DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 4 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Ringkasan

Pasal 3 (1) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi fungsi: a. perencanaan; b. kerja sama antar lembaga; c. hukum; d. organisasi dan tata laksana; e. persidangan; f. kehumasan; g. kepustakaan; h. pendidikan dan pelatihan; i. sistem teknologi informasi; j. kepegawaian; k. kearsipan; l. keuangan; m. ketatausahaan dan protokol; n. rumah tangga; dan o. pengawasan. (2) Fungsi Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi fungsi: a. peningkatan kesejahteraan sosial; b. pemerataan pembangunan wilayah dan penanggulangan bencana; c. peningkatan kualitas kesehatan dan pembangunan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 63 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 2023, No.366 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);
6.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);
7.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2.Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip.
3.Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
4.Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip di lingkungan Kementerian dan Perwakilan. 2023, No.366
5.Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.
6.Unit Kerja adalah bagian dari Unit Organisasi di lingkungan Kementerian yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama.
7.Menteri Koordinator adalah menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

BAB II

KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 2

(1)Klasifikasi Arsip disusun berdasarkan tugas dan fungsi Pencipta Arsip yang meliputi:
1. a.fungsi fasilitatif; dan
2. b.fungsi substantif.
(2)Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan di kesekretariatan.
(3)Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pokok Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.

Pasal 3

(1)Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi fungsi:
1. a.perencanaan;
2. b.kerja sama antar lembaga;
3. c.hukum;
4. d.organisasi dan tata laksana;
5. e.persidangan;
6. f.kehumasan;
7. g.kepustakaan;
8. h.pendidikan dan pelatihan;
9. i.sistem teknologi informasi;
10. j.kepegawaian;
11. k.kearsipan;
12. l.keuangan;
13. m.ketatausahaan dan protokol;
14. n.rumah tangga; dan
15. o.pengawasan.
(2)Fungsi Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi fungsi:
1. a.peningkatan kesejahteraan sosial;
2. b.pemerataan pembangunan wilayah dan penanggulangan bencana;
3. c.peningkatan kualitas kesehatan dan pembangunan 2023, No.366 kependudukan;
4. d.peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
5. e.revolusi mental, pemajuan kebudayaan, dan prestasi olah raga;
6. f.peningkatan kualitas pendidikan dan moderasi beragama;
7. g.sekretariat kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; dan
8. h.pengkajian dan penelaahan.

Pasal 4

(1)Penyusunan Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.analisis fungsi;
2. b.analisis kegiatan;
3. c.analisis transaksi; dan
4. d.penyusunan skema klasifikasi.
(2)Analisis fungsi, analisis kegiatan, dan analisis transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan secara konstruktif dan sistemik untuk menghindari kerancuan dan tumpang tindih antara fungsi, kegiatan, dan transaksi.
(3)Analisis fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara logis, faktual, relevan, aktual, sistematis, akomodatif, dan kronologis.
(4)Penyusunan skema klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk memudahkan penjabaran uraian fungsi dan tugas secara logis, faktual, perbaikan berkelanjutan, sistematis, akomodatif, dan kronologis.

Pasal 5

(1)Skema klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d harus menggambarkan tahapan pelaksanaan kegiatan yang terdiri atas:
1. a.perencanaan;
2. b.persiapan;
3. c.pelaksanaan; dan
4. d.evaluasi.
(2)Skema klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk berjenjang yang meliputi:
1. a.nama atau judul fungsi;
2. b.nama kegiatan; dan
3. c.nama transaksi kegiatan.

Pasal 6

(1)Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditentukan berdasarkan Kode Klasifikasi Arsip yang terdiri atas kombinasi huruf dan angka.
(2)Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berfungsi sebagai dasar penomoran naskah dinas, pemberkasan, penataan Arsip, dan penyusutan Arsip.
(2)Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 2023, No.366 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri Koordinator ini. BABI III

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 63 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2023 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN ttd MUHADJIR EFFENDY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd ASEP N. MULYANA 2023, No.366 2023, No.366 2023, No.366 2023, No.366 2023, No.366 2023, No.366 2023, No.366 2023, No.366 2023, No.366 2023, No.366 2023, No.366 2023, No.366 2023, No.366 2023, No.366 2023, No.366 2023, No.366 2023, No.366 2023, No.366 2023, No.366 2023, No.366 2023, No.366 2023, No.366 2023, No.366 2023, No.366 2023, No.366 2023, No.366 2023, No.366 2023, No.366 2023, No.366 2023, No.366 2023, No.366 2023, No.366 2023, No.366 2023, No.366 2023, No.366

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2010