DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2016

Nomor: 62
Tahun: 2016
Ditetapkan: 17 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalarn rangka rneningkatkan kesesuaian an tara tanggung jawab dan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 199 Tahun 2015 Tentang Penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan Kernenterian Perhubungan;
b.bahwa dengan bertambahnya beban, tanggung jawab terhadap pengawasan dan pelayanan di bidang transportasi pada sejumlah jabatan serta adanya persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi terhadap hasil evaluasi jabatan di lingkungan Perhubungan rnaka perlu dilakukan penyesuaian terhadap kelas jabatan pada sejumlah jabatan struktural di lingkungan Kementerian Perhubungan;
c.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA Menimbang PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLlK INDONESIA NOMOR PM 62 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR PM 199 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGANKEMENTERIAN PERHUBUNGAN MENTERIPERHUBUNGAN Mernp:rha.tikan: 1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor tanggal BJ3889/M.PAN-RB/12/2015 tanggal 7 Desember 2015; 2 Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor tanggal B/1326/M.PAN-RB/3/2016 tanggal 21 Maret 2016;

Mengingat

1.Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2.Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2015 Nomor 260);
3.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 Pedoman Evaluasi Jabatan;
4.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 101 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 928);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas J abatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844); Perhubungan Nomor PM 199 Tahun 2015 Tentang Penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan; Mengingat 2 Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 199 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Ke1as Jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pasa13 Apabila dalam penyesuaian dimaksud tidak diperlukan pengangkatan dalam titelatur jabatan yang baru, maka penyesuaian tunjangan kinerja dengan kelas jabatan yang baru dilakukan terhitung mulai sejak penghitungan kinerja sebagaimana tercantum pada Lampiran II kolom 6, yang tempo dan prosedur pembayarannya disesuaikan dengan ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.
1.Ketentuan Pasal 3, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 199 Tahun 2015 Tentang Penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, diubah sebagai berikut : INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 199 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN KELAS JABATAN 01 LINGKUNGANKEMENTERIANPERHUBUNGAN. MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIKPERATURAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan Salinan sesuai dengan aslinya ~PAL: IRf~UKUM SRI LESTARI RAHAYU Pembina Utama Muda (IV Ie) NIP. 19620620 198903 2 001 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 784 WIDODO EKATJAHJANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2016 IGNASIUS JONAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2016 MENTERIPERHUBUNGAN ttd pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerintahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. SRILESTARIRAHAYU Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620620 198903 2 001 Salinan sesuai dengan aslinya MENTERIPERHUBUNGAN ttd IGNASIUS JONAN REKAPITULASI KELAS JABATAN DAN PERSEDlAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN No. Kelas Jabatan Persediaan Pegawai 1 2 3 1 17 - 2 16 3 3 15 41 4 14 18 5 13 135 6 12 366 7 11 150 8 10 167 9 9 350 10 8 1244 11 7 1307 12 6 1356 13 5 1094 14 4 - 15 3 - 16 2 - 17 1 - Total 6231 LAMPlRAN I PERATURANMENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : PM 62 TAHUN 2016 TANGGAL : 17 MEl 2016 \. - DAFfARNAMA JABATANSTRUKTURAL, KELASJABATAN,DANPERSEDlAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN .- Kelas Persediaan No. Nama Jabatan Struktural Unit Kerja Keterangan Jabatan Pegawai 2 3 4 5 6 - 1 Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi 12 1 Biro Perencanaan TMTDesember 2015 2 Kepala Bagian Pentarifan dan Pelaporan 12 1 Biro Perencanaan TMTDesember 2015 3 Kepala Bagian Program 12 1 Biro Perencanaan TMTDesember 2015 4 Kepala Bagian Rencana 12 1 Biro Perencanaan TMTDesember 2015 5 Kepala Bagian Mutasi, Kesejahteraan dan 12 1 Biro Kepegawaian TMTDesember 2015 Disiplin Pegawai 6 Kepala Bagian Pengembangan Kepegawaian 12 1 Biro Kepegawaian TMTDesember 2015 7 Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana 12 ., Biro Kepegawaian TMTDesember 2015 .L - 8 Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian 12 1 Biro Kepegawaian TMTDesember 2015 _1 - 9 Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran 12 1 Biro Keuangan dan Perlengkapan TMTDesember 2015 _. LAMPIRAN IIPERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA PM 62 TAHUN 2016 17 MEI 2016 NOMORTANGGAL DAFTAR NAMA JABATANSTRUKTURAL, KELASJABATAN, DANPERSEDIAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Kelas Persediaan No. Nama Jabatan Struktural Unit Kerja Keterangan Jabatan Pegawai 10 Kepala Bagian Akuntansi 12 1 Biro Keuangan TMTDesember 2015 11 Kepala Bagian Perlengkapan 12 1 Biro Keuangan TMTDesember 2015 12 Kepala Bagian Perbendaharaan 12 1 Biro Keuangan TMTDesember 2015 13 Kepala Bagian Peraturan Transportasi 12 1 Biro Hukum dan Kerjasama Luar TMTDesember 2015 Darat dan Perkeretaapian Negeri 14 Kepala Bagian Peraturan Transportasi Laut 12 1 Biro Hukum dan Kerjasama Luar TMTDesember 2015 dan Udara Negeri 15 Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri 12 1 Biro Hukum dan Kerjasama Luar TMTDesember 2015 Negeri 16 Kepala Bagian Perjanjian dan Pertimbangan 12 1 Biro Hukum dan Kerjasama Luar TMTDesember 2015 Hukum Negeri 17 Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian 12 1 Biro Umum TMTDesember 2015 18 Kepala Bagian Rumah Tangga 12 1 Biro Umum TMTDesember 2015 19 Kepala Bagian Pembiayaan dan Perjalanan 12 1 Biro Umum TMTDesember 2015 20 Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan 12 1 Biro Umum TMTDesember 2015 Keprotokolan 21 Kepala Bidang Publikasi dan Pelayanan 12 1 Pusat Komunikasi Publik TMTDesember 2015 Informasi DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELASJABATAN, DANPERSEDlAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Kelas Persediaan No. Nama Jabatan Struktural Unit Kerja Keterangan Jabatan Pegawai 22 Kepala Bagian Tata Usaha 12 1 Pusat Komunikasi Publik TMTDesember 2015 23 Kepala Bidang Media Massa dan Opini 12 1 Pusat Komunikasi Publik TMTDesember 2015 Publik 24 Kepala Bagian Tata Usaha 12 1 Pusat Data dan Informasi TMTDesember 2015 25 Kepala Bidang Sistem Informasi 12 1 Pusat Data dan Informasi TMTDesember 2015 26 Kepala Bidang Data 12 1 Pusat Data dan Informasi TMTDesember 2015 Kepala Bidang Kajian Kemitraan dan Pusat Kajian Kemitraan dan 27 Pelayanan Jasa Transportasi Darat dan 12 1 TMTDesember 2015 Perkeretaapian Pelayanan J asa Transportasi 28 Kepala Bidang Kajian Kemitraan dan 12 1 Pusat Kajian Kemitraan dan TMTDesember 2015 Pelayanan Jasa Transportasi Udara Pelayanan Jasa Transportasi 29 Kepala Bagian Tata Usaha 12 1 Pusat Kajian Kemitraan dan TMTDesember 2015 Pelayanan Jasa Transportasi Kepala Bidang Kajian Kemitraan dan Pusat Kajian Kemitraan dan 30 Pelayanan Jasa Transportasi Laut dan 12 1 TMTDesember 2015 Manajemen Transportasi Multimoda Pelayanan J asa Transportasi 31 Sekretaris Mahkamah Pelayaran 12 1 Mahkamah Pelayaran TMTDesember 2015 \ DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELASJABATAN, DANPERSEDIAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Kelas Persediaan No. Nama Jabatan Struktural Unit Kerja Keterangan Jabatan Pegawai 32 Kepala Sekretariat KNKT 15 1 Sekretariat Komisi Nasional TMTMaret 2016 Keselamatan Transportasi 33 Kepala Bagian Pelayanan Investigasi dan 12 1 Sekretariat Komisi Nasional TMTDesember 2015 Kerjasama Keselamatan TransportasiSekretariat Komisi Nasional 34 Kepala Bagian Tata Usaha 12 1 TMTDesember 2015 Keselamatan Transportasi 35 Sekretaris Inspektorat Jenderal 15 1 Sekretariat Inspektorat Jenderal TMTDesember 2015 36 Kepala Bagian Perencanaan 12 1 Sekretariat Inspektorat Jenderal TMTDesember 2015 37 Kepala Bagian Kepegawaian dan Hukum 12 1 Sekretariat Inspektorat Jenderal TMTDesember 2015 38 Kepala Bagian Keuangan dan Tata Usaha 12 1 Sekretariat Inspektorat Jenderal TMTDesember 2015 39 Kepala Bagian Analisa dan Tindak Lanjut 12 1 Sekretariat Inspektorat Jenderal TMTDesember 2015 Laporan Hasil Audit 40 Inspektur I 15 1 Inspektorat I TMTDesember 2015 41 Inspektur II 15 1 Inspektorat II TMTDesember 2015 42 InspekturIII 15 1 Inspektorat III TMTDesember 2015 43 Inspektur IV 15 1 Inspektorat IV TMTDesember 2015 44 Inspektur V 15 1 Inspektorat V TMTDesember 2015 45 Sekretaris Direktorat Jenderal 15 1 Sekretariat Direktorat Jenderal TMTDesember 2015 Perhubungan Darat Perhubungan Darat DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELASJABATAN, DANPERSEDlAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Kelas Persediaan No. Nama Jabatan Struktural Unit Kerja Keterangan Jabatan Pegawai 46 Kepala Bagian Perencanaan 12 1 Sekretariat Direktorat Jenderal TMTDesember 2015 Perhubungan Darat 47 Kepala Bagian Keuangan 12 1 Sekretariat Direktorat Jenderal TMTDesember 2015 Perhubungan Darat 48 Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama 12 1 Sekretariat Direktorat Jenderal TMTDesember 2015 Perhubungan Darat 49 Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum 12 1 Sekretariat Direktorat Jenderal TMTDesember 2015 Perhubungan Darat 50 Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 15 1 Direktorat Lalu Lintas dan TMTDesember 2015 Angkutan Jalan 51 Kepala Sub Direktorat Sarana Angkutan 12 1 Direktorat Lalu Lintas dan TMTDesember 2015 Jalan Angkutan Jalan 52 Kepala Sub Direktorat Angkutan Jalan 12 1 Direktorat Lalu Lintas dan TMTDesember 2015 Angkutan Jalan 53 Kepala Sub Direktorat Jaringan 12 1 Direktorat Lalu Lintas dan TMTDesember 2015 Transportasi J alan Angkutan Jalan 54 Kepala Sub Direktorat Lalu Lintas Jalan 12 1 Direktorat Lalu Lintas dan TMTDesember 2015 Angkutan Jalan 55 Kepala Sub Direktorat Pengendalian 12 1 Direktorat Lalu Lintas dan TMTDesember 2015 Operasional Angkutan Jalan \ 56 Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Direktorat Lalu Lintas dan TMTDesember Danau dan Penyeberangan 15 1 Angkutan Sungai, Danau danPenyeberangan 2015 57 Kepala Sub Direktorat Angkutan Sungai, Direktorat Lalu Lintas dan TMTDesember Danau dan Penyeberangan 12 1 Angkutan Sungai, Danau danPenyeberangan 2015 58 Kepala Sub Direktorat Jaringan Transportasi Direktorat Lalu Lintas dan TMTDesember Sungai, Danau dan Penyeberangan 12 1 Angkutan Sungai, Danau danPenyeberangan 2015 59 Kepala Sub Direktorat Lalu Lintas Sungai, Direktorat Lalu Lintas dan TMTDesember Danau dan Penyeberangan 12 1 Angkutan Sungai, Danau danPenyeberangan 2015 60 Kepala Sub Direktorat Pe1abuhan Sunaai Direktorat Lalu Lintas dan TMTDesember b , 12 1 Danau dan Penyeberangan Angkutan Sungai, Danau danPenyeberangan 2015 61 Kepala Sub Direktorat Sarana Angkutan Direktorat Lalu Lintas dan TMTDesember Sungai, Danau dan Penyeberangan 12 1 Angkutan Sungai, Danau danPenyeberangan 2015 62 Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan 15 1 Direktorat Bina Sistem TMTDesember Transportasi Perkotaan 2015 63 Kepala Sub Direktorat Angkutan Perkotaan 12 1 Direktorat Bina Sistem TMTDesember Transportasi Perkotaan 2015 64 Kepala Sub Direktorat Jaringan Transportasi Direktorat Bina Sistem TMTDesember Perkotaan 12 1 Transportasi Perkotaan 2015 \ Direktorat Bina Sistem TMTDesember 65 Kepala Sub Direktorat Lalu Lintas Perkotaan 12 1 Transportasi Perkotaan 2015 Kepala Sub Direktorat Pemaduan Moda Direktorat Bina Sistem TMTDesember 66 12 1 Transportasi Perkotaan Transportasi Perkotaan 2015 Kepala Sub Direktorat Dampak Transportasi Direktorat Bina Sistem TMTDesember 67 12 1 Perkotaan Transportasi Perkotaan 2015 Direktorat Keselamatan TMTDesember 68 Direktur Keselamatan Transportasi Darat 15 1 Transportasi Darat 2015 Kepala Sub Direktorat Manajemen Direktorat Keselamatan TMTDesember 69 12 1 Keselamatan Transportasi Darat 2015 Kepala Sub Direktorat Promosi dan Kemitraan Direktorat Keselamatan TMTDesember 70 12 1 Keselamatan Transportasi Darat 2015 Kepala Sub Direktorat Audit dan Inspeksi Direktorat Keselamatan TMTDesember 71 12 1 Keselamatan Transportasi Darat 2015 72 Kepala Sub Direktorat Bina Keselamatan 12 1 Direktorat Keselamatan TMTDesember Angkutan Umum Transportasi Darat 2015 Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, TMTDesember 73 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9 1 Sungai, Danau, dan 2015 Penyeberangan ~ Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, 74 Kepala Seksi Angkutan dan Teknis Sarana 9 1 Sungai, Danau, dan TMTDesember Penyeberangan 2015 Kepala Seksi Jaringan Pelayanan dan Balai Lalu Lintas Angkutan .Jalan, TMTDesember 75 9 1 Sungai, Danau, dan Prasarana Penyeberangan 2015 76 Kepala Kantor Pelabuhan Penyeberangan 10 1 Kantor Pelabuhan Penyeberangan TMTDesember Kariangau Kariangau 2015 77 Kepala Kantor Pelabuhan Penyeberangan 10 1 Kantor Pelabuhan Penyeberangan TMTDesember Gorontalo Gorontalo 2015 78 Direktur Kenavigasian 15 1 Direktorat Kenavigasian TMTDesember 2015 79 Kepala Sub Direktorat Perambuan 12 1 Direktorat Kenavigasian TMTDesember 2015 80 Kepala Sub Direktorat Telekomunikasi 12 1 Direktorat Kenavigasian TMTDesember Pelayaran 2015 81 Kepala Sub Direktorat Kapal Negara 12 1 Direktorat Kenavigasian TMTDesember Kenavigasian 2015 82 Kepala Sub Direktorat Pangkalan 12 1 Direktorat Kenavigasian TMTDesember Kenavigasian 2015 83 Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana 12 1 Direktorat Kenavigasian TMTDesember 2015 84 Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut 15 1 Direktorat Lalu Lintas Angkutan TMTDesember Laut 2015 85 Kepala Sub Direktorat Angkutan Laut Dalam 12 1 Direktorat Lalu Lintas Angkutan TMTDesember Negeri Laut 2015 Kepala Sub Direktorat Angkutan Laut Luar Direktorat Lalu Lintas Angkutan TMTDesember 86 12 1 Negeri Laut 2015 Kepala Sub Direktorat Angkutan Laut Khusus Direktorat Lalu Lintas Angkutan TMTDesember 87 12 1 dan Penunjang Angkutan Laut Laut 2015 Kepala Sub Direktorat Pengembangan Usaha Direktorat Lalu Lintas Angkutan TMTDesember 88 12 1 Angkutan Laut Laut 2015 Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sistem Direktorat Lalu Lintas Angkutan TMTDesember 89 12 1 dan Informasi Angkutan Laut Laut 2015 Direktorat Pelabuhan dan TMTDesember 90 Direktur Pelabuhan dan Pengerukan 15 1 Pengerukan 2015 Kepala Sub Direktorat Pengembangan Direktorat Pelabuhan dan TMTDesember 91 12 1 Pelabuhan Pengerukan 2015 Kepala Sub Direktorat Perancangan dan Direktorat Pelabuhan dan TMTDesember 92 12 1 Program Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Pengerukan 2015 Kepala Sub Direktorat Pengerukan dan Direktorat Pelabuhan dan TMTDesember 93 12 1 Reklamasi Pengerukan 2015 Kepala Sub Direktorat Pemanduan dan Direktorat Pelabuhan dan TMTDesember 94 12 1 Penundaan Kapal Pengerukan 2015 Kepala Sub Direktorat Bimbingan Pelayanan Direktorat Pelabuhan dan TMTDesember 95 12 1 Jasa dan Operasional Pelabuhan Pengerukan 2015 Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan TMTDesember 96 15 1 Perhubungan Laut Laut 2015 Sekretariat Direktorat Jenderal TMTDesember 97 Kepala Bagian Hukum 12 1 Perhubungan Laut 2015 Sekretariat Direktorat Jenderal TMTDesember 98 Kepala Bagian Kepegawaiandan Umum 12 1 Perhubungan Laut 2015 Sekretariat Direktorat Jenderal TMTDesember 99 Kepala Bagian Keuangan 12 1 Perhubungan Laut 2015 Sekretariat Direktorat Jenderal TMTDesember 100 Kepala Bagian Perencanaan 12 1 Perhubungan Laut 2015 Direktorat Perkapalan dan TMTDesember 101 Direktur Perkapalan dan Kepelautan 15 1 Kepelautan 2015 Kepala Sub Direktorat Pencemaran dan Direktorat Perkapalan dan TMTDesember 102 12 1 Manajemen Keselamatan Kapal Kepelautan 2015 Kepala Sub Direktorat Pengukuran, Direktorat Perkapalan dan TMTDesember 103 12 1 Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Kepelautan 2015 Kepala Sub Direktorat Nautis Teknis dan Direktorat Perkapalan dan TMTDesember 104 12 1 Radio Kapal Kepelautan 2015 Direktorat Perkapalan dan TMTDesember 105 Kepala Sub Direktorat Kelaikan Kapal 12 1 Kepelautan 2015 Direktorat Perkapalan dan TMTDesember 106 Kepala Sub Direktorat Kepelautan 12 1 Kepelautan 2015 Direktorat Kesatuan Penjagaan TMTDesember 107 Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai 15 1 Laut dan Pantai 2015 Kepala Sub Direktorat Patroli dan Direktorat Kesatuan Penjagaan TMTDesember 108 12 1 Pengamanan Laut dan Pantai 2015 Kepala Sub Direktorat Penanggulangan Direktorat Kesatuan Penjagaan TMTDesember 109 12 1 Musibah dan PBA Laut dan Pantai 2015 Kepala Sub Direktorat Pengawasan Direktorat Kesatuan Penjagaan TMTDesember 110 12 1 Keselamatan dan PPNS Laut dan Pantai 2015 Direktorat Kesatuan Penjagaan TMTDesember 111 Kepala Sub Direktorat Sarana dan Prasarana 12 1 Laut dan Pantai 2015 Direktorat Kesatuan Penjagaan TMTDesember 112 Kepala Sub Direktorat Tertib Pelayaran 12 1 Laut dan Pantai 2015 TMTDesember 113 Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama 15 1 Kantor Kesyahbandaran Utama 2015 TMTDesember 114 Kepala Bagian Tata Usaha 12 1 Kantor Kesyahbandaran Utama 2015 Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi TMTDesember 115 12 1 Kantor Kesyahbandaran Utama Kapal 2015 TMTDesember 116 Kepala Bidang Keselamatan Berlayar 12 1 Kantor Kesyahbandaran Utama 2015 Kepala Bidang Penjagaan, Patroli dan TMTDesember 117 12 1 Kantor Kesyahbandaran Utama Penyidikan 2015 TMTDesember 118 Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama 15 1 Kantor Otoritas Pelabuhan Utama 2015 119 Kepala Bagian Tata Usaha 12 1 Kantor Otoritas Pelabuhan Utama TMTDesember 2015 120 Kepala Bidang Perencanaan dan 12 1 Kantor Otoritas Pelabuhan Utama TMTDesember Pembangunan 2015 Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan TMTDesember 121 12 1 Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Laut, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan 2015 122 Kepala Kantor Pelabuhan Batam 15 1 Kantor Pelabuhan Batam TMTDesember 2015 123 Kepala Bagian Tata Usaha 12 1 Kantor Pelabuhan Batam TMTDesember 2015 124 Kepala Bidang Kepelabuhanan 12 1 Kantor Pelabuhan Batam TMTDesember 2015 125 Kepala Bidang Kesyahbandaran 12 1 Kantor Pelabuhan Batam TMTDesember 2015 126 Kepala Bidang Komersil 12 1 Kantor Pelabuhan Batam TMTDesember 2015 127 Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas I 15 1 Kantor Distrik Navigasi Kelas I TMTDesember 2015 TMTDesember 128 Kepala Bagian Tata Usaha 12 1 Kantor Distrik Navigasi Kelas I 2015 \. TMTDesember 129 Kepala Bidang Operasi 12 1 Kantor Distrik NavigasiKelas I 2015 TMTDesember 130 Kepala Bidang Logistik 12 1 Kantor Distrik NavigasiKelas I 2015 Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kantor Kesyahbandaran dan TMTDesember 131 15 1 Pelabuhan Kelas I Otoritas Pelabuhan 2015 Kantor Kesyahbandaran dan TMTDesember 132 Kepala Bagian Tata Usaha 12 1 Otoritas Pelabuhan 2015 Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kantor Kesyahbandaran dan TMTDesember 133 12 1 Kapal Otoritas Pelabuhan 2015 Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Kantor Kesyahbandaran dan TMTDesember 134 12 1 Otoritas Pelabuhan Penjagaan dan Patroli 2015 Kepala Bidang Lalu Lintas dan Usaha Kantor Kesyahbandaran dan TMTDesember 135 12 1 Kepelabuhanan Otoritas Pelabuhan 2015 Direktorat Kelaikan Udara dan TMTDesember 136 Kepala Sub Direktorat Standarisasi 12 1 Pengoperasian Pesawat Udara 2015 Direktorat Kelaikan Udara dan TMTDesember 137 Kepala Sub Direktorat Rekayasa 12 1 Pengoperasian Pesawat Udara 2015 Direktorat Kelaikan Udara dan TMTDesember 138 Kepala Sub Direktorat Produk Aeronautika 12 1 Pengoperasian Pesawat Udara 2015 \ Direktorat Kelaikan Udara dan TMTDesember 139 Kepala Sub Direktorat Operasi Pesawat Udara 12 1 Pengoperasian Pesawat Udara 2015 Direktorat Kelaikan Udara dan TMTDesember 140 Kepala Sub Direktorat Perawatan 12 1 Pengoperasian Pesawat Udara 2015 TMTDesember 141 Direktur Angkutan Udara 15 1 Direktorat Angkutan Udara 2015 Kepala Sub Direktorat Kerjasama Angkutan TMTDesember 142 12 1 Direktorat Angkutan Udara Udara 2015 Kepala Sub Direktorat Angkutan Udara Niaga TMTDesember 143 12 1 Direktorat Angkutan Udara Berjadwal 2015 Kepala Sub Direktorat Angkutan Udara Niaga TMTDesember 144 Tidak Berjadwal dan Non Niaga 12 1 Direktorat Angkutan Udara 2015 Kepala Sub Direktorat Pengembangan dan TMTDesember 145 12 1 Direktorat Angkutan Udara Pembinaan Usaha Angkutan Udara 2015 Kepala Sub Direktorat sistem Informasi dan TMTDesember 146 12 1 Direktorat Angkutan Udara Pelayanan Angkutan Udara 2015 TMTDesember 147 Direktur Bandar Udara 15 1 Direktorat Bandar Udara 2015 Kepala Sub Direktorat Penyelenggaran TMTDesember 148 12 1 Direktorat Bandar Udara Bandar Udara 2015 Kepala Sub Direktorat Peralatan dan Utilitas TMTDesember 149 12 1 Direktorat Bandar Udara Bandar Udara 2015 Kepala Sub Direktorat Personel dan Operasi TMTDesember 150 12 1 Direktorat Bandar Udara Bandar Udara 2015 Kepala Sub Direktorat Prasarana Bandar TMTDesember 151 12 1 Direktorat Bandar Udara Udara 2015 Kepala Sub Direktorat Tatanan TMTDesember 152 12 1 Direktorat Bandar Udara Kebandarudaran dan Lingkungan 2015 TMTDesember 153 Direktur NavigasiPenerbangan 15 1 Direktorat NavigasiPenerbangan 2015 Kepala Sub Direktorat Manajemen Lalu Lintas TMTDesember 154 12 1 Direktorat NavigasiPenerbangan Penerbangan 2015 Kepala Sub Direktorat Manajemen Informasi TMTDesember 155 12 1 Direktorat NavigasiPenerbangan Aeronautika 2015 Kepala Sub Direktorat Komunikasi TMTDesember 156 12 1 Direktorat NavigasiPenerbangan Penerbangan 2015 Kepala Sub Direktorat Fasilitas Bantu TMTDesember 157 12 1 Direktorat NavigasiPenerbangan Navigasi dan Pengamatan Penerbangan 2015 TMTDesember 158 Kepala Sub Direktorat Standarisasi dan 12 1 Direktorat NavigasiPenerbangan 2015 Sertifikasi NavigasiPenerbangan Direktorat Keamanan TMTDesember 159 Direktur Keamanan Penerbangan 15 1 Penerbangan 2015 Kepala Sub Direktorat Fasilitas Keamanan Direktorat Keamanan TMTDesember 160 Penerbangan dan Pengangkutan Barang 12 1 Penerbangan 2015 BerbahayaKepala Sub Direktorat Kendali Mutu Direktorat Keamanan TMTDesember 161 12 1 Keasmanan Penerbangan Penerbangan 2015 Direktorat Keamanan TMTDesember 162 Kepala Sub Direktorat Pelayanan darurat 12 1 Penerbangan 2015 Kepala Sub Direktorat PPNSdan Personel Direktorat Keamanan TMTDesember 163 12 1 Keamanan Penerbangan Penerbangan 2015 Kepala Sub Direktorat Standarisasi, Direktorat Keamanan TMTDesember 164 Kerjasama dan Program Keamanan 12 1 Penerbangan 2015 PenerbanganSekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Sekretariat Direktorat Jenderal TMTDesember 165 15 1 Udara Perhubungan Udara 2015 Sekretariat Direktorat Jenderal TMTDesember 166 Kepala Bagian Perencanaan 12 1 Perhubungan Udara 2015 Sekretariat Direktorat Jenderal TMTDesember 167 Kepala Bagian Keuangan 12 1 Perhubungan Udara 2015 Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Sekretariat Direktorat Jenderal TMT Desember 168 12 1 Masyarakat Perhubungan Udara 2015 Sekretariat Direktorat Jenderal TMT Desember 169 Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum 12 1 Perhubungan Udara 2015 Kantor Otoritas Bandar Udara TMTDesember 170 Kepala Bagian Tata Usaha 12 1 Kelas Utama 2015 Kepala Bidang Pelayanan dan Pengoperasian Kantor Otoritas Bandar Udara TMTDesember 171 12 1 Bandar Udara Kelas Utama 2015 Kepala Bidang Angkutan Udara dan Kantor Otoritas Bandar Udara TMTDesember 172 12 1 Kelakudaraan Kelas Utama 2015 Kepala Bidang Keamanan Penerbangan dan Kantor Otoritas Bandar Udara TMTDesember 173 12 1 Pelayanan Darurat Kelas Utama 2015 Kantor Otoritas Bandar Udara TMTDesember 174 Kepala Bagian Tata Usaha 12 1 Kelas I 2015 Kepala Bidang Keamanan Penerbangan, Kantor Otoritas Bandar Udara TMTDesember 175 12 1 Angkutan Udara dan Kelaikudaraan Kelas I 2015 Kepala Bidang Pelayanan dan Pengoperasian Kantor Otoritas Bandar Udara TMTDesember 176 12 1 Bandar Udara Kelas I 2015 Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Kantor Unit Penyelenggara Bandar 177 Udara Kelas I Utama 15 1 TMTMaret 2016 Udara Kelas I Utama Kantor Unit Penyelenggara Bandar TMT Desember 178 Kepala Bagian Tata Usaha 12 1 Udara Kelas I Utama 2015 Kepala Subbagian Perencanaan dan Kantor Unit Penyelenggara Bandar TMT Desember 179 9 1 Keuangan Udara Kelas I Utama 2015 Kantor Unit Penyelenggara Bandar TMT Desember 180 Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum 9 1 Udara Kelas I Utama 2015 Kantor Unit Penyelenggara Bandar TMT Desember 181 Kepala Bidang Teknik dan Operasi 12 1 Udara Kelas I Utama 2015 Kantor Unit Penyelenggara Bandar TMT Desember 182 Kepala Seksi Tekinik Bandar Udara 9 1 Udara Kelas I Utama 2015 Kantor Unit Penyelenggara Bandar TMT Desember 183 Kepala Seksi Operasi Bandar Udara 9 1 Udara Kelas I Utama 2015 Kepala Bidang Keamanan Penerbangan dan Kantor Unit Penyelenggara Bandar TMT Desember 184 12 1 Pelayanan Darurat Udara Kelas I Utama 2015 Kantor Unit Penyelenggara Bandar TMT Desember 185 Kepala Seksi Keamanan Penerbangan 9 1 Udara Kelas I Utama 2015 Kantor Unit Penyelenggara Bandar TMT Desember 186 Kepala Seksi Pelayanan Darurat 9 1 Udara Kelas I Utama 2015 Kantor Unit Penyelenggara Bandar TMT Desember 187 Kepala Bidang Pelayanan dan Kerjasama 12 1 Udara Kelas I Utama 2015 Kantor Unit Penyelenggara Bandar TMT Desember 188 Kepala Seksi Pelayanan 9 1 Udara Kelas I Utama 2015 Kantor Unit Penyelenggara Bandar TMT Desember 189 Kepala Seksi Kerjasama 9 1 Udara Kelas I Utama 2015 Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Kantor Unit Penyelenggara Bandar TMT Desem ber 190 13 1 Udara Kelas I Udara Kelas I 2015 Kantor Unit Penyelenggara Bandar TMT Desem ber 191 Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1 Udara Kelas I 2015 Kantor Unit Penyelenggara Bandar TMT Desember 192 Kepala Seksi Teknik dan Operasi 9 1 Udara Kelas I 2015 Kepala Seksi Keamanan Penerbangan dan Kantor Unit Penyelenggara Bandar TMT Desember 193 9 1 Pelayanan Darurat Udara Kelas I 2015 Kantor Unit Penyelenggara Bandar TMT Desember 194 Kepala Seski Pelayanan dan Kerjasama 9 1 Udara Kelas I 2015 Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Kantor Unit Penyelenggara Bandar TMT Desember 195 13 1 Udara Kelas II Udara Kelas II 2015 Kantor Unit Penyelenggara Bandar TMT Desember 196 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9 1 Udara Kelas II 2015 Kepala Seksi Teknik, Operasi, Keamanan dan Kantor Unit Penyelenggara Bandar TMT Desember 197 9 1 Udara Kelas II Pelayanan Darurat 2015 Kantor Unit Penyelenggara Bandar TMT Desember 198 Kepala Seksi Pelayanan dan Kerjasama 9 1 Udara Kelas II 2015 Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Kantor Unit Penyelenggara Bandar TMT Desember 199 10 1 Udara Kelas III Udara Kelas III 2015 Kantor Unit Penyelenggara Bandar TMT Desember 200 Kepala Urusan Tata Usaha 8 1 Udara Kelas III 2015 Kepala Subseksi Teknik, Operasi, Keamanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar TMT Desember 201 8 1 dan Pelanyanan Darurat Udara Kelas III 2015 Kantor Otoritas Bandar Udara 202 Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I 15 1 TMT Maret 2016 Kelas IBalai Kalibrasi Fasilitas 203 Kepala Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan 15 1 TMT Maret 2016 PenerbanganSekretariat Direktorat Jenderal TMT Desember 204 Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian 15 1 Perkeretaapian 2015 Sekretariat Direktorat J enderal TMTDesember 205 Kepala Bagian Perencanaan 12 1 Perkeretaapian 2015 Sekretariat Direktorat Jenderal TMTDesember 206 Kepala Bagian Keuangan 12 1 Perkeretaapian 2015 TMTDesember Sekretariat Direktorat Jenderal 207 Kepala Bagian Hukum 12 1 2015 Perkeretaapian Sekretariat Direktorat Jenderal TMTDesember 208 Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum 12 1 Perkeretaapian 2015 Direktorat Lalu Lintas dan TMTDesember 209 Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api 15 1 Angkutan Kereta Api 2015 Direktorat Lalu Lintas dan TMTDesember 210 Kepala Sub Direktorat Jaringan 12 1 Angkutan Kereta Api 2015 Direktorat Lalu Lintas dan TMTDesember 211 Kepala Sub Direktorat Lalu Lintas 12 1 Angkutan Kereta Api 2015 Direktorat Lalu Lintas dan TMTDesember 212 Kepala Sub Direktorat Angkutan 12 1 Angkutan Kereta Api 2015 Direktorat Lalu Lintas dan TMTDesember 213 Kepala Sub Direktorat Investasi 12 1 Angkutan Kereta Api 2015 Direktorat Prasarana TMTDesember 214 Direktur Prasarana Perkeretaapian 15 1 Perkeretaapian 2015 215 Kepala Sub Direktorat Jalur dan Bangunan 12 1 Direktorat Prasarana TMTDesember Kereta Api Wilayah I Perkeretaapian 2015 216 Kepala Sub Direktorat Jalur dan Bangunan 12 1 Direktorat Prasarana TMTDesember Kereta ApiWilayah II Perkeretaapian 2015 217 Kepala Sub Direktorat Fasilitas Operasi 12 1 Direktorat Prasarana TMTDesember Kereta Api Perkeretaapian 2015 218 Kepala Sub Direktorat Pengujian dan 12 1 Direktorat Prasarana TMTDesember Sertifikasi J alur dan Bangunan Kereta Api Perkeretaapian 2015 219 Kepala Sub Direktorat Pengujian dan 12 1 Direktorat Prasarana TMTDesember Sertifikasi Fasilitas Operasi Kereta Api Perkeretaapian 2015 220 Direktur Sarana Perkeretaapian 15 1 Direktorat Sarana Perkeretaapian TMTDesember 2015 221 Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sarana 12 1 Direktorat Sarana Perkeretaapian TMTDesember 2015 222 Kepala Sub Direktorat Pengawasan Sarana 12 1 Direktorat Sarana Perkeretaapian TMTDesember 2015 223 Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Sarana 12 1 Direktorat Sarana Perkeretaapian TMTDesember MilikNegara 2015 Kepala Sub DirektoratPengujian dan TMTDesember 224 12 1 Direktorat Sarana Perkeretaapian Sertifikasi Sarana Wilayah I 2015 Kepala Sub Direktorat Pengujian dan TMTDesember 225 12 1 Direktorat Sarana Perkeretaapian Sertifikasi Sarana Wilayah II 2015 Direktorat Keselamatan TMTDesember 226 Direktur Kese1amatan Perkeretaapian 15 1 Perkeretaapian 2015 227 Kepala Sub Direktorat Audit dan Peningkatan 12 1 Direktorat Keselamatan TMTDesember Kese1amatan Perkeretaapian 2015 228 Kepala Sub Direktorat Analisis dan 12 1 Direktorat Kese1amatan TMTDesember Penanganan Kecelakaan Perkeretaapian 2015 Kepala Sub Direktorat Akreditasi Direktorat Keselamatan TMTDesember 229 Kelembagaan dan Sertifikasi Sumber Daya 12 1 Perkeretaapian 2015 Manusia Direktorat Keselamatan TMTDesember 230 Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum 12 1 Perkeretaapian 2015 Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian TMTDesember 231 13 1 Jawa Bagian Timur Wilayah Jawa Bagian Timur 2015 232 Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1 Balai Teknik Perkeretaapian TMTDesember Wilayah Jawa Bagian Timur 2015 233 Kepala Seksi Prasarana Perkeretaapian 9 1 Balai Teknik Perkeretaapian TMTDesember Wilayah Jawa Bagian Timur 2015 Kepala Seksi Lalu Lintas, Sarana dan Balai Teknik Perkeretaapian TMTDesember 234 Keselamatan Perkeretaapian 9 1 Wilayah Jawa Bagian Timur 2015 235 Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah 13 1 Balai Teknik Perkeretaapian TMTDesember Jawa Bagian Tengah Wilayah Jawa Bagian Tengah 2015 236 Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1 Balai Teknik Perkeretaapian TMTDesember Wilayah Jawa Bagian Tengah 2015 237 Kepala Seksi Prasarana Perkeretaapian 9 1 Balai Teknik Perkeretaapian TMTDesember Wilayah Jawa Bagian Tengah 2015 238 Kepala Seksi Lalu Lintas, Saran a dan 9 1 Balai Teknik Perkeretaapian TMTDesember Keselamatan Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah 2015 239 Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah 13 1 Balai Teknik Perkeretaapian TMTDesember Jawa Bagian Barat Wilayah Jawa Bagian Barat 2015 240 Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1 Balai Teknik Perkeretaapian TMTDesember Wilayah Jawa Bagian Barat 2015 241 Kepala Seksi Prasarana Perkeretaapian 9 1 Balai Teknik Perkeretaapian TMTDesember Wilayah Jawa Bagian Barat 2015 242 Kepala Seksi Lalu Lintas, Sarana dan 9 1 Balai Teknik Perkeretaapian TMTDesember Keselamatan Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat 2015 243 Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah 13 1 Balai Teknik Perkeretaapian TMTDesember Jakarta dan Banten Wilayah Jakarta dan Banten 2015 244 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 9 1 Balai Teknik Perkeretaapian TMTDesember Wilayah Jakarta dan Banten 2015 245 Kepala Seksi Prasarana Perkeretaapian 9 1 Balai Teknik Perkeretaapian TMTDesember Wilayah Jakarta dan Banten 2015 246 Kepala Seksi Lalu Lintas, Sarana dan 9 1 Balai Teknik Perkeretaapian TMTDesember Keselamatan Perkeretaapian WilayahJakarta dan Banten 2015 247 Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah 13 1 Balai Teknik Perkeretaapian TMTDesember Sumatera Bagian Selatan Wilayah Sumatera Bagian Selatan 2015 Balai Teknik Perkeretaapian TMTDesember 248 Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1 Wilayah Sumatera Bagian Selatan 2015 249 Kepala Seksi Prasarana Perkeretaapian 9 1 Balai Teknik Perkeretaapian TMTDesember Wilayah Sumatera Bagian Selatan 2015 250 Kepala Seksi Lalu Lintas, Sarana dan 9 1 Balai Teknik Perkeretaapian TMTDesember Keselamatan Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Se1atan 2015 251 Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah 13 1 Balai Teknik Perkeretaapian TMTDesember Sumatera Bagian Utara Wilayah Sumatera Bagian Selatan 2015 252 Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1 Balai Teknik Perkeretaapian TMTDesember Wilayah Sumatera Bagian Selatan 2015 253 Kepala Seksi Prasarana Perkeretaapian 9 1 Balai Teknik Perkeretaapian TMTDesember Wilayah Sumatera Bagian Selatan 2015 254 Kepala Seksi Lalu Lintas, Sarana dan 9 1 Balai Teknik Perkeretaapian TMTDesember Keselamatan Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan 2015 255 Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah 13 1 Balai Teknik Perkeretaapian TMTDesember Sumatera Bagian Barat Wilayah Sumatera Bagian Barat 2015 256 Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1 Balai Teknik Perkeretaapian TMTDesember Wilayah Sumatera Bagian Barat 2015 257 Kepala Seksi Prasarana Perkeretaapian 9 1 Balai Teknik Perkeretaapian TMTDesember Wilayah Sumatera Bagian Barat 2015 258 Kepala Seksi Lalu Lintas, Sarana dan 9 1 Balai Teknik Perkeretaapian TMTDesember Keselamatan Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat 2015 259 Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian 13 1 Balai Pengujian Perkeretaapian TMTDesember 2015 260 Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1 Balai Pengujian Perkeretaapian TMTDesember 2015 261 Kepala Seksi Pengujian Sarana 9 1 Balai Pengujian Perkeretaapian TMTDesember Perkeretaapian 2015 262 Kepala Seksi Pengujian Prasarana 9 1 Balai Pengujian Perkeretaapian TMTDesember Perkeretaapian 2015 263 Kepala Seksi Pengujian Sumber Daya 9 1 Balai Pengujian Perkeretaapian TMTDesember Manusia Perkeretaapian 2015 264 Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian 13 1 Balai Perawatan Perkeretaapian TMTDesember 2015 265 Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1 Balai Perawatan Perkeretaapian TMTDesember 2015 266 Kepala Seksi Perawatan Berat 9 1 Balai Perawatan Perkeretaapian TMTDesember 2015 \ 267 Kepala Seksi Perawatan Berkala 9 1 Balai Perawatan Perkeretaapian TMTDesember 2015 268 Sekretaris Badan Pengembangan Sumber 15 1 Badan Pengembangan Sumber TMTDesember Daya Manusia Perhubungan Daya Manusia Perhubungan 2015 269 Kepala Bagian Perencanaan 12 1 Badan Pengembangan Sumber TMTDesember Daya Manusia Perhubungan 2015 270 Kepala Bagian Kepegawaian 12 1 Badan Pengembangan Sumber TMTDesember Daya Manusia Perhubungan 2015 271 Kepala Bagian Keuangan 12 1 Badan Pengembangan Sumber TMTDesember Daya Manusia Perhubungan 2015 272 Kepala Bagian Umum 12 1 Badan Pengembangan Sumber TMTDesember Daya Manusia Perhubungan 2015 273 Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya 15 1 Pusat Pengembangan SDM TMTDesember Manusia Perhubungan Darat Perhubungan Darat 2015 274 Kepala Bagian Umum 12 1 Pusat Pengembangan SDM TMTDesember Perhubungan Darat 2015 275 Kepala Bidang Pendidikan 12 1 Pusat Pengembangan SDM TMTDesember Perhubungan Darat 2015 276 Kepala Bidang Pelatihan 12 1 Pusat Pengembangan SDM TMTDesember Perhubungan Darat 2015 277 Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya 15 1 Pusat Pengembangan Sumber TMTDesember Manusia Perhubungan Laut Daya Manusia Perhubungan Laut 2015 TMTDesember 278 Kepala Bagian Umum 12 1 Pusat Pengembangan Sumber 2015 Daya Manusia Perhubungan Laut 279 Kepala Bidang Pendidikan 12 1 Pusat Pengembangan Sumber TMTDesember Daya Manusia Perhubungan Laut 2015 280 Kepala Bidang Pelatihan 12 1 Pusat Pengembangan Sumber TMTDesember Daya Manusia Perhubungan Laut 2015 Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Pusat Pengembangan Sumber TMTDesember 281 Manusia Perhubungan Udara 15 1 Daya Manusia Perhubungan 2015 UdaraPusat Pengembangan Sumber TMTDesember 282 Kepala Bagian Umum 12 1 Daya Manusia Perhubungan 2015 UdaraPusat Pengembangan Sumber TMTDesember 283 Kepala Bidang Pendidikan 12 1 Daya Manusia Perhubungan 2015 UdaraPusat Pengembangan Sumber TMTDesember 284 Kepala Bidang Pelatihan 12 1 Daya Manusia Perhubungan 2015 UdaraPusat Pengembangan Sumber TMTDesember 285 Kepala Bagian Umum 12 1 Daya Manusia Aparatur 2015 PerhubunganPusat Pengembangan Sumber TMTDesember 286 Kepala Bidang Perencanaan 12 1 Daya Manusia Aparatur 2015 PerhubunganPusat Pengembangan Sumber TMTDesember 287 Kepala Bidang Penyelenggaraan 12 1 Daya Manusia Aparatur 2015 Perhubungan \ Pusat Pengembangan Sumber TMTDesember 288 Kepala Bidang Sarana dan Prasarana 12 1 Daya Manusia Aparatur 2015 Perhubungan Kepala Bagian Administrasi Akademik dan TMTDesember 289 12 1 Sekolah TinggiTransportasi Darat Ketarunaan 2015 Kepala Bagian Keuangan dan Administrasi TMTDesember 290 12 1 .Sekolah TinggiTransportasi Darat 2015 Kepala Bagian Administrasi Akademik dan TMTDesember 291 12 1 Sekolah TinggiTransportasi Darat Ketarunaan 2015 Sekolah TinggiPenerbangan TMTDesember 292 Kepala Bagian Administrasi Umum 12 1 Indonesia 2015 Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Sekolah TinggiPenerbangan TMTDesember 293 12 1 Ketarunaan Indonesia 2015 Politeknik Ilmu Pelayaran TMTDesember 294 Kepala Bagian Keuangan dan Umum 12 1 Semarang 2015 Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Politeknik Ilmu Pelayaran TMTDesember 295 12 1 Ketarunaan Makassar 2015 Politeknik Ilmu Pelayaran TMTDesember 296 Kepala Bagian Keuangan dan Umum 12 1 Makassar 2015 Sekretaris Badan Penelitian dan Sekretariat Badan Penelitian dan TMTDesember 297 15 1 Pengembangan Perhubungan Pengembangan Perhubungan 2015 Sekretariat Badan Penelitian dan TMTDesember 298 Kepala Bagian Perencanaan 12 1 Pengembangan Perhubungan 2015 Sekretariat Badan Penelitian dan TMTDesember 299 Kepala Bagian Kepegawaian 12 1 Pengembangan Perhubungan 2015 Sekretariat Badan Penelitian dan TMTDesember 300 Kepala Bagian Dokumentasi dan Kerjasama 12 1 Pengembangan Perhubungan 2015 301 Sekretariat Badan Penelitian dan TMTDesember Kepala Bagian Umum 12 1 Pengembangan Perhubungan 2015 302 Kepala Bidang Pelayanan Administrasi dan Pusat Penelitian dan TMTDesember 12 1 Dokumentasi Pengembangan Multimoda 2015 303 Pusat Penelitian dan TMTDesember Kepala Bidang Program dan Evaluasi 12 1 Pengembangan Multimoda 2015 Pusat Penelitian dan 304 Kepala Bidang Pelayanan Administrasi dan TMTDesember 12 1 Pengembangan Perhubungan Dokumentas 2015 Darat dan PerkeretaapianPusat Penelitian dan TMTDesember 305 Kepala Bidang Program dan Evaluasi 12 1 Pengembangan Perhubungan 2015 Darat dan Perkeretaapian 306 Kepala Bidang Pelayanan Administrasi dan 12 1 Pusat Penelitian dan TMTDesember Dokumentasi Pengembangan Perhubungan Laut 2015 Pusat Penelitian dan TMTDesember 307 Kepala Bidang Program dan Evaluasi 12 1 Pengembangan Perhubungan Laut 2015 SRILESTARIRAH Pembina Utama Muda (IV Ie) NIP. 19620620 198903 2 001 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALABIRO HUKUM~~~t, IGNASIUS JONAN ttd MENTERIPERHUBUNGAN Pusat Penelitian dan Kepala Bidang Pelayanan Administrasi dan TMT Desember 308 12 1 Pengembangan Perhubungan Dokumentasi 2015 UdaraPusat Penelitian dan TMT Desember 309 Kepala Bidang Program dan Evaluasi 12 1 Pengembangan Perhubungan 2015 Udara \ Faktor 1 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor Ruang Faktor 2 Wewenang Hubungan Kesulitan 6 Kelas Harga Lingkup Pengaturan Penye1iaan Personal No. Nama Jabatan Struktural Pengarahan Kondisi Jabatan Jabatan + Organisasi dan Sifat Tujuan Pekerjaan Lain Dampak (1-3) Manajerial Hub. Hub. (1-5) (1-3) (1-4) (1-4) (1-8) (1-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Kepala Bagian Analisa dan 12 2.115 175 1 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Evaluasi 2 Kepala Bagian Pentarifan dan 12 2.115 1 175 2 75 2 2 575 1 100 775 3 75 3 340 Pelaporan 3 Kepala Bagian Program 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 4 Kepala Bagian Rencana 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 TANGGAL : 17 MEr 2016 LAMPlRANIVPERATURAN MENTERI PERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA : PM 62 TAHUN 2016 NOMOR Faktor 1 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor Ruang Faktor 2 Wewenang Hubungan Kesulitan 6 Kelas Harga Lingkup Pengaturan Penyeliaan Personal No. Nama Jabatan Struktural Pengarahan Kondisi Jabatan Jabatan + Organisasi dan Sifat Tujuan Pekerjaan Lain Dampak (1-3) Manajerial Hub. Hub. (1-5) (1-3) (1-4) (1-4) (1-8) (1-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kepala Bagian Mutasi, 5 Kesejahteraan dan Disiplin 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Pegawai 6 Kepala Bagian Pengembangan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Kepegawaian 7 Kepala Bagian Organisasi dan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Tata Laksana 8 Kepala Bagian Perencanaan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Kepegawaian 9 Kepala Bagian Pelaksanaan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Anggaran 10 Kepala Bagian Akuntansi 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 11 Kepala Bagian Perlengkapan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 12 Kepala Bagian 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Perbendaharaan Faktor 1 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor Ruang Faktor 2 Wewenang Hubungan Kesulitan 6 Kelas Harga Lingkup Pengaturan Penyeliaan Personal No. Nama Jabatan Struktural Pengarahan Kondisi Jabatan Jabatan + Organisasi dan Sifat Tujuan Pekerjaan Lain Dampak (1-3) Manajerial Hub. Hub. (1-5) (1-3) (1-4) (1-4) (1-8) (1-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kepala Bagian Peraturan 13 Transportasi Darat dan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Perkeretaapian 14 Kepala Bagian Peraturan 12 2.115 175 75 2 340 575 1 1 100 2 775 3 75 3 2 Transportasi Laut dan Udara 15 Kepala Bagian Kerjasama Luar 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Negeri 16 Kepala Bagian Perjanjian dan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Pertimbangan Hukum 17 Kepala Bagian Tata Usaha 12 2.115 175 2 775 75 2 75 3 340 2 575 1 1 100 3 Kementerian 18 Kepala Bagian Rumah Tangga 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 19 Kepala Bagian Pembiayaan 12 2.115 175 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 1 1 dan Perjalanan Faktor 1 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor Ruang Faktor 2 Wewenang Hubungan Kesulitan 6 Kelas Harga Lingkup Pengaturan Penyeliaan Personal No. Nama Jabatan Struktural Pengarahan Kondisi Jabatan Jabatan + Organisasi dan Sifat Tujuan Pekerjaan Lain Dampak (1-3) Manajerial Hub. Hub. (1-5) (1-3) (1-4) (1-4) (1-8) (1-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 Kepala Bagian Tata Usaha 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Pimpinan dan Keprotokolan 21 Kepala Bidang Publikasi dan 12 2.190 1 175 1 100 2 775 4 100 4 125 3 340 2 575 Pelayanan Informasi 22 Kepala Bagian Tata Usaha 12 2.190 1 175 1 100 2 775 4 100 4 125 3 340 2 575 23 Kepala Bidang Media Massa 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 dan Opini Publik 24 Kepala Bagian Tata Usaha 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 25 Kepala Bidang Sistem 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Informasi 26 Kepala Bidang Data 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Kepala Bidang Kajian 27 Kemitraan dan Pelayanan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Jasa Transportasi Darat dan Perkeretaapian Faktor 1 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor Ruang Faktor 2 Wewenang Hubungan Kesulitan 6 Kelas Harga Lingkup Pengaturan Penyeliaan Personal No. Nama J abatan Struktural Pengarahan Kondisi Jabatan Jabatan + Organisasi dan Sifat Tujuan Pekerjaan Lain Dampak (1-3) Manajerial Hub. Hub. (1-5) (1-3) (1-4) (1-4) (1-8) (1-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kepala Bidang Kajian 28 Kemitraan dan Pe1ayanan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Jasa Transportasi Udara 29 Kepala Bagian Tata Usaha 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Kepala Bidang KajianKemitraan dan Pelayanan 30 Jasa Transportasi Laut dan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Manajemen Transportasi Multimoda 31 Sekretaris Mahkamah 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Pelayaran 32 Kepala Sekretariat KNKT 15 3.375 3 550 2 250 2 775 3 75 3 100 5 650 3 975 33 Kepala Bagian Pelayanan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Investigasi dan Kerjasama 34 Kepala Bagian Tata Usaha 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Faktor 1 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor Ruang Faktor 2 Wewenang Hubungan Kesulitan 6 Kelas Harga Lingkup Pengaturan Penyeliaan Personal No. Nama Jabatan Struktural Pengarahan Kondisi Jabatan Jabatan + Organisasi dan Sifat Tujuan Pekerjaan Lain Dampak (1-3) Manajerial Hub. Hub. (1-5) (1-3) (1-4) (1-4) (1-8) (1-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 35 Sekretaris Inspektorat 15 3.230 3 550 2 250 2 775 3 75 3 100 4 505 3 975 Jenderal 36 Kepala Bagian Perencanaan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 37 Kepala Bagian Kepegawaian 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 dan Hukum 38 Kepala Bagian Keuangan dan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Tata UsahaKepala Bagian Analisa dan 39 Tindak Lanjut Laporan Hasil 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Audit 40 Inspektur I 15 3.525 3 550 2 250 2 775 3 75 3 100 6 800 3 975 41 Inspektur II 15 3.525 3 550 2 250 2 775 3 75 3 100 6 800 3 975 42 Inspektur III 15 3.525 3 550 2 250 2 775 3 75 3 100 6 800 3 975 43 Inspektur IV 15 3.525 3 550 2 250 2 775 3 75 3 100 6 800 3 975 \ Faktor 1 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor Ruang Faktor 2 Wewenang Hubungan Kesulitan 6 Kelas Harga Lingkup Pengaturan Penyeliaan Personal No. Nama Jabatan Struktural Pengarahan Kondisi Jabatan Jabatan + Organisasi dan Sifat Tujuan Pekerjaan Lain Dampak (1-3) Manajerial Hub. Hub. (1-5) (1-3) (1-4) (1-4) (1-8) (1-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 44 Inspektur V 15 3.525 3 550 2 250 2 775 3 75 3 100 6 800 3 975 Sekretaris Direktorat Jenderal 45 15 3.375 3 550 2 250 2 775 3 75 3 100 5 650 3 975 Perhubungan Darat 46 Kepala Bagian Perencanaan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 47 Kepala Bagian Keuangan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 48 Kepala Bagian Hukum dan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Kerjasama 49 Kepala Bagian Kepegawaian 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 dan Umum 50 Direktur Lalu Lintas dan 15 3.375 3 550 2 250 2 775 3 75 3 100 5 650 3 975 Angkutan Jalan 51 Kepala Sub Direktorat Sarana 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Angkutan Jalan 52 Kepala Sub Direktorat 12 2.115 175 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 1 1 Angkutan J alan Faktor 1 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor Ruang Faktor 2 Wewenang Hubungan Kesulitan 6 Kelas Harga Lingkup Pengaturan Penyeliaan Personal No. Nama Jabatan Struktural Pengarahan Kondisi Jabatan Jabatan + Organisasi dan Sifat Tujuan Pekerjaan Lain Dampak (1-3) Manajerial Hub. Hub. (1-5) (1-3) (1-4) (1-4) (1-8) (1-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 53 Kepala Sub Direktorat 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Jaringan Transportasi Jalan Kepala Sub Direktorat Lalu 54 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Lintas J alan 55 Kepala Sub Direktorat 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Pengendalian Operasional Direktur Lalu Lintas dan 56 Angkutan Sungai, Danau dan 15 3.375 3 550 2 250 2 775 3 75 3 100 5 650 3 975 PenyeberanganKepala Sub Direktorat 57 Angkutan Sungai, Danau dan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 PenyeberanganKepala Sub Direktorat 58 Jaringan Transportasi Sungai, 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Danau dan Penyeberangan Faktor 1 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor Ruang Faktor 2 Wewenang Hubungan Kesulitan 6 Kelas Harga Lingkup Pengaturan Penyeliaan Personal No. Nama Jabatan Struktural Pengarahan Kondisi Jabatan Jabatan + Organisasi dan Sifat Tujuan Pekerjaan Lain Dampak (1-3) Manajerial Hub. Hub. (1-5) (1-3) (1-4) (1-4) (1-8) (1-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kepala Sub Direktorat Lalu 59 Lintas Sungai, Danau dan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 PenyeberanganKepala Sub Direktorat 60 Pelabuhan Sungai, Danau dan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 PenyeberanganKepala Sub Direktorat Sarana 61 Angkutan Sungai, Danau dan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Penyeberangan 62 Direktur Bina Sistem 15 3.230 3 550 2 250 2 775 3 75 3 100 4 505 3 975 Transportasi Perkotaan 63 Kepala Sub Direktorat 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Angkutan Perkotaan Kepala Sub Direktorat 64 Jaringan Transportasi 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Perkotaan 65 Kepala Sub Direktorat Lalu 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Lintas Perkotaan Faktor 1 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor Ruang Faktor 2 Wewenang Hubungan Kesulitan 6 Kelas Harga Lingkup Pengaturan Penyeliaan Personal No. Nama Jabatan Struktural Pengarahan Kondisi Jabatan Jabatan + Organisasi dan Sifat Tujuan Pekerjaan Lain Dampak (1-3) Manajerial Hub. Hub. (1-5) (1-3) (1-4) (1-4) (1-8) (1-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kepala Sub Direktorat 66 Pemaduan ModaTransportasi 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 PerkotaanKepala Sub Direktorat 67 Dampak Transportasi 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 PerkotaanDirektur Kese1amatan 68 15 3.375 3 550 2 250 2 775 3 75 3 100 5 650 3 975 Transportasi Darat 69 Kepala Sub Direktorat 12 2.115 2 575 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 Manajemen Keselamatan 70 Kepala Sub Direktorat Promosi 12 2.115 1 2 575 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 dan Kemitraan Keselamatan 71 Kepala Sub Direktorat Audit 12 2 575 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 dan Inspeksi Keselamatan \ Faktor 1 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor Ruang Faktor 2 Wewenang Hubungan Kesulitan 6 Kelas Harga Lingkup Pengaturan Penyeliaan Personal No. Nama Jabatan Struktural Pengarahan Kondisi Jabatan Jabatan + Organisasi dan Sifat Tujuan Pekerjaan Lain Dampak (1-3) Manaj erial Hub. Hub. (1-5) (1-3) (1-4) (1-4) (1-8) (1-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 72 Kepala Sub Direktorat Bina 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Keselamatan Angkutan Umum 73 Kepala Sub Bagian Tata 9 1.430 175 1 450 25 3 340 1 310 1 1 100 1 1 30 Usaha 74 Kepala Seksi Angkutan dan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 Teknis Sarana 75 Kepala Seksi Jaringan 9 1.430 1 175 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 1 Pelayanan dan Prasarana 76 Kepala Kantor Pelabuhan 10 1.825 2 350 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 Penyeberangan Kariangau 77 Kepala Kantor Pelabuhan 10 1.825 2 350 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 Penyeberangan Gorontalo 78 Direktur Kenavigasian 15 3.230 3 550 2 250 2 775 3 75 3 100 4 505 3 975 79 Kepala Sub Direktorat 12 2.115 340 2 575 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 Perambuan Faktor 1 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor Ruang Faktor 2 Wewenang Hubungan Kesulitan 6 Kelas Harga Lingkup Pengaturan Penyeliaan Personal No. Nama Jabatan Struktural Pengarahan Kondisi Jabatan Jabatan + Organisasi dan Sifat Tujuan Pekerjaan Lain Dampak (1-3) Manajerial Hub. Hub. (1-5) (1-3) (1-4) (1-4) (1-8) (1-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 80 Kepala Sub Direktorat 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 340 2 575 75 3 Telekomunikasi Pelayaran 81 Kepala Sub Direktorat Kapal 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Negara Kenavigasian 82 Kepala Sub Direktorat 12 175 75 2.115 1 1 100 2 775 3 2 75 3 340 2 575 Pangkalan Kenavigasian 83 Kepala Sub Direktorat Sarana 12 175 100 2 75 2 575 2.115 1 1 775 3 2 75 3 340 dan Prasarana 84 Direktur Lalu Lintas Angkutan 15 3.375 3 550 650 3 975 2 250 2 775 3 75 3 100 5 Laut 85 Kepala Sub Direktorat 12 2.115 175 100 2 75 2 340 2 575 1 1 775 3 75 3 Angkutan Laut Dalam Negeri 86 Kepala Sub Direktorat 12 2.115 175 775 75 2 75 2 575 1 1 100 2 3 3 340 Angkutan Laut Luar Negeri Faktor 1 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor Ruang Faktor 2 Wewenang Hubungan Kesulitan 6 Kelas Harga Lingkup Pengaturan Penyeliaan Personal No. Nama Jabatan Struktural Pengarahan Kondisi Jabatan Jabatan + Organisasi dan Sifat Tujuan Pekerjaan Lain Dampak (1-3) Manajerial Hub. Hub. (1-5) (1-3) (1-4) (1-4) (1-8) (1-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kepala Sub Direktorat 87 Angkutan Laut Khusus dan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Penunjang Angkutan Laut Kepala Sub Direktorat 88 Pengembangan Usaha 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Angkutan Laut Kepala Sub Direktorat 89 Pengembangan Sistem dan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Informasi Angkutan Laut Direktur Pelabuhan dan 90 15 3.230 3 550 2 250 2 775 3 75 3 100 4 505 3 975 Pengerukan 91 Kepala Sub Direktorat 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Pengembangan Pelabuhan Faktor 1 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor Ruang Faktor 2 Wewenang Hubungan Kesulitan 6 Kelas Harga Lingkup Pengaturan Penyeliaan Personal No. Nama Jabatan Struktural Pengarahan Kondisi Jabatan Jabatan + Organisasi dan Sifat Tujuan Pekerjaan Lain Dampak (1-3) Manajerial Hub. Hub. (1-5) (1-3) (1-4) (1-4) (1-8) (1-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kepala Sub Direktorat 92 Perancangan dan Program 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Pembangunan Fasilitas Pelabuhan 93 Kepala Sub Direktorat 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Pengerukan dan Reklamasi Kepala Sub Direktorat 94 Pemanduan dan Penundaan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 KapalKepala Sub Direktorat 95 Bimbingan Pelayanan Jasa 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 dan Operasional Pelabuhan Sekretaris Direktorat J enderal 96 15 3.375 3 550 2 250 2 775 3 75 3 100 5 650 3 975 Perhubungan Laut Faktor 1 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor Ruang Faktor 2 Wewenang Hubungan Kesulitan 6 Kelas Harga Lingkup Pengaturan Penyeliaan Personal No. Nama Jabatan Struktural Pengarahan Kondisi Jabatan Jabatan + Organisasi dan Sifat Tujuan Pekerjaan Lain Dampak (1-3) Manajerial Hub. Hub. (1-5) (1-3) (1-4) (1-4) (1-8) (1-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 97 Kepala Bagian Hukum 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 98 Kepala Bagian Kepegawaian 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 dan Umum 99 Kepala Bagian Keuangan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 100 Kepala Bagian Perencanaan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 101 Direktur Perkapalan dan 15 3.375 3 550 2 250 2 775 3 75 3 100 5 650 3 975 KepelautanKepala Sub Direktorat 102 Pencemaran dan Manajemen 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Keselamatan Kapal Kepala Sub Direktorat 103 Pengukuran, Pendaftaran dan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Kebangsaan Kapal 104 Kepala Sub Direktorat Nautis 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Teknis dan Radio Kapal Faktor 1 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor Ruang Faktor 2 Wewenang Hubungan Kesulitan 6 Kelas Harga Lingkup Pengaturan Penyeliaan Personal No. Nama Jabatan Struktural Pengarahan Kondisi Jabatan Jabatan + Organisasi dan Sifat Tujuan Pekerjaan Lain Dampak (1-3) Manajerial Hub. Hub. (1-5) (1-3) (1-4) (1-4) (1-8) (1-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 105 Kepala Sub Direktorat 12 175 2.115 1 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Kelaikan Kapal 106 Kepala Sub Direktorat 12 2.115 1 175 100 2 775 75 2 3 2 575 1 3 75 340 Kepelautan 107 Direktur Kesatuan Penjagaan 15 3.230 3 550 250 2 775 3 505 975 2 3 75 100 4 3 Laut dan Pantai Kepala Sub Direktorat Patroli 108 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 dan Pengamanan Kepala Sub Direktorat 109 Penanggulangan Musibah dan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 PBAKepala Sub Direktorat 110 Pengawasan Keselamatan dan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 PPNS Faktor 1 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor Ruang Faktor 2 Wewenang Hubungan Kesulitan 6 Kelas Harga Lingkup Pengaturan Penyeliaan Personal No. Nama Jabatan Struktural Pengarahan Kondisi Jabatan Jabatan + Organisasi dan Sifat Tujuan Pekerjaan Lain Dampak (1-3) Manajerial Hub. Hub. (1-5) (1-3) (1-4) (1-4) (1-8) (1-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 111 Kepala Sub Direktorat Sarana 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 dan Prasarana 112 Kepala Sub Direktorat Tertib 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Pelayaran 113 Kepala Kantor 15 3.375 3 550 2 250 2 775 3 75 3 100 5 650 3 975 Kesyahbandaran Utama 114 Kepala Bagian Tata Usaha 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 115 Kepala Bidang Status Hukum 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 dan Sertifikasi Kapal 116 Kepala Bidang Keselamatan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Berlayar 117 Kepala Bidang Penjagaan, 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Patroli dan Penyidikan 118 Kepala Kantor Otoritas 15 3.375 3 550 2 250 2 775 3 75 3 100 5 650 3 975 Pelabuhan Utama Faktor 1 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor Ruang Faktor 2 Wewenang Hubungan Kesulitan 6 Kelas Harga Lingkup Pengaturan Penyeliaan Personal No. Nama Jabatan Struktural Pengaraban Kondisi Jabatan Jabatan + Organisasi dan Sifat Tujuan Pekerjaan Lain Dampak (1-3) Manajerial Hub. Hub. (1-5) (1-3) (1-4) (1-4) (1-8) (1-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 119 Kepala Bagian Tata Usaba 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 120 Kepala Bidang Perencanaan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 75 3 340 2 575 2 dan PembangunanKepala Bidang Lalu Lintas dan 121 Angkutan Laut, Operasi dan 12 2.190 1 175 1 100 2 775 4 100 4 125 3 340 2 575 Usaba Kepelabuhanan 122 Kepala Kantor Pelabuhan 15 3.375 3 550 2 250 2 775 3 75 3 100 5 650 3 975 Batam 123 Kepala Bagian Tata Usaha 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 124 Kepala Bidang Kepelabuhanan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 125 Kepala Bidang 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Kesyabbandaran 126 Kepala Bidang Komersil 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 127 Kepala Kantor Distrik Navigasi 15 3.375 3 550 2 250 2 775 3 75 3 100 5 650 3 975 Kelas I Faktor 1 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor Ruang Faktor 2 Wewenang Hubungan Kesulitan 6 Kelas Harga Lingkup Pengaturan Penyeliaan Personal No. Nama Jabatan Struktural Pengarahan Kondisi Jabatan Jabatan + Organisasi dan Sifat Tujuan Pekerjaan Lain Dampak (1-3) Manajerial Hub. Hub. (1-5) (1-3) (1-4) (1-4) (1-8) (1-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 128 Kepala Bagian Tata Usaha 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 129 Kepala Bidang Operasi 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 130 Kepala Bidang Logistik 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Kepala Kantor 131 Kesyahbandaran dan Otoritas 15 3.375 3 550 2 250 2 775 3 75 3 100 5 650 3 975 Pelabuhan Kelas I 132 Kepala Bagian Tata Usaha 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 133 Kepala Bidang Status Hukum 12 2.115 1 175 100 2 775 75 2 75 3 340 2 575 1 3 dan Sertifikasi KapalKepala Bidang Keselamatan 134 Berlayar, Penjagaan dan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Patroli 135 Kepala Bidang Lalu Lintas dan 12 2.115 1 175 100 2 775 75 2 75 3 340 2 575 1 3 Usaha Kepelabuhanan Faktor 1 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor Ruang Faktor 2 Wewenang Hubungan Kesulitan 6 Kelas Harga Lingkup Pengaturan Penyeliaan Personal No. Nama Jabatan Struktural Pengarahan Kondisi Jabatan Jabatan + Organisasi dan Sifat Tujuan Pekerjaan Lain Dampak (1-3) Manajerial Hub. Hub. (1-5) (1-3) (1-4) (1-4) (1-8) (1-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 136 Kepala Sub Direktorat 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Standarisasi 137 Kepala Sub Direktorat 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Rekayasa 138 Kepala Sub Direktorat Produk 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Aeronautika 139 Kepala Sub Direktorat Operasi 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Pesawat Udara 140 Kepala Sub Direktorat 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Perawatan 141 Direktur Angkutan Udara 15 3.375 3 550 2 250 2 775 3 75 3 100 5 650 3 975 142 Kepala Sub Direktorat 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Kerjasama Angkutan Udara Kepala Sub Direktorat 143 Angkutan Udara Niaga 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Berjadwal Faktor 1 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor Ruang Faktor 2 Wewenang Hubungan Kesulitan 6 Kelas Harga Lingkup Pengaturan Penyeliaan Personal No. Nama Jabatan Struktural Pengarahan Kondisi Jabatan Jabatan + Organisasi dan Sifat Tujuan Pekerjaan Lain Dampak (1-3) Manajerial Hub. Hub. (1-8) (1-6) (1-5) (1-3) (1-4) (1-4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kepala Sub Direktorat 144 Angkutan Udara Niaga Tidak 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Berjadwal dan Non NiagaKepala Sub Direktorat 145 Pengembangan dan 12 2.190 1 175 1 100 2 775 4 100 4 125 3 340 2 575 Pembinaan Usaha Angkutan UdaraKepala Sub Direktorat sistem 146 Informasi dan Pelayanan 12 2.190 1 175 1 100 2 775 4 100 4 125 3 340 2 575 Angkutan Udara 147 Direktur Bandar Udara 15 3.375 3 550 2 250 2 775 3 75 3 100 5 650 3 975 148 Kepala Sub Direktorat 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Penyelenggaran Bandar Udara Kepala Sub Direktorat 149 Peralatan dan Utilitas Bandar 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Udara 150 Kepala Sub Direktorat 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Persone1 dan Operasi Bandar \ Faktor 1 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor Ruang Faktor 2 Wewenang Hubungan Kesulitan 6 Kelas Harga Lingkup Pengaturan Penyeliaan Personal No. Nama Jabatan Struktural Pengarahan Kondisi Jabatan Jabatan + Organisasi dan Sifat Tujuan Pekerjaan Lain Dampak (1-3) Manajerial Hub. Hub. (1-5) (1-3) (1-4) (1-4) (1-8) (1-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Udara 151 Kepala Sub Direktorat 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Prasarana Bandar Udara Kepala Sub Direktorat 152 Tatanan Kebandarudaran dan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Lingkungan 153 Direktur Navigasi 15 3.375 3 550 250 2 650 3 975 2 775 3 75 3 100 5 PenerbanganKepala Sub Direktorat 154 Manajemen Lalu Lintas 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 PenerbanganKepala Sub Direktorat 155 Manajemen Informasi 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Aeronautika 156 Kepala Sub Direktorat 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 75 3 340 2 575 2 Komunikasi Penerbangan Faktor 1 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor Ruang Faktor 2 Wewenang Hubungan Kesulitan 6 Kelas Harga Lingkup Pengaturan Penye1iaan Personal No. Nama Jabatan Struktural Pengarahan Kondisi Jabatan Jabatan + Organisasi dan Sifat Tujuan Pekerjaan Lain Dampak (1-3) Manajerial Hub. Hub. (1-5) (1-3) (1-4) (1-4) (1-8) (1-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kepala Sub Direktorat 157 Fasilitas Bantu Navigasidan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Pengamatan PenerbanganKepala Sub Direktorat 158 Standarisasi dan Sertifikasi 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 NavigasiPenerbangan 159 Direktur Keamanan 15 3.375 3 550 2 250 2 775 3 75 3 100 5 650 3 975 PenerbanganKepala Sub DirektoratFasilitas Keamanan 160 Penerbangan dan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Pengangkutan BarangBerbahayaKepala Sub Direktorat Kendali 161 Mutu Keasmanan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Penerbangan Faktor 1 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor Ruang Faktor 2 Wewenang Hubungan Kesulitan 6 Ke1as Harga Lingkup Pengaturan Penyeliaan Personal No. Nama Jabatan Struktural Pengarahan Kondisi Jabatan Jabatan + Organisasi dan Sifat Tujuan PekeIjaan Lain Dampak (1-3) Manajerial Hub. Hub. (1-5) (1-3) (1-4) (1-4) (1-8) (1-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 162 Kepala Sub Direktorat 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Pelayanan darurat Kepala Sub Direktorat PPNS 163 dan Personel Keamanan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 PenerbanganKepala Sub Direktorat 164 Standarisasi, Kerjasama dan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Program KeamananPenerbanganSekretaris Direktorat J enderal 165 15 3.375 3 550 2 250 2 775 3 75 3 100 5 650 3 975 Perhubungan Udara 166 Kepala Bagian Perencanaan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 167 Kepala Bagian Keuangan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 168 Kepala Bagian Hukum dan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Hubungan Masyarakat 169 Kepala Bagian Kepegawaian 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 dan Umum Faktor 1 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor Ruang Faktor 2 Wewenang Hubungan Kesulitan 6 Kelas Harga Lingkup Pengaturan Penyeliaan Personal No. Nama Jabatan Struktural Pengarahan Kondisi Jabatan Jabatan + Organisasi dan Sifat Tujuan Pekerjaan Lain Dampak (1-3) Manajerial Hub. Hub. (1-8) (1-6) (1-5) (1-3) (1-4) (1-4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 170 Kepala Bagian Tata Usaha 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 171 Kepala Bidang Pelayanan dan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Pengoperasian Bandar Udara 172 Kepala Bidang Angkutan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Udara dan KelakudaraanKepala Bidang Keamanan 173 Penerbangan dan Pelayanan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Darurat 174 Kepala Bagian Tata Usaha 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Kepala Bidang Keamanan 175 Penerbangan, Angkutan Udara 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 dan Kelaikudaraan 176 Kepala Bidang Pelayanan dan 12 2.190 1 175 1 100 2 775 4 100 4 125 3 340 2 575 Pengoperasian Bandar Udara Faktor 1 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor Ruang Faktor 2 Wewenang Hubungan Kesulitan 6 Kelas Harga Lingkup Pengaturan Penyeliaan Personal No. Nama Jabatan Struktural Pengarahan Kondisi Jabatan Jabatan + Organisasi dan Sifat Tujuan Pekerjaan Lain Dampak (1-3) Manajerial Hub. Hub. (1-5) (1-3) (1-4) (1-4) (1-8) (1-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kepala Kantor Unit 177 Penyelenggara Bandar Udara 14 3.030 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 4 505 3 975 Ke1asI Utama 178 Kepala Bagian Tata Usaha 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 179 Kepala Subbagian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 Perencanaan dan Keuangan 180 Kepala Subbagian 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 Kepegawaian dan Umum 181 Kepala Bidang Teknik dan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Operasi 182 Kepala Seksi Tekinik Bandar 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 Udara 183 Kepala Seksi Operasi Bandar 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 UdaraKepala Bidang Keamanan 184 Penerbangan dan Pelayanan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Darurat Faktor 1 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor Ruang Faktor 2 Wewenang Hubungan Kesulitan 6 Kelas Harga Lingkup Pengaturan Penyeliaan Personal No. Nama Jabatan Struktural Pengarahan Kondisi Jabatan Jabatan + Organisasi dan Sifat Tujuan Pekerjaan Lain Dampak (1-3) Manajerial Hub. Hub. (1-5) (1-3) (1-4) (1-4) (1-8) (1-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 185 Kepala Seksi Keamanan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 Penerbangan 186 Kepala Seksi Pelayanan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 Darurat 187 Kepala Bidang Pelayanan dan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Kerjasama 188 Kepala Seksi Pe1ayanan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 189 Kepala Seksi Kerjasama 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 Kepala Kantor Unit 190 Penyelenggara Bandar Udara 13 2.440 2 350 2 250 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Kelas I 191 Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 192 Kepala Seksi Teknik dan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 25 1 30 3 340 1 310 1 Operasi Faktor 1 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor Ruang Faktor 2 Wewenang Hubungan Kesulitan 6 Kelas Harga Lingkup Pengaturan Penyeliaan Personal No. Nama Jabatan Struktural Pengarahan Kondisi Jabatan Jabatan + Organisasi dan Sifat Tujuan Pekerjaan Lain Dampak (1-3) Manajerial Hub. Hub. (1-5) (1-3) (1-4) (1-4) (1-8) (1-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kepala Seksi Keamanan 193 Penerbangan dan Pelayanan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 Darurat 194 Kepala Seski Pelayanan dan 9 1.430 1 175 1 100 450 25 30 3 340 1 310 1 1 1 KerjasamaKepala Kantor Unit 195 Penyelenggara Bandar Udara 13 2.440 2 350 2 250 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Kelas II 196 Kepala Sub Bagian Tata 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 UsahaKepala Seksi Teknik, Operasi, 197 Keamanan dan Pelayanan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 Darurat 198 Kepala Seksi Pelayanan dan 9 1.430 1 175 1 100 450 25 30 3 340 1 310 1 1 1 Kerjasama Faktor 1 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor Ruang Faktor 2 Wewenang Hubungan Kesulitan 6 Kelas Harga Lingkup Pengaturan Penyeliaan Personal No. Nama Jabatan Struktural Pengarahan Kondisi Jabatan Jabatan + Organisasi dan Sifat Tujuan Pekerjaan Lain Dampak (1-3) Manajerial Hub. Hub. (1-5) (1-3) (1-4) (1-4) (1-8) (1-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kepala Kantor Unit 199 Penyelenggara Bandar Udara 10 1.825 2 350 2 250 1 450 2 50 2 75 3 340 1 310 Kelas III 200 Kepala Urusan Tata Usaha 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 Kepala Subseksi Teknik, 201 Operasi, Keamanan dan 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310 Pelanyanan Darurat 202 Kepala Kantor Otoritas Bandar 15 3.375 3 550 2 250 2 775 3 75 3 100 5 650 3 975 Udara Kelas I 203 Kepala Balai Kalibrasi 15 3.375 3 550 2 250 2 775 3 75 3 100 5 650 3 975 Fasilitas Penerbangan Sekretaris Direktorat Jenderal 204 15 3.375 3 550 2 250 2 775 3 75 3 100 5 650 3 975 Perkeretaapian 205 Kepala Bagian Perencanaan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 206 Kepala Bagian Keuangan 12 2.190 1 175 1 100 2 775 4 100 4 125 3 340 2 575 Faktor 1 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor Ruang Faktor 2 Wewenang Hubungan Kesulitan 6 Kelas Harga Lingkup Pengaturan Penyeliaan Personal No. Nama Jabatan Struktural Pengarahan Kondisi Jabatan Jabatan + Organisasi dan Sifat Tujuan Pekerjaan Lain Dampak (1-3) Manajerial Hub. Hub. (1-5) (1-3) (1-4) (1-4) (1-8) (1-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 207 Kepala Bagian Hukum 12 2.190 1 175 1 100 2 775 4 100 4 125 3 340 2 575 208 Kepala Bagian Kepegawaian 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 dan UmumDirektur Lalu Lintas dan 209 15 3.375 3 550 2 250 2 775 3 75 3 100 5 650 3 975 Angkutan Kereta Api 210 Kepala Sub Direktorat 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Jaringan 211 Kepala Sub Direktorat Lalu 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Lintas 212 Kepala Sub Direktorat 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Angkutan 213 Kepala Sub Direktorat 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 lnvestasiDirektur Prasarana 214 15 3.230 3 550 2 250 2 775 3 75 3 100 4 505 3 975 Perkeretaapian Faktor 1 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor Ruang Faktor 2 Wewenang Hubungan Kesulitan 6 Kelas Harga Lingkup Pengaturan Penyeliaan Personal No. Nama Jabatan Struktural Pengarahan Kondisi Jabatan Jabatan + Organisasi dan Sifat Tujuan Pekerjaan Lain Dampak (1-3) Manajerial Hub. Hub. (1-5) (1-3) (1-4) (1-4) (1-8) (1-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kepala Sub Direktorat Jalur 215 dan Bangunan Kereta Api 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Wilayah IKepala Sub Direktorat Jalur 216 dan Bangunan Kereta Api 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Wilayah II 217 Kepala Sub Direktorat 12 2.115 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 1 Fasilitas Operasi Kereta Api Kepala Sub Direktorat 218 Pengujian dan Sertifikasi Jalur 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 dan Bangunan Kereta Api Kepala Sub Direktorat 219 Pengujian dan Sertifikasi 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Fasilitas Operasi Kereta Api \ Faktor 1 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor Ruang Faktor 2 Wewenang Hubungan Kesulitan 6 Kelas Harga Lingkup Pengaturan Penye1iaan Personal No. Nama Jabatan Struktural Pengarahan Kondisi Jabatan Jabatan + Organisasi dan Sifat Tujuan Pekerjaan Lain Dampak (1-3) Manajerial Hub. Hub. (1-5) (1-3) (1-4) (1-4) (1-8) (1-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Direktur Sarana 220 15 3.230 3 550 2 250 2 775 3 75 3 100 4 505 3 975 Perkeretaapian 221 Kepala Sub Direktorat 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Pengembangan Sarana 222 Kepala Sub Direktorat 12 2.115 3 575 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 340 2 Pengawasan Sarana Kepala Sub Direktorat 223 Pengelolaan Sarana Milik 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 NegaraKepala Sub 224 DirektoratPengujian dan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Sertifikasi Sarana Wilayah I Kepala Sub Direktorat 225 Pengujian dan Sertifikasi 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Sarana Wilayah II Faktor 1 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor Ruang Faktor 2 Wewenang Hubungan Kesulitan 6 Kelas Harga Lingkup Pengaturan Penyeliaan Personal No. Nama Jabatan Struktural Pengarahan Kondisi Jabatan Jabatan + Organisasi dan Sifat Tujuan Pekerjaan Lain Dampak (1-3) Manajerial Hub. Hub. (1-5) (1-3) (1-4) (1-4) (1-8) (1-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Direktur Keselamatan 226 15 3.230 3 550 2 250 2 775 3 75 3 100 4 505 3 975 Perkeretaapian 227 Kepala Sub Direktorat Audit 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 dan Peningkatan Keselamatan 228 Kepala Sub Direktorat Analisis 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 dan Penanganan Kecelakaan Kepala Sub Direktorat 229 Akreditasi Kelembagaan dan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Sertifikasi Sumber Daya Manusia 230 Kepala Sub Direktorat 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Penegakan Hukum Kepala Balai Teknik 231 Perkeretaapian Wilayah Jawa 13 2.440 2 350 2 250 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 1 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor Ruang Faktor 2 Wewenang Hubungan Kesulitan 6 Kelas Harga Lingkup Pengaturan Penyeliaan Personal No. Nama J abatan Struktural Pengarahan Kondisi Jabatan Jabatan + Organisasi dan Sifat Tujuan Pekerjaan Lain Dampak (1-3) Manajerial Hub. Hub. (1-5) (1-3) (1-4) (1-4) (1-8) (1-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 232 Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 233 Kepala Seksi Prasarana 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 30 3 340 1 310 1 PerkeretaapianKepala Seksi Lalu Lintas, 234 Sarana dan Keselamatan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 PerkeretaapianKepala Balai Teknik 235 Perkeretaapian Wilayah Jawa 13 2.440 2 350 2 250 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 237 Kepala Seksi Prasarana 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 30 3 340 1 310 1 PerkeretaapianKepala Seksi Lalu Lintas, 238 Sarana dan Keselamatan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 Perkeretaapian Faktor 1 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor Ruang Faktor 2 Wewenang Hubungan Kesulitan 6 Kelas Harga Lingkup Pengaturan Penyeliaan Personal No. Nama Jabatan Struktural Pengarahan Kondisi Jabatan Jabatan + Organisasi dan Sifat Tujuan Pekerjaan Lain Dampak (1-3) Manajerial Hub. Hub. (1-5) (1-3) (1-4) (1-4) (1-8) (1-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kepala Balai Teknik 239 Perkeretaapian Wilayah Jawa 13 2.440 2 350 2 250 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 241 Kepala Seksi Prasarana 9 1.430 1 175 1 100 1 450 25 1 30 3 340 1 310 1 PerkeretaapianKepala Seksi Lalu Lintas, 242 Sarana dan Keselamatan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 PerkeretaapianKepala Balai Teknik 243 Perkeretaapian Wilayah 13 2.440 2 350 2 250 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Jakarta dan Banten 244 Kepala Sub Bagian Tata 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 Usaha Faktor 1 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor Ruang Faktor 2 Wewenang Hubungan Kesulitan 6 Kelas Harga Lingkup Pengaturan Penyeliaan Personal No. Nama Jabatan Struktural Pengarahan Kondisi Jabatan Jabatan + Organisasi dan Sifat Tujuan Pekerjaan Lain Dampak (1-3) Manajerial Hub. Hub. (1-5) (1-3) (1-4) (1-4) (1-8) (1-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 245 Kepala Seksi Prasarana 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 PerkeretaapianKepala Seksi Lalu Lintas, 246 Sarana dan Keselamatan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 PerkeretaapianKepala Balai Teknik 247 Perkeretaapian Wilayah 13 2.440 2 350 2 250 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Sumatera Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 249 Kepala Seksi Prasarana 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 PerkeretaapianKepala Seksi Lalu Lintas, 250 Sarana dan Keselamatan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 Perkeretaapian Faktor 1 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor Ruang Faktor 2 Wewenang Hubungan Kesulitan 6 Kelas Harga Lingkup Pengaturan Penyeliaan Personal No. Nama Jabatan Struktural Pengarahan Kondisi Jabatan Jabatan + Organisasi dan Sifat Tujuan Pekerjaan Lain Dampak (1-3) Manajerial Hub. Hub. (1-5) (1-3) (1-4) (1-4) (1-8) (1-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kepala Balai Teknik 251 Perkeretaapian Wilayah 13 2.440 2 350 2 250 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Sumatera Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 253 Kepala Seksi Prasarana 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 PerkeretaapianKepala Seksi Lalu Lintas, 254 Sarana dan Keselamatan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 PerkeretaapianKepala Balai Teknik 255 Perkeretaapian Wilayah 13 2.440 2 350 2 250 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Sumatera Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 257 Kepala Seksi Prasarana 9 175 340 1 310 1.430 1 1 100 1 450 1 25 1 30 3 Perkeretaapian \ Faktor 1 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor Ruang Faktor 2 Wewenang Hubungan Kesulitan 6 Kelas Harga Lingkup Pengaturan Penyeliaan Personal No. Nama Jabatan Struktural Pengarahan Kondisi Jabatan Jabatan + Organisasi dan Sifat Tujuan Pekerjaan Lain Dampak (1-3) Manajerial Hub. Hub. (1-5) (1-3) (1-4) (1-4) (1-8) (1-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kepala Seksi Lalu Lintas, 258 Sarana dan Keselamatan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 Perkeretaapian 259 Kepala Balai Pengujian 13 2.440 2 350 2 250 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Perkeretaapian 260 Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 261 Kepala Seksi Pengujian 9 1.430 1 175 1 100 1 25 340 1 310 450 1 1 30 3 Sarana Perkeretaapian 262 Kepala Seksi Pengujian 9 1.430 1 175 1 100 1 25 30 3 340 1 310 450 1 1 Prasarana Perkeretaapian Kepala Seksi Pengujian 263 Sumber Daya Manusia 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 Perkeretaapian 264 Kepala Balai Perawatan 13 2.440 2 350 2 250 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Perkeretaapian 265 Kepala Subbagian Tata Usaha 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 Faktor 1 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor Ruang Faktor 2 Wewenang Hubungan Kesulitan 6 Kelas Harga Lingkup Pengaturan Penyeliaan Personal No. Nama Jabatan Struktural Pengarahan Kondisi Jabatan Jabatan + Organisasi dan Sifat Tujuan Pekerjaan Lain Dampak (1-3) Manajerial Hub. Hub. (1-5) (1-3) (1-4) (1-4) (1-8) (1-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 266 Kepala Seksi Perawatan Berat 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 267 Kepala Seksi Perawatan 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 BerkalaSekretaris Badan 268 Pengembangan Sumber Daya 15 3.375 3 550 2 250 2 775 3 75 3 100 5 650 3 975 Manusia Perhubungan 269 Kepala Bagian Perencanaan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 270 Kepala Bagian Kepegawaian 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 271 Kepala Bagian Keuangan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 272 Kepala Bagian Umum 12 2.190 1 175 1 100 2 775 4 100 4 125 3 340 2 575 Kepala Pusat Pengembangan 273 Sumber Daya Manusia 15 3.230 3 550 2 250 2 775 3 75 3 100 4 505 3 975 Perhubungan Darat 274 Kepala Bagian Umum 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Faktor 1 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor Ruang Faktor 2 Wewenang Hubungan Kesulitan 6 Kelas Harga Lingkup Pengaturan Penyeliaan Personal No. Nama J abatan Struktural Pengarahan Kondisi Jabatan Jabatan + Organisasi dan Sifat Tujuan Pekerjaan Lain Dampak (1-3) Manajerial Hub. Hub. (1-5) (1-3) (1-4) (1-4) (1-8) (1-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 275 Kepala Bidang Pendidikan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 276 Kepala Bidang Pelatihan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Kepala Pusat Pengembangan 277 Sumber Daya Manusia 15 3.230 3 550 2 250 2 775 3 75 3 100 4 505 3 975 Perhubungan Laut 278 Kepala Bagian Umum 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 279 Kepala Bidang Pendidikan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 280 Kepala Bidang Pelatihan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Kepala Pusat Pengembangan 281 Sumber Daya Manusia 15 3.230 3 550 2 250 2 775 3 75 3 100 4 505 3 975 Perhubungan Udara 282 Kepala Bagian Umum 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 283 Kepala Bidang Pendidikan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 284 Kepala Bidang Pelatihan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Faktor 1 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor Ruang Faktor 2 Wewenang Hubungan Kesulitan 6 Kelas Harga Lingkup Pengaturan Penyeliaan Personal No. Nama Jabatan Struktural Pengarahan Kondisi Jabatan Jabatan + Organisasi dan Sifat Tujuan Pekerjaan Lain Dampak (1-3) Manajerial Hub. Hub. (1-8) (1-6) (1-5) (1-3) (1-4) (1-4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 285 Kepala Bagian Umum 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 286 Kepala Bidang Perencanaan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 287 Kepala Bidang 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Penyelenggaraan 288 Kepala Bidang Sarana dan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Prasarana 289 Kepala Bagian Administrasi 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Akademik dan Ketarunaan 290 Kepala Bagian Keuangan dan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Administrasi Umum 291 Kepala Bagian Administrasi 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Akademik dan Ketarunaan 292 Kepala Bagian Administrasi 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Umum 293 Kepala Bagian Administrasi 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Akademik dan Ketarunaan Faktor 1 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor Ruang Faktor 2 Wewenang Hubungan Kesulitan 6 Kelas Harga Lingkup Pengaturan Penyeliaan Personal No. Nama Jabatan Struktural Pengarahan Kondisi Jabatan Jabatan + Organisasi dan Sifat Tujuan Pekerjaan Lain Dampak (1-3) Manajerial Hub. Hub. (1-5) (1-3) (1-4) (1-4) (1-8) (1-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 294 Kepala Bagian Keuangan dan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Umum 295 Kepala Bagian Adrninistrasi 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Akademik dan Ketarunaan 296 Kepala Bagian Keuangan dan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 UmumSekretaris Badan Penelitian 297 dan Pengembangan 15 3.375 3 550 2 250 2 775 3 75 3 100 5 650 3 975 Perhubungan 298 Kepala Bagian Perencanaan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 299 Kepala Bagian Kepegawaian 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 300 Kepala Bagian Dokumentasi 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 dan Kerjasama 301 Kepala Bagian Umum 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Faktor 1 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor Ruang Faktor 2 Wewenang Hubungan Kesulitan 6 Kelas Harga Lingkup Pengaturan Penyeliaan Personal No. Nama Jabatan Struktural Pengarahan Kondisi Jabatan Jabatan + Organisasi dan Sifat Tujuan Pekerjaan Lain Dampak (1-3) Manajerial Hub. Hub. (1-5) (1-3) (1-4) (1-4) (1-8) (1-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kepala Bidang Pelayanan 302 Administrasi dan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Dokumentasi 303 Kepala Bidang Program dan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Evaluasi 304 Kepala Bidang Pelayanan 12 2.190 1 175 1 100 2 775 4 100 4 125 3 340 2 575 Administrasi dan Dokumentas 305 Kepala Bidang Program dan 12 2.190 1 175 1 100 2 775 4 100 4 125 3 340 2 575 EvaluasiKepala Bidang Pelayanan 306 Administrasi dan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Dokumentasi 307 Kepala Bidang Program dan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 EvaluasiKepala Bidang Pelayanan 308 Administrasi dan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Dokumentasi Pembina Utama Muda (IV Ie) NIP. 19620620 198903 2 001 IGNASIUSJONAN Salin an sesuai dengan aslinya ~ALA BIRO HUKUM j, ttd MENTERIPERHUBUNGAN Faktor 1 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor Ruang Faktor 2 Wewenang Hubungan Kesulitan 6 Kelas Harga Lingkup Pengaturan Penyeliaan Personal No. Nama Jabatan Struktural Pengarahan Kondisi Jabatan Jabatan + Organisasi dan Sifat Tujuan Pekerjaan Lain Dampak (1-3) Manajerial Hub. Hub. (1-5) (1-3) (1-4) (1-4) (1-8) (1-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 309 Kepala Bidang Program dan 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575 Evaluasi

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalarn rangka rneningkatkan kesesuaian an tara tanggung jawab dan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 199 Tahun 2015 Tentang Penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan Kernenterian Perhubungan;
b.bahwa dengan bertambahnya beban, tanggung jawab terhadap pengawasan dan pelayanan di bidang transportasi pada sejumlah jabatan serta adanya persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi terhadap hasil evaluasi jabatan di lingkungan Perhubungan rnaka perlu dilakukan penyesuaian terhadap kelas jabatan pada sejumlah jabatan struktural di lingkungan Kementerian Perhubungan;
c.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA Menimbang PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLlK INDONESIA NOMOR PM 62 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR PM 199 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGANKEMENTERIAN PERHUBUNGAN MENTERIPERHUBUNGAN Mernp:rha.tikan: 1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor tanggal BJ3889/M.PAN-RB/12/2015 tanggal 7 Desember 2015; 2 Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor tanggal B/1326/M.PAN-RB/3/2016 tanggal 21 Maret 2016;

Mengingat

1.Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2.Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2015 Nomor 260);
3.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 Pedoman Evaluasi Jabatan;
4.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 101 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 928);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas J abatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844); Perhubungan Nomor PM 199 Tahun 2015 Tentang Penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan; Mengingat 2 Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 199 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Ke1as Jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pasa13 Apabila dalam penyesuaian dimaksud tidak diperlukan pengangkatan dalam titelatur jabatan yang baru, maka penyesuaian tunjangan kinerja dengan kelas jabatan yang baru dilakukan terhitung mulai sejak penghitungan kinerja sebagaimana tercantum pada Lampiran II kolom 6, yang tempo dan prosedur pembayarannya disesuaikan dengan ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.
1.Ketentuan Pasal 3, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 199 Tahun 2015 Tentang Penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, diubah sebagai berikut : INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 199 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN KELAS JABATAN 01 LINGKUNGANKEMENTERIANPERHUBUNGAN. MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIKPERATURAN

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 133 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 133 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013