DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2019

Nomor: 72
Tahun: 2019
Ditetapkan: 9 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan Pasal 21 huruf a Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas mengatur bahwa rencana kebijakan lalulintas yang berlaku pada setiap ruas jalan dan/atau persimpangan dijalan nasional ditetapkan oleh Menteri Perhubungan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengaturan Lalu Lintas Operasional Mobil Barang Selama Masa Angkutan Natal Tahun 2019 dan Tahun Baru 2020; Mengingat Menetapkan

1.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61);
3.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5.Peraturan Menteri PerhubunganNomor PM 110 Tahun 2018tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1555);
6.Peraturan Menteri PerhubunganNomor PM 122 Tahun 2018tentangOrganisasidan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS OPERASIONAL MOBIL BARANG SELAMA MASA ANGKUTAN NATAL TAHUN 2019 DAN TAHUN BARU 2020.

Pasal 1

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk melakukan pembatasan lalu lintas operasional mobil barang di beberapa ruas jalan tol dan jalan nasional selama masa angkutan natal tahun 2019 dan tahun baru 2020.

Pasal 2

Pembatasan lalu lintas operasional mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa larangan operasional terhadap:

a.mobil barang dengan sumbu 3 (tiga) atau lebih;
b.mobil barang dengan kereta tempelan;
c.mobil barang dengan kereta gandenganjdan
d.mobil barang yang digunakan untuk mengangkut:
1. 1.bahan galian meliputi: a) tanah; b) pasir; dan/atau c) batu;
2. 2.bahan tambang; atau
3. 3.bahan bangunan.

Pasal 3

(1)Pembatasan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai berlaku pada tanggal:
1. a.20 Desember 2019 pukul 00.00 WIB sampai dengan 21 Desember 2019 pukul 24.00 WIB pada ruas:
  1. 1.2 (dua) arah meliputi: a) jalan tol Jakarta-Tangerang-Merak; b) jalan tol Jakarta-Bogor-Ciawi; c) jalan tol Semarang-Solo; d) jalan tol Pandaan-Malang; e) jalan tol Prof. Soedyatmo; f) jalan tol Lingkar Luar Jakarta; g) jalan nasional Mojokerto-Caruban; h) jalan nasional Tegal-Purwokerto; i) jalan nasional Medan-Berastagi Tanah Karo; j) jalan nasional Medan-Pematang Siantar- Parapat Simalungun; k) jalan nasional Sukabumi-Ciawi; l) jalan nasional Serang-Tangerang; m) jalan nasional Gerem-Merak; n) jalan nasional Yogyakarta-Klaten-Solo; 0) jalan nasional Yogyakarta-M agelang- Bawen; p) jalan nasional Pandaan-Malang; dan q) jalan nasional Bandung-Nagreg- Tasikmalaya; dan
  2. 2.1 (satu) arah meliputi: a) jalan tol Jakarta-Cikampek, arah ke Cikampek; b) jalan tol Cikampek-Padalarang-Cileunyi, arah ke Cileunyi; c) jalan nasional Probolinggo-Lumajang, arah ke Lumajang; dan d) jalan nasional Denpasar-Gilimanuk, arah ke Denpasar;
2. b.25 Desember 2019 pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada ruas jalan tol Jakarta- Cikampek, arah ke Jakarta; dan
3. c.31 Desember 2019 pukul 00.00 WIB sampai dengan 1 Januari 2020 pukul 24.00 WIB pada ruas:
  1. 1.2 (dua) arah meliputi: a) jalan tol Jakarta-Tangerang-Merak; b) jalan tol Jakarta-Bogor-Ciawi; c) jalan tol Semarang-Solo; d) jalan tol Pandaan-Malang; e) jalan tol Prof. Soedyatmo; f) jalan tol Lingkar Luar Jakarta; g) jalan nasional Mojokerto-Caruban; h) jalan nasional Tegal-Purwokerto; 1) jalan nasional Medan-Berastagi Tanah Karo; j) jalan nasional Medan-Pematang Siantar- Parapat Simalungun; k) jalan nasional Sukabumi-Ciawi; l) jalan nasional Serang-Tangerang; m) jalan nasional Gerem-Merak; n) jalan nasional Yogyakarta-Klaten-Solo; o) jalan nasional Yogyakarta-Magelang- Bawen; p) jalan nasional Pandaan-Malang; dan q) jalan nasional Bandung-Nagreg- Tasikmalaya; dan
  2. 2.1 (satu) arah meliputi: a) jalan tol Jakarta-Cikampek, arah ke Cikampek; b) jalan tol Cikampek-Padalarang-Cileunyi, arah ke Cileunyi; c) jalan nasional Probolinggo-Lumajang, arah ke Lumajang; dan d) jalan nasional Denpasar-Gilimanuk, arah ke Denpasar.
(2)Pembatasan operasional pada ruas jalan nasional Pandaan-Malang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 huruf p) dan huruf c angka 1 huruf p) serta ruas jalan nasional Bandung-Nagreg-Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 huruf q) dan huruf c angka 1 huruf q) hanya berlaku terhadap mobil barang pengangkut tanah dan pasir.

Pasal 4

(1)Pembatasan operasional bagi mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku bagi mobil barang pengangkut:
1. a.bahan bakar minyak atau bahan bakar gas;
2. b.barang ekspor dan impor dari dan ke pelabuhan ekspor atau impor;
3. c.air minum dalam kemasan;
4. d.ternak;
5. e.pupuk;
6. f.hantaran pos dan uang; dan
7. g.barang pokok terdiri atas:
  1. 1.beras;
  2. 2.tepung terigu;
  3. 3.jagung;
  4. 4.gula;
  5. 5.sayur dan buah-buahan;
  6. 6.daging;
  7. 7.ikan;
  8. 8.daging unggas;
  9. 9.minyak goreng dan mentega;
  10. 10.susu;
  11. 11.telur;
  12. 12.garam;
  13. 13.kedelai;
  14. 14.bawang; dan
  15. 15.cabe.
(2)Mobil barang pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan surat muatan.
(3)Surat muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut.
(4)Surat muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat keterangan:
1. a.jenis barang yang diangkut;
2. b.tujuan pengiriman barang; dan
3. c.nama dan alamat pemilik barang.
(5)Surat muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri mobil barang.

Pasal 5

Dalam hal terjadi gangguan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengaman pengguna jalan yang bersifat sementara.

Pasal 6

(1)Waktu pemberlakuan pembatasan operasional mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dievaluasi berdasarkan pertimbangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2)Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kondisi lalu lintas di tiap ruas jalan yang menunjukkan kondisi lalu lintas tidak mengalami kemacetan.

Pasal 7

Pembatasan operasional terhadap mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dipasang rambu lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 8

(1)Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi bersama para pemangku kepentingan melakukan sosialisasi Peraturan Menteri ini.
(2)Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1604 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2019 MENTERI PERHUBUNGAN ttd. BUDI KARYA SUMADI

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan Pasal 21 huruf a Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas mengatur bahwa rencana kebijakan lalulintas yang berlaku pada setiap ruas jalan dan/atau persimpangan dijalan nasional ditetapkan oleh Menteri Perhubungan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengaturan Lalu Lintas Operasional Mobil Barang Selama Masa Angkutan Natal Tahun 2019 dan Tahun Baru 2020; Mengingat Menetapkan

1.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61);
3.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5.Peraturan Menteri PerhubunganNomor PM 110 Tahun 2018tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1555);
6.Peraturan Menteri PerhubunganNomor PM 122 Tahun 2018tentangOrganisasidan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS OPERASIONAL MOBIL BARANG SELAMA MASA ANGKUTAN NATAL TAHUN 2019 DAN TAHUN BARU 2020.

Pasal 1

Pasal 2

Pembatasan lalu lintas operasional mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa larangan operasional terhadap:

a.mobil barang dengan sumbu 3 (tiga) atau lebih;
b.mobil barang dengan kereta tempelan;
c.mobil barang dengan kereta gandenganjdan
d.mobil barang yang digunakan untuk mengangkut:
1. 1.bahan galian meliputi: a) tanah; b) pasir; dan/atau c) batu;
2. 2.bahan tambang; atau
3. 3.bahan bangunan.

Pasal 3

(1)Pembatasan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai berlaku pada tanggal:
1. a.20 Desember 2019 pukul 00.00 WIB sampai dengan 21 Desember 2019 pukul 24.00 WIB pada ruas:
  1. 1.2 (dua) arah meliputi: a) jalan tol Jakarta-Tangerang-Merak; b) jalan tol Jakarta-Bogor-Ciawi; c) jalan tol Semarang-Solo; d) jalan tol Pandaan-Malang; e) jalan tol Prof. Soedyatmo; f) jalan tol Lingkar Luar Jakarta; g) jalan nasional Mojokerto-Caruban; h) jalan nasional Tegal-Purwokerto; i) jalan nasional Medan-Berastagi Tanah Karo; j) jalan nasional Medan-Pematang Siantar- Parapat Simalungun; k) jalan nasional Sukabumi-Ciawi; l) jalan nasional Serang-Tangerang; m) jalan nasional Gerem-Merak; n) jalan nasional Yogyakarta-Klaten-Solo; 0) jalan nasional Yogyakarta-M agelang- Bawen; p) jalan nasional Pandaan-Malang; dan q) jalan nasional Bandung-Nagreg- Tasikmalaya; dan
  2. 2.1 (satu) arah meliputi: a) jalan tol Jakarta-Cikampek, arah ke Cikampek; b) jalan tol Cikampek-Padalarang-Cileunyi, arah ke Cileunyi; c) jalan nasional Probolinggo-Lumajang, arah ke Lumajang; dan d) jalan nasional Denpasar-Gilimanuk, arah ke Denpasar;
2. b.25 Desember 2019 pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada ruas jalan tol Jakarta- Cikampek, arah ke Jakarta; dan
3. c.31 Desember 2019 pukul 00.00 WIB sampai dengan 1 Januari 2020 pukul 24.00 WIB pada ruas:
  1. 1.2 (dua) arah meliputi: a) jalan tol Jakarta-Tangerang-Merak; b) jalan tol Jakarta-Bogor-Ciawi; c) jalan tol Semarang-Solo; d) jalan tol Pandaan-Malang; e) jalan tol Prof. Soedyatmo; f) jalan tol Lingkar Luar Jakarta; g) jalan nasional Mojokerto-Caruban; h) jalan nasional Tegal-Purwokerto; 1) jalan nasional Medan-Berastagi Tanah Karo; j) jalan nasional Medan-Pematang Siantar- Parapat Simalungun; k) jalan nasional Sukabumi-Ciawi; l) jalan nasional Serang-Tangerang; m) jalan nasional Gerem-Merak; n) jalan nasional Yogyakarta-Klaten-Solo; o) jalan nasional Yogyakarta-Magelang- Bawen; p) jalan nasional Pandaan-Malang; dan q) jalan nasional Bandung-Nagreg- Tasikmalaya; dan
  2. 2.1 (satu) arah meliputi: a) jalan tol Jakarta-Cikampek, arah ke Cikampek; b) jalan tol Cikampek-Padalarang-Cileunyi, arah ke Cileunyi; c) jalan nasional Probolinggo-Lumajang, arah ke Lumajang; dan d) jalan nasional Denpasar-Gilimanuk, arah ke Denpasar.
(2)Pembatasan operasional pada ruas jalan nasional Pandaan-Malang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 huruf p) dan huruf c angka 1 huruf p) serta ruas jalan nasional Bandung-Nagreg-Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 huruf q) dan huruf c angka 1 huruf q) hanya berlaku terhadap mobil barang pengangkut tanah dan pasir.

Pasal 4

(1)Pembatasan operasional bagi mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku bagi mobil barang pengangkut:
1. a.bahan bakar minyak atau bahan bakar gas;
2. b.barang ekspor dan impor dari dan ke pelabuhan ekspor atau impor;
3. c.air minum dalam kemasan;
4. d.ternak;
5. e.pupuk;
6. f.hantaran pos dan uang; dan
7. g.barang pokok terdiri atas:
  1. 1.beras;
  2. 2.tepung terigu;
  3. 3.jagung;
  4. 4.gula;
  5. 5.sayur dan buah-buahan;
  6. 6.daging;
  7. 7.ikan;
  8. 8.daging unggas;
  9. 9.minyak goreng dan mentega;
  10. 10.susu;
  11. 11.telur;
  12. 12.garam;
  13. 13.kedelai;
  14. 14.bawang; dan
  15. 15.cabe.
(2)Mobil barang pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan surat muatan.
(3)Surat muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut.
(4)Surat muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat keterangan:
1. a.jenis barang yang diangkut;
2. b.tujuan pengiriman barang; dan
3. c.nama dan alamat pemilik barang.
(5)Surat muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri mobil barang.

Pasal 5

Pasal 6

(1)Waktu pemberlakuan pembatasan operasional mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dievaluasi berdasarkan pertimbangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2)Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kondisi lalu lintas di tiap ruas jalan yang menunjukkan kondisi lalu lintas tidak mengalami kemacetan.

Pasal 7

Pasal 8

(1)Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi bersama para pemangku kepentingan melakukan sosialisasi Peraturan Menteri ini.
(2)Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2011