tepat yang disebabkan oleh sifat/karakteristik, kesulitan dan resiko pekerjaan; dan 2) kontrak harga satuan digunakan, namun tidak terbatas, untuk pemberian subsidi angkutan jalan/sungai/danau/ penyeberangan /laut /udara /perkeretaapian.
1) kontrak gabungan lumsum dan harga satuan digunakan dalam hal terdapat bagian pekerjaan yang dapat dikontrakkan menggunakan kontrak lumsum dan terdapat bagian pekerjaan yang dikontrakkan menggunakan harga satuan; dan 2) kontrak gabungan lumsum dan harga satuan, namun tidak terbatas pada pembangunan gedung/ terminal/ fasilitas pelabuhan/ bandar udara/ infrastruktur kereta api, pekerjaan pondasi tiang panjang dan bangunan atas.
1) kontrak terima jadi digunakan dalam hal kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sampai dengan siap dioperasionalkan/difungsikan sesuai kinerja yang ditetapkan; dan 2) kontrak terima jadi digunakan, namun tidak terbatas, untuk pekerjaan terintegrasi misalnya engineering procurement construction (epc).
1) kontrak payung digunakan dalam hal pekerjaan dilaksanakan secara berulang dengan spesifikasi yang pasti namun volume dan waktu pesanan belum dapat ditentukan. 2) kontrak payung digunakan, namun tidak terbatas pada pengadaan jasa boga/'pemakanan, jasa layanan perjalanan, pengadaan bantalan béton, pengadaan x-ray, pengadaan bus, pengadaan kendaraan pemadam kebakaran, pengadaan alat/fasilitas bongkar muât, atau pengadaan material. 1.4.6. Jenis kontrak untuk pengadaan jasa konsultansi terdiri atas:
1) kontrak lumsum digunakan dalam hal ruang lingkup, waktu pelaksanaan, dan produk/keluaran dapat didefmisikan dengan jelas. 2) kontrak lumsum digunakan, namun tidak terbatas pada: a) konsultan manajemen; b) studi kelayakan; c) design; d) penelitian/studi; e) kajian/telaahan; f) pedoman/petunjuk; g) evaluasi produk hukum; h) sertifikasi; i) studi pendahuluan; j) penilaian/appraisal; k) pekerjaan pra studi kelayakan; l) pekerjaan studi kelayakan termasuk konsep design; m) pekerjaan detail engineering design (ded); n) manajemen proyek; o) layanan pengujian dan analisis teknis; p) pengembangan sistem/aplikasi; atau q) layanan ahli iigitasi/arbitrase layanan sengketa.
1) kontrak waktu penugasan digunakan dalam hal ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan; 2) kontrak waktu penugasan digunakan, namun tidak terbatas untuk: a) pra studi kelayakan termasuk konsep design; b) pekerjaan detail engineering design (ded); c) manajemen koncrak; d) manajemen proyekjproject management unit (pmu); e) layanan pengujian dan analisis teknis; f) layanan ahli ligitasi/arbitrase layanan sengketa khususnya untuk proyek bernilai besar; g) pengawasan/ supervisé, h) penasehat; i) pendampingan; j) pengembangan sistem/aplikasi yang kompleks; k) monitoring] atau l) survei/pemetaan yang membutuhkan telaahan mendalam.
1) kontrak payung digunakan untuk mengikat penyedia jasa konsultansi dalam période waktu tertentu untuk menyediakan jasa, dimana waktunya belum dapat ditentukan; 2) kontrak payung digunakan, namun tidak terbatas untuk: a) pengadaan jasa konsultansi dalam rangka penasehatan hukum; b) penyiapan proyek strategis nasionai; c) penyiapan proyek dalam rangka kerjasama pemerintah dan badan usaha. 1.4.7. Kontrak tahun jamak merupakan kontrak pengadaan barang/jasa yang membebani lebih dari satu tahun anggaran dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan; 1.4.8. Kontrak tahun jamak dapat berupa:
1) proyek pembangunan/rehabilitasi infrastruktur terminal/ pelabuhan/fasilitas pelabuhan/bandar udara/ perkeretaapian ; 2) pengadaan bus/kapal/pesawat; 3) pengembangan aplikasi it; atau 4) sewa kendaraan operasional.
1) jasa iayanan yang tidak boleh terhenti, misalnya subsidi angkutan perintis jalan/ sungai/ danau/ penyeberangan/ laut/ udara/perkeretaapian, Iayanan by the service angkutan perkotaan; 2) jasa Iayanan sewa kantor; 3) jasa Iayanan sewa internet/jasa komunikasi; 4) pengadaan jasa pengelolaan gedung. 1.4.9. Bentuk kontrak terdiri atas:
1) pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 2) pengadaan barang atau jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan 3) pengadaan pekerjaan jasa konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
1) pengadaan barang/pckerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan 2) pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas RplOO.000.000,00 (seratus juta rupiah).
1.4.10. Naskah perjanjian terdiri atas:
1) judul kontrak; 2) nomor kontrak; 3) tanggal kontrak; 4) kalimat pembuka ; 5) para pihak dalam kontrak; dan 6) latar belakang.
Isi memuat: 1) para pihak telah sepakat atau setuju mengadakan kontrak sesuai dengan obyek yang di kontrak 2) para pihak telah menyepakati besarnya harga kontrak dalam kontrak, yang ditulis dengan angka dan huruf serta rincian sumber pembiayaannya; 3) kontrak dibuat ini meliputi beberapa dokumen dan merupakan satu kesatuan yang disebut kontrak; 4) apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen kontrak, maka urutannya lebih dulu sesuai dengan hierarkinya, yaitu: a) adendum kontrak (apabila ada); b) surat perjanjian kontrak/pokok perjanjian; c) surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga; d) sskk; e) ssuk; f) spesifikasi khusus; g) spesifikasi umum; h) gambar-gambar; dan i) dokumen lainnya seperti jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP. 5) persetujuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban masing-masing, yaitu pihak pertama membayar harga yang tercantum dalam kontrak dan pihak kedua melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak; 6) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, yaitu kapan dimulai dan diakhirinya pekerjaan; 7) kapan mulai efektif berlakunya kontrak; 8) ungkapan-ungkapan dalam perjanjian harus mempunyai arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam kontrak.
1) Pernyataan bahwa para pihak telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2) Tandatangan para pihak dalam kontrak dengan dibubuhi materai. 1.5. Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga. 1.5.1. Uang muka
1) mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja; 2) pernbayaran uang muka, tanda jadi kepada pemasok barang/ bahan /material /peralatan ; 3) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
1) paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil; 2) paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan penyedia jasa konsultansi; 3) paling tinggi 15% (lima bêlas persen) dari nilai kontrak untuk kontrak tahun jamak.
1.5.2. Jaminan
. - 34- 1) jaminan penawaran; 2) jaminan sanggah banding; 3) jaminan pelaksanaan; 4) jaminan uang muka; dan 5) jaminan pemeiiharaan.
1) pengadaan jasa lainnya yang aset penyedia sudah dikuasai oleh pengguna; 2) pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing; dan 3) jaminan pemeiiharaan sebagaimana dimaksud huruf f diberlakukan untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeiiharaan.
1.5.3. Sertifikat Garansi
1) barang yang dipasok adalah asli; 2) barang/produk baru dan bukan barang/produk yang diperbaharui/rekondisi; 3) adanya ketersediaan suku cadang serta fasilitas dan pelayanan purna jual; 4) spesifikasi teknis dan deskripsi barang yang diserahkan sesuai dengan yang tercantum daiam kontrak;
1) support letter/ letter of intent/letter of agreement dari pabrikan/principal di negara asal; 2) surat ketcrangan asal (certificate of origin)\ 3) sertifikat produksi
1) kontrak tahun jamak dengan jenis kontrak harga satuan untuk pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya, dan/atau kontrak tahun jamak dengan jenis kontrak berdasarkan waktu penugasan untuk jasa konsultansi; dan 2) tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam dokumen pemilihan dan/atau perubahan dokumen pemilihan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak.
1) penyesuaian harga diberlakukan pada kontrak tahun jamak yang rnasa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan bêlas) bulan; 2) penyesuaian harga diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga bêlas) sejak pelaksanaan pekerjaan; 3) penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran; 4) penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak/adendum kontrak; 5) penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut; 6) jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga bêlas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani; dan 7) indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan penyedia adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan. 1.5.5. SSUKdanSSKK
2.1.1. Penelaahan (review) dokumen persiapan pengadaan, meliputi Penelaahan (review) terhadap: 2.1.1.1. Spesifikasi Teknis/KAK, dilakukan untuk memastikan bahwa spesifikasi teknis/KAK telah dituangkan secara lengkap agar peserta pemilihan dapat memahami spesifikasi teknis/KAK dan merespon untuk menyusun penawaran dengan baik. Spesifikasi teknis/KAK harus didefmisikan dengan jelas dan tidak mengarah kepada produk atau merek tertentu kecuali dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2.1.1.2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dilakukan untuk memastikan:
2.1.1.3. Rancangan kontrak, dilakukan untuk memastikan bahwa draft kontrak telah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan. Reviu rancangan kontrak memperhatikan:
dan/atau
2.1.1.4. Untuk paket pekerjaan yang penetapan pemenangnya ditetapkan oleh PA, rancangan kontrak telah mendapatkan persetujuan dari ahli hukum kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 1.4.3. 2.1.1.5. Dokumen anggaran, dilakukan untuk memastikan anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan telah tersedia dan jumlahnya telah cukup; apabila anggaran untuk pekerjaan tersebut belum ditetapkan, maka dilakukan tender/seleksi tidak mengikat. 2.1.1.6. ID paket RUP pekerjaan, dilakukan untuk memastikan bahwa paket yang akan dilaksanakan telah terdaftar dan diumumkan dalam SiRUP. 2.1.1.7. Waktu penggunaan barang/jasa, dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa sejak proses persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan kontrak dapat selesai sesuai rencana penggunaan/'pemanfaatan barang/jasa. 2.1.1.8. Analisis pasar, digunakan untuk mengetahui kemungkinan ketersediaan barang/jasa dan Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi pcrsyaratan untuk melaksanakan pekerjaan. Hasil analisis pasar digunakan untuk menentukan metode kualifikasi dan/atau metode pemilihan Penyedia. Dalam hal diketahui tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan maka Pokja Pemilihan mengusulkan dan meminta persetujuan kepada PPK untuk dilaksanakan melalui Tender/Seleksi Internasional. 2.1.1.9. Hasil penelaahan (review) dokumen persiapan pengadaan dituangkan dalam berita acara reviu dokumen persiapan pengadaan. 2.1.1.10. Dalam melakukan penelaahan (review) dokumen pengadaan, Pokja Pemilihan dapat didampingi Tim Teknis. 2.1.1.11. Tim Teknis sebagaimana dimaksud dibentuk oleh KPA/PPK. 2.1.1.12. Untuk Paket Pekerjaan yang Penetapan Pemenangnya dilakukan oleh PA, Kepala UKPBJ dapat memfasililasi penelaahan (review) dokumen pengadaan dengan melibatkan Direktorat Teknis dan Unit Kerja/Instansi terkait. 2.2. Penetapan metode pemilihan penyedia. 2.2.1. Penetapan metode pemilihan penyedia dilakukan dengan memperhatikan jenis barang/jasa, spesifikasi teknis/KAK, kompleksitas pekerjaan, pagu anggaran/HPS, rancangan kontrak, hasil analisis pasar dan/atau hasil konsolidasi. 2.2.2. Metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya meliputi:
2.2.3. Metode pemilihan penyedia jasa konsultansi meliputi:
2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. 2.4.6.
Penetapan metode kualifikasi. Metode kualifikasi tcrdiri atas:
Prakualifikasi dilakukan sebelurn penyampaian dokumen penawaran pada pelaksanaan pemilihan penyedia sebagai berikut:
Pascakualifikasi dilakukan setelah penyampaian dokumen penawaran, pada pelaksanaan pemilihan penyedia, sebagai berikut:
Penetapan persyaratan penyedia. Penetapan persyaratan penyedia dilakukan dengan cara pemenuhan syarat kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Penetapan persyaratan penyedia harus retap menerapkan prinsip- prinsip pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Penetapan metode evaluasi penawaran. Penetapan metode evaluasi penawaran dilakukan dengan memperhatikan jenis barang/jasa, ruang lingkup/kompleksitas pekerjaan, dan metode pemilihan penyedia. Metode evaluasi penawaran menjadi acuan bagi Pokja Pemilihan dalam mengevaluasi dokumen penawaran dan bagi peserta pemilihan menjadi acuan dalam menyusun/menyiapkan dokumen penawaran. Metode evaluasi penawaran untuk penyedia barang/jasa lainnya dilakukan dengan:
2.4.7. Metode evaluasi penawaran untuk pcnyedia pekerjaan konstruksi dilakukan dengan:
2.4.8. Metode evaluasi penawaran untuk penj^edia jasa konsultansi terdiri atas:
2.4.9. Dalam menetapkan metode evaluasi penawaran, pokja pemilihan harus memperhatikan ketentuan peraturan perundangan- undangan dibidang konstruksi dan pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi konstruksi. 2.5. Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran. 2.5.1. Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran dilakukan dengan memperhatikan jenis pengadaan barang/jasa, metode pemilihan penyedia, metode evaluasi penawaran dan ruang lingkup/kompleksitas pekerjaan. 2.5.2. Metode penyampaian dokumen penawaran menjadi acuan bagi Pokja Pemilihan dalam menyusun jadwal pemilihan dan bagi peserta pemilihan dalam menyampaikan dokumen penawaran. 2.5.3. Metode penyampaian dokumen penawaran untuk pemilihan penyedia barang /jasa lainnya dilakukan dengan:
2.5.5. Metode penyampaian dokumen penawaran untuk pemilihan penyedia jasa konsultansi dilakukan dengan:
2.5. G. Dalam menetapkan metode penyampaian dokumen penawaran, Pokja Pemilihan harus memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan dibidang konstruksi dan pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oieh Menteri yang membidangi konstruksi. 2.6. Penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan:
2.7. Penyusunan dokumen pemilihan. 2.7.1. Penyusunan dokumen pemilihan berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang ditetapkan oleh PPK dan telah direviu oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan. 2.7.2. Dokumen pemilihan memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pi'nak dalam pemilihan penyedia; 2.7.3. Dokumen pemilihan terdiri atas:
2.7.4. Dokumen pemilihan ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.
3.1.1. Pelaksanaan pemilihan penyedia melalui tender/seleksi, dengan cara:
3.1.2. Pelaksanaan pemilihan penyedia melalui selain tender/seleksi, dengan cara:
3.2. Pelaksanaan pemilihan penyedia melalui tender/seleksi dan tender cepat dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan. 3.3. Pelaksanaan pemilihan penyedia melalui e-purchasing dan pembelian melalui toko daring dilakukan oleh:
3.4. Pelaksanaan pemilihan penyedia melalui penunjukan langsung dan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai HPS paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau jasa konsultansi yang bernilai paling banyak RplOO.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan oleh Pejabat Pengadaan. 3.5. Setelah melaksanakan pemilihan penyedia, Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil pemilihan penyedia ke PPK. 3.6. Pelaksanaan pemilihan penyedia melalui tender/seleksi dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran, sebelum ditetapkan anggaran dan/atau dalam proses revisi anggaran, melalui tender/seleksi tidak mengikat. 3.7. Pedoman teknis, standar operasional dan prosedur pelaksanaan pemilihan penyedia diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala UKPBJ dengan tetap memperhatikan ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.
4.2. Kepala UKPBJ melakukan pembahasan dan penelaahan terhadap usulan penetapan pemenang, dengan melibatkan unit kerja di lingkungan Sekretariat. Jenderal yang menangani Perencanaan, Keuangan dan Hukum, APIP, Unit Sekretariat dan Direktorat Teknis pada Eselon I yang melaksanakan paket pekerjaan, KPA, PPK, Kelompok Kerja Pemilihan, serta apabila diperlukan dapat melibatkan unit kerja dari instansi terkait. 4.3. Hasil pembahasan dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada angka 4.2. dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pembahasan, sebagai bahan pertimbangan Menteri dalam memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan Pokja. 4.4. Kepala UKPBJ menyampaikan usulan penetapan pemenang kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. 4.5. Menteri menyampaikan surat penetapan pemenang atau penolakan kepada Kepala UKPBJ paling lambat 14 (empat bêlas) hari kerja setelah usulan penetapan pemenang diterima. 4.6. Dalam hal Menteri tidak memberikan penetapan atau penolakan lebih dari 14 (empat bêlas) hari kerja, rnaka dianggap menyetujui usulan penetapan pemenang. 4.7. Dalam hal Menteri menolak usulan penetapan pemenang, Kepala UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan tender/seleksi ulang atau evaluasi ulang atas proses pemilihan dimaksud. 4.8. Dalam hal Menteri menerima usulan penetapan pemenang pemilihan/Penyedia, maka Kepala UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan untuk menindaklanjuti dengan proses pengumuman hasil pemilihan. 4.9. Setelah Masa Sanggah dan Sanggah Banding (bila ada) berakhir, Pokja Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan penyedia kepada PPK untuk dilanjutkan dengan proses penerbitan SPPBJ. 4.10. Penandatanganan Kontrak paket pekerjaan yang penetapan pemenangnya dilakukan oleh PA dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak.
5.1.1. Penetapan SPBJ dilakukan oleh PPK 5.1.2. Sebelum menetapkan SPBJ, PPK melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan: 1) bahwa proses pemilihan penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan 2) bahwa pemenang pemilihan/calon penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak. 5.1.3. Berdasarkan hasil reviu, PPK memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan penyedia tersebut. 5.1.4. Khusus untuk pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi, Sebelum menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja Pemilihan dan pemenang melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia, untuk memastikan penyedia memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1) keberlakuan data isian kualifikasi masih berlaku; 2) bukti sertifikat kompetensi personel manajerial, 3) perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran; 4) kewajiban melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan 5) pelaksanaan alih pengalaman/keahiian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, paling sedikit pembahasan terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.
1) keberlakuan data isian kualifikasi; 2) bukti sertifikat kompetensi tenaga ahli (ska) ; dan 3) perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran. 5.1.5. Apabila PPK memutuskan menolak hasil pemilihan, maka hal yang dilakukan adalah:
1) menyetujui penolakan oleh PPK dan memerintahkan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang, penawaran ulang, atau tender/ seleksi ulang; 2) menyetujui hasil pemilihan penyedia dan memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja;
5.2. Penandatanganan kontrak:
1) finalisasi rancangan kontrak; 2) kelengkapan dokumen pendukung kontrak seperti jaminan pelaksanaan (apabila ada) telah diterima sebelum kontrak; 3) rencana penandatangan kontrak; 4) hal-hal yang telah diklarifikasi dan/atau dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran.
5.3. Penyerahan lokasi kerja
5.4. Surat perintah mulai kerja (SPMK)/surat perintah pengiriman (SPP)
5.5. Pemberian uang muka
a) rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak; dan b) rencana pengembalian uang muka.
5.6. Penyusunan program mutü
a) mformasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; b) organisasi kerja penyedia; c) jadwal pelaksanaan pekerjaan; d) prosedur pelaksanaan pekerjaan; dan/atau e) pelaksana pekerjaan. 5.7. Rapat persiapan pelaksanaan kontrak
1) formai; 2) agenda rapat diketahui secara bersama sebelum pelaksanaan rapat, dan 3) para pihak masing-masing harus menunjuk narahubung selama pelaksanaan kontrak;
1) reviu kontrak dan pembagian tugas dan tanggungjawab dari kedua belah pihak; 2) pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak; 3) reviu rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan; dan 4) diskusi bagaimana dan kapan dilakukan peiaporan pekerjaan. 5.8. Mobilisasi
1) mendatangkan bahan/material dan peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; 2) mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gudang, direksi kit; dan/atau 3) mendatangkan personil.
1) mendatangkan tenaga ahli; 2) mendatangkan tenaga pendukung; dan/atau 3) menyiapkan peralatan pendukung. 5.9. Pemeriksaan bersama
1) KPA dapat menetapkan Tim Teknis; dan 2) PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli.
5.10. Pengendalian kontrak;
1) PPK; 2) pihak ketiga yang independen; 3) penyedia; dan/atau 4) pengguna akhir.
1) Kondisi Kontrak Kritis I terjadi pada pelaksanaan pekerjaan tahap 1 (0% - 70%): apabila terjadi deviasi antara realisasi dan target pelaksanaan kontrak lebih besar dari 10% (sepuluh persen); 2) Kondisi Kontrak Kritis II terjadi pada pelaksanaan pekerjaan tahap II (70% - 100%). apabila terjadi deviasi antara realisasi dan target pelaksanaan kontrak lebih besar dari 5% (lima persen); dan 3) Kondisi Kontrak Kritis III terjadi pada pelaksanaan pekerjaan tahap II (70% - 100%). apabila terjadi deviasi antara realisasi dan target pelaksanaan kontrak kurang dari 5% (lima persen) dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
1) PPK menyampaikan Surat Peringatan Pertama (SP-1) kepada penyedia, apabila telah terjadi Kondisi Kontrak Kritis I; 2) PPK dan penyedia menyelenggarakan rapat pembuktian (showease meeting/ SCM) tahap 1 yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam période waktu tertentu yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembuktian Tahap 1 (BA SCW-1); 3) apabila penyedia tidak dapat memenuhi target fisik sebagaimana Berita Acara Rapat Pembuktian Tahap 1 (BA SCW-1), maka PPK menyampaikan Surat Peringatan Kedua (SP-2); 4) PPK dan penyedia menyelenggarakan rapat pembuktian (showease meeting/ SCM) tahap 2 yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam période waktu tertentu yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembuktian Tahap 2 (BA SCW-2); 5) apabila penyedia tidak dapat memenuhi target fisik sebagaimana Berita Acara Rapat Pembuktian Tahap 2 (BA SCW-2), maka PPK menyampaikan Surat Peringatan Ketiga (SP-3); 6) PPK dan penyedia menyelenggarakan rapat pembuktian (showcase meeting/ SCM) tahap 3 yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam période waktu tertentu yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembuktian Tahap 3 (BA SCW-3); 7) apabila penyedia tidak dapat memenuhi target kemajuan fisik sebagaimana Berita Acara Rapat Pembuktian Tahap 3 (BA SCW- 3), makà PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan memberi sanksi kepada penyedia sesuai ketentuan yang berlaku; dan 8) penyedia yang dapat memenuhi target kemajuan fisik sebagaimana Berita Acara Rapat Pembuktian yang telah disepakati, maka apabila terjadi Kondisi Kontrak Kritis II atau Kondisi Kontrak Kritis III maka berlaku ketentuan Surat Peringatan Pertama (SP-1) dari awal.
1) PPK menyampaikan Surat Peringatan Pertama (SP-1) kepada penyedia, apabila telah terjadi Kondisi Kontrak Kritis II; 2) PPK dan penyedia menyelenggarakan rapat pembuktian (showcase meeting/ SCM) tahap 1 yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam période waktu tertentu yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembuktian Tahap 1 (BA SCW-1); 3) apabila penyedia tidak dapat memenuhi target fisik sebagaimana Berita Acara Rapat Pembuktian Tahap 1 (BA SCW-1), maka PPK menyampaikan Surat Peringatan Kedua (SP-2); 4) PPK dan penyedia menyelenggarakan rapat pembuktian (showcase meeting /SCM) tahap 2 yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam perode waktu tertentu yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembuktian Tahap 2 (BA SCW-2); 5) apabila penyedia tidak dapat memenuhi target fisik sebagaimana Berita Acara Rapat Pembuktian Tahap 2 (BA SCW-2), maka PPK menyampaikan Surat Peringatan Ketiga (SP-3); 6) PPK dan penyedia menyelenggarakan rapat pembuktian (showcase meeting/SCM) tahap 3 yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam période waktu tertentu yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembuktian Tahap 3 (BA SCW-3); dan 7) apabila penyedia tidak dapat memenuhi target kemajuan fisik sebagaimana Berita Acara Rapat Pembuktian Tahap 3 (BA SCW- 3), maka PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan memberi sanksi kepada penyedia sesuai ketentuan yang berlaku.
1) PPK menyampaikan Surat Peringatan kepada penyedia, apabila telah terjadi Kondisi Kontrak Kritis III; 2) PPK dan penyedia menyelenggarakan rapat penyelesaian pekerjaan yang membahas dan menyepakati bahwa penyedia sanggup menyelesaikan keseluruhan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya pelaksanaan pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Penyelesaian Pekerjaan (BA-PP) dan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia dan perpanjangan masa berlaku jaminan pelaksanaan (apabila ada); dan 3) apabila penyedia tidak dapat memenuhi target fisik sebagaimana Berita Acara Rapat Penyelesaian Pekerjaan (BA-PP), maka PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan memberi sanksi kepada penyedia sesuai ketentuan yang berlaku. 5.11. Inspeksi pabrikan
5.12. Pembayaran prestasi kerja
1) pembayaran dilakukan dengan mengacu dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh PPK; 2) pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang/diterima tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan; 3) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin atau pembayaran secara sekaligus setelah kemajuan hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai ketentuan kontrak; 4) pembayaran sistem bulanan atau sistem termin dipotong angsuran uang muka; 5) pembayaran akhir, ditambahkan potongan denda apabila ada; 6) untuk pekerjaan yang disubkontrakan, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada subpenyedia/subkontraktor sesuai kemajuan hasil pekerjaan; 7) pembayaran termin terakhir hanya dapat dilakukan setelah: 1) seluruh pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak; 2) para pihak menandatangani berita acara serah terima pekerjaan; 3) untuk pekerjaan jasa konstruksi dan/atau pengadaan barang yang mensyaratkan masa pemeliharaan, pembayaran termin terakhir dipotong dengan besaran uang retensi; uang retensi dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir (serah terima kedua/FHO); 5) dalam hal masa pemeliharaan berakhir pada tahun anggaran berikutnya maka uang retensi dapat dibayarkan dengan syarat penyedia menyampaikan jaminan pemeliharaan senilai uang retensi; dan 6) untuk pekerjaan yang dikenakan denda keterlambatan, maka pembayaran termin akhir, ditambahkan potongan denda.
1) pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima; 2) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan namun belum terpasang; 3) pembayaran pekerjaan yang belum 100% (seratus persen) pada saat batas pengajuan pembayaran dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran; atau 4) jaminan atas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) diatur oleh peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 5.13. Perubahan kontrak
1) Menambah dan/atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak; 2) Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; 3) Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan /atau 4) Mengubah jadwal pelaksanaan.
1) perubahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam kontrak awal; dan 2) tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah.
5.14. Penyesuaian harga
5.15. Keadaan kahar
a) bencana alam; b) bencana non alam; c) bencana sosial; d) pemogokan; e) kebakaran; f) kondisi cuaca ekstrim; dan/atau g) gangguan industri lainnya.
a) jangka waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar; dan b) perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak dapat melewati tahun anggaran.
5.16. Penghentian kontrak
1) sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau 2) permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya; dan
2). maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit. 5.17. Berakhirnya kontrak
5.18. Pemutusan kontrak
1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; 2) pengaduan terhadap penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang; 3) penyedia berada dalam keadaan pailit; 4) penyedia terbukti dikenakan sanksi daftar hitam sebelum penandatanganan kontrak; 5) penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapatkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali; 6) penyedia tidak mempertahankan berlakunya jaminan pelaksanaan; dan 7) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
1) setelah mendapatkan persetujuan PPK, pengawas pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selarna waktu yang ditentukan dalam kontrak; dan 2) PPK tidak menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk pernbayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam syarat-syarat kontrak;
1) jaminan pelaksanaan dicairkan; 2) '■apabila ada uang muka, maka sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka dicairkan; dan 3) penyedia dikenakan sanksi daftar hitam; dan
5.19. Pemberian kesempatan
5.20. Denda dan ganti rugi
1) kegagalan bangunan; 2) menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan; 3) melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit; 4) menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit; dan 5) keterlambatan penyelcsaian pckerjaan;
3) dan angka 4) dikenakan sanksi ganti rugi;
5) dikenakan denda keterlambatan;
1) l%o (satu permil) per hari dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak; atau 2) l%o (satu permil) per hari dari kontrak;
5.21. Penilaian Kinerja
1) pelaksanaan kontrak; 2) kualitas barang/jasa; 3) ketepatan perhitungan jurnlah alau volume; 4) ketepatan waktu penyerahan; dan 5) ketepatan tempat penyerahan.
6.2. Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 6.1 meliputi:
dan/atau
6.3. Persetujuan Kepala UKPBJ memuat substansi persetujuan atas perubahan kontrak yang diatur dalam adendum kontrak; 6.4. Tata cara pengajuan persetujuan Kepala UKPBJ adalah sebagai berikut
1) rancangan perubahan kontrak; 2) dokumen hasil audit BPKP, jika perubahan nilai kontrak melebihi 10 % dari nilai kontrak awal; 3) dokumen dari BPKP (untuk pekerjaan yang didanai dari pinjaman/hibah luar negeri), jika ada perbedaan nilai kurs dalam dokumen kontrak dengan kurs bank indonesia pada waktu pembayaran; 4) dokumen kontrak awal dan perubahan sebelumnya (jika ada); 5) dokumen penelitian kontrak; 6) Justifikasi Teknis dari Direktorat Teknis yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Pratama; dan 7) Dokumen persetujuan Kontrak Tahun Jamak;
7.2. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis; 7.3. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak; 7.4. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, PPK memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan; 7.5. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima; 7.6. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima, PPK menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA; 7.7. PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/hasil pekerjaan yang diserahterimakan; 7.8. PjPHP/PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen program/ penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan; 7.9. Apabila hasil pemeriksaan administratif ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, PjPHP/PPHP melalui PA/KPA memerintahkan PPK untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif; dan 7.10. Hasil pemeriksaan administratif dituangkan dalam Berita Acara. BAB III PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIDANAI KEMENTERIAN/LEMBAGA/ INSTANSI LAI N ATAU PEMERINTAH DAERAH
BAB IV EVALUASI DAN PENGAWASAN
1.2. Evaluasi dilaksanakan dengan berpedoman pada:
dan
1.3. Pedoman evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.2. disusun dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja yang menangani urusan layanan pengadaan barang/iasa menyelenggarakan. 1.4. Evaluasi dilakukan dengan penyelenggaraan kegiatan paling sedikit berupa:
BAB V PENUTUP
MENTERI PERHUBUNGAN ttd. BUDI KARYA SUMADI
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen