Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteriini. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasa121 Izin usaha keagenan kapal dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin usaha, dalam hal perusahaan yang bersangkutan:
a.me1akukan kegiatan yang dapat membahayakan keamanan negara berdasarkan Keputusan dari instansi yang berwenang;
b.perusahaan menyatakan membubarkan diri atau jatuh pailit berdasarkan Keputusan dari instansi yang berwenang;
c.memperolehizin usaha secara tidak sah; dan
d.tidak melaksanakan kegiatan usahanya dengan nyata selama 1 (satu) tahun berturut-turut.
melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dengan menggunakan format Contoh 18 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini. tidakizinpemegangapabiladicabut(4) Izin
(3)Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dengan menggunakan format Contoh 17 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini.
Salinan sesuai dengan aslinya JA~ftRt :UKUM, SRILESTARIRAHJ:u Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620620 198903 2 001 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 92 Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2016 MENTERIPERHUBUNGAN ttd IGNASIUS JONAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2016 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. denganmiMenteriPeraturanpengundangan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pasa123 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. KETENTUAN PENUTUP Tembusan Yth.: Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut. (Nama Terang) Direksi Hormat Kami, PT ..
3.Demikian bilamana permohonan kami disetujui, dengan ini kami nyatakan bahwa perusahaan kami akan melakukan kegiatan keagenan kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
a.fotocopy akta pendirian perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah dilegalisir;
b.fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)perusahaan;
c.fotocopy bukti kepemilikan modal usaha;
d.bukti penanggung jawab perusahaan;
e.fotocopy sertifikat kepemilikan gedung kantor sendiri atau bukti sewa gedung selama 2 (dua) tahun;
f.fotocopy surat keterangan domisili perusahaan yang telah dilegalisir oleh Kecamatan;
g.bukti memiliki peralatan kantor, sarana, dan prasarana internet;
h.daftar nama tenaga ahli serta fotocopy sertifikat kompetensi sebagaimana dipersyaratkan yang telah dilegalisir; dan
i.bukti kepemilikan uang jaminan pada Bank.
2.Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:
1.Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ...
Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal, bersama ini kami mengajukan permohonan izin usaha perusahaan keagenan kapal. ............................... di Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut 1 (satu) berkas : Permohonan Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPKK) Kepada LAMPlRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR TAHUN2016 TENTANG PENYELENGGARAANDAN PENGUSAHMN KEAGENANKAPAL Nomor Lampiran Perihal Contoh 1 Tembusan Yth.: Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut. ( ) DIREKTURJENDERALPERHUBUNGANLAUT ... .... , .
3.Demikian untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
2.Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 (satu), Saudara dapat mengajukan kembali permohonan setelah melengkapi kekurangan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, c .
a . b.
1.Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor ... tanggal perihal permohonan izin usaha perusahaan keagenan kapal, dengan ini kami belum dapat menyetujui permohonan Saudara, dengan pertimbangan:
di Yth. PT.......: Penolakan Permohonan Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPKK) KepadaNomor Lampiran Perihal Contoh 2 ......................................... ttd DIREKTURJENDERAL PERHUBUNGANLAUT PT . Penanggung Jawab Dikeluarkan : Pada tanggal : Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal ini berlaku untuk seluruh wilayah negara Republik Indonesia terhitung sejak tanggal dikeluarkan, se1ama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya. SIUPKKini dapat dicabut langsung tanpa melalui proses peringatan dalam hal melakukan kegiatan lain yang membahayakan keamanan negara, mengageni kapal tidak laik laut yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda, memperoleh izin usaha secara tidak sah dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.
a.melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya;
b.perusahaan keagenan wajib melakukan kegiatan operasional paling lama 3 (tiga)bulan setelah izin usaha diterbitkan;
c.mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
d.menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada pemberi izin;
e.melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan penanggung jawab dan/ atau pemilik perusahaan dan/ atau domisili perusahaan kepada pemberi izin.
KewajibanPemegang SIUPKK: Nama Perusahaan Alamat kantor Perusahaan Nama Direktur Utama/Penanggung Jawab Alamat Direktur Utama/Penanggung Jawab: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor ... tanggal ..., diberikan Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPKK)kepada: SURATIZINUSAHAPERUSAHAANKEAGENANKAPAL(SIUPKK) (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan) NOMOR: DIREKTURJENDERALPERHUBUNGANLAUT Contoh 3 *) Coret yang tidak perlu Tembusan Yth.:
1.Kepala Kantor Syahbandar Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kantor Pelabuhan Batam, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Ybs ...;
2.Kacab/GM PT.... Ybs ...;
(NamaTerang) Jabatan PT. (Nama Perusahaan) Hormat Kami,
2.Demikian permohonan kami atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.
: 1. copy SIUPKK/SIUPAL
2.copy Letter Of Appoinment *)
3.copy charter party *)
4.sailing schedule
5.surat pemyataan kesanggupan untuk melayani sailing schedule yang telah ditetapkan
6.copy ship's particular/ spesifikasi kapal *)
7.crew list Lampiran Nama Kapal Bendera Ukuran (DWT/ GT/ HP) Principal Pelabuhan singgah/Rute:
yang akan dilalui Masa Berlaku
1.Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal, bersama ini diberitahukan permohonan status liner angkutan laut luar negeri dengan data-data sebagai berikut:
............................... di Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Jln . : Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Angkutan Laut Luar NegeriSecara Tetap dan Teratur (Status Liner) Kepada Nomor Lampiran Perihal Jakarta, Contoh 4 I Tembusan Yth.:
1.Dirjen Hubla;
2.Dirpelpeng, Ditjen Hubla;
3.Kepala Kantor Syahbandar Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kantor Pelabuhan Batam, Kesyahbandaran dan Otoritas Pe1abuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Ybs ... ;
4.Kacab/GM. PT.... Ybs ... ;
5.PT.....
NIP . .................... AN. DIREKTURJENDERAL PERHUBUNGANLAUT DIREKTURLALULINTASDANANGKUTANLAUT
4.Demikian disampaikan untuk dimaklumi.
3.Apabila kapal tersebut pada butir 1 (satu) tidak memenuhi kewajibannya dalam kunjungan terhadap pelabuhan sesuai sailing schedule maka pemberitahuan status liner ini akan ditinjau kembali.
2.Penetapan status liner kepada kapal tersebut pada butir 1 (satu) di atas, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal dan memperhatikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 50 Tahun 2003 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Untuk Pelabuhan Laut.
1.Menunjuk surat PT.. " Nomor ... tanggal ... perihal permohonan status liner ... principal , bersama ini terlampir disampaikan sailing schedule , bendera ... , ukuran DWT.... GT.... yang akan melayari pelabuhan Indonesia ... - dan pelabuhan tujuan di luar negeri ... , pp, dengan frekuensi kunjungan kapal sekurang- kurangnya 1 (satu) bulan sekali, untuk periode ... 20 ...
... sid ... 20 ... di Direksi PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia ... Kepada Biasa Sailing Schedule Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Angkutan Laut Luar Negeri Yth. Secara Tetap dan Teratur (Status Liner) Jakarta,Nomor Klasifikasi Lampiran Perihal Contoh 5 *) Coret yang tidak perlu Tembusan Yth.: 1.Dirjen Hubla;
2.Deputi II Bakin;
3.BAISTNI;
4.Ditjen Imigrasi;
5.Kepala Kantor Syahbandar Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kantor Pelabuhan Batam, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Ybs ....
(Nama Terang) Jabatan Hormat Kami, PT. (Nama Perusahaan)
2.Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.
Terlampir kami sampaikan pula agency agreement *)1Letter of Appointment] Crew List] Issei Passanger List *) linerI tramper *)
a.nama kapal/ voyage
b.bendera/ IMO number
c.ukuran (DWTI GTI HP)
d.oumer] principal
e.status
f.International Ship Security Certificate (ISSq
g.pelabuhan singgah h.ETA/ETD
i.kegiatan B1M
j.pelabuhan asal/tujuan *)
k.crew listlkebangsaan
1.keterangan
1.Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan NomorPM ...
Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal, bersama mi diberitahukan rencana kedatangan kapal keagenan kami dengan data-data sebagai berikut: Dengan hormat, , . di Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kepada1 (satu) berkas : Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) Nomor Lampiran Perihal Jakarta, Contoh 6
a.mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional maupun internasional;
b.mengurus kepentingan kapal asing yang diageni dan bertanggung jawab atas biaya kapal selama berada di pelabuhan Indonesia;
c.dilarang untuk mengangkut muatan danj atau penumpang antarpelabuhan serta melakukan kegiatan lainnya yang menggunakan kapal di wilayah perairan Indonesia (asas cabotage);
d.surat ini hanya berlaku sebagai Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA)bagi kapal asing yang melakukan kegiatan di pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri di wilayah perairan Republik Indonesia;
2.Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dengan ini diberitahukan bahwa rencana kedatanganjkeberangkatan kapal asing yang diageni perusahaan Saudara telah memenuhi persyaratan dan dicatat dalam daftar kapal keagenan di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dengan ketentuan sebagai berikut:
linerj tramper *)
a.nama kapalj voyage
b.benderaj IMO number
c.ukuran (DWTjGTjHP)
d.ownerj principal
e.International Ship Security Certificate:
(ISSq
f.status
g.pelabuhan singgah
h.ETAjETD
1.kegiatan 8jM J. pelabuhan asaljtujuan *)
k.crew listjkebangsaan
1.keterangan
1.Menunjuk surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA), serta mengacu kepada Pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal, rencana kedatanganjkeberangkatan kapal asing yang Saudara ageni dengan data sebagai berikut:
......................... di Yth. Direktur . Jin . Kepada1 (satu) berkas : Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) Jakarta, Nomor Lampiran Perihal Contoh 7 *) Coret yang tidak perlu Tembusan Yth.:
1.Dirjen Hubla;
2.Dirjen Imigrasi;
3.Deputi V BINTNI;
4.Asops KSAL;
5.Kepala BAISTNI;
6.Kepala Kantor Syahbandar Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kantor Pelabuhan Batam, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Ybs ... ;
7.Kacab/GM. PT.... Ybs ...;
8.Asosiasi ....
NIP .......... ( ) AN.DIREKTURJENDERALPERHUBUNGANLAUT DIREKTURLALULINTASDANANGKUTANLAUT
3.Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
e.Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dilakukan pemilik barang dengan pengangkut;
f.Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap kapal-kapal asing yang menyinggahi pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang belum comply dengan ketentuan SOLAS 1974 Chapter XI-2 (ISPS Code
2002);
g.melaporkan realisasi kegiatan keagenan kapal asing setiap 3 (tiga) bulan.
( ) PT / Nakhoda KM . ..., . Tujuan Tanggal Muat
a.Jenis Barang
b.Jumlah (T/ M3) Naik
a.Penumpang b.Hewan
1.Dari
2.Tanggal
3.Bongkar
a.Jenis Barang
b.Jumlah (T/M3):
4.Turun
a.Penumpang b.Hewan
5.Keterangan BERANGKATNO. TIBA Nama Kapal Ukuran Kapal :
Nama Nakhoda : Pelabuhan LAPORANKEDATANGAN/KEBERANGKATANKAPAL(LK3) Contoh 8 Keterangan: L : Liner T : Tramper M:Milik C : Charter K : Keagenan Kepala .......... , tanggal . PT. PERUSAHAAN KEAGENAN KAPAL *) Coret yang tidak perlu DATANG BONGKAR JENIS BERANGKAT MUAT JENIS STATUS STATUS KAPAL NO. NAMA DAR! KE KAPAL TGL PELABUHAN TON/W BARANG TGL PELABUHAN TON/W BARANG TRAYEK(*) (M/C/K) *) PT. PERUSAHAAN KEAGENAN KAPAL (PUSAT/CABANG) BULAN/TAHUN: . LAPORAN BULANAN KEGIATAN KUNJUNGAN KAPAL KEAGENAN DI PELABUHAN . Contoh 9
12.Ikan
13.Kapal Layar (1)
14.Kapallayar Motor(!)
15.Kapal Motor (1)
16.Lain-lain
11.Lash
9.Bulk (Curah)
10.Tanker
8.Barge
9.Dry Bulk
10.Liquid Bulk
11.Lain-lain
7.Peti Kemas II. DAFTARJENIS KEMASAN
1.Bag. 4. Barel (Kaleng) (Pak/Karung)
2.Case (Peti) 5. Drum
3.Bale 6. Pallet [Bal/Bundal] Ill. DAFTARTIPE KAPAL
1.Konvensional 5. Tongkang
2.Container 6. Roro (Peti Kemas)
3.Semi Container 7. Tunda (Peti Kemas)
4.Landing Craft 8. Penumpang
1.Beras 17. Minyak Goreng 33. Soda Ash 49. Nikel 65. RumputLaut
2.Gula Pasir 18. Sayur-sayuran 34. ZatAsam 50. Aluminium 66. Hasil Laut Lainnya
3.Gandum 19. Buah-buahan 35. Mesin-mesin 51. Batubara 67. Sapi
4.Tepung Terig 20. Kapas 36. Makanan Ternak 52. Pasir Kwarsa 68. Kerbau
5.Kedelai 21. Hasil Pertanian dan 37. Baja/Besi Beton 53. Pasir Besi 69. KulitHewan Perkebunan Lainnya
6.Kacang-kacangan22. Pupuk 38. Kertas 54. Pasir Lain 70. Kulit Ternak Lainnya
7.Lada 23. Semen 39. Makanarr/Minuman 55. Klinker 71. Penumpang
8.Cengkeh 24. Garmen 40. Hasil Perindustrian 56. Hasil Pertambangan 72. Transmigrasi Lainnya
9.Rempah-rempah 25. Tekstil 41. Crude Oil 57. Logs 73. Turis
10.Kopi 26. Elektronik 42. Bahan Bakar Minyak58. Kayu Gergajian 74. TKI 11.Tembakau 27. Gaplek 43. Gas/LNG 59. Kayu Lapis 75. Lain-lain
12.Kakao 28. Kenderaan 44. Aspal 60. Rotan I3.Teh 29. Furniture 45. Timah 61. Hasil Hutan Lainnya
14.Karet 30. Garam 46. Bauksit 62. Ikan
15.Kopra 31. Bahan Kimia 47. Tembaga 63. Udang
16.Minyak Sawi 32. Barang Kerajinan 48. Kaolin 64. IkanAsia I. DAFTARJENIS MUATAN ( ) PT .
..... , ..... 20 CATATAN: Keterlambatan handling oleh karena muatan, menunggu tongkang/ truck, kerusakan kapal, dsb. Diperlukan : ... karena ... di laut (karena cuaca, kerusakan mesin, dsb) ... TIM Betangkat Waktu Waktu Bongkar Muat Waktu PemuatanlPemberangkalan Pelabuhan Jarak BMayar Berlabuh Pelabuhan Asal 19l Jam Tgi Jam Mil Han Jam Han Jam Mulal Selesal yang lujuan lon u~uran Jenis Dipe~ukan elM 1000 KQ m'1 Penumpang Hewan BaranQ Kemasan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nama Kapal BenderajStatus Kapal : TipejUkuran Kapal Kecepatan Ekonomis Status Trayek : LinerjTramper *) Nama Perusahaan Keagenan Kapal : PT.... Alamat Perusahaan Telepon Periode Laporan LAPORAN REALISASI PERJALANAN KAPAL (VOYAGE REPOR1) Contoh 10 ( ) DlREKTURUTAMA . , 20 .
1.Nama Perusahaan Keagenan Kapal
2.Nomor dan Tanggal SIUPKK
3.Alamat Perusahaan Nomor Telepon Domisili
4.Nama/DIRUT Alamat Rumah Nomor Telepon
5.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)Perusahaan
6.Jumlah Tenaga Kerja Orang
a.Darat
b.Laut Orang
7.Keanggotaan Asosiasi DATAUMUMPERUSAHAAN Posisi : 20 .
Contoh 11 ( ) DIREKTUR UTAMA ..... , ..... 20.. OWNER/ PKKA KEGIATAN B/M NAMA PELABUHAN PELABUHAN PELABUHAN STATUS NO. KAPAL BENDERA PRINCIPALI NO TGL SINGGAH ASAL B M PNP TUJUAN KAPAL PEMILIK KAPAL (MT) (MT) (ORG) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 DATA KEGIATAN OPERASIONAL PERUSAHAAN KEAGENAN KAPAL PT . TAHUN 20 . Contoh 12
a.mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan pemerintah daerah setempat;
b.kantor cabang harus merupakan bagian organik dari induk perusahaan yang bersangkutan;
c.kantor cabang bertanggung jawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional perusahaan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Syahbandar Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kantor Pelabuhan Batam, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit PenyelenggaraPelabuhan Ybs ...;
d.setiap kali terjadi perubahan kepala cabang, alamat kantor cabang, dan perubahan-perubahan lainnya, perusahaan induk harus melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
e.perubahan induk secara finansial bertanggung jawab sepenuhnya atas hutang yang dilakukan oleh kantor cabang;
f.kantor cabang ditutup dengan sendirinya jika perusahaan induk yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan lagi danj atau tidak ada kunjungan kapal milikj charter selama 6 (enam)bulan berturut-turut.
2.Kantor cabang tersebut telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kantor cabang sebagai berikut:
a.Alamat
b.TeleponjFax
c.Nama PenanggungJawabj KepalaCabang
d.Alamat KepalaCabang
e.NomorjTanggal SK.Pengangkatan KepalaCabang
1.Menunjuk surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal tersebut pada pokok surat dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan serta mengacu pada Pasal ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal, dengan ini dinyatakan bahwa kantor cabang dari PT.... :
........................ di Yth.Direktur . Jln . Kepada1 (satu) berkas : Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan NasionalKeagenanKapal Jakarta, Nomor Lampiran Perihal Contoh 13 Tembusan yth.:
1.Dirjen Hubla;
2.Sesditjen Hubla;
3.Kadis Perhubungan Provinsi ...;
4.Kepala Kantor Syahbandar Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kantor Pelabuhan Batam, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Ybs ... ;
5.Kacab/GM. PT.... Ybs ...;
6.Asosiasi ....
NIP .......... ( ) AN. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTANLAUT digunakandapatuntuk3. Demikian disampaikan sebagaimana mestinya. *) Coret yang tidak perlu Tembusan Yth.:
1.Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
2.Kepala Kantor Syahbandar Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kantor Pelabuhan Batam, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Ybs ...;
3.Asosiasi....
( ) DIREKTURJENDERALPERHUBUNGANLAUT ....... .o, ..,. ..
4.Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya .
3.Peringatan ini merupakan PERINGATANPERTAMA.
2.Selanjutnya berdasarkan Pasal ... ayat (...) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang ..., apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat ini perusahaan Saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada butir (1), maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
1.Menunjuk Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPKK)PT.... Nomor ... tanggal ... serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal, dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban khususnya Pasal ....
............................... di Sdr. Direktur Utama PT . Yth. KepadaNomor Lampiran: Perihal PERINGATANPERTAMA Contoh 14 *) Coret yang tidak perlu Tembusan Yth.:
1.Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
2.Kepala Kantor Syahbandar Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kantor Pelabuhan Batam, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Ybs ...;
3.Asosiasi ....
(. ) DIREKTURJENDERALPERHUBUNGANLAUT .........., ..
5.Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya .
4.Peringatan ini merupakan PERINGATANKEDUA.
3.Selanjutnya berdasarkan Pasal ... ayat (...) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang ..., apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkan surat izin perusahaan Saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada butir (1), maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
2.Berdasarkan data yang ada pada kami, ternyata sampai saat mi perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban khususnya Pasal ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang ..., yaitu:
1.Menunjuk surat Kami Nomor ... tanggal ... perihal Peringatan Pertama.
di Yth. Sdr. Direktur Utama P1' . KepadaNomor Lampiran : Perihal : PERINGATANKEDUA Contoh 15 *) Coret yang tidak perlu Tembusan Yth.:
1.Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
2.Kepala Kantor Syahbandar Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kantor Pelabuhan Batam, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Ybs ...;
3.Asosiasi....
( ) DIREKTURJENDERALPERHUBUNGANLAUT ....... .~ , .
5.Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya .
4.Peringatan ini merupakan PERINGATANKETIGA.
3.Selanjutnya berdasarkan Pasal ... ayat (...) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang ..., apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkan surat izin perusahaan Saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada butir (1), maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
2.Berdasarkan data yang ada pada kami, ternyata sampai saat mi perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban khususnya sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun tentang ..., yaitu:
1.Menunjuk surat Kami Nomor tanggal ... perihal Peringatan Pertama dan Nomor ... tanggal perihal Peringatan Kedua.
di Yth. Sdr. Direktur Utama PT . KepadaNomor Lampiran: Perihal PERINGATANKETIGA Contoh 16 I *) Coret yang tidak perlu Tembusan Yth.:
1.Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
2.Kepala Kantor Syahbandar Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kantor Pelabuhan Batam, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Ybs ... ;
3.Asosiasi ....
............................. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGANLAUT
6.Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.
5.Bilamana sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannnya surat pembekuan ini perusahaan Saudara belum dapat memenuhi ketentuan yang terkait dengan butir 2 (dua) tersebut di atas, maka Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPKK)saudara akan kami cabut.
3.Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perusahaan Saudara telah mendapat peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu:
a.Peringatan I No Tanggal .
b.Peringatan II No Tanggal .
c.Peringatan III No Tanggal .
4.Sehubungan hal tersebut di atas dan sesuai dengan Pasal .
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun . tentang ... , dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal dikeluarkan surat ini perusahaan Saudara tidak diperkenankan melakukan kegiatan apapun dalam bidang keagenan kapal diseluruh wilayah Republik Indonesia.
2.Bahwa perusahaan Saudara tidak memenuhi persyaratan, sesuai dengan Pasal ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ". tentang ... , yaitu:
1.Menunjuk Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPKK)PI'. ... .
Nomor SIUPKK : Tanggal ..,', . di Yth. Sdr. Direktur Utama PI' "" .. Jl. .. Kepada Jakarta,Nomor Klasifikasi : Lampiran Perihal : Pembekuan Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPKK) Contoh 17 : PT .. : Jin .. : Tanggal ..
a.Nama Perusahaan
b.Alamat Domisili
c.Nomor/Tanggal SIUPKK Mencabut izin usaha perusahaan keagenan kapal PT.
yang ditetapkan berdasarkan Keputusan ... No.... tanggal ... dengan data sebagai berikut: PERTAMA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGANLAUT TENTANG PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERUSAHANKEAGENANKAPAL(SIUPKK)PT ..... Menetapkan MEMUTUSKAN Memperhatikan 1. Surat No tanggal tentang Peringatan Pertama;
2.Surat No tanggal tentang Peringatan Kedua;
3.Surat No tanggal tentang Peringatan Ketiga;
4.Surat No tanggal tentang Pembekuan Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPKK);
3 ; 2 ,. " , ;
1.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
Mengingat
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk mencabut Surat Izin Usaha Keagenan Kapal (SIUPKK)PT .... Nomor ... tanggal ....
...,
b.bahwa kepada perusahaan tersebut telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, disusul dengan Surat Pembekuan Izin Usaha Nomor ... tanggal
a.bahwa PT.... sebagai perusahaaan keagenan kapal tidak me1aksanakan kewajiban menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, sehingga tidak memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan dan Pasal .
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun . tentang ...; Menimbang PENCABUTANSURATIZINUSAHAPERUSAHAAN KEAGENANKAPAL(SIUPKK)PT. . .. TENTANG NOMOR: KEPUTUSANDIREKTURJENDERALPERHUBUNGANLAUT Contoh 18 \ SRI LESTARI RA AYU Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620620 1989032001 sal~~ ~1)t;ii dengan aslinya (rJ;RtU UM,. MENTERIPERHUBUNGAN ttd IGNASIUS JONAN Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1.Menteri Perhubungan;
2, Dirjen Pajak;
3.Pemda setempat;
4.Dirlala;
5.Kabag Hukum;
6.Kepala Kantor Syahbandar Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kantor Pelabuhan Batam, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Ybs .. .;
7.Asosiasi... .
NIP " , . ............................................ DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT Ditetapkan di Pad a tanggal Keputusan.ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana 'terdapat kekeliruan dalam penempatannya akan diadakan pembetulan seperlunya. KETIGA PT.... diwajibkan untuk mengembalikan Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPKK) asli kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. KEDUA