Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2019
- Nomor
- 72
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengaturan Lalu Lintas Operasional Mobil Barang Selama Masa Angkutan Natal Tahun 2019 dan Tahun Baru 2020; Mengingat Menetapkan
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS OPERASIONAL MOBIL BARANG SELAMA MASA ANGKUTAN NATAL TAHUN 2019 DAN TAHUN BARU 2020.
Peraturan Menteri ini bertujuan untuk melakukan pembatasan lalu lintas operasional mobil barang di beberapa ruas jalan tol dan jalan nasional selama masa angkutan natal tahun 2019 dan tahun baru 2020.
Pembatasan lalu lintas operasional mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa larangan operasional terhadap:
a) tanah; b) pasir; dan/atau c) batu;
a) jalan tol Jakarta-Tangerang-Merak; b) jalan tol Jakarta-Bogor-Ciawi; c) jalan tol Semarang-Solo; d) jalan tol Pandaan-Malang; e) jalan tol Prof. Soedyatmo; f) jalan tol Lingkar Luar Jakarta; g) jalan nasional Mojokerto-Caruban; h) jalan nasional Tegal-Purwokerto; i) jalan nasional Medan-Berastagi Tanah Karo; j) jalan nasional Medan-Pematang Siantar- Parapat Simalungun; k) jalan nasional Sukabumi-Ciawi; l) jalan nasional Serang-Tangerang; m) jalan nasional Gerem-Merak; n) jalan nasional Yogyakarta-Klaten-Solo; 0) jalan nasional Yogyakarta-M agelang- Bawen; p) jalan nasional Pandaan-Malang; dan q) jalan nasional Bandung-Nagreg- Tasikmalaya; dan
a) jalan tol Jakarta-Cikampek, arah ke Cikampek; b) jalan tol Cikampek-Padalarang-Cileunyi, arah ke Cileunyi; c) jalan nasional Probolinggo-Lumajang, arah ke Lumajang; dan d) jalan nasional Denpasar-Gilimanuk, arah ke Denpasar;
a) jalan tol Jakarta-Tangerang-Merak; b) jalan tol Jakarta-Bogor-Ciawi; c) jalan tol Semarang-Solo; d) jalan tol Pandaan-Malang; e) jalan tol Prof. Soedyatmo; f) jalan tol Lingkar Luar Jakarta; g) jalan nasional Mojokerto-Caruban; h) jalan nasional Tegal-Purwokerto; 1) jalan nasional Medan-Berastagi Tanah Karo; j) jalan nasional Medan-Pematang Siantar- Parapat Simalungun; k) jalan nasional Sukabumi-Ciawi; l) jalan nasional Serang-Tangerang; m) jalan nasional Gerem-Merak; n) jalan nasional Yogyakarta-Klaten-Solo; o) jalan nasional Yogyakarta-Magelang- Bawen; p) jalan nasional Pandaan-Malang; dan q) jalan nasional Bandung-Nagreg- Tasikmalaya; dan
a) jalan tol Jakarta-Cikampek, arah ke Cikampek; b) jalan tol Cikampek-Padalarang-Cileunyi, arah ke Cileunyi; c) jalan nasional Probolinggo-Lumajang, arah ke Lumajang; dan d) jalan nasional Denpasar-Gilimanuk, arah ke Denpasar.
Dalam hal terjadi gangguan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengaman pengguna jalan yang bersifat sementara.
Pembatasan operasional terhadap mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dipasang rambu lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1604 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2019 MENTERI PERHUBUNGAN ttd. BUDI KARYA SUMADI
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)