DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 78 Tahun 2016

Nomor: 78
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU)wajib menggunakan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung diperlukan adanya Standar Pelayanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung melalui Peraturan Menteri Perhubungan; MENTERIPERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANMENTERIPERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA NOMOR PM 78 TAHUN 2016 TENTANG STANDARPELAYANANPADAKANTORUNITPENYELENGGARA BANDARUDARARADININTENII LAMPUNG MENTERIPERHUBUNGAN Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4146);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); ten tang Republik 1 Tahun 2004 (Lembaran NegaraPerbendaharaan Negara
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor Pasa12

(1)Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung meliputi: Pasal 1 Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung merupakan pedoman pelayanan yang wajib dilakukan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial. INDONESIATENTANGSTANDARPELAYANANPADAKANTOR UNIT PENYELENGGARABANDARUDARARADININTEN II LAMPUNG. REPUBLIKPERHUBUNGANMENTERIPERATURAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN

11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);
13.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 663);
14.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1771);
15.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844); Menetapkan Keberangkatan;

f.Pelayanan Jasa Kargodan Pos Pesawat Udara;
g.Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana di Bandar Udara berdasarkan Tugas dan Fungsi;
h.Izin masuk daerah terbatas dan daerah keamanan terbatas.

(2)Jasa Layanan Penggunaan Fasilitas Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu:
1. a.Dasar Hukum;
2. b.Persyaratan;
3. c.Sistem, Mekanismedan Prosedur;
4. d.Jangka Waktu Penyelesaian;
5. e.Biaya/ tarif
6. f.Produk Pelayanan;
7. g.Sarana, Prasarana, danl atau Fasilitas;
8. h.KompetensiPelaksana;
  1. 1.Pengawasan Internal; J. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
9. k.Jumlah Pelaksana;
10. l.Jaminan Pelayanan;
11. m.J aminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
12. n.Evaluasi Kinerja Pelaksana.
(3)Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung yang diterapkan pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. PelaporanTempatPemakaianJasae. Pelayanan
1. a.Proses Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang;
2. b.Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U);
3. c.Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi Bandar Udara;
4. d.Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara Alternatif (Altemate Aerodrome); Pasa15 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa14
(1)Standar Pelayanan Bandar Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung yang telah diterapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung.
(2)Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Perhubungan. Pasa13 Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2016. Utama Muda (IVIe) . 19620620 198903 2 001 Salinan sesuai dengan aslinya BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 975 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2016 MENTERIPERHUBUNGAN ttd IGNASIUS JONAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2016 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. I A. Latar Belakang Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi serta tugas dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung, diperlukan suatu acuan penyelenggaraan pelayanan antara lain meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan, kemudian untuk menunjang tugas dan fungsi tersebut perlu juga dibuat acuan penyelenggaraan pelayanan sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan yang bermutu. Dalam mengembang misinya, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM)yang berkompeten serta sarana dan prasarana yang memadai. Mengingat pelayanan jasa yang diberikan oleh Bandar Udara Radin Inten II sangat terkait erat dengan kepentingan masyarakat yang menyangkut keselamatan dan keamanan penerbangan, maka pelayanan jasa Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung dikategorikan sebagai pelayanan publik karena terkait erat dengan masyarakat penerbangan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menjaminnya. Sebagai organisasi publik, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sangat erat hubungannya dalam rangka mendukung keselamatan dan keamanan penerbangan. Prinsip dukungan keselamatan penerbangan yang diberikan oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung adalah untuk menjamin keandalan operasional fasilitas penerbangan dan bandar udara sesuai dengan standar yang berlaku. Tuntutan akuntabilitas kinerja mengharuskan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung meningkatkan BABI PENDAHULUAN LAMPIRANPERATURANMENTERIPERHUBUNGAN NOMOR : PM 78 TAHUN 2016 TANGGAL 27 Juni 2016 C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman Standar Pelayanan Kantor Unit Penye1enggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung meliputi:
1. a.Identifikasi kondisi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung saat ini (kondisi bandar udara dan jenis pe1ayanannya);
2. b.Identifikasi Standar Pe1ayanan Bandar Udara;
3. c.Penjabaran Standar Pelayanan Bandar Udara. Yang pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu :
  1. 1.Dasar Hukum
  2. 2.Persyaratan
  3. 2.Tujuan Tujuan yang mgm dicapai dalam standar pelayanan ini adalah agar pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung dapat sesuai dengan prosedur, sehingga mampu bersaing dengan badan hukum lainya dalam bidang pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan. memberikan kepastian dan meningkatkan kualitas dalam melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan yang menjadi tugas pokok Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung dengan berorientasi pada kepuasan pelanggan namun tetap berpegang teguh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Unit adalah untuk B. Maksud dan Tujuan
  4. 1.Maksud Maksud disusunnya Pedoman Standar Pelayanan Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung efektifitas dan efisiensi dalam mencapai sasaran-sasaran kinerjanya, termasuk kinerja dalam melakukan kegiatan pelayanan. Sebagai upaya untuk menjamin kualitas pelayanan dan juga mengoptimalkan keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, perlu disusun sebuah Standar Pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. I A. Pengertian
  5. 1.Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelanggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur;
  6. 2.Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan;
  7. 3.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung;
  8. 4.Pihak terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan Standar Pelayanan;
  9. 5.Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkain kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, darr/ atau setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggarapelayanan publik.
  10. 6.Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut korporsi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU)wajib menggunakan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung diperlukan adanya Standar Pelayanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung melalui Peraturan Menteri Perhubungan; MENTERIPERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANMENTERIPERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA NOMOR PM 78 TAHUN 2016 TENTANG STANDARPELAYANANPADAKANTORUNITPENYELENGGARA BANDARUDARARADININTENII LAMPUNG MENTERIPERHUBUNGAN Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4146);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); ten tang Republik 1 Tahun 2004 (Lembaran NegaraPerbendaharaan Negara
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor Pasa12

(1)Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung meliputi: Pasal 1 Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung merupakan pedoman pelayanan yang wajib dilakukan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial. INDONESIATENTANGSTANDARPELAYANANPADAKANTOR UNIT PENYELENGGARABANDARUDARARADININTEN II LAMPUNG. REPUBLIKPERHUBUNGANMENTERIPERATURAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN

11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);
13.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 663);
14.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1771);
15.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844); Menetapkan Keberangkatan;

f.Pelayanan Jasa Kargodan Pos Pesawat Udara;
g.Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana di Bandar Udara berdasarkan Tugas dan Fungsi;
h.Izin masuk daerah terbatas dan daerah keamanan terbatas.

(2)Jasa Layanan Penggunaan Fasilitas Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu:
1. a.Dasar Hukum;
2. b.Persyaratan;
3. c.Sistem, Mekanismedan Prosedur;
4. d.Jangka Waktu Penyelesaian;
5. e.Biaya/ tarif
6. f.Produk Pelayanan;
7. g.Sarana, Prasarana, danl atau Fasilitas;
8. h.KompetensiPelaksana;
  1. 1.Pengawasan Internal; J. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
9. k.Jumlah Pelaksana;
10. l.Jaminan Pelayanan;
11. m.J aminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
12. n.Evaluasi Kinerja Pelaksana.
(3)Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung yang diterapkan pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. PelaporanTempatPemakaianJasae. Pelayanan
1. a.Proses Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang;
2. b.Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U);
3. c.Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi Bandar Udara;
4. d.Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara Alternatif (Altemate Aerodrome); Pasa15 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa14
(1)Standar Pelayanan Bandar Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung yang telah diterapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung.
(2)Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Perhubungan. Pasa13 Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2016. Utama Muda (IVIe) . 19620620 198903 2 001 Salinan sesuai dengan aslinya BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 975 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2016 MENTERIPERHUBUNGAN ttd IGNASIUS JONAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2016 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. I A. Latar Belakang Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi serta tugas dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung, diperlukan suatu acuan penyelenggaraan pelayanan antara lain meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan, kemudian untuk menunjang tugas dan fungsi tersebut perlu juga dibuat acuan penyelenggaraan pelayanan sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan yang bermutu. Dalam mengembang misinya, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM)yang berkompeten serta sarana dan prasarana yang memadai. Mengingat pelayanan jasa yang diberikan oleh Bandar Udara Radin Inten II sangat terkait erat dengan kepentingan masyarakat yang menyangkut keselamatan dan keamanan penerbangan, maka pelayanan jasa Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung dikategorikan sebagai pelayanan publik karena terkait erat dengan masyarakat penerbangan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menjaminnya. Sebagai organisasi publik, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sangat erat hubungannya dalam rangka mendukung keselamatan dan keamanan penerbangan. Prinsip dukungan keselamatan penerbangan yang diberikan oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung adalah untuk menjamin keandalan operasional fasilitas penerbangan dan bandar udara sesuai dengan standar yang berlaku. Tuntutan akuntabilitas kinerja mengharuskan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung meningkatkan BABI PENDAHULUAN LAMPIRANPERATURANMENTERIPERHUBUNGAN NOMOR : PM 78 TAHUN 2016 TANGGAL 27 Juni 2016 C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman Standar Pelayanan Kantor Unit Penye1enggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung meliputi:
1. a.Identifikasi kondisi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung saat ini (kondisi bandar udara dan jenis pe1ayanannya);
2. b.Identifikasi Standar Pe1ayanan Bandar Udara;
3. c.Penjabaran Standar Pelayanan Bandar Udara. Yang pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu :
  1. 1.Dasar Hukum
  2. 2.Persyaratan
  3. 2.Tujuan Tujuan yang mgm dicapai dalam standar pelayanan ini adalah agar pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung dapat sesuai dengan prosedur, sehingga mampu bersaing dengan badan hukum lainya dalam bidang pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan. memberikan kepastian dan meningkatkan kualitas dalam melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan yang menjadi tugas pokok Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung dengan berorientasi pada kepuasan pelanggan namun tetap berpegang teguh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Unit adalah untuk B. Maksud dan Tujuan
  4. 1.Maksud Maksud disusunnya Pedoman Standar Pelayanan Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung efektifitas dan efisiensi dalam mencapai sasaran-sasaran kinerjanya, termasuk kinerja dalam melakukan kegiatan pelayanan. Sebagai upaya untuk menjamin kualitas pelayanan dan juga mengoptimalkan keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, perlu disusun sebuah Standar Pelayanan di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II Lampung sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. I A. Pengertian
  5. 1.Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelanggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur;
  6. 2.Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan;
  7. 3.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung;
  8. 4.Pihak terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan Standar Pelayanan;
  9. 5.Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkain kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, darr/ atau setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggarapelayanan publik.
  10. 6.Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut korporsi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 78 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006