(1)Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, dan administrasi pembukuan, penerimaan dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dan pelaporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).
(2)Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional, surat menyurat, kearsipan, kerumah tanggaan dan urusan umum.
(3)Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan bantuan hukum, penyusunan dan sosialisasi peraturan kepelabuhanan, penyiapan bahan- bahan penyelesaian permasalahan hukum serta melakukan publikasi dan promosi serta hubungan masyarakat. Bidang Perencanaan dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja, program dan desain, analisa dan evaluasi penyediaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan dan alur pelayaran, reklamasi, jaringan jalan, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, sarana dan prasarana jasa kepelabuhanan serta penyusunan rencana induk pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan, penyusunan dan pengusulan tarif untuk ditetapkan oleh Menteri atas penggunaan perairan dan/atau daratan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan yang disediakan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Perencanaan dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
a.penyiapan bahan penyusunan rencana kerja penyediaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan dan alur pelayaran, reklamasi, jaringan jalan serta sarana bantu navigasi pelayaran;
b.penyiapan bahan penyusunan rencana induk pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan;
c.penyiapan bahan penetapan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan;
d.penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
e.penyiapan bahan penyusunan program penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan dan alur pelayaran, reklamasi, jaringan jalan dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
f.penyiapan bahan penyusunan rencana desain konstruksi fasilitas pokok pelabuhan dan fasilitas penunjang kepelabuhanan;
g.penyiapan bahan penyusunan program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
h.penyiapan bahan analisa dan evaluasi pembangunan penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan dan alur pelayaran, reklamasi, jaringan jalan, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran serta sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan; dan
i.penyiapan bahan penyusunan dan pengusulan tarif untuk ditetapkan oleh Menteri atas penggunaan daratan dan/atau perairan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan yang disediakan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.Seksi Penyusunan Program dan Desain; dan
c.Seksi Analisa, Evaluasi dan Tarif.
(1)Seksi Penyusunan Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja penyediaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan dan alur pelayaran, reklamasi, jaringan jalan, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, rencana induk pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan, penetapan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan, rencana pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
(2)Seksi Penyusunan Program dan Desain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan dan alur pelayaran, reklamasi, jaringan jalan, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, rencana desain konstruksi fasilitas pokok pelabuhan dan fasilitas penunjang kepelabuhanan serta program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
(3)Seksi Analisa, Evaluasi dan Tarif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisa dan evaluasi pembangunan penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan dan alur pelayaran, reklamasi, jaringan jalan, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh .Badan Usaha Pelabuhan serta penyusunan dan pengusulan tarif untuk ditetapkan oleh Menteri atas penggunaan daratan dan/atau perairan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan yang disediakan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Operasi, dan Usaha Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan, fasilitas dan pengoperasian pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan, penjaminan dan pemeliharaan kelestarian Iingkungan, pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan, pembinaan usaha, dan penyediaan dan latau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Lalu dan Lintas Angkutan Laut, Operasi, dan Usaha Kepelabuhanan menyelenggarakan fungsi:
a.penyiapan bahan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan lalu Iintas dan angkutan laut, tenaga kerja bongkar muat serta pengawasan kegiatan keagenan dan perwakilan kapal asing serta pemberian dispensasi syarat bendera;
b.penyiapan bahan penjaminan kelancaran arus barang serta keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
c.penyiapan bahan pengaturan dan penyelenggaraan lalu lintas kapal keluar/masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal;
d.penyiapan bahan pengaturan, pengendalian, pengawasan fasilitas dan operasional pelabuhan, usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan, serta penggunaan lahan daratan dan perairan di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan;
e.penyiapan bahan pengawasan dan evaluasi penerapan standar penggunaan peralatan kegiatan bongkar muat;
f.penyiapan bahan pelaksanaan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan;
g.penyiapan bahan pemberian rekomendasi persetujuan lokasi pelabuhan, pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri serta peningkatan kemampuan terminal dan operasional pelabuhan 24 (dua puluh empat) jam;
h.penyiapan bahan pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan serta penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP);
i.penyiapan bahan penyusunan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan serta penyediaan dan pengelolaan sistem informasi angkutan di perairan dan sistem informasi pelabuhan; dan
j.penyiapan bahan penyusunan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Operasi, dan Usaha Kepelabuhanan, terdiri atas:
a.Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
b.Seksi Fasilitas dan Pengawasan Operasional Pelabuhan; dan
c.Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhanan.
(1)Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu Iintas kapal, bongkar muat barang, usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan, tenaga kerja bongkar muat, pengawasan kegiatan keagenan dan perwakilan kapal asing serta pemberian dispensasi syarat bendera, kelancaran dan ketertiban pelayanan kapal dan barang, serta kegiatan pihak lain, pengaturan dan penyelenggaraan lalu lintas kapal keluarl masuk pelabuhan.
(2)Seksi Fasilitas dan Pengawasan Operasional Pelabuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan, pengendalian, pengawasan fasilitas dan operasional pelabuhan, usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan pemanduan kapal, serta penggunaan lahan daratan dan perairan di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan, pengawasan dan evaluasi penerapan standar penggunaan peralatan kegiatan bongkar muat pemberian rekomendasi persetujuan lokasi pelabuhan, pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri serta peningkatan kemampuan terminal dan operasional pelabuhan 24 (dua puluh empat) jam, keamanan dan ketertiban di pelabuhan, serta pemeliharaan kelestarian Iingkungan di pelabuhan.
(3)Seksi Sina Usaha dan Jasa Kepelabuhanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Sadan Usaha Pelabuhan, promosi peluang investasi, serta penyediaan danl atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Sadan Usaha Pelabuhan (SUP), penyusunan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan serta penyediaan dan pengelolaan sistem informasi angkutan di perairan dan sistem informasi pelabuhan, penyusunan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan. Susunan Organisasi Kantor Otoritas Pelabuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan;
(3)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(1)Pada Kantor Otoritas Pelabuhan dapat dibentuk wilayah kerja sesuai kebutuhan berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.
(2)Wilayah Kerja adalah satuan tugas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan yang membawahinya.
(3)Wilayah Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan dipimpin oleh seorang Koordinator.
(4)Wilayah Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan melaksanakan tugas berdasarkan penugasan yang diberikan oleh Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan yang membawahinya. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan, Kepala Tata Usaha, Kepala Bidang, Para Kepala Seksi dan Para Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional serta para petugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam Iingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan sesuai dengan tugas masing-masing. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-Iangkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Otoritas Pelabuhan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat secara berkala.
(1)Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan adalah Jabatan Eselon Il.b;
(2)Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Kantor Otoritas Pelabuhan adalah Jabatan Eselon IIl.b;
(3)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.b.
(4)Koordinator Wilayah Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan adalah jabatan fungsional. Kantor Otoritas Pelabuhan dibentuk pada 4 (empat) lokasi, yang terdiri atas:
a.Kantor Otoritas Pelabuhan I di Belawan Provinsi Sumatra Utara;
b.Kantor Otoritas Pelabuhan II di Tanjung Priok Provinsi OKI Jakarta;
c.Kantor Otoritas Pelabuhan III di Tanjung Perak Provinsi Jawa timur; dan
d.Kantor Otoritas Pelabuhan IV di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
(1)Sejak berlakunya Peraturan Menteri ini jumlah Kantor Otoritas Pelabuhan sebanyak 4 (empat) lokasi, dengan wilayah kerja terdiri atas:
a.Kantor Otoritas Pelabuhan I di Belawan Provinsi Sumatera Utara, membawahi wilayah kerja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lokasi;
b.Kantor Otoritas Pelabuhan II di Tanjung Priok Provinsi OKI Jakarta, membawahi wilayah kerja sebanyak 20 (dua puluh) lokasi;
c.Kantor Otoritas Pelabuhan III di Tanjung Perak Provinsi Jawa Timur, membawahi wilayah kerja sebanyak 31 (tiga puluh satu) lokasi; dan
d.Kantor Otoritas Pelabuhan IV di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, membawahi wilayah kerja sebanyak 21 (dua puluh satu) lokasi.
(2)Lokasi, nama pelabuhan dan wilayah kerja Kantor Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini. BABIX KETENTUAN PENUTUP Pada Saat mulai berlakunya peraturan Menteri ini biaya dan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Otoritas Pelabuhan dibebankan pada Kantor Administrator Pelabuhan sampai dengan Kantor Otoritas Pelabuhan memiliki anggararan sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan harus telah menyampaikan usulan rumusan jabatan fungsional umum, uraian jenis-jenis kegiatan organisasi, satuan hasil kerja jabatan, waktu capaian hasil kerja jabatan dan peta jabatan Kantor Otoritas Pelabuhan kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Perhubungan. Perubahan dan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah lebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrator Pelabuhan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 November 2010 MENTERIPERHUBUNGAN, ttd. Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:
1.Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3.Menteri Keuangan;
4.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5.Para Gubernur Provinsi;
6.Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7.Kepala Badan Kepegawaian Negara;
8.Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
9.Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
10.Para Kepala Biro dan para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan. Salinan sesuai den KEPALA BI HU UMAR IS SH MM MH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 196302201989031 001 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 63 TAHUN 2010 TANGGAL : 5 November 2010 STRUKTUR KANTOR OTORITAS PELABUHAN (ESELON lI.b) KANTOR OTORITAJ; PELABUHAN MCWf TATAUSAHA SUJllACIAN I SUJllACIAN I SUJllACIAN DUANGAN DJlECAWAlANDAlf BUlCUllDAlfBUMAS 1JIIUII I I mDANCPllWlCANAAN mDANCLAWUNrAS DAlf - DAlfJlDllW(CUJWf """" ANCICU1'ANLAUl, 0IlIllASI, DAlfUSAHADPILAIIIJIWW'I SDClllP!1'fYUSUNAN ---- SDCllLAWUNrAS DAlf I-- lWfC\NA ANCICU1'ANLAUT SDCIIP!1'fYUSUNAN SDClllF ASIUI' ASDAlf ~ PBOCItAIIDAlfDESAItf - PENCAWASAlf OPIItAIiONALJl'!LAIIOIMN L.....- SDCIIAlfAUSA, IVALVA" - SDClllIIINA USAHA DAlf DANTAIUF JASAICIJIILAIIVBAIW I I I I I DLOMPOIC WlLAYAHDlUAKAMOil - ~ JIt:£.. - I-- orOItITASPILABtJIfAN . . I I I MENTERIPERHUBUNGAN, ttd. Salinan sesuai denga KEPALA BIRO KU UMAR IS, SH, MM, MH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630220 198903 1 001 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 63 TAHUN 2010 TANGGAL : 5 November 2010 DAFTAR NAMA DAN LOKASI WILA YAH KERJA KANTOR OTORITAS PELABUHAN NO. NAMA PELABUHAN LOKASI 1 2 3 A. PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM
1.Wilayah Kerja Lhokseumawe Aceh Utara
2.Wilayah Kerja Meulaboh Aceh Barat
3.Wilayah Kerja Kuala Langsa Aceh Timur
4.Wilayah Kerja Malahayati Aceh Utara - Satuan Kerja Uleelheue - Satuan Kerja Sigli
5.Wilayah Kerja Sabang Sa bang B. PROVINSI SUMATERA UTARA
1.Wilayah Kerja Belawan Belawan
2.Wilayah Kerja Pangkalan Susu Pangkalan Brandan - Satuan Kerja Pangkalan Brandan
3.Wilayah Kerja Tanjung Balai AsahanfTeluk Asahan Nibung - Satuan Kerja Bagan Asahan
4.Wilayah Kerja Kuala Tanjung Kisaran
5.Wilayah Kerja Sibolga Sibolga
6.Wilayah Kerja Gunung Sitoli Nias C. PROVINSI RIAU
1.Wilayah Kerja Dumai Dumai - Satuan Kerja Lubuk Gaung - Satuan Kerja Pelintung
2.Wilayah Kerja Bagan Siapi-api Bengkalis - Satuan Kerja Pulau Halang NO. NAMA PELABUHAN LOKASI 1 2 3
3.Wilayah Kerja Pekan Baru Pekan Baru - Satuan Kerja Buatan - Satuan Kerja Siak Sri Indrapura
4.Wilavah Keria Kuala Enok Indragiri Hilir
5.Wilayah Kerja T embilahan Indragiri Hilir
6.Wilayah Kerja Rengat Indragiri Hulu - Satuan Kerja Kuala Cinaku
7.Wilayah Kerja Sungai Pakning - Satuan Kerja Kurau/Selat Lalang - Satuan Kerja T anjung Buton - Satuan Kerja Bukit Batu - Satuan Kerja Sungai Apit - Satuan Kerja Bandul - Satuan Kerja Melibur/Belitung - Satuan Kerja Lubuk Muda
8.Wilayah Kerja Bengkalis Bengkalis - Satuan Kerja Teluk Pambang - Satuan Kerja Bantan T engah
9.Wilayah Kerja Selat Panjang - Satuan Kerja Samak - Satuan Kerja Kedabu D. PROVINSI KEPULAUAN RIAU
1.Wilayah Kerja Tanjung Pinang Kepulauan Riau
2.Wilayah Kerja Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau - Satuan Kerja Pasir Panjang - Satuan Kerja Pulau Buru - Satuan Kerja STS Perairan Karimun
3.Wilayah Kerja Kijang Kepulauan Riau - Satuan Kerja Kawai - Satuan Kerja Teluk Bakau - Satuan Kerja Pangkil - Satuan Kerja Numbing - Satuan Kerja Mapur - Satuan Kerja Tambelan E. PROVINSI SUMATERA BARAT
1.Wilayah Kerja Teluk Bayur Padang - Satuan Kerja Air Bangis - Satuan Kerja Muara Padang F. PROVINSI JAMBI
1.Wilayah Kerja Kuala Tungkal Kuala Tungkal
2.Wilavah Keria Talang Dukuh/Jambi Jambi NO. NAMA PELABUHAN LOKASI 1 2 3
3.Wilayah Keria Muara Sabak Muara Sabak NO. NAMA PELABUHAN LO KAS I 1 2 3 A. PROVINSI BENGKULU
1.Wilayah Kerja Pulau Baai Bengkulu B. PROVINSI SUMATERA SELATAN
1.Wilayah Kerja Palembang Palembang - Satuan Kerja Sungai Lais