DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 87 Tahun 2011

Nomor: 87
Tahun: 2011
Ditetapkan: 17 Oktober 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa mengingat keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki persyaratan untuk menjadi KPA/PPK, perlu pengecualian persyaratan untuk menjadi KPA/PPK;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 723, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Oepartemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);
9.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;
11.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Oepartemen Perhubungan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.81 Tahun 2010;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 6 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA TETAP AOMINISTRASI PELAKSANAAN ANGGARAN 01 L1NGKUNGAN OEPARTEMEN PERHUBUNGAN. Pasall Ketentuan Pasal 77A Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.81 Tahun 2010 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 77A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

(1)Pengelola Anggaran Tahun 2011 yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dapat melaksanakan tugas-tugasnya sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2011, kecuali telah diganti berdasarkan Keputusan Menteri tersendiri.
(2)Dalam hal keterbatasan Sumber Daya Manusia, Menteri mengecualikan persyaratan untuk menjadi pengelola anggaran pada Kantor/Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 12, Pasal 15 dan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3).
(3)Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2011. Pasalll Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di: J A KA R T A pada tanggal: 17 Oktober 2011 SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1.Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2.Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
3.Menteri Sekretaris Negara;
4.Menteri Keuangan;
5.Menteri Pendidikan Nasional;
6.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
7.Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
8.Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di Iingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan SALINAN sesuai deng KEPALA BI U UMAR IS~ Pembi a Utama Muda (IV/c) NIP. 196302201989031 001

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 87 Tahun 2011

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 77

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2009

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 47 Tahun 2009

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 77

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2009

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 47 Tahun 2009

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010