Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2015
- Nomor
- 156
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
Menimbang : a. bahwa untuk pengaturan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara selama ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara; MENTERIPERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANMENTERIPERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA NOMOR :PM 156 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANMENTERIPERHUBUNGAN NOMORPM. 67 TAHUN2012 TENTANGPEDOMANPERHITUNGANBIAYAPERAWATANDAN PENGOPERASIANPRASARANAPERKERETAAPIANMILIKNEGARA MENTERIPERHUBUNGAN
tentang Negara Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); 4.
C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian MilikNegara; Mengingat PERUBAHANATAS PERATURANMENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM. 67 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGANBIAYA PERAWATANDAN PENGOPERASIAN PRASARANAPERKERETAAPIANMILIKNEGARA. TENTANGPERHUBUNGANMENTERIMenetapkan : PERATURAN MEMUTUSKAN:
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian MilikNegara, diubah sebagai berikut:
11.Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoperasikan prasarana perkeretaapian. 10.Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian adalah tenaga yang memenuhi kualifikasi, kompetensi, dan diberi kewenangan untuk melaksanakan perawatan prasarana perkeretaapian.
~5- Pasal 4
badan usaha yang perawatan dan/ atau perkeretaapian milik 19.Pegawai adalah pegawai melaksanakan kegiatan pengoperasian prasarana negara. 18.Fasilitas Perawatan Prasarana adalah segala fasilitas untuk melaksanakan kegiatan perawatan dan perbaikan prasarana perkeretaapian. 17.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian. 16.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkeretaapian. 15.Badan Usaha adalah Badan Usaha MilikNegara atau Badan Hukum Indonesia yang memiliki kewenangan untuk melakukan Perawatan dan Pengoperasian atas Prasarana Perkeretaapian.
Pasa15
Pasa17A
prasarana perkeretaapian, terdiri dari :
Pasa16 pengoperasian prasarana perkeretaapian dimaksud pada Pasal 5 dihitung kebutuhan personil pengoperasian Biaya atas sebagaimana berdasarkan
persyaratanmemenuhiperkeretaapian yang kualifikasikecakapan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan pengajuan tagihan biaya perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara diatur oleh Direktur Jenderal.
SRILESTARIRAH YU Pembina Utama Muda (IV/ c) NIP. 19620620 198903 2 001 Salinan Sesuai dengan aslinya Kepn Bir~Ukr dan KSLN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1633 WIDODO EKATJAHJANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG - UNDANGAN KEMENTERIANHUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta Pada tangga128 Oktober 2015 IGNASIUSJONAN ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2015 pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerintahkanAgar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. PasalII
VOLUME DIRAWAT x HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp/tahun) Volume dirawat berdasarkan data opname kerusakan dan perawatan periodik. Harga satuan pekerjaan terdiri dari upah /jasa, bahan dan alat kerja. BPJR = BPR + BPB + BPBL + BPBk + BPW + BPP + BPPI + BPG + BPPr 1M = BPJR + BPJB + BPSTL + BLl' + BTLTp Komponen Biaya Perawatan Prasarana (Infrastructure Maintenance/1M), yaitu terdiri dari :
Biaya perawatan prasarana perkeretaapian dihitung berdasarkan kebutuhan biaya perawatan per kegiatan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan lapangan, beban perawatan berkala dan/ atau perawatan ideal. A. BIAYA PERAWATAN PRASARANA (1M) PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA PERAWATAN PRASARANA DAN PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA TENTANGPERUBAHANATASPERATURANMENTERIPERHUBUNGANNOMOR PM. 67 TAHUN2012 TETANG PEDOMANPERHITUNGANBIAYAPERAWATAN DANPENGOPERASIANPRASARANAPERKERETAAPIANMILIKNEGARA NOMOR :PM.156 TAHUN 2015 LAMPIRANI PERATURANMENTERIPERHUBUNGAN ~1- = Biaya perawatan catjembatan kelas 1 per tahun (Rp/fahun) Kebutuhan perawatan cat (rn'')x harga satuan pekerjaan (Rp) = Biaya perawatan pasangan batujembatan kelas 1 per tahun (Rp/tahun) BPCl BPCl BPBtl BPJbl = Biaya perawatan bajajembatan kelas 1 per tahun (Rp/tahun) BPJbl = Kebutuhan perawatan baja (Kg)x harga satuan pekerjaan(Rp) Keterangan : BIAYAPERAWATANJEMBATAN= VOLUME DlRAWAT x HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp/tahun) Volume dirawat berdasarkan data opname kerusakan komponen jembatan. Harga satuan pekerjaan terdiri dari upab /jasa, bahan dan alat kerja. BPJB = BPJbl + BPCl + BPBtl + BPBtnl + BPC2 + BPBt2 + BPBtn2 + BPBt3 + BPBtn3 + BPTw + BPPj
Bsintel = Biaya perawatan sinyal dan telekomunikasi BLAA = Biaya perawatan Listrik Aliran Atas BPSTL = B Sintel + BLAA(Rp/ tahun) JUMLAH ASET YANGDlRAWATBERDASARKAN KONDISIX HARGASATUAN(Rp/tahun)
= BCDL + BTTL + BPCDL + BTSML + BBL + BSPL + BAKL + BPPL BLAA Bsintel = BPDSE + BPLSE + BPDSM + BPLSM + BPPS + BPT + BTK + BPPST + BBS + BAKS + BSPS + BTSMS + BCDS 10 = BLTo + BTLTo (Rp/tahun) Komponen Biaya Pengoperasian Prasarana (Infrastructure Operation/IO) yaitu terdiri dari :
Biaya Operasi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan prasarana perkeretaapian. B. BIAYA PENGOPERASIAN PRASARANA (10) Biaya tidak langsung tetap perawatan prasarana (BTLTp) terdiri dari :
BBMT=Biaya BBMmekanik tetap = Harga satuan x kebutuhan BBMper tahun (Rpjtahun] BLTp = BBMT + BPRP SRILESTARIRAHAY Pembina Utama Muda (IVIc) NIP. 19620620 198903 2 001 Salinan Sesuai dengan aslinya Kep~Bi"]rf ~an KSLN IGNASIUSJONAN ttd MENTERIPERHUBUNGAN
1) I Gaji Pokok Biaya yang dikeluarkan perusahaan sebagai imbalan atas segala potensi yang diberikan pegawai kepada perusahaan sesuai pangkat dan golongan pegawai 2) Tunjangan Isteri / Suami Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang sudah mempunyai isteri/ suami untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai 3) Tunjangan Anak Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang sudah mempunyai anak untuk meningkatkan kesejahteraan 4) Tunjangan Perbaikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan diberikan Penghasilan apabila PNS mendapatkan Gaji ke 13,sesuai PKBpasal 24 (3)a 5) Tunjangan Jabatan Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan dalam perusahaan 6) Tunjangan Cuti Tunjangan cuti merupakan tunjangan cuti tahunan atau memasuki mas a bebas tugas yang diberikan kepada pegawai 7) Tunjangan Pajak Tunjangan yang diberikan kepada pegawai Penghasilan dengan membayarkan potongan PPh pasal 21 mempergunakan metode gross up 8) Tunjangan Transportasi Tunjangan yang diberikan perusahaan kepada pegawai untuk mendukung kelancaran dinas 9) Tunjangan Perumahan Tunjangan yang diberikan kepada pegawai untuk akomodasi tempat tinggal sehingga pegawai siap didinaskan ke seluruh lokasi operasional kereta api
10) Tunjangan Operasional Tunjangan yang diberikan kepada pegawai pelayanan angkutan perawatan (termasuk Perencanaan dan lebaran, natal & tahun Pengawasan) dan atau pengoperasian baru dalam rangka peningkatan keamanan keselamatan dalam rangka mendukung angkutan lebaran, natal dan tahun baru 11) Tunjangan Pendidikan Tunjangan yang diberikan kepada pegawai untuk bantuan pendidikan 12) Tunjangan Prestasi Tunjangan yang diberikan dalam hal daerah yang bersangkutan mencapai target yang telah ditentukan & tunjangan imbalan kerja keberhasilan kinerja 13) Tunjangan Telekomunikasi Tunjangan yang diberikan kepada pejabat struktural atau pegawai tertentu untuk mendukung kelancaran dinas dalam hal komunikasi dan koordinasi 14) Tunjangan Fungsional Tunjangan yang diberikan kepada pegawai Khusus tertentu yang melaksanakan tugas tambahan untuk melaksanakan perawatan (termasuk Perencanaan dan Pengawasan) dan atau pengoperasian di luar jabatan struktural 15) Tunjangan Resiko Kerja Tunjangan yang diberikan kepada pegawai perawatan (termasuk Perencanaan dan Pengawasan) dan atau pengoperasian yang dipandang memiliki resiko kerja tinggi 16) Tunjangan Adm Bank Tunjangan yang diberikan kepada semua pegawai atas biaya administrasi yang dibebankan Bank 17) luran Pensiun Pegawai Tunjangan yang diberikan dalam rangka pensiun pegawai 18) Tunjangan Beras Tunjangan yang diberikan kepada semua pegawai atas biaya pemberian beras 19) Pakaian dinas Beban atas pembelian pakaian kerja untuk pegawai 20) Penyegaran pegawai Beban untuk penyegaran pegawai berbentuk pemberian tunjangan rekreasi kepada pegawai 21} Kesehatan Beban untuk kesehatan pegawai, keluarga pegawai dan pensiunan pegawai yang terdiri dari restitusi pengobatan, pengobatan di rumah sakit atau balai pengobatan yang ditunjuk, jaminan kerja kecelakaan yang dikelola melalui Penyelenggara Asuransi, jaminan pemeliharaan Kesehatan (melalui pelaksanaan tindakan preventif, rehabilitatif, kuratif dan Check Up ) 22) Premi pegawai pelaksana Tunjangan yang diberikan kepada pegawai perawatan (termasuk Perencanaan dan Pengawasan) dan atau pengoperasian yang tidak memperoleh tunjangan struktural dan tunjangan fungsional khusus I k· 1) Beban Rapat / Akomodasi (a) Beban Rapat Kerja dan Beban yang dikeluarkan apabila Koordinasi pelaksanaan rapat yang dihadiri oleh Intern/Ekstern pegawai/ tamu dari instansi lain yang penyelenggaraannya didanai BUMNantara lain sewa ruangan, peralatan, jamuan (b) Akomodasi Tamu Beban untuk transportasi dan penginapan Pegawai / Tamu Luar bagi pegawai yang berdinas ke luar kota dan tamu dari instansi lain 2) Beban Perjalanan Dinas Kompensasi yang diberikan bagi pegawai yang me1akukan perjalanan dinas dalam negeri atau luar negeri 3) Beban Listrik, Air dan Telepon (a) Listrik Beban tagihan PLNuntuk memenuhi kebutuhan kantor ( ~) Penyediaan Air Beban tagihan PDAMuntuk memenuhi kebutuhan kantor ~.
23) Alat Keselamatan Kerja Beban untuk penyedian masker, kacamata las, sepatu tahan bentur dan lain-lain 24) Uang Saku Peserta Uang saku yang diberikan kepada pegawai Pendidikan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan baik diklat diselenggarakan internal maupun eksternal 25) Pensiun dan Tunjangan penghasilan yang diberikan kepada pegawai Pemberhentian yang ditawarkan mengambil pensiun dini karena alasan tertentu, seperti alasan kesehatan 26) Tunjangan Kematian Beban terkait kewajiban perusahaan untuk mem berikan santunan kepada pegawai yang meninggal Dunia - 27) Tunjangan Hari Raya Tunjangan yang diberikan dalam rangka Keagamaan dalam rangka lebaran, natal dan tahun baru 28) Tunjangan Direksi Penghasilan yang diberikan kepada Direksi atas pengelolaan perusahaan sesuai dengan ketentuan 29) Penghasilan jasa akhir Penghasilan j asa akhir Direksi merupakan Direksi tunj angan / premi asuransi purna jabatan yang diberikan kepada Direksi sesuai ketentuan 30) Penghasilan Dewan Penghasilan yang diberikan kepada Dewan Komisaris Komisaris sesuai dengan ketentuan 31) PSL Beban yang dikeluarkan terkait keikutsertaan program pension bagi pegawai Eks PNS, yang meliputi beban sharing sesuai PP nomor 64 tahun 2007 32) PSL Perum & PT Beban yang dikeluarkan terkait keikutsertaan program pensrun bagi pegawai Perum, Pegawai PT dalam rangka penyesuaian tarif dasar iuran pensiun (c) Telephone, Telegraf dan Beban tagihan Telepon untuk memenuhi Teleks kebutuhan kantor 4) Beban Alat Tulis Kantor Beban Perangko untuk pengiriman (a) Perangko dan Materai dokumen kantor dan beban materei untuk dokumen-dokumen yang harus dimaterei sesuai perundangan Perpajakan Barang-barang Cetakan Penjilidan atas dokumen dan memenuhi (b) dan Alat Tulis Kantor (ATK) kebutuhan ATK Barang-barang Alat (c) Perlengkapan Kantor Pembelian perlengkapan kantor (APK) 5) Beban Kerumahtanggaan (a) Bahan Bakar - Instalasi Pembelian bahan bakar untuk keperluan dan Perlengkapan bangunan kantor Bahan Bakar - Pembelian bahan bakar kendaraan (b) Kendaraan Bermotor bermotor dinas bagi pegawai yang berdinas jauh dari jalur transportasi umum Bahan Pelumas Pembelian Pelumas untuk keperluan (c) (Pelincir)- Instalasi dan Perlengkapan bangunan kantor Bahan Pelumas Pembelian pelumas kendaraan bermotor (d) (Pelincir)- Kendaraan dinas bagi pegawai yang berdinas jauh dari Bermotor jalur transportasi umum (e) Jasa Pemeliharaan yang Pemeliharaan bangunan dengan dibeli - Lainnya menggunakan jasa kontraktor Barang/Bahan Habis Pembelian alat kebersihan yang (f) Pakai - Alat Pembersihan dipergunakan petugas kebersihan kantor Barang/ Bahan Habis (g) Pakai - Pertolongan Pembelian perlengkapan P3K di kantor Pertama/ Pengobatan Barang/Bahan Habis Pembelian makanan bagi petugas yang (h) sedang menangani gangguan Perjalanan Pakai - Makanan KA(Rinja dan PLH) (i) Sewa Instalasi dan Sewa Instalasi dan Perlengkapan di kantor Perlengkapan m Sewa Kendaraan Sewa Kendaraan bermotor untuk Bermotor mendukung kegiatan operasional (k) Sewa Kantor / Gudang Sewa tempat kantor / Rumah
·10· (q) Jasa yang dibeli - Pembayaran petugas Outsourcing Ketenagakerjaan Beban biaya konsultansi atas kegiatan (r) Biaya Jasa Konsultansi perawatan dan/ atau pengoperasian prasarana 6) Beban Inventaris Material Pemeliharaan Pembelian suku cadang untuk perbaikan (a) Fasilitas - Kendaraan Bermotor kendaraan bermotor Material Pemeliharaan Pembelian suku cadang untuk perbaikan (b) Fasilitas - Inventaris Kantor Inventaris kantor Jasa Pemeliharaan yang Perbaikan kendaraan bermotor (c) dibeli - Kendaraan menggunakan jasa pihak luar Bermotor Jasa Pemeliharaan yang Perbaikan inventaris kantor menggunakan (d) dibeli - Inventaris Kantor jasa pihak luar (e) Fasilitas dan Peralatan Pembelian fasilitas dan peralatan berupa Tidak Dikapitalisasikan kendaraan bermotor (f) Inventaris Kantor yang Pembelian Inventaris Kantor dan peralatan tidak dikapitalisasi berupa meja, kursi dan lain-lain Beban Pemeliharaan Beban pemeliharaan hardware dan (g) Hardware dan Jaringan jaringan untuk mendukung sistem informasi Beban Perawatan (h) Fasilitas - Instalasi Beban atas perawatan alat listrik Listrik 7) Beban Pengiriman Beban Angkutan dan Beban pengiriman perlengkapan perawatan (a) Muat Bongkar darr/atau pengoperasian prasarana KA dengan menggunakan jasa pihak luar Penyusutan atas peralatan kantor, Beban Penyusutan Inventaris kendaraan bermotor, inventaris kantor, 8) Kantor (Fasilitas Umum) instalasi bergerak yang dimiliki dalam rangka mendukung perawatan dan/ atau pengoperasian prasarana KA Beban Bunga Kredit Modal Beban bunga atas pinjaman modal kerja 9) dalam rangka mendukung perawatan Kerja dan/ atau pengoperasian prasarana KA SRI LESTARI RAH lYU Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620620 198903 2 001 Salinan Sesuai dengan aslinya Kepal~irO!T _dan KSLN IGNASIUSJONAN ttd MENTERIPERHUBUNGAN IMO = 1M + 10 + Keuntungan (Margin) B. BIAYA PERAWATAN PRASARANA DAN PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA (IMO) DALAM HAL PENUGASAN KEPADABUMN
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)