DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2019

Nomor: 57
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan upaya pencegahan korupsi sebagaiana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan peningkatan pemantauan dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak melalui Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam rangka pemberian izin untuk Layanan Publik Tertentu di Kementerian Perhubungan;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sebelum di berikannya layanan publik tertentu oleh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja/ Perangkat Daerah/ Institusi lainnya, semua kementerian dan Mengingat

Menetapkan

Menetapkan lembaga pemerintah nonkementerian harus melaksanakan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang salah satu aksinya harus menerbitkan peraturan yang mensyaratkan konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Paraturan Menteri Perhubungan tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Bidang Transportasi;
1. 1.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. 2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
3. 3.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756); MEMUTUSKAN: : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK PADA PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DI BIDANG TRANSPORTASI.

Pasal 1

1.Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
2.Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.
3.Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada instansi pemerintah.
4.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
6.Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungam

Pasal 2

(1)KSWP dilakukan terhadap pelayanan publik tertentu berupa Perizinan Berusaha di bidang transportasi.
(2)Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan OSS sebagaimana tercantum dalam peraturan pemerintah mengenai perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 3

(1)KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Perhubungan.
(2)KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang diselenggarakan secara elektronik melalui:
1. a.sistem informasi unit organisasi terkait yang terhubung dengan sistem informasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; atau
2. b.aplikasi yang telah disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 4

(1)Dalam hal pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak dapat dilakukan, pelaksanaan KSWP dapat dilakukan secara nonelektronik oleh wajib pajak.
(2)KSWP yang dilakukan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari kantor pelayanan pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 5

(1)Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang memuat status valid digunakan sebagai persyaratan sebelum pemberian perizinan dan nonperizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Perhubungan.
(2)Dalam hal permohonan Perizinan Berusaha memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid, permohonan Perizinan Berusaha yang diajukan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Perhubungan tidak dapat di proses lebih lanjut.
(3)Permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali setelah permohonan Perizinan Berusaha memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 6

KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 7

(1)Sekretaris Jenderal yang secara fungsional dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani tugas dan fungsi pelayanan publik melakukan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan KSWP dalam Peraturan Menteri ini.
(2)Aparat Pengawas Internal Pemerintah melakukan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2019 MENTERI PERHUBUNGAN ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 977 ADJI HERPRIARSONO

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan upaya pencegahan korupsi sebagaiana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan peningkatan pemantauan dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak melalui Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam rangka pemberian izin untuk Layanan Publik Tertentu di Kementerian Perhubungan;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sebelum di berikannya layanan publik tertentu oleh Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja/ Perangkat Daerah/ Institusi lainnya, semua kementerian dan Mengingat

Menetapkan

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Paraturan Menteri Perhubungan tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Bidang Transportasi;
1. 1.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. 2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
3. 3.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756); MEMUTUSKAN: : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK PADA PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DI BIDANG TRANSPORTASI.

Pasal 1

1.Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
2.Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.
3.Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada instansi pemerintah.
4.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
6.Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungam

Pasal 2

(1)KSWP dilakukan terhadap pelayanan publik tertentu berupa Perizinan Berusaha di bidang transportasi.
(2)Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan OSS sebagaimana tercantum dalam peraturan pemerintah mengenai perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 3

(1)KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Perhubungan.
(2)KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang diselenggarakan secara elektronik melalui:
1. a.sistem informasi unit organisasi terkait yang terhubung dengan sistem informasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; atau
2. b.aplikasi yang telah disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 4

(1)Dalam hal pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak dapat dilakukan, pelaksanaan KSWP dapat dilakukan secara nonelektronik oleh wajib pajak.
(2)KSWP yang dilakukan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari kantor pelayanan pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 5

(1)Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang memuat status valid digunakan sebagai persyaratan sebelum pemberian perizinan dan nonperizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Perhubungan.
(2)Dalam hal permohonan Perizinan Berusaha memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid, permohonan Perizinan Berusaha yang diajukan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Perhubungan tidak dapat di proses lebih lanjut.
(3)Permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali setelah permohonan Perizinan Berusaha memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 6

KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 7

(1)Sekretaris Jenderal yang secara fungsional dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani tugas dan fungsi pelayanan publik melakukan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan KSWP dalam Peraturan Menteri ini.
(2)Aparat Pengawas Internal Pemerintah melakukan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2018