MEMUTUSKAN
15.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 615).
Menetapkan 4 KEPALlrJrKt~DAN KSLN SRILESTARlRAHA~ Pembina Utama Muda (IVIe) NIP. 1gf)20f)20 1gRgO~2 001 Salinan sesuai dengan aslinya BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 956 YASONNA H. LAOLY ttd MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2015 IGNASIUS JONAN ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal5 1 Ruang lingkup Standar pelayanan pelaksanaan diklat di LP3 Banyuwangi meliputi:
1.Private Pilot Certification
2.Commercial Pilot Certification
3.Instrument Rating
4.Military Pilot Licence Conversion
5.Flight Instructor Certification
6.Flight Instructor Instrument Certification
7.Ground Instructor Certification
8.Pilot Refresher
9.Flight Instructor Refresher
10.Ground Instructor Refresher
11.Endorsement / Conversion Foreign Pilot Licence.
1.3. RUANGLINGKUP Tujuan disusunnya Standar pelayanan LP3 Banyuwangi adalah untuk mendapatkan pedoman yang baku dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang akhimya akan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi fungsi diklat dalam memberikan pelayanan masyarakat khususnya peserta clidik secara optimal dengan mengutamakan customer satisfaction (kepuasan Pelanggan). 1.2.2. Tujuan Maksud disusunnya Stan dar Pelayanan LP3 Banyuwangi untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan diklat wajib sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan dan tolok ukur yang ingin dipenuhi khususnya dalam pelayanan penyelenggaraan pendidikan disetiap jenis dan jenjang profesi penerbang, yang dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas lulusan, ketepatan waktu, biaya tetjangkau dan kepuasan pengguna jasa diklat. 1.2.1. Maksud 1.2. MAKSUDDANTUJUAN LP3 Banyuwangi merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada clibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan, climana secara administratif dibina oleh Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan dan secara teknis operasional dibina oleh Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara yang clitetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 73 Tahun 2013 tanggal 04 September 2013. Standar pelayanan yang disusun memiliki indikator- indikator dalam pencapaiannya yaitu mutu lulu san , ketepatan waktu, biaya terjangkau, ketersediaan pelayanan dan kepuasan, tanpa meninggalkan aspek legalitas dalam pelaksanaannya dan mengedepankan pelayanan yang baik kepada pelanggan. 1.1. LATARBELAKANG PENDAHULUAN BAB 1 LAMPIRANPERATURANMENTERIPERHUBUNGAN NOMOR : PM 100 TAHUN 2015 TA~Q.QN;~ ~.'!~.J.!!.!?:t.~.9.J§ . 2
4.Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiaban dan janji Penyelanggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
5.Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban yang terdapat dalam Standar Pelayanan.
6.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagi perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7.Pihak terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan Standar Pelayanan.
8.Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:
1.Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan I atau setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara pelayanan publik.
2.Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
3.Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara pelayanan publik yang berada dilingkungan institusi Penyelaenggara Negara, Korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-rnata untuk kegiatan pelayanan publik.
2.1. PENGERTIAN PENGERTlAAN,PRINSIPDANKOMPONENSTANDARPELAYANAN BAB II Yang pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu :
1.Dasar Hukum
2.Persyaratan
3.Sistem,Mekanisme dan Prosedur
4.Jangka Waktu Penyelesaian
5.Biaya/tarif
6.Produk Pelayanan
7.Sarana, Prasarana, dan Iatau Fasilitas
8.Kompetensi Pelaksana
9.Pengawasan Internal
10.Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
11.Jumlah Pelaksana
12.Jaminan Pelayanan
13.Jaminan Keamanan dan Kese1amatan Pelayanan
14.Evaluasi Kinerja Pelaksana 3 Komponen Standar Pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur-unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan publik.
Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap Standar Pelayanan dipersyaratkan harus mencantumkan komponen sekurang-kurangnya meliputi:
1.Dasar Hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
2.Persyaratan, adalah syarat (dokumen tau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
3.Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara dan pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
4.Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
5.Biayajtarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus danjatau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatn antara penyelenggara dan masyarakat.
6.Produk Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan terima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
7.Sarana, prasarana, danj atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara 2.3. KOMPONEN Dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip:
1.Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah didikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun Penyelenggara.
2.Konsistensi. Dalam penyusunan dan penerapan Stan dar Pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau.
3.Parsitipatif. Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
4.Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harns dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.
5.Berkesinambungan. Standar pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.
6.Transparansi. Standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh.seluruh masyarakat.
7.Keadilan. Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.
2.2. PRINSIP
9.Program Reguler, merupakan diklat yang selama ini dilaksanakan di LP3 Banyuwangi yang terdiri dari PPL, CPLdan IR.
10.Program Short Course, merupakan diklat yang diwenangkan kepada LP3 Banyuwangi sesuai dengan Traininig Procedures Manual AOC 141.
4 Hasil dari identifikasi akan menjadi bahan analisis dan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Standar Pelayanan. Hal-hal yang diidentifikasi dalam proses penyusunan Stan dar pelayanan, antara lain meliputi :
a.Tugas, fungsi, dan dasar hukum kelembagaan;
b.Jenis pelayanan, produk pelayanan, masyarakat, dan pihak terkait;
c.Mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya dan waktu;
d.Sarana prasarana dan anggaran;
e.Jumlah dan kompetensi SDM;
f.Pengawasan internal;
Tujuan dari identifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan saat ini atau yang sedang berjalan adalah untuk mengenali, mendata dan mengetahui sejauh mana kondisi atau kapasitasjkemampuan dari unsur-unsur organisasi dan atau fungsi manajemen yang terkait dengan Komponen Standar Pelayanan yang akan disusun dalam penyelenggaraan pelayanan. Unsur-unsur organisasi tersebut diantaranya yang terkait dengan: kelembagaan, SDM, sarana prasarana, anggaran, system dan prosedur, serta aspek-aspek lainnya yang ada atau terjadi pada saat itu, Metode yang digunakan dalam mengidentifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan dapat dilakukan dengan cara observasi; mempelajari, mencermati, dan meneliti berbagai praktik kebijakan danjatau implementasi peraturan yang terkait dan mendasari penye1enggaraanpelayanan. IDENTIFlKASIKONDISISAATINI BAB III Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan, untuk setiap jenis pelayanan sekurang-kurangnya meliputi 14 komponen tersebut. Apabil dipandang perlu, sesuai dengan karakteristik pada jenis atau penyelenggaraan pelayanan tertentu, maka dimungkinkan untuk menambah atau melengkapi komponen lain dalam pengembangan Standar Pelayanan. Selain itu sebagai upaya harmonisasi antar Peraturan Perundanga-undangan maka penyusunan komponen Standar Pelayanan perlu memperhatikan Peraturan Perundangan lain yang terkait dengan penyusunan Standar Pelayanan seperti Standar Pelayanan Minimal, Standar Teknis Sektoral, Standar Opening Procedures (SOP)dan Norma, Standar, Prosedur,dan Kriteria (NSPK). pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.
8.Kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
9.Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
10.Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara pelaksananaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
11.Jumlah pelaksanaan, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya.
12.Jaminan pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.
13.Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, adalah dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan.
14.Evaluasi kinerja pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui seberapajauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar pelayanan.
5 Traininig Procedures ManualAOC 141 LP3 Banyuwangi (disahkan oleh Dirjen Perhu bungan Udara) PM 73 Tahun 2013 Kewenangan menyelenggaraka n jenis pelayanan 2. 1. peserta Tugas dan Fungsi LP3 Banyuwangi mempunyai tugas melaksan akan pendidikan dan pelatihan di bidang penerbang tingkat dasar dan menengah sesuai standard dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya LP3 Banyuwangi menyelenggarakan fungsi:
1.Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan penerbang
2.Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta praktek sarana terbang
3.Pelaksanaan bimbingan pendidikan dan pelatihan
4.Pengembangan dan pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan
5.Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan
6.Pelaksanaan manajemen mutu
7.Pengelolaan unit penunjang
8.Pelaksanaan evaluasi program dan penyusunanlaporan;dan
9.Pelaksanaan ketatausahaan, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum, hubungan msayarakat, dan kerumah tanggaan.
Diklat Penerbang yang terdiri atas:
1.Private Pilot Certification Course
2.Commercial Pilot Certification Course
3.Instrument Rating Course
4.Military Pilot License Conversion
5.Flight Instructor Certification Course
6.Flight Instructor Instrument Certification Course
7.Ground Instructor Certification Course
8.Pilot Refresher Course
9.Flight Instructor Refresher Course 10.Ground Instructor Refresher Course Tabel- 1 Hasil identifikasi tugas, fungsi, kewenangan dan dasar hukum kelembagaan ditampilkan dalam tabel berikut :
3.1. IDENTIFlKASI TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN DASAR HUKUM KELEMBAGAAN
g.Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
h.System jaminan pelayanan dan jaminan keamanan; dan
1.Aspek-aspek lain yang terkait dengan komponen Standar pelayanan 6 PM 73 Tahun 2013
11.Endorsement/ conversion foreign pilot License Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dalam hal Ini adalah Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan dan SDM Udara Instansiy'Unit / Sa tker yang terkait dengan penyelenggaraan 3.
7
1.Private Pilot Private Pilot Training a. BPSDM BPSDMP dalam hal Certification License Procedures Perhubungan ini Sekretariat Course Manual AOC b. Polisi Udaraj BPSDMPdan 141 LP3 TNI Pusbang SDM Banyuwangi Perhubungan Udara
2.Commercial Comercial Pilot Training a. BPSDM BPSDMP dalam hal Pilot License Procedures Perhubungan ini Sekretariat Certification Manual AOC b. Airlines BPSDMP dan Course 141 LP3 Swastaj Pusbang SDM Banyuwangi BUMN Perhubungan Udara
c.Polisi Udaraj TNI
3.Instrument Instrument Training a. BPSDM BPSDMP dalam hal Rating Rating Procedures Perhubungan ini Sekretariat Course ManualAOC b. Airlines BPSDMP dan 141 LP3 Swastaj Pusbang SDM Banyuwangi BUMN Perhubungan Udara
c.Polisi Udaraj TNI 4 Military Pilot Military Pilot Training a. Polisi Udaraj BPSDMP dalam hal License License Procedures TNI Inl Sekretariat Conversion Conversion ManualAOC BPSDMP dan 141 LP3 Pusbang SDM 5 Flight Flight Pilot Pemerintah, Instructor Instructor Swasta dan Certification Certification BUMN Course 6 Flight Flight Training Flight Instructor Instructor Instructor Procedures Pemerintah, Inl Sekretariat Instrument Instrument ManualAOC Swasta dan BPSDMP dan Certification Certification 141 LP3 BUMN Pusbang SDM Cours Banyuwangi Perhubungan Udara 7 Ground Ground Training Flight Instructor BPSDMP dalam hal Instructor Instructor Procedures Pemerintah , ini Sekretariat Certification Certification ManualAOC Swasta dan BPSDMP dan Course 141 LP3 BUMN Pusbang SDM Tabel- 2 Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat dan Pihak Terkait Unitj Satker Pelayanan : Loka Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi Jenis Pelayanan : Penyelenggaraan Diklat Non Diploma Penerbang Sayap 3.2. IDENTIFIKASIJENIS PELAYANAN,PRODUK PELAYANAN,MASYARAKATDAN PIHAKTERKAIT Setiap jenis pelayanan wajib dilakukan Penyusunan Standar Pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit/ satker pelayanan.
Berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan organisasi unitjsatker pelayanan, hasil identifikasi jenis pelayanan, produk pelayanan, masyarakat dan pihak terkait dijelaskan dalam tabel berikut : 8 Hasil identifikas mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya dan waktu dijelaskan dalam tabel berikut : 3.3. IDENTIFlKASI MEKANISME DAN PROSEDUR, PERSYARATAN,BIAYA DAN WAKTU Untuk mengidentifikasi mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya, dan waktu penyelenggaraan pelayanan pada saat ini, dapat dilakukan dengan mempelajari, mencermati, meneliti kondisiprosedur persyaratan, biaya dan waktu pe1ayanan yang telah di berlakukan saat ini. Course 9 Flight Flight Flight Instructor Instructor Instructor Pemerintah, Refresher Refresher Swasta dan Course BUMN 10 Ground Ground Flight Instructor Instructor Instructor Pemerintah, Refresher Refresher Swasta dan Course BUMN 11 Endorsement Endorsement/ Foreign Pilot / conversion conversion foreign pilot foreign pilot License License Udara o .--I II) (/) I-< ;::S o U ...., o.......... 0.. ~.... o I-< II) c..-. S .... 0 ""'u ~~ ~ ...... II) ...... (/) .....Q bOSQ) Q II) () II) ""'" ...... "d~....:l -d ..0 Z ;: o .-l H il) o (/) .....H U ;::$ 2 0 .....0 (/)H C il) ...... ...c: ..... (/) ...c: il) b.Or.!:: ..... il) Ei:~ il) ~ ;::$ o o 13 Private Pilot Nilai Sarana a. Anggara
1.Certification SARANA Jaset ndari Course A.
Tercantum APBN Commercial
1.Gedung Operasional 1 pada Simak b. Kondisi Pilot
a.Ruang kerja 10 unit BMN Sarana 2.
Certification
b.Ruang Kelas 4 unit dan Course
c.Ruang Simulator 1 Unit Prasara Instrument
i) 3 unit simulator Redbird na saat 3. Course ii) 1 unit simulator Frasca ini Military Pilot 141 dalam License
d.Lobby 1 Unit keadaan 4*. Conversion
2.Gedung Operasional 2 Baik Flight
a.Auditorium 1 Unit dan Instructor
b.Ruang Kelas 3 unit Layak Certification
c.Floop 1 Unit 5*.
Course
3.Gedung Asrama 1 Flight
a.Kamar taruna 17 unit
b.Ruangjaga taruna 1 Unit Instructor
c.Ruang taruna pembina 1 Unit 6*. Instrument
d.Klinik 1 Uni t Certification
e.Laboratorium CBT 1 Unit Course
f.Perpustakaan 1 Unit Ground
g.Ruang Pembina Taruna 1 Unit 7*.
Instructor
4.Gedung Asrama 2 Certification
a.Kamar Taruna 8 unit Course
b.Ruang Makan 2 Unit 8*.
Pilot Refresher
c.Dapur Penyajian 1 Unit Course
5.Gedung Laundry Flight
6.Gedung Hanggar 9*.
Instructor
a.Floop 1 Unit Refresher
b.Ruang Kerja 3 unit Course
c.Gudang sparepart 1 unit Ground
d.Ruang Simulator (3 Unit TD2) 10*.
Instructor 1 Unit Refresher
e.Pesawat Latih 9 Unit Course
7.Appron 1 Unit 11*. Endorsement/
8.Taxiway 1 Unit conversion
9.Shelter 1 Unit foreign pilot
10.Fuel Storage Ground Tank 1 Unit License 11. Musholla 1 Unit
12.Pos Security
13.Area Parkir
14.Kantin
15.Ruang Rekreasi
16.Ruang Panel Listrik
17.Garasi Kendaraan Tabel- 4 Sarana Prasarana dan Anggaran Tahapan selanjutnya adalah me1ak.ukan identifikasi terhadap sarana dan prasarana serta dukungan anggaran yang digunakan unit/ satker /Instansi dalam tugas penyelenggaraan pelayanan. Hasil identifikasi sarana prasarana dan anggaran dapat dijelaskan dalam tabel berikut:
3.4. IDENTIFIKASISARANAPRASARANADANANGGARAN 14 Nb : (*) belum terlaksana karena belum ditetapkan tarif Tercantum padaPAGU anggaran DIPA LP3B B. PRASARANA BBM Pesawat / AVGAS 15 SDMtidak hanya dari LP3Bnamun juga dari instansi lain yang berkaitan dengan operasional LP3B Tenaga instruktur I pengajar di LP3 Banyuwangi terdiri dari instruktur internal dan eksternal dengan berbagaijenjang keahlian penerbang maupun disiplin ilmu lainnya
1.instruktur pada mata kuliah profesi (ground school) harus memiliki sertifikat ground instruktur.
2.Instruktur pada tahapan simulator flight trainning harus memiliki sertifikat flight instruktur.
3.Dosen/ Instruktur untuk tahapan terbang memilikijam terbang minimal 250 jam (pre-solo).
4.Dosen/ Instruktur yang bertugas untuk mengawasi pelajaran laboratorium pada mata kuliah professional tidak disyaratkan untuk memilikiijasah sertifikat flight instruktur, tetapi harus memiliki sertifikat ground instruktur.
5.Dosen/ Instruktur simulator telah memiliki pengalaman mengoperasikan simulator yang digunakannya.
1.• Private Pilot Certification • Commercial Pilot Certification • Instrument Rating • MilitaryPilot Licence Conversion • Flight Instructor Certification • Flight Instructor Instrument Certification • Ground Instructor Certification • Pilot Refresher • Flight Instructor Refresher • Ground Instructor Refresher • Endorsement / Conversion ForeignPilot Licence Tabel- 5 Jumlah dan KompotensiSDM 3.5. Identifikasi Jumlah dan Kompetensi SDM Kegiatan identifikasi SDM aparataur pelayanan, meliputi kegiatan untuk mendata baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sekurang-kurangnya mendata: jurnlah pelaksanan, jenjang pendidikan, pangkat, pelatihan, atau keterampilan yang dimiliki atau yang pernah diikuti, serta jabatan dan uraian tugas kerja masing-masing.Hasil Identifikasi Jumlah dan Kompetensi SDM dijelaskanpada tabel berikut:
16 Penanganan pengaduan,saran, dan masukan merupakan salah satu komponen Standar pelayan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu perlu diidentifikasi kondisi pengelolaan pengaduan, saran, dan masukan pada until satker untuk jenis layanan tertentu saat ini. Hasil identifikasi penganan pengaduan, saran dan masukan dijelaskan pada tabel berikut: 3.7. PENANGANANPENGADUAN,SARANDAN MASUKAN Ruang rap at sebagai temp at diskusi Internal Audit LP3 Banyuwangi Tabel- 6 Pengawasan Internal Pengawasan internal merupakan salah satu komponen Standar Pelayanan dalam penyelenggaran pelayanan. Oleh karena itu perlu diidentifikasi kondisi pengawasan pada unit/ satker. Hasil identifikasi pengawasan internal ditampilkan pada tabel berikut: 3.6. PENGAWASANINTERNAL o co .-i 19 Untuk mencapai hal tersebut, segenap unsur pimpinan dan staf LP3 Banyuwangi hams mempunyai komitmen untuk menjamin kepuasan dan kepercayaan pelanggan dan memperbaiki sistem manajemen mutu secara berkesinambungan dengan menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan standar internasional ISO 9001 versi terbaru serta berpegang teguh kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut, LP3 Banyuwangi akan :
1.Meningkatkan mutu dan kinerja layanan yang diarahkan untuk pembentukan peserta didik berkeunggulan kompetitif.
2.Mengembangkan kemampuan dan kemandirian sumber daya pembiayaan.
3.Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia yang responsif dan inovatif
4.Membina kerjasama yang saling menguntungkan dengan Industri Penerbangan dan instansi terkait.
5.Meningkatkan kesejahteraan Pegawai dan Staf PengajarPimpinan dan seluruh staf LP3 Banyuwangi bertekad untuk melaksanakan Kebijakan Mutu ini yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan sehari - hari.
Memberikan pelayanan penelidikan dan pelatihan elibidang penerbang sesuai standar mutu Nasional dan Internasional yang berorientasi kepada kepuasan dan kepercayaan pelanggan. 3.8. IDENTIFlKASIJAMINANLAYANANDANJAMINANKEAMANAN 20
h.Peraturan Pemerintab Nomor 65 Tahun 2005 ten tang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2005 Nomor 150, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
g.Peraturan Pemerintab Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
f.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
e.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
d.Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2004 tentang Perbendabaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 5, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
c.Undang-Undang Nomor 20 Tabun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
b.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
a.Undang-Undang Nomor 20 Tabun 1997 ten tang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1997 Nomor 43, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
Dasar Hukum 1 LP3 Banyuwangimelaksanakan pendidikan dan pelatihan calon penerbang, calon instruktur penerbang, dan instruktur penerbang sesuai dengan peraturan u.U.U.o.~J.5.~J. dan standar intemasional. Berdasarkan hasil identifikasi kondisi saat ini, ditetapkan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Penerbang Non Diploma di lingkungan LP3 Banyuwangi sebagai beriku t : STANDARPELAYANAN BABIV 21 B. Persyaratan Program Short Course
1.Mengajukan permintaan program short course
2.Memenuhi persyaratan yang mengaeu pada jurusan yang dipilih A. Persyaratan Program Reguler Pendaftaran melalui LP3 Banyuwangi dilakukan di ruang pendaftaran dengan mengisi formulir-formulir atau melakukan pendaftaran seeara online di website lp3b.ac.id serta memenuhi dan melengkapi persyaratan- persyaratan, meliputi :
1.Lulusan min SLTA/MA,jurusan IPA
2.Lulusan min SMK,jurusan Teknik Mesin, Otomotif, Elektronika dan Penerbang.
3.Usia max. 23 tahun per September 2015
4.Tinggibadan pria min.167 em dan wanita 160 em
5.Pas Photo terbaru uk. 4x6 sebanyak 21embar dengan latar belakang merah
6.FotoeopySTTB,NilaiUN,Akte Kelahiran, dan Surat keterangan belum menikah dari kelurahan / desa
7.Lulus seleksi penerimaan ealon taruna.
Persyaratan Pelayanan 2
n.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor61 .
m.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
1.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor75);
k.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor8);
J. Peraturan Pemerintah Nomor51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tabun 2012 Nomor 104, Tambaban Lembaran Negara Nomor5310);
1.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan KinerjaInstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4616);
22 E. Military Pilot License sebagai berikut :
1.Ground Training Aeronautical knowledge72 Hours
2.Flight Training 13 hours in Aircraft F. Flight Instructor Certification Course sebagai berikut :
1.Ground Training Aeronautical knowledge 48 Hours
2.26 hours in Aircraft A. Reguler (PPL, CPL,IR)Total Pelaksanaan pendidikan selama ± 24 bulan, dengan silabus sebagai berikut :
1.Ground Training PPL 328 hours
2.Flight Training PPL 10 hours in AATD
3.Flight Training PPL 50 hours in Aircraft
4.Ground Training CPL 272 Hours
5.Flight Training CPL 20 hours in AATD
6.Flight Training CPL100 hours hours in Aircraft
7.Ground Training IR 80 Hours
8.Flight Training IR 40 hours in Aircraft B. PPL sebagai beriku t :
1.Ground Training PPL 328 hours
2.Flight Training PPL 10 hours in AATD.
3.Flight Training PPL 50 hours in Aircraft C. CPL sebagai berikut :
1.Ground Training CPL 272 Hours
2.Flight Training CPL 20 hours in AATD
3.Flight Training CPL100 hours hours in Aircraft D. IR sebagai berikut :
1.Ground Training IR 80 Hours
2.Flight Training IR 40 hours in Aircraft T
2.Prosedure Program Short Course Jangka waktu Pendidikan Sistem, 1. Prosedure Program Reguler mekanisme, dan prosedur Pendaftaran 4.
23 JENIS, JUMLAH, KAPASITAS:
1.Gedung Operasional 1
c.Ruang kerja 10 unit
d.Ruang Kelas 4 unit
e.Ruang Simulator 1 Unit iii) 3 unit simulator Redbird iv) 1 unit simulator Frasca 141
f.Lobby 1 Unit
2.Gedung Operasional 2
d.Auditorium 1 Unit
e.Ruang Kelas 3 unit
f.Floop 1 Unit
3.Gedung Asrama 1
h.Kamar taruna 17 unit
1.Ruangjaga taruna 1 Unit J. Ruang taruna pembina 1 Unit
k.Klinik 1 Unit
1.Laboratorium CBT 1 Unit
m.Perpustakaan 1 Unit
n.Ruang Pembina Taruna 1 Unit
4.Gedung Asrama 2
d.Kamar Taruna 8 unit Sarana, prasarana, danjatau fasilitas 7.
1.Program Pendidikan Reguler
a.PPL (Private Pilot License)
b.CPL (Comersial Pilot License)
c.IR License
2.Program Pendidikan Short Course
a.PPL (Private Pilot License)
b.CPL (Comersial Pilot License)
c.IR License
d.Military Pilot License
e.Flight Instructor Certification Course
f.Flight Instructor Instrumen Certification Course
g.Ground Instructor Certification Course
h.Pilot Refresher Course
i.Flight Instructor Refresher Course
j.Ground Instructor Refresher Certification Course
k.Endorsementj conversion foreign pilot License Produk Pelayanan 6.
1.Biaya pendidikan mengacu pada pagu anggaran DIPA
2.Biaya untuk program regular sampai saat ini masih menggunakan dana APBN
3.Untuk Program Short Course biaya masih belum Biayajtarif5.
G. Flight Instructor Instrumen Certification Course:
1.Ground Training Aeronautical knowledge 48 Hours
2.Flight Training 26 hours in Aircraft H. Ground Instructor Certification Course sebagai berikut :
1.Ground Training Aeronautical knowledge 40 Hours I. Pilot Refresher Course sebagai berikut :
1.Ground Training Aeronautical knowledge 4 Hours
2.Flight Training 6 hours in Aircraft J. Flight Instructor Refresher Course sebagai berikut :
1.Ground Training Aeronautical knowledge 16 Hours K. Ground Instructor Refresher Certification Course :
1.Ground Training Aeronautical knowledge 16 Hours L. Endorsementj conversion foreign pilot License sebagai berikut:
1.Ground Aeronautical 10 Hours 24
b.Kualifikasi NO PANGKAT/ GOLONGAN JUMLAH RUANG
1.Pembina (IV/a) 1
2.Penata Tk. I (III/ d)
3.Penata (III/c) 4
4.Penata Muda Tk. I 2
5.Penata Muda (III/ a) 2
6.Pengatur Tk. I (II/ d) 1
7.2
8.6
a.u 11 asi pen 1 an NO PENDIDIKAN JUMLAH
1.S.2 4
a.Administrasi Pu blik
b.Manajemen
c.Teknik Penerbangan
2.S. 1 4
a.Manajemen
b.Teknik
3.Diploma IV 3
4.Diploma III 4
5.Diploma II 6 Total 21
10.Jumlah pelaksana
1.Pelaksana Organisasi K alifikasi didik
1.Audit Intemal (Sistim Manajemen Mutu)
2.Audit Intemal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Intemal
9.Pengawasan internal PERSYARATANINSTRUKTUR
1.Instruktur Ground Training memiliki kualifikasi untuk bidang yang diajarkan.
2.Instruktur penerbang memiliki sertifikat GIC (General Instructor Course)
3.Instruktur penerbang memiliki sertifikasi Ground Instuctor dan atau Instructor
8.Kompetensi Pelaksana
e.Ruang Makan 2 Unit
f.Dapur Penyajian 1 Unit
5.Gedung Laundry
6.Gedung Hanggar
f.Floop 1Unit
g.Ruang Kerja 3 unit
h.Gudang sparepart 1unit
1.Ruang Simulator (3 Unit TD2) 1 Unit
j.Pesawat Latih 9 Unit
7.Appron 1 Unit
8.Taxiway 1 Unit
9.Shelter 1 Unit
10.Fuel Storage Ground Tank 1 Unit
11.Musholla 1 Unit
12.Pos Security
13.Area Parkir
14.Kantin
15.Ruang Rekreasi
16.Ruang Panel Listrik
17.Garasi Kendaraan 25
1.Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya
2.Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Revew
1.Penerimaan Tamu di Lobby
2.Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran
3.Pemeliharaan Sarana Terbang Secara rutin
4.Prosedur Keadaan Darurat
5.Security 24 jam
6.Pemeliharaan Sarana Penunjang Kegiatan Pendidikan dan .
Internal Quality Insurance
2.Pelaksana Pendidikan Pelaksana pendidikan yang merupakan instruktur / pengajar di LP3 Banyuwangi terdiri dari instruktur internal dan eksternal dengan berbagai jenjang keahlian penerbang maupun disiplin ilmu lainnya. Instruktur tidak hanya dari LP3 Banyuwangi namun juga dari instansi terkait.
U 11 aSI enaga NO URAIAN JUMLAH
1.License Flight Instructor 6
2.License Flight Engineer 7 3.
License Flight Operation 1 Officer
4.License Aviation Securiiu 2
5.License Airport Fire Rescue 1
6.License Air Traffic Control 2 License Aeronautical
7.Telecomunication and 1 Navigation Total 19 Ahlic. K alifik . T
12.Jaminan an
13.Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
14.Evaluasi kinerja Pelaksana 21Total 26 Pembina Utama Muda (IVIe) NIP. 1'1020020 1'1RgO~2 001 Salinan sesuai dengan aslinya IGNASIUS JONAN ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2015 Dengan disusunnya Standar Pelayanan Loka Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi diharapkan dapat menjadi acuan petugas dan unsur terkait dalam pelaksanaan diklat. Hal- hal yang tercantum dalam Standar Pelayanan ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan keperluan dan ketentuan yang berlaku.
Standar Pelayanan sebagai hak konstitusional maka harus menjadi prioritas dalam perencanaan dan penyusunan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kepada peserta diklat guna peningkatan standar pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa diklat. Standar Pelayanan Pelaksanaan diklat penerbang merupakan bentuk pelayanan yang dilaksanakan LP3 Banyuwangi. Standar Pelayanan merupakan pedoman dalam pencapaian kinerja yang direncanakan sebagai standar teknis pada pelayanan diklat yang sangat berpengaruh pada pencapaian mutu lulusan. PENUTUP BABIV