DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2021

Nomor: 75
Tahun: 2021
Ditetapkan: 24 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, kebijakan lalu lintas yang berlaku pada setiap ruas jalan dan/atau persimpangan di jalan nasional ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; 2021, No.983
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengaturan Lalu Lintas Mobil Barang di Ruas Jalan Batas Kota Medan- Batas Kabupaten Karo Nomor 052 (Medan-Berastagi) dan Ruas Jalan Batas Kota Pematang Siantar-Parapat Nomor 065; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
5.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS MOBIL BARANG DI RUAS JALAN BATAS KOTA MEDAN-BATAS KABUPATEN KARO NOMOR 052 (MEDAN-BERASTAGI) DAN RUAS JALAN BATAS KOTA PEMATANG SIANTAR-PARAPAT NOMOR 065. 2021, No.983

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan.
2.Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang beradapada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di ataspermukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
3.Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
4.Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
5.Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
6.Jumlah Berat Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas Jalan yang dilalui.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan angkutan Jalan.
8.Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan angkutan Jalan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk melakukan pengaturan Mobil Barang di ruas Jalan nasionaldi Provinsi Sumatera Utara dengan ketentuan:

a.pembatasan Lalu Lintas Mobil Barang di ruas Jalan batas Kota Medan-batas Kabupaten Karo nomor 052 (Medan- Berastagi); dan 2021, No.983
b.pengalihan arus Lalu Lintas Mobil Barang yang melewati ruas Jalan batas Kota Pematang Siantar-Parapat nomor 065 ke ruas Jalan lingkar luar parapat nomor 096.

Pasal 3

(1)Pembatasan Lalu Lintas Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan untuk Mobil Barang dari arah Medan ke Berastagi dan sebaliknya.
(2)Pengalihan arus Lalu Lintas Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan untuk Mobil Barang dari arah Medan ke Parapat dan sebaliknya.

Pasal 4

Pembatasan Lalu Lintas Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berupa larangan terhadap:

a.Mobil Barang dengan JBI lebih dari 8.000 (delapan ribu) kilogram;
b.Mobil Barang dengan 3 (tiga) sumbu atau lebih;
c.Kereta Tempelan;
d.Kereta Gandengan; dan
e.Mobil Barang yang digunakan untuk mengangkut:
1. 1.bahan galian meliputi: a) tanah; b) pasir; dan/atau c) batu;
2. 2.bahan tambang; atau
3. 3.bahan bangunan.

Pasal 5

Pembatasan Lalu Lintas Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberlakukan pada hari Sabtu,hari Minggu,dan hari libur nasional lainnya mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu Indonesia bagian barat. 2021, No.983

Pasal 6

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikecualikan terhadap Mobil Barang pengangkut bahan bakar minyak atau bahan bakar gas.

Pasal 7

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan fasilitas kantong parkir kendaraan selama pembatasan Lalu Lintas Mobil Barang.

Pasal 8

(1)Pengalihan arus Lalu Lintas Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan terhadap arus Lalu Lintas:
1. a.Mobil Barang dengan JBI lebih dari 8.000 (delapan ribu) kilogram;
2. b.Mobil Barang dengan 3 (tiga) sumbu atau lebih;
3. c.Kereta Tempelan; dan
4. d.Kereta Gandengan.
(2)Pengalihan arus Lalu Lintas Mobil Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan setiap hari selama 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 9

(1)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8dikecualikan terhadap Mobil Barang dari dan ke Parapat dan pelabuhan penyeberangan Ajibata.
(2)Mobil Barang pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan surat muatan.
(3)Surat muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut.
(4)Surat muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat keterangan:
1. a.jenis barang yang diangkut;
2. b.tujuan pengiriman barang; dan
3. c.nama dan alamat pemilik barang. 2021, No.983
(5)Surat muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri Mobil Barang.

Pasal 10

Pembatasan Lalu Lintas Mobil Barang dan pengalihan arus Lalu Lintas Mobil Barang harus dilakukan dengan pemasangan rambu Lalu Lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan angkutan Jalan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, kebijakan lalu lintas yang berlaku pada setiap ruas jalan dan/atau persimpangan di jalan nasional ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; 2021, No.983
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
5.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS MOBIL BARANG DI RUAS JALAN BATAS KOTA MEDAN-BATAS KABUPATEN KARO NOMOR 052 (MEDAN-BERASTAGI) DAN RUAS JALAN BATAS KOTA PEMATANG SIANTAR-PARAPAT NOMOR 065. 2021, No.983

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan.
2.Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang beradapada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di ataspermukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
3.Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
4.Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
5.Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
6.Jumlah Berat Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas Jalan yang dilalui.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan angkutan Jalan.
8.Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan angkutan Jalan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk melakukan pengaturan Mobil Barang di ruas Jalan nasionaldi Provinsi Sumatera Utara dengan ketentuan:

a.pembatasan Lalu Lintas Mobil Barang di ruas Jalan batas Kota Medan-batas Kabupaten Karo nomor 052 (Medan- Berastagi); dan 2021, No.983
b.pengalihan arus Lalu Lintas Mobil Barang yang melewati ruas Jalan batas Kota Pematang Siantar-Parapat nomor 065 ke ruas Jalan lingkar luar parapat nomor 096.

Pasal 3

(1)Pembatasan Lalu Lintas Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan untuk Mobil Barang dari arah Medan ke Berastagi dan sebaliknya.
(2)Pengalihan arus Lalu Lintas Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan untuk Mobil Barang dari arah Medan ke Parapat dan sebaliknya.

Pasal 4

Pembatasan Lalu Lintas Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berupa larangan terhadap:

a.Mobil Barang dengan JBI lebih dari 8.000 (delapan ribu) kilogram;
b.Mobil Barang dengan 3 (tiga) sumbu atau lebih;
c.Kereta Tempelan;
d.Kereta Gandengan; dan
e.Mobil Barang yang digunakan untuk mengangkut:
1. 1.bahan galian meliputi: a) tanah; b) pasir; dan/atau c) batu;
2. 2.bahan tambang; atau
3. 3.bahan bangunan.

Pasal 5

Pasal 6

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikecualikan terhadap Mobil Barang pengangkut bahan bakar minyak atau bahan bakar gas.

Pasal 7

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan fasilitas kantong parkir kendaraan selama pembatasan Lalu Lintas Mobil Barang.

Pasal 8

(1)Pengalihan arus Lalu Lintas Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan terhadap arus Lalu Lintas:
1. a.Mobil Barang dengan JBI lebih dari 8.000 (delapan ribu) kilogram;
2. b.Mobil Barang dengan 3 (tiga) sumbu atau lebih;
3. c.Kereta Tempelan; dan
4. d.Kereta Gandengan.
(2)Pengalihan arus Lalu Lintas Mobil Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan setiap hari selama 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 9

(1)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8dikecualikan terhadap Mobil Barang dari dan ke Parapat dan pelabuhan penyeberangan Ajibata.
(2)Mobil Barang pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan surat muatan.
(3)Surat muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut.
(4)Surat muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat keterangan:
1. a.jenis barang yang diangkut;
2. b.tujuan pengiriman barang; dan
3. c.nama dan alamat pemilik barang. 2021, No.983
(5)Surat muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri Mobil Barang.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2011