DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2001

Nomor: 70
Tahun: 2001
Ditetapkan: 17 Oktober 2001
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 107

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan kebandarudaraan perlu untuk ditata dan diatur kembali agar sejalan dengan otonomi daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1996 tentang Kebandarudaraan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
3.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
7.Peraturan …
7.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEBANDARUDARAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Bandar Udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi;
2.Kebandarudaraan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi bandar udara untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, keselamatan penerbangan, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah;
3.Pangkalan udara adalah kawasan di daratan dan/atau di perairan dalam wilayah Republik Indonesia yang dipergunakan untuk kegiatan penerbangan Tentara Nasional Indonesia;
4.Tatanan Kebandarudaraan Nasional adalah suatu sistem kebandar-udaraan nasional yang memuat tentang hirarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis, penyelenggaraan, kegiatan, keterpaduan intra dan antar moda serta keterpaduan dengan sektor lainnya;
5.Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan;
6.Daerah …
6.Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara adalah wilayah daratan dan/atau perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan bandar udara;
7.Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum;
8.Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang penggunaannya hanya untuk menunjang kegiatan tertentu dan tidak dipergunakan untuk umum;
9.Penyelenggara Bandar Udara Umum adalah Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Bandar Udara atau Badan Usaha Kebandarudaraan;
10.Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Bandar Udara adalah unit organisasi Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
11.Badan Usaha Kebandarudaraan adalah Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk mengusahakan jasa kebandarudaraan;
12.Badan Hukum Indonesia adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta, dan koperasi;
13.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
14.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang penerbangan;
15.Gubernur adalah Kepala Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Otonomi Daerah;
16.Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Otonomi Daerah;
17.Walikota adalah Kepala Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Otonomi Daerah.

BAB II

TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL

Pasal 2

(1)Bandar udara sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan penerbangan, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kebandarudaraan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya, ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kebandarudaraan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
(2)Bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditata dalam satu kesatuan tatanan kebandarudaraan nasional guna mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang andal dan berkemampuan tinggi dalam rangka menunjang pembangunan nasional dan daerah.
(3)Tatanan Kebandarudaraan Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 3

…

Pasal 3

(1)Penyusunan Tatanan Kebandarudaraan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan :
1. a.rencana tata ruang;
2. b.pertumbuhan ekonomi;
3. c.kelestarian lingkungan; dan
4. d.keamanan dan keselamatan penerbangan.
(2)Tatanan Kebandarudaraan Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
1. a.fungsi, penggunaan, klasifikasi, status, penyelenggaraan, dan kegiatan bandar udara;
2. b.keterpaduan intra dan antar moda transportasi; dan
3. c.keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.

Pasal 4

(1)Bandar udara menurut fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan :
1. a.simpul dalam jaringan transportasi udara sesuai dengan hirarki fungsinya;
2. b.pintu gerbang kegiatan perekonomian nasional dan internasional;
3. c.tempat kegiatan alih moda transportasi.
(2)Bandar udara menurut penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dibedakan atas:
1. a.bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke/dari luar negeri;
2. b.bandar udara yang tidak terbuka untuk melayani angkutan udara ke/dari luar negeri.
(3)Bandar udara menurut klasifikasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dibedakan dalam beberapa kelas berdasarkan fasilitas dan kegiatan operasional bandar udara dan jenis pengendalian ruang udara di sekitarnya.
(4)Bandar udara menurut statusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.bandar udara umum yang digunakan untuk melayani kepentingan umum;
2. b.bandar udara khusus yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
(5)Bandar udara …
(5)Bandar udara menurut penyelenggaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dibedakan atas :
1. a.bandar udara umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau badan usaha kebandarudaraan;
2. b.bandar udara khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Badan Hukum Indonesia.
(6)Bandar udara menurut kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari bandar udara yang melayani kegiatan :
1. a.pendaratan dan lepas landas pesawat udara untuk melayani kepentingan angkutan udara;
2. b.pendaratan dan lepas landas helikopter untuk melayani kepentingan angkutan udara.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, penggunaaan, klasifikasi, status, penyelenggaraan dan kegiatan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

(1)Bandar udara menurut hirarki fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dibedakan atas :
1. a.bandar udara pusat penyebaran; dan
2. b.bandar udara bukan pusat penyebaran.
(2)Pembedaan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan penilaian atas kriteria sebagai berikut :
1. a.Status kota dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang meliputi: 1) Pusat Kegiatan Nasional (PKN); 2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); 3) Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
2. b.Status Penggunaan Bandar Udara yang meliputi : 1) Internasional; 2) Domestik.
3. c.Jumlah kepadatan penumpang yang meliputi : 1) Datang dan berangkat; 2) Transit; 3) Frekuensi penerbangan.
4. d.Rute …
5. d.Rute penerbangan yang meliputi : 1) Rute penerbangan dalam negeri; 2) Rute penerbangan luar negeri; 3) Rute dalam negeri yang menjadi cakupannya.
(3)Penilaian atas kriteria bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
(4)Bandar udara berdasarkan hirarki fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 6

Jenis pengendalian ruang udara disekitar bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dibagi atas:

a.Ruang udara yang dikendalikan; dan
b.Ruang udara yang tidak dikendalikan.

Pasal 7

(1)Menteri melakukan pembinaan kebandarudaraan yang meliputi aspek pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan, pendayagunaan dan pengembangan bandar udara guna mewujudkan Tatanan Kebandarudaraan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
(2)Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan di bidang kebandarudaraan.
(3)Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
1. a.pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan di bidang kebandarudaraan ;
2. b.tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan di bidang kebandarudaraan.
(4)Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
1. a.pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan di bidang kebandarudaraan;
2. b.pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat pengguna jasa kebandarudaraan, dalam pelaksanaan kebijaksanaan di bidang kebandarudaraan.
(5)Untuk …
(5)Untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan kebandarudaraan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri dapat meminta kepada Gubernur untuk melakukan koordinasi terhadap pengelolaan bandar udara dan beberapa kewenangan yang diserahkan kepada Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 13, Pasal 15 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), dan Pasal 39 ayat (2).

BAB III

PENETAPAN LOKASI, PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH, PERAIRAN SERTA RUANG UDARA DI BANDAR UDARA UMUM

Pasal 8

(1)Penetapan lokasi tanah dan/atau perairan, serta ruang udara untuk penyelenggaraan bandar udara umum ditetapkan oleh Menteri.
(2)Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Propinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten/Kota;
2. b.pertumbuhan ekonomi;
3. c.kelayakan ekonomis dan teknis pembangunan dan pengoperasian bandar udara umum;
4. d.kelestarian lingkungan;
5. e.keamanan dan keselamatan penerbangan;
6. f.keterpaduan intra dan antar moda; dan
7. g.pertahanan keamanan negara.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi bandar udara umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Isi peraturan

Teks107PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan kebandarudaraan perlu untuk ditata dan diatur kembali agar sejalan dengan otonomi daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1996 tentang Kebandarudaraan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
3.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
7.Peraturan …
7.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEBANDARUDARAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Bandar Udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi;
2.Kebandarudaraan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi bandar udara untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, keselamatan penerbangan, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah;
3.Pangkalan udara adalah kawasan di daratan dan/atau di perairan dalam wilayah Republik Indonesia yang dipergunakan untuk kegiatan penerbangan Tentara Nasional Indonesia;
4.Tatanan Kebandarudaraan Nasional adalah suatu sistem kebandar-udaraan nasional yang memuat tentang hirarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis, penyelenggaraan, kegiatan, keterpaduan intra dan antar moda serta keterpaduan dengan sektor lainnya;
5.Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan;
6.Daerah …
6.Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara adalah wilayah daratan dan/atau perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan bandar udara;
7.Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum;
8.Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang penggunaannya hanya untuk menunjang kegiatan tertentu dan tidak dipergunakan untuk umum;
9.Penyelenggara Bandar Udara Umum adalah Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Bandar Udara atau Badan Usaha Kebandarudaraan;
10.Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Bandar Udara adalah unit organisasi Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
11.Badan Usaha Kebandarudaraan adalah Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk mengusahakan jasa kebandarudaraan;
12.Badan Hukum Indonesia adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta, dan koperasi;
13.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
14.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang penerbangan;
15.Gubernur adalah Kepala Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Otonomi Daerah;
16.Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Otonomi Daerah;
17.Walikota adalah Kepala Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Otonomi Daerah.

BAB II

TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL

Pasal 2

(1)Bandar udara sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan penerbangan, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kebandarudaraan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya, ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kebandarudaraan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
(2)Bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditata dalam satu kesatuan tatanan kebandarudaraan nasional guna mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang andal dan berkemampuan tinggi dalam rangka menunjang pembangunan nasional dan daerah.
(3)Tatanan Kebandarudaraan Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 3

…

Pasal 3

(1)Penyusunan Tatanan Kebandarudaraan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan :
1. a.rencana tata ruang;
2. b.pertumbuhan ekonomi;
3. c.kelestarian lingkungan; dan
4. d.keamanan dan keselamatan penerbangan.
(2)Tatanan Kebandarudaraan Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
1. a.fungsi, penggunaan, klasifikasi, status, penyelenggaraan, dan kegiatan bandar udara;
2. b.keterpaduan intra dan antar moda transportasi; dan
3. c.keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.

Pasal 4

(1)Bandar udara menurut fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan :
1. a.simpul dalam jaringan transportasi udara sesuai dengan hirarki fungsinya;
2. b.pintu gerbang kegiatan perekonomian nasional dan internasional;
3. c.tempat kegiatan alih moda transportasi.
(2)Bandar udara menurut penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dibedakan atas:
1. a.bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke/dari luar negeri;
2. b.bandar udara yang tidak terbuka untuk melayani angkutan udara ke/dari luar negeri.
(3)Bandar udara menurut klasifikasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dibedakan dalam beberapa kelas berdasarkan fasilitas dan kegiatan operasional bandar udara dan jenis pengendalian ruang udara di sekitarnya.
(4)Bandar udara menurut statusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.bandar udara umum yang digunakan untuk melayani kepentingan umum;
2. b.bandar udara khusus yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
(5)Bandar udara …
(5)Bandar udara menurut penyelenggaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dibedakan atas :
1. a.bandar udara umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau badan usaha kebandarudaraan;
2. b.bandar udara khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Badan Hukum Indonesia.
(6)Bandar udara menurut kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari bandar udara yang melayani kegiatan :
1. a.pendaratan dan lepas landas pesawat udara untuk melayani kepentingan angkutan udara;
2. b.pendaratan dan lepas landas helikopter untuk melayani kepentingan angkutan udara.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, penggunaaan, klasifikasi, status, penyelenggaraan dan kegiatan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

(1)Bandar udara menurut hirarki fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dibedakan atas :
1. a.bandar udara pusat penyebaran; dan
2. b.bandar udara bukan pusat penyebaran.
(2)Pembedaan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan penilaian atas kriteria sebagai berikut :
1. a.Status kota dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang meliputi: 1) Pusat Kegiatan Nasional (PKN); 2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); 3) Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
2. b.Status Penggunaan Bandar Udara yang meliputi : 1) Internasional; 2) Domestik.
3. c.Jumlah kepadatan penumpang yang meliputi : 1) Datang dan berangkat; 2) Transit; 3) Frekuensi penerbangan.
4. d.Rute …
5. d.Rute penerbangan yang meliputi : 1) Rute penerbangan dalam negeri; 2) Rute penerbangan luar negeri; 3) Rute dalam negeri yang menjadi cakupannya.
(3)Penilaian atas kriteria bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
(4)Bandar udara berdasarkan hirarki fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 6

Jenis pengendalian ruang udara disekitar bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dibagi atas:

a.Ruang udara yang dikendalikan; dan
b.Ruang udara yang tidak dikendalikan.

Pasal 7

(1)Menteri melakukan pembinaan kebandarudaraan yang meliputi aspek pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan, pendayagunaan dan pengembangan bandar udara guna mewujudkan Tatanan Kebandarudaraan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
(2)Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan di bidang kebandarudaraan.
(3)Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
1. a.pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan di bidang kebandarudaraan ;
2. b.tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan di bidang kebandarudaraan.
(4)Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
1. a.pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan di bidang kebandarudaraan;
2. b.pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat pengguna jasa kebandarudaraan, dalam pelaksanaan kebijaksanaan di bidang kebandarudaraan.
(5)Untuk …
(5)Untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan kebandarudaraan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri dapat meminta kepada Gubernur untuk melakukan koordinasi terhadap pengelolaan bandar udara dan beberapa kewenangan yang diserahkan kepada Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 13, Pasal 15 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), dan Pasal 39 ayat (2).

BAB III

PENETAPAN LOKASI, PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH, PERAIRAN SERTA RUANG UDARA DI BANDAR UDARA UMUM

Pasal 8

(1)Penetapan lokasi tanah dan/atau perairan, serta ruang udara untuk penyelenggaraan bandar udara umum ditetapkan oleh Menteri.
(2)Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Propinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten/Kota;
2. b.pertumbuhan ekonomi;
3. c.kelayakan ekonomis dan teknis pembangunan dan pengoperasian bandar udara umum;
4. d.kelestarian lingkungan;
5. e.keamanan dan keselamatan penerbangan;
6. f.keterpaduan intra dan antar moda; dan
7. g.pertahanan keamanan negara.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi bandar udara umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (11)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 2010

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2016

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 78 Tahun 2016

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 2016

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 97 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 15 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 7 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (11)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 2010

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2016

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 78 Tahun 2016

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 2016

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 97 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 15 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 7 Tahun 2014