Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2023
- Nomor
- 59
- Tahun
- 2023
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 26
menetapkanPeraturanMenteri PerhubungantentangPedomanPerhitunganBiaya PerawatandanPengoperasianPrasaranaPerkeretaapian MilikNegara; 1.Pasal17ayat(3)Undang-UndangDasarNegaraRepublik IndonesiaTahun1945;
75) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 180);
MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
3.JalurKeretaApiadalahjaluryangterdiriatasrangkaian petakjalan relyang meliputiruangmanfaatjalurkereta api,ruang milikjalurkeretaapi,danruangpengawasan jalurkeretaapitermasukbagianatasdanbawahnyayang diperuntukkanbagilalulintaskeretaapi. 4.StasiunKeretaApiadalahtempatpemberangkatandan pemberhentiankeretaapi. 5.FasilitasPengoperasianKeretaApiadalahsegalafasilitas yangdiperlukanagarkeretaapidapatdioperasikan. 6.PenyelenggaraPrasaranaPerkeretaapian adalahpihak yangmenyelenggarakanPrasaranaPerkeretaapian.
8.PengoperasianPrasaranaPerkeretaapianyangselanjutnya disebutPengoperasian adalahkegiatanyangdilakukan untukmengoperasikanPrasaranaPerkeretaapian. 9.TenagaPemeriksaadalahtenagayang memenuhi kualifikasi,kompetensi,dandiberikewenanganuntuk melaksanakanpemeriksaanPrasaranaPerkeretaapian. 10.TenagaPerawatan adalahtenagayang memenuhi kualifikasi,kompetensi,dandiberikewenangan untuk melaksanakanPerawatan. 11.PetugasPengoperasian adalahorangyang ditugaskan untukmengoperasikanPrasaranaPerkeretaapianoleh PenyelenggaraPrasaranaPerkeretaapian. 12.GrafikPerjalananKeretaApi yangselanjutnyadisebut Gapeka adalahpedomanpengaturanpelaksanaan perjalanan keretaapiyang digambarkandalambentuk garisyang menunjukanstasiun,waktu,jarak,kecepatan, danposisiperjalanankeretaapimulaidariberangkat, bersilang,bersusulan,danberhentiyangdigambarkan secaragrafisuntukpengendalianperjalanankereta api. 13.Kontrak adalahperjanjiantertulisantarapejabatpembuat komitmendenganpelaksanaPenyelenggaraPrasarana Perkeretaapian. 14.AnggaranPendapatandanBelanjaNegarayangselajutnya disingkatAPBNadalah rencanakeuangantahunan pemerintahan negarayang disetujuiolehDewan PerwakilanRakyat. 15.PejabatPembuatKomitmenyanguntukselanjutnya disingkatsebagai PPKadalahpejabatyang melaksanakan kewenanganpenggunaanggaran untukmengambil keputusandan/atau tindakanyangdapatmengakibatkan pengeluaran atasbebanAPBN.
17.Menteriadalahmenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang Perkeretaapian. 18.Direktur Jenderaladalahpimpinan tinggimadyayang tugasdan tanggung jawabnyadi bidang perkeretaapian.
RuanglingkupdalamPeraturanMenteriinimeliputi: a.perencanaan; b.pelaksanaan; c.komponendanformulasibiaya; d.pembiayaan;dan
BABII PERENCANAAN
(1)DirekturJenderalmenyusunrencanakinerjaPerawatan danPengoperasian. (2)RencanakinerjaPerawatandanPengoperasian se bagaimanadimaksudpadaayat(1)disusun berdasarkanhasilinventarisasidanpenilaianberkalaatas kondisiPrasaranaPerkeretaapian. (3)DalampenyusunanrencanakinerjaPerawatandan Pengoperasiansebagaimanadimaksudpadaayat(1)dapat melibatkanakademisi,profesional, dan/a taupihak terkait. (4)RencanakinerjaPerawatandanPengoperasian sebagaimanadimaksudpadaayat(1)palingsedikit memuat: a.proyeksikebutuhan angkutandankebutuhan PrasaranaPerkeretaapianberdasarkanGapeka; b.targetkinerjaPerawatan; c.targetkinerjaPengoperasian;dan d.indikasi alokasibiayasertasumberpembiayaan untukPerawatandanPengoperasian. (5)RencanakinerjaPerawatandanPengoperasian sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dipergunakan sebagaipedomandalam menyusunprogramPerawatan danPengoperasian.
(1)DirekturJenderal menyusunrencanapelaksanaan kegiatanPerawatandanPengoperasian. (2)Penyusunan rencanapelaksanaankegiatanPerawatan danPengoperasiansebagaimanadimaksudpadaayat(1) mengacupadarencanakinerjaPerawatandan Pengoperasiandandokumenisianpelaksanaan anggaran. BABIII PELAKSANAAN
(2)Kontraksebagaimanadimaksud pada ayat(1)paling sedikitmemuat: a.ruanglingkupPrasaranaPerkeretaapianyang akan dioperasikandan/a taudirawat; b.hakdan kewajiban masing-masing pihak; c.kesepakatantargetkinerjaPerawatandan Pengoperasian; d.pekerjaanPerawatandanPengoperasianyangakan dilakukanolehPenyedia; e.jumlahbiayaPerawatandanPengoperasian; f.mekanismepenagihandanpembayaranbiaya PerawatandanPengoperasian; g.kriteriadanpersyaratandokumenpenagihan; h.terminpembayaran; 1.penetapanmarginkeuntungan,termasukbesaran dankomponenyangdiberikanmarginkeuntungan; J.mekanismepenyelesaianperselisihan; k.keadaanmemaksa(force majeure);dan 1.penaltiterhadaptidaktercapainyakinerja.
(2)Parameterkinerjapelaksanaansebagaimanadimaksud padaayat(1)terdiriatas: a.parameterkinerjakeselamatan; b.parameterkinerjaoperasional; c.parameterkinerjateknis; d.parameterkinerjasertifikasi;dan e.parameterkinerjapelaporan. (3)Indikatordan tatacarapenghitunganparameterkinerja sebagaimanadimaksudpadaayat(2)tercantumdalam LampiranIyang merupakanbagianyang tidak terpisahkandariPeraturanMenteriini.
(2)PenyelenggaraPrasaranaPerkeretaapianmelaporkan penyelenggaraanPerawatandanPengoperasiankepada Direktur Jenderalmelaluisistempelaporanberbasis teknologiinformasi. (3)Sistempelaporanberbasis teknologiinformasi sebagaimanadimaksudpadaayat(2)disediakanoleh PenyelenggaraPrasaranaPerkeretaapian. (4)Sistempelaporanberbasis teknologiinformasi sebagaimanadimaksudpadaayat(3)harus terhubung dengansistempengawasanberbasis teknologipada DirektoratJenderal Perkeretaapian. (5)Biayayangtimbul daripenyediaandan/atauPerawatan sistempelaporanberbasis teknologiinformasi sebagaimanadimaksudpadaayat(3),diperhitungkan dalam komponenbiaya tidaklangsung.
PerawatansebagaimanadimaksuddalamPasal 6 danPasal 7 dilakukanjuga terhadapPrasaranaPerkeretaapianmilik negarayang tidak dioperasikan.
( 1) Laporan penyelenggaraan Perawatan dan Pengoperasian se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diverifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.
dan
(3)Dalam halperbaikanterhadapkerusakansebagaimana dimaksudpadaayat(1)tidakdapatditanggungoleh asuransi,perbaikandibiayaiolehAPBNdan/a tauAPBN perubahansesuaidenganketentuanperaturan perundang-undangan. (4)Besaranbiayasebagaimanadimaksudpadaayat(3) ditetapkanberdasarkanhasilpemeriksaanolehDirektur Jenderal.
Dalamhalkerusakandan/ataupenurunanfungsiPrasarana PerkeretaapiandisebabkanolehkelalaianPerawatandan/atau Pengoperasian, biayaperbaikanditanggungPenyelenggara PrasaranaPerkeretaapian. BABIV KOMPONENDANFORMULAS!BIAYA BagianKesatu KomponenBiaya Pasal 12 BiayaPerawatandanPengoperasianterdiriatas: a.biayalangsung;dan b.biayatidaklangsung.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)