DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2013

Nomor: 73
Tahun: 2013
Ditetapkan: 4 September 2013
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Organsiasi dan Tata Kerja Loka Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi; bahwa dalam rangka rnemenuhi kebutuhan akan tersedianya sumber daya manusia penerbang yang memiliki kompetensi sesuai dengan perkembangan teknologi dan memenuhi standar internasional, maka diperlukan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan penerbang yang kompeten; a. MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANG BANYUWANGI TENTANG NOMOR: PM. 73 TAHUN 2013 PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN MENTERIPERHUBUNGAN

Pasal 1

( 1) Loka Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi, yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut LP3 Banyuwangi merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. KEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/2383/M.PAN-RB/7 /2013 tanggal 23 Juli 2013; MEMUTUSKAN: 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2011 ten tang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2009; 7. 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 18/M.PAN/ 11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 4. Menetapkan Memperhatikan :

a.Urusan Tata Usaha;
b.Subseksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;

(1)LP3 Banyuwangi terdiri atas:

BAB I

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANG BANYUWANGI.

Pasal 4

Umum SUSUNANORGANISASI

a.penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan penerbang;
b.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta praktek sarana terbang;
c.pelaksanaan bimbingan peserta pendidikan dan pelatihan;
d.pengembangan dan pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan;
e.pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
f.pelaksanaan manajemen mutu;
g.pengelolaan unit penunjang;
h.pelaksanaan evaluasi program dan penyusunan laporan; clan
1. 1.pelaksanaan ketatausahaan, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum, hubungan masyarakat, dan kerumahtanggaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LP3 Banyuwangi menyelenggarakan fungsi:

Pasal 3

LP3 Banyuwangi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan calon penerbang, calon instruktur penerbang, penerbang, dan instruktur penerbang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar in ternasional.

Pasal 2

(3)LP3 Banyuwangi dipimpin oleh seorang Kepala. (2} LP3 Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), secara administratif dibawah pembinaan Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dan secara teknis operasional dibawah pembinaan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara.
(4)Perwakilan Manajemen Mutu terdiri atas Kepala Perwakilan, Sekretaris, Auditor Internal, dan D~~:1:+.~+-'"'... m:,nrr n;tPt~nk~n nleh Kenala LP3
(3)Perwakilan Manajemen Mutu mempunyai tugas mendokumentasikan, memelihara dan mengendalikan sistem manajemen mutu pada LP3 Banyuwangi.
(2)Perwakilan Manajemen Mutu dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala LP3 Banyuwangi.
(1)Perwakilan Manajemen Mutu merupakan unit kerja non struktural pada LP3 Banyuwangi.

Pasal 6

(3)Subseksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.
(2)Subseksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, praktek sarana terbang, bimbingan peserta didik serta pengembangan dan kerjasama pendidikan dan pelatihan.
(1)Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum, hubungan masyarakat, dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 5

(2)Bagan Organisasi LP3 Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
1. c.Subseksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan;
2. d.Perwakilan Manajemen Mutu;
3. e.Kelompok Jabatan Fungsional; dan
4. f.Unit Penunjang. TT.-!.L. T -L..-...---4- __ ;,,~·
5. a.Unit Perpustakaan;
6. b.Unit Asrama;
7. c.Unit Bengkel/ Workshop;
(2)Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
(1)Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf f, merupakan unit penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan di lingkungan LP3 Banyuwangi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah clan bertanggung jawab kepada Kepala LP3 Banyuwangi.

Pasal 9

(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagai dimaksud pada ayat ( 1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
(3)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala LP3 Banyuwangi.
(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-rnasing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(5)Fasilitator terdiri dari para pejabat satu tingkat dibawah Kepala LP3 Banyuwangi dan merupakan jabatan ex officio. 1) Unit Bengkel/ Workshop; 2) Unit Sarana Terbang; dan 3) Unit Simulator.
1. c.Kepala Subseksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan untuk: 1) Unit Perpustakaan; 2) Unit Teknologi Informatika; dan 3) Unit Laboratorium.
2. b.Kepala Subseksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan untuk: 1) Unit Poliklinik; dan 2) Unit Asrama.
3. a.Kepala Urusan Tata Usaha untuk: Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dalam melaksanakan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh:

Pasal 11

a.Unit Perpustakaan melakukan pengelolaan perpustakaan;
b.Unit Asrama melakukan pengelolaan asrama bagi peserta didik;
c.Unit Bengkel/ Workshop melakukan penyiapan kebutuhan perbengkelan;
d.Unit Laboratorium melakukan pengelolaan dan merawat laboratorium, serta memberikan pelayanan dan pengembangannya;
e.Unit Poliklinik melakukan pelayanan kesehatan peserta didik dan pegawai serta sanitasi lingkungan;
f.Unit Teknologi lnformatika melakukan penyiapan rencana pemeliharaan dan pengembangan jaringan, pemeliharaan dan pemutakhiran sistem keamanan jaringan dan informasi, perawatan dan perbaikan sarana komputer, pemutakhiran website dan pengembangan sistem informasi dan data;
g.Unit Simulator melakukan pengelolaan simulator serta pelayanan dan pengembangannya;
h.Unit Sarana Terbang melakukan pengelolaan sarana terbang serta pelayanan dan pengembangannya. Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

Pasal 1

a.Urusan Tata Usaha;
b.Subseksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;

(1)LP3 Banyuwangi terdiri atas:

BAB I

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANG BANYUWANGI.

Pasal 4

Umum SUSUNANORGANISASI

a.penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan penerbang;
b.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta praktek sarana terbang;
c.pelaksanaan bimbingan peserta pendidikan dan pelatihan;
d.pengembangan dan pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan;
e.pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
f.pelaksanaan manajemen mutu;
g.pengelolaan unit penunjang;
h.pelaksanaan evaluasi program dan penyusunan laporan; clan
1. 1.pelaksanaan ketatausahaan, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum, hubungan masyarakat, dan kerumahtanggaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LP3 Banyuwangi menyelenggarakan fungsi:

Pasal 3

Pasal 2

(3)LP3 Banyuwangi dipimpin oleh seorang Kepala. (2} LP3 Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), secara administratif dibawah pembinaan Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dan secara teknis operasional dibawah pembinaan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara.
(4)Perwakilan Manajemen Mutu terdiri atas Kepala Perwakilan, Sekretaris, Auditor Internal, dan D~~:1:+.~+-'"'... m:,nrr n;tPt~nk~n nleh Kenala LP3
(3)Perwakilan Manajemen Mutu mempunyai tugas mendokumentasikan, memelihara dan mengendalikan sistem manajemen mutu pada LP3 Banyuwangi.
(2)Perwakilan Manajemen Mutu dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala LP3 Banyuwangi.
(1)Perwakilan Manajemen Mutu merupakan unit kerja non struktural pada LP3 Banyuwangi.

Pasal 6

(3)Subseksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.
(2)Subseksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, praktek sarana terbang, bimbingan peserta didik serta pengembangan dan kerjasama pendidikan dan pelatihan.
(1)Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum, hubungan masyarakat, dan kerumahtanggaan serta evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 5

(2)Bagan Organisasi LP3 Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
1. c.Subseksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan;
2. d.Perwakilan Manajemen Mutu;
3. e.Kelompok Jabatan Fungsional; dan
4. f.Unit Penunjang. TT.-!.L. T -L..-...---4- __ ;,,~·
5. a.Unit Perpustakaan;
6. b.Unit Asrama;
7. c.Unit Bengkel/ Workshop;
(2)Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
(1)Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf f, merupakan unit penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan di lingkungan LP3 Banyuwangi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah clan bertanggung jawab kepada Kepala LP3 Banyuwangi.

Pasal 9

(4)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagai dimaksud pada ayat ( 1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
(3)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala LP3 Banyuwangi.
(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-rnasing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(5)Fasilitator terdiri dari para pejabat satu tingkat dibawah Kepala LP3 Banyuwangi dan merupakan jabatan ex officio. 1) Unit Bengkel/ Workshop; 2) Unit Sarana Terbang; dan 3) Unit Simulator.
1. c.Kepala Subseksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan untuk: 1) Unit Perpustakaan; 2) Unit Teknologi Informatika; dan 3) Unit Laboratorium.
2. b.Kepala Subseksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan untuk: 1) Unit Poliklinik; dan 2) Unit Asrama.
3. a.Kepala Urusan Tata Usaha untuk: Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dalam melaksanakan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh:

Pasal 11

a.Unit Perpustakaan melakukan pengelolaan perpustakaan;
b.Unit Asrama melakukan pengelolaan asrama bagi peserta didik;
c.Unit Bengkel/ Workshop melakukan penyiapan kebutuhan perbengkelan;
d.Unit Laboratorium melakukan pengelolaan dan merawat laboratorium, serta memberikan pelayanan dan pengembangannya;
e.Unit Poliklinik melakukan pelayanan kesehatan peserta didik dan pegawai serta sanitasi lingkungan;
f.Unit Teknologi lnformatika melakukan penyiapan rencana pemeliharaan dan pengembangan jaringan, pemeliharaan dan pemutakhiran sistem keamanan jaringan dan informasi, perawatan dan perbaikan sarana komputer, pemutakhiran website dan pengembangan sistem informasi dan data;
g.Unit Simulator melakukan pengelolaan simulator serta pelayanan dan pengembangannya;
h.Unit Sarana Terbang melakukan pengelolaan sarana terbang serta pelayanan dan pengembangannya. Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas sebagai berikut:

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2013

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANG BANYUWANGI.

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 100 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANG BANYUWANGI.

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 100 Tahun 2015