Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2014
- Nomor
- 80
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 20
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan;
Menimbang MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 6 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA TETAP ADMINISTRASI PELAKSANAANANGGARANDI LINGKUNGANDEPARTEMEN PERHUBUNGAN TENTANG NOMOR: PM. 80 TAHUN 2014 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN MENTERIPERHUBUNGAN 2
3
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 87 Tahun 2011, diubah menjadi sebagai berikut: Pasall PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR KM 6 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA TETAP ADMINISTRASI PELAKSANAAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN. MEMUTUSKAN:
Menetapkan 4
Pengusulan KPA Satker Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ayat (5), sebagai berikut:
5
Togas pokok PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), huruf a dalam pelaksanaan Anggaran, meliputi:
Unitdank. membentuk unit Akuntansi Penatausahaan BMN;dan J. menyusun organisasi dan tugas-tugas pengelola anggaran pada kantor / Satker;
dan dan konsultasi kegiatan supervisi, pelaksanaan
Bagian Kedua Togas Pejabat Pengelola Anggaran
6
Togas pokok P3-SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), huruf b, dalam pelaksanaan Anggaran, meliputi:
atasBUNe. memberitahukan kepada Kuasa perjanjian/kontrak yang dilakukan;
PenyediaPenunjukanSuratb. menerbitkan Barang/ Jasa; 7
Tugas pokok Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), huruf c, dalam pelaksanaan Anggaran, meliputi:
4) memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/ atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak; 2) nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan kelayakan dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak); 3) jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dan yang tercantum dalam DIPA dan/ atau ketepatannya terhadap jadwal waktu pembayaran guna menyakinkan bahwa tagihan yang harus dibayar belum kadaluarsa); 1) pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/ perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank); J. memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain:
8
Bagian Ketiga Pembinaan Pengelola Anggaran
Tugas pokok Bendahara Penerimaan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), huruf d, dalam pelaksanaan anggaran meliputi:
9 J. memahami peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan APBN;
Bagian Keempat Persyaratan Pengelola Anggaran pada Kantor/UPT
Dalam pelaksanaan penggunaan anggaran dan penggunaan barang maka :
10
dan/atau J. masih memiliki masa kerja sekurang - kurangnya 3 (tiga) tahun menjelang masa pensiun;
pengelolaandalamkemampuang. mempunyai keuangan;
Untuk menjadi PPK pada Kantor/ UPT/ Satker sementara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
Membuka PDF…