Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2019
- Nomor
- 65
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 33
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
MEMUTUSKAN : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN KEAGENAN KAPAL.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II PENYELENGGARAAN KEAGENAN KAPAL Bagian Kesatu Kegiatan Keagenan Kapal
BAB II
Keagenan kapal merupakan pelayanan jasa yang dilakukan untuk mewakili Perusahaan Angkutan Laut Nasional dan/atau Perusahaan Angkutan Laut Asing dalam rangka mengurus kepentingan kapal Perusahaan Angkutan Laut Nasional dan/atau kapal Perusahaan Angkutan Laut Asing selama berada di Indonesia.
Pelayanan jasa yang dilakukan oleh keagenan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
dan/atau
Bagian Kedua Pelaksana Kegiatan Keagenan Kapal
Pelaksana kegiatan keagenan kapal dilakukan oleh:
Perusahaan nasional keagenan kapal yang melakukan kegiatan keagenan kapal nasional dan/atau kapal asing harus memiliki surat penunjukan keagenan kapal. Bagian Ketiga Kegiatan Keagenan Kapal
Kegiatan keagenan kapal meliputi:
Pelaksanaan kegiatan keagenan kapal oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB III PENGUSAHAAN KEAGENAN KAPAL Bagian Kesatu Persetujuan Keagenan Kapal
BAB III
Membuka PDF…