DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 23 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, sesuai dengan perkembangan teknologi di bidang perkeretaapian perlu mengatur peraturan yang terkait dengan sertifikasi tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian; MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang SERTIFlKASI TENAGA PEMERIKSA PRASARANAPERKERETAAPIAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIKINDONESIA NOMOR : PM 9 TAHUN 2017 TENTANG MENTERIPERHUBUNGAN SERTIFlKASI TENAGA PERKERETAAPIAN. PERHUBUNGAN TENTANG PEMERIKSA PRASARANA MENTERIPERATURAN MEMUTUSKAN: Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);

3.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 ten tang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75;
6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi;
7.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1022); Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteriini yang dimaksud dengan :

1.Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraantransportasi kereta api.
2.Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
3.Prasarana Perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
4.Pemeriksaan Prasarana Perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi dan fungsi prasarana perkeretaapian.
5.Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian adalah tenaga yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan perneriksaan prasarana perkeretaapian.
6.Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang hams dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.
7.Pendidikan dan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraantransportasi.
8.Sertifikat Keahlian· Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian adalah tanda bukti telah memenuhi

(1)Setiap penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib rnelaksanakan perneriksaan prasarana yang dioperasikan untuk rnengetahui kondisi dan fungsi prasarana perkeretaapian. {2} Perneriksaan prasarana perkeretaapian sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan oleh tenaga perneriksaan prasarana perkeretaapian yang rnerniliki kornpetensi untuk rnelakukan Pemeriksaan Prasarana Perkeretaapian.
(3)Tenaga perneriksaan prasarana perkeretaapian yang rnerniliki kornpetensi sebagairnana dimaksud pada ayat
(2), harus rnernenuhi standar kornpetensi yang terdiri atas:
1. a.rnengetahui dan rnernaharni tata cara dan prosedur pemeriksaan prasarana perkeretaapian;
2. b.rnengetahui dan rnernaharni spesifikasi teknis prasarana perkeretaapian;
  1. 9.Assesor adalah tenaga penilai yang rnenilai kualifikasi tenaga penguji , inspektur, auditor, tenaga perneriksa, tenaga perawatan, petugas pengoperasian prasarana Perkeretaapian, awak sarana Perkeretaapian, tenaga penanganan kecelakaan, tenaga perneriksa kecelakaan, tenaga analisis kecelakaan dan tenaga pelaksana pernbangunan prasarana Perkeretaapian.
  2. 10.Menteri adalah rnenteri yang membidangi urusan perkeretaapian.
  3. 11.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian. Pasa14 Jenis Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas: Pasa13
(1)Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memiliki Sertifikat Keahlian dan Tanda Pengenal yang dikeluarkan oleh Direktur JenderaL
(2)Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh setelah Lulus uji kompetensi oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
(3)Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kartu identitas dalam bentuk smart card yang diberikan kepada seseorang yang telah memperoleh sertifikat keahlian sebagai tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian.
(4)Sertifikat Keahlian dan Tanda Pengenal Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 4 (empat) tahun.
1. c.mampu melakukan pemeriksaan terhadap sistem dan komponen prasarana perkeretaapian;
2. d.mampu melakukan perbaikan sesuai dengan persyaratan dan standar pemeriksaan prasarana perkeretaapian;
3. e.mampu menyusun perencanaan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan prasarana perkeretaapian;
4. f.mampu menganalisa dan mengevaluasi hasil pemeriksaan sesuai persyaratan dan standar pemeriksaan prasarana perkeretaapian;
5. g.mampu menilai hasil pemeriksaan prasarana perkeretaapian; dan
6. h.mampu memberikan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan terhadap prasarana perkeretaapian. perbaikan terhadap prasarana perkeretaapian. dilakukanuntukrekomendasimemberikanf. perkeretaapian;
7. e.melakukan tindakan perbaikan terhadap prasarana perkeretaapian; dan prasaranapemeriksaanhasild. menetapkan perkeretaapian; prasaranapemeriksaanb. melaksanakan perkeretaapian;
8. c.melakukan evaluasi hasil pemeriksaan prasarana perkeretaapian.
(3)Kewenangan pemegang Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana tingkat Pelaksana Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb, meliputi:
1. a.merencanakan pelaksanaan pemeriksaan prasarana perkeretaapian; prasaranapemeriksaana. melaksanakan perkeretaapian; dan
2. b.menyusun laporan hasil pemeriksaan prasarana berdasarkan tingkat kewenangannya terdiri atas:
3. a.Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana tingkat Pelaksana; dan
4. b.Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana tingkat Pelaksana Lanjutan.
(2)Kewenangan pemegang Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana tingkat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa .Jalur dan Bangunan Kereta Api; dan
2. b.Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Fasilitas Pengoperasian Kereta Api. Pasa15
(1)Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasa16 Untuk mendapat Sertifikat Kompetensi Tenaga Pemeriksa Jalur dan Bangunan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, harus memenuhi persyaratan :
1. a.Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Jalur dan Bangunan Kereta Api tingkat Pelaksana yaitu :
  1. 1.pria at au wanita;
  2. 2.sehat jasmani dan rohani;
  3. 3.tidak buta warna;
  4. 4.lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan lulus pendidikan dan pelatihan dasar Tenaga Pemeriksa Jalur dan Bangunan Kereta Api, atau lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan telah bekerja / magang paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang Pemeriksa Jalur dan Bangunan Kereta Api, atau lulus pendidikan di bidang perkeretaapian setingkat Diploma III;
  5. 5.lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa Jalur dan Bangunan Kereta Api tingkat Pelaksana; dan
  6. 6.lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Pemeriksa Jalur dan Bangunan Kereta Api tingkat Pe1aksana.
2. b.Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Jalur dan Bangunan Kereta Api tingkat Pelaksana Lanjutan yaitu :
  1. 1.telah bekerja se1ama paling sedikit 4 (empat) tahun sebagai Tenaga Pemeriksa Jalur dan Bangunan Kereta Api tingkat Pelaksana;
  2. 2.lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa Jalur dan Bangunan Kereta Api tingkat Pelaksana Lanjutan; dan
  3. 3.lulus UJl kompetensi sebagai Tenaga Pemeriksa Jalur dan Bangunan Kereta Api tingkat Pelaksana Lanjutan. BABIII PERSYARATANSERTIFIKASITENAGAPEMERIKSA PRASARANAPERKERETAAPIAN Pasa17 Untuk mendapat Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Fasilitas Pengoperasian Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, harus memenuhi persyaratan:
3. a.Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Fasilitas Pengoperasian Kereta Api tingkat Pelaksana yaitu:
  1. 1.pria atau wanita;
  2. 2.sehatjasmani dan rohani;
  3. 3.tidak buta warna;
  4. 4.lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan lulus pendidikan dan pelatihan dasar Tenaga Pemeriksa Fasilitas Pengoperasian Kereta Api, atau lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan telah bekerja / magang paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang Pemeriksa Fasilitas Pengoperasian Kereta Api, atau lulus pendidikan di bidang perkeretaapian setingkat Diploma III;
  5. 5.lulus Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksa Fasilitas Pengoperasian Kereta Api tingkat Pelaksana; dan
  6. 6.lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Pemeriksa Fasilitas Pengoperasian Kereta Api tingkat Pelaksana.
4. b.Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Fasilitas Pengoperasian Kereta Api tingkat Pelaksana Lanjutan yaitu:
  1. 1.telah bekerja selama paling sedikit 4 (empat) tahun sebagai Tenaga Pemeriksa Fasilitas Pengoperasian Kereta Api tingkat Pelaksana;
  2. 2.lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa Fasilitas Pengoperasian Kereta Api tingkat Pelaksana Lanjutan; dan
  3. 3.lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Pemeriksa Fasilitas Pengoperasian Kereta Api tingkat Pelaksana Lanjutan. Pasa19
(1)Penyelenggaraan ujian untuk memperoleh sertifikat keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap oleh Direktorat Jenderal.
(2)Uji kompetensi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian terdiri atas :
1. a.teori;
2. b.praktek; Pasa18
(1)Untuk memperoleh Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3, permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal oleh:
1. a.badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi;
2. b.unit kerja tempat pemohon bekerja; atau
3. c.penyelenggara prasarana perkeretaapian
(2)Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan diajukan dengan melampirkan :
1. a.fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku;
2. b.pas foto terbaru dengan latar belakang merah serta berukuran 3 em x 4 em sebanyak 1 (satu) lembar;
3. c.fotokopi Surat Tanda Tarnat Belajar Jljazah pendidikan terakhir yang di legalisir oleh Pejabat yang berwenang; dan d.. tanda bukti lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tingkat yang dimohon yang dilegalisir oleh badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi. BABIV PROSEDUR SERTIFlKASITENAGAPEMERIKSAPRASARANA PERKERETAAPIAN

BAB II

JENIS DANKLASIFlKASIKEAHLIANTENAGAPEMERIKSA PRASARANAPERKERETAAPIAN persyaratan kornpetensi sebagai tenaga perneriksa prasarana perkeretaapian.

Pasal 11

Untuk memperoleh sertifikat danJatau tanda pengenal yang mengalami kerusakan atau hilang, permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

a.surat permohonan;
b.fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
c.surat keterangan dari unit kerja yang bersangkutan; dan

Pasal 10

(1)Untuk sertifikat yang habis masa berlakunya dapat diperpanjang.
(2)Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sebelum sertifikat berakhir dengan melampirkan :
1. a.surat permohonan;
2. b.fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)yang masih berlaku;
3. c.pas foto terbaru dengan latar belakang merah sebanyak 1 (satu) lembar berukuran 3 em x 4 ern;
4. d.sertifikat keahlian yang masih berlaku; dan
5. e.sertifikat pelatihan penyegaran, seminar, atau lokakarya sesuai bidang tugasnya.
(3)Perpanjangan mas a berlakunya sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sertifikat setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus uji kompetensi.
1. c.wawancara; dan
2. d.tes Kesehatan.
(3)Setelah dilakukan ujian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pemohon yang lulus diberikan sertifikat keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan tingkatannya.
(4)peserta yang tidak lulus uji akan diberikan surat pemberitahuan dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian kembali untuk memperoleh sertifikat keahlian Pasal 16 Assesor Bidang Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, harus mempunyai

Pasal 15

Assesor Bidang Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian harus mempunyai persyaratan:

a.pendidikan paling rendah DIll atau sederajat;
b.memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun di bidang perkeretaapian; dan
c.memiliki sertifikat Assesor Bidang Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian.

Pasal 14

Assesor Bidang Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian merupakan tenaga penilai yang menilai kualifikasi Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian. BABV PERSYARATANDANKOMPETENSIASSESOR BIDANG PEMERIKSAPRASARANAPERKERETAAPIAN Pasal 13 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji kompetensi, permohonan sertifikat, perpanjangan, permohonan penggantian yang hilang atau yang rusak diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 12

Penerbitan Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian yang rusak atau hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat diberikan selambat- lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap oleh Direktorat Jenderal.

d.sertifikat yang rusak atau tanda bukti kerusakan bagi yang rusak; atau
e.surat keterangan kehilangan dari kepolisian bagi yang hilang. prasaranaharus melakukan pemeriksaan perkeretaapian; dan I atau
b.mengikuti pelatihan penyegaran, semmar atau lokakarya di bidang tugasnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 18

(1)Pemegang Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian dalam melaksanakan tugas wajib:
1. a.membawa tanda pengenal sebagai Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian;
2. b.melakukan pemeriksaan prasarana perkeretaapian sesuai dengan ketentuan.
(2)Untuk menjaga kompetensi, Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian harus:
1. a.Paling sedikit dalam kurun waktu 2 (dua) tahun
(2)Pendidikan dan Pelatihan Assesor Bidang Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan dapat dilimpahkan kepada Badan Hukum atau lembaga yang diakreditasi oleh Menteri.
(3)Sertifikat Assesor Bidang Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian. PrasaranaPemeriksa

BAB VI

KEWAJIBANPEMEGANGSERTIFIKATKEAHLIAN TENAGAPEMERIKSAPRASARANAPERKERETAAPIAN Perkeretaapian diberikan setelah lulus pendidikan dan pelatihan Assesor Bidang Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian.

Pasal 17

(1)Sertifikat Assesor Bidang kompetensi mengetahui, memahami, tata cara dan prosedur Pemeriksaan Prasarana Perkeretaapian. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
(3)Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Sertifikat Keahlian dan tanda pengenal Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
(4)Apabila selama pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada upaya perbaikan, Sertifikat Keahlian melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
(2)Pencabutan Sertifikat Keahlian dan tanda pengenal Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pasa120
(1)Sertifikat Keahlian dan tanda pengenal Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian dapat dicabut apabila
1. d.memerintahkan tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian untuk melaksanakan pemeriksaan prasarana perkeretaapian paling sedikit dalam waktu 2 (dua) tahun; dan
2. e.melaksanakan pemeriksaan kesehatan kepada tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian paling sedikit 2 (dua) tahun. prasaranapemeriksaanperalatan prasaranapemeriksaanprosedura. menetapkan perkeretaapian;
3. b.menyediakan perkeretaapian;
4. c.meningkatkan kemampuan Tenaga Pemeriksa Prasarana Pasal 19 Untuk menunjang pelaksanaan tugas Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian, penye1enggara prasarana perkeretaapian wajib: membahayakan keselamatan dan keamanan operasional kereta apr yang mengakibatkan kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa dan rintang jalan berdasarkan pemeriksaan dan analisis kecelakaan. yang Pasal 22 Sertifikat Keahlian dan Tanda Pengenal Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), tanpa melalui proses peringatan dalam hal:
5. a.digunakan oleh orang lain yang tidak berhak;
6. b.diperoleh dengan cara tidak sah;
7. c.diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawal I karyawan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
8. d.tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya akibat gangguan jasmani dan rohani yang bersifat permanen; atau
9. e.melakukan perbuatan dan tindakan Pasal 21 Sertifikat Keahlian dan Tanda Pengenal Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian dibekukan tanpa melalui peringatan dalam hal:
10. a.tidak mernenuhi standar kesehatan dan mengalami cacat fisik atau terganggu kesehatan jiwanya sehingga tidak dapat menjalankan tugas;
11. b.terkena pengaruh alkohol, narkotika atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi fisik dan mental; atau
12. c.melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan dan keamanan operasional kereta api yang mengakibatkan kecelakaan dan menimbulkan rintang jalan dan Tanda Pengenal Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian dicabut. Pasa124
(1)Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian berbentuk buku Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian dan tanda pengenaL
(2)Buku Sertifikat Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris terdiri atas:
1. a.memiliki 12 (dua belas) halaman dan cover depan dan belakang;
2. b.memiliki panjang 12 cm dan lebar 9 em;
3. c.cover berwarna hijau, depan bertuliskan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, dengan lambang garuda ditengah serta strip merah yang menandakan tingkat kualifikasi;
4. d.halaman dalam berwarna, pada halaman pertama dilengkapi dengan lambang garuda;
5. e.nomor buku;
6. f.bidang keahlian;
7. g.tingkatJ level;
8. h.perturan Menteri Perhubungan terkait;
  1. 1.nornor dan kodifikasi sertifikat; J. nama pemegang;
9. k.tempat dan tanggal1ahir;
  1. 1.jenis kelamin;
10. m.Kebangsaan;
11. n.alamat tempat tinggal;
12. o.penyelenggara pendidikan dan pelatihan;
13. p.tanda tangan pemegang sertifikat
14. q.pas foto ukuran 2 x 3 em
15. r.bidang keahlian;
16. s.tanggal pengeluaran sertifikat;
17. t.masa berlaku;
18. u.tanda tangan pejabat yang berwenang;
19. v.perpanjangan masa berlaku sertifikat;
20. w.perhatian;
21. x.eatatan; dan
22. y.jenis prasarana yang dilakukan pemeriksaan
(3)Tanda pengenal keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
1. a.memiliki panjang 8,8 em dan lebar 5,5 em;
2. b.warna dasar biru muda;
3. e.bagian depan berisi :
  1. 1.logo perhubungan;
  2. 2.tulisan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
  3. 3.tulisan kualifikasi "PMP";
  4. 4.tulisan tanda pengenal keahlian;
  5. 5.nama;
  6. 6.tempat j tanggal1ahir;
  7. 7.kategori keahlian;
  8. 8.tingkat;
  9. 9.unit kerja;
  10. 10.tanggal berlaku;
  11. 11.kodifikasi sertifikat;
  12. 12.pas foto ukuran 2 x 3 em;
  13. 13.tanda tangan pejabat berwenang; dan
  14. 14.barcode.
4. d.bagian belakang berisi : 1) dasar hukum; 2) kewajiban apabila terjadi kehilanganjkerusakan; dan 3) alamat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Pasa127 Untuk mendapatkan akreditasi badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

BAB VIII

BENTUK DAN FORMAT SERTIFIKAT KEAHLIAN DAN TANDA PENGENAL TENAGA PEMERIKSA PRASARANA PERKERETAAPIAN Pasa123 Peringatan, pembekuan atau pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 26

(1)Pendidikan dan Pelatihan untuk memperoleh Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, dapat dilakukan oleh:
1. a.badan hukum atau lembaga pendidikan yang telah mendapat akreditasi dari Menteri;
2. b.Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
(2)Dalam hal Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang telah mendapat Akreditasi oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), belum mampu menyediakan jenis Pendidikan dan Pelatihan yang dibutuhkan oleh Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan/ atau Sarana Perkeretaapian, maka Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan harus bekerjasama dengan Lembaga lain atas rekomendasi dad Direktorat Jenderal Perkeretaapian. BABIX PENYELENGGARAPENDIDIKANDANPELATIHANTENAGA PEMERIKSAPRASARANAPERKERETAAPIAN Pasa125 Bentuk, format, isi dan warna Sertifikat serta Tanda Pengenal Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dad Peraturan Menteri ini. Pasa132 Direktur Jenderal mengawasi pelaksanaan Peraturan Menteri InI. Pasa131 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2010 tentang Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABXI KETENTUANPENUTUP Pasa130 Direktur Jenderal melakukan inventarisasi dan pengelolaan database Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian. Pasa129 Dalam rangka upaya meningkatkan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian harus mendukung dan membantu kegiatan belajar mengaJar bidang perkeretaapian, penelitian, kegiatan praktek lapangan (PKL)/ magang kepada Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan di bidang Perkeretaapian. Pasa128 Untuk memperoleh Sertifikat keahlian dan Tanda Pengenal Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABX KETENTUANLAIN-LAIN SRILESTARlRAH YU Pembina Utama Muda (IVIe) NIP. 19620620 198903 2 001 Salinan Sesuai dengan aslinya $pag;irrUkum BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 211 WIOOOO EKATJAHJANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2017 BUDI KARYASUMADI ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tang gal 23 J anuari 2017 pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerin tahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar Pasa133 Peraturan Menteri im mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Nomor This Certificate is issued in compliance with the Transportation Ministerial Regulation.......... Perhubungan Sertifikat ini dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri ....... AREA OF EXPERTISE BIDANG KEAHLlAN . DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN DIRECTORATE GENERAL OF RAILWAYS REPUBLIC OF INDONESIA

1.Tampak Depan Buku Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian tingkat Pelaksana I. BUKU SERTIFIKAT KEAHLIAN TENAGA PEMERIKSA PRASARANA PERKERET AAPIAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PM 9 TAHUN 2017 TENTANG SERTIFlKASI TENAGA PEMERIKSA PRASARANA PERKERETAAPIAN Nomor This Certificate is issued in compliance with the Transportation Ministerial Regulation . Perhubungan Sertifikat ini dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri ..... " AREA OF EXPERTISE BIDANG KEAHUAN . DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN DIRECTORATE GENERAL OF RAILWAYS REPUBLIC OF INDONESIA
2.Tampak Depan Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian tingkat Pelaksana Lanjutan Directorof ....... ForTheDirectorGeneralof Railways Perkeretaapian. An.XII. Jendera!DirekturVI.1.1.1.1.1.2 XI. Berlaku hingga Valid until Dateof issue X. Tanggal Pengeluaran certificate is to declare the person whose name and data are stipulated on page 2 (two), has the competence Sertifikat ini menyatakan bahwa personil yang nama dan datanya tercantum dalam halaman 2 (dua), memiliki kompetensi yang telah disahkan untuk melaksanakan IX. Bidang Keahlian Area of Expertise 3 VIII. Tanda tangan pemegang : Signature of Holder [:J VII. PenyeJenggaraDIKLAT Training Provider Alamat Tempat Tinggal Address VI. Nationality KebangsaanV. SexVI.1.1.1.1.1.1 IV. Jenis Kelamin Place and date of birth .111. Tempat dan Tanggal Lahir Nameof Holder Nama PemegangII. Nomor Number l. REPUBLIC OF INDONESIA 2 Perkeretaapian PrasaranaPemeriksaTenagaKeahlian SertifikatBukulsi3. XV. Jenis prasarana yang dilakukan pemeriksaan XIV. Catalan Records 5 Signature and Stamp by DGR Tunda tangan dan cap DJKA Training Provider Pcnyelenggara DIKLA T Date of issue Talll.!gal pengeluaran Renewed until Dipemanjang sampai Signature and Stamp by DGR Tanda tangan dilll cap DJKA Training Provider Pcnyclcnl.!gara DIKLAT Date of issue Tanggal penl.!eluaran Renewed until Diperpanjang sampai XIII. Perpanjangan Renewals 4 7 If found, please return this Certificate to Directorate General of Railways

c.Barang siapa yang menemukan buku sertifikat ini diminta untuk mengembalikannya dengan segera kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian dl Jakarta. If this Certificate is lost, the holder should report to Directorate General of Railways.
b.Apabila sertifikat ini hilang, maka pemegang sertifikat harus segera melaporkan/memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Any notes or writings on this Certificates are not allowed except by authorized person.
a.Dilarang mengadakan/membual catatan-catatan atau keterangan-keterangan pada Sertifikat ini, kecuali oleh mereka yang ditugaskan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian. XL Perhatian Attention 6 BUDI KARYASUMADI ttd MENTERIPERHUBUNGAN SRILESTARIRAHA U Pembina Utama Muda (IVIe) NIP. 19620620 198903 2 001 Salinan Sesuai dengan aslinya %PJiOikuill Keterangan : Tampak Depan :
1. 1.Ukuran 8,8 X5,5 em
2. 2.Warna Dasar Tampak Depan Putih
3. 3.Warna garis di bawah logo Kementerian Perhubungan tampak depan eoklat, dengan ketentuan :
a.Tanpa garis untuk Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian tingkat Pelaksana
b.Satu garis untuk Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian tingkat Pelaksana Lanjutan
1. 4.Warna Dasar Tampak Belakang Putih Direktorat Jenderal Perkeretaapian JI. Medan Merdeka Barat No.8, Jakarta 10110
2. 1.Berdasarkan UU No. 23 Tanun 2007 tentang Perkeretaapian dan PP No. 56 Tahun 2009 pasal 278 :
a.Kartu ini sebagai penetapan kualifikas! kecakapan I keahlian SDM Perkeretaapian olsh Direktur Jenderal Perkeretaapian; dan
b.Kartu ini wajb dlbawa selama bertugas;
1. 2.Jika terjadi kehi!angan I kerusakan, segera melaporkan ke Direk(orat J enderal Perkeretaapian; dan
2. 2.Tampak belakang Tanda Pengenal Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian Tilndll Tar,nllrt re~;}ba!Bcrw~nlifig Tan99al Bcrlaku Kodifikasi Serifikat Unit Kerja Nama TempatITgl. Lahir Kategori Keantian Tingkat Koahlian KEMENTERIAN PERHUBUNGAN OIREKTORA T JENDERAl PERKERETAAPIAN TANDA PENGENAl KEAHllAN
3. 1.Tam pak depan Tanda Pengenal Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian II. TANDA PENGENAL

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, sesuai dengan perkembangan teknologi di bidang perkeretaapian perlu mengatur peraturan yang terkait dengan sertifikasi tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

3.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 ten tang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75;
6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi;
7.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1022); Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteriini yang dimaksud dengan :

1.Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraantransportasi kereta api.
2.Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
3.Prasarana Perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
4.Pemeriksaan Prasarana Perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi dan fungsi prasarana perkeretaapian.
5.Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian adalah tenaga yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan perneriksaan prasarana perkeretaapian.
6.Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang hams dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.
7.Pendidikan dan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraantransportasi.
8.Sertifikat Keahlian· Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian adalah tanda bukti telah memenuhi

(1)Setiap penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib rnelaksanakan perneriksaan prasarana yang dioperasikan untuk rnengetahui kondisi dan fungsi prasarana perkeretaapian. {2} Perneriksaan prasarana perkeretaapian sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan oleh tenaga perneriksaan prasarana perkeretaapian yang rnerniliki kornpetensi untuk rnelakukan Pemeriksaan Prasarana Perkeretaapian.
(3)Tenaga perneriksaan prasarana perkeretaapian yang rnerniliki kornpetensi sebagairnana dimaksud pada ayat
(2), harus rnernenuhi standar kornpetensi yang terdiri atas:
1. a.rnengetahui dan rnernaharni tata cara dan prosedur pemeriksaan prasarana perkeretaapian;
2. b.rnengetahui dan rnernaharni spesifikasi teknis prasarana perkeretaapian;
  1. 9.Assesor adalah tenaga penilai yang rnenilai kualifikasi tenaga penguji , inspektur, auditor, tenaga perneriksa, tenaga perawatan, petugas pengoperasian prasarana Perkeretaapian, awak sarana Perkeretaapian, tenaga penanganan kecelakaan, tenaga perneriksa kecelakaan, tenaga analisis kecelakaan dan tenaga pelaksana pernbangunan prasarana Perkeretaapian.
  2. 10.Menteri adalah rnenteri yang membidangi urusan perkeretaapian.
  3. 11.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian. Pasa14 Jenis Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas: Pasa13
(1)Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memiliki Sertifikat Keahlian dan Tanda Pengenal yang dikeluarkan oleh Direktur JenderaL
(2)Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh setelah Lulus uji kompetensi oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
(3)Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kartu identitas dalam bentuk smart card yang diberikan kepada seseorang yang telah memperoleh sertifikat keahlian sebagai tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian.
(4)Sertifikat Keahlian dan Tanda Pengenal Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 4 (empat) tahun.
1. c.mampu melakukan pemeriksaan terhadap sistem dan komponen prasarana perkeretaapian;
2. d.mampu melakukan perbaikan sesuai dengan persyaratan dan standar pemeriksaan prasarana perkeretaapian;
3. e.mampu menyusun perencanaan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan prasarana perkeretaapian;
4. f.mampu menganalisa dan mengevaluasi hasil pemeriksaan sesuai persyaratan dan standar pemeriksaan prasarana perkeretaapian;
5. g.mampu menilai hasil pemeriksaan prasarana perkeretaapian; dan
6. h.mampu memberikan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan terhadap prasarana perkeretaapian. perbaikan terhadap prasarana perkeretaapian. dilakukanuntukrekomendasimemberikanf. perkeretaapian;
7. e.melakukan tindakan perbaikan terhadap prasarana perkeretaapian; dan prasaranapemeriksaanhasild. menetapkan perkeretaapian; prasaranapemeriksaanb. melaksanakan perkeretaapian;
8. c.melakukan evaluasi hasil pemeriksaan prasarana perkeretaapian.
(3)Kewenangan pemegang Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana tingkat Pelaksana Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb, meliputi:
1. a.merencanakan pelaksanaan pemeriksaan prasarana perkeretaapian; prasaranapemeriksaana. melaksanakan perkeretaapian; dan
2. b.menyusun laporan hasil pemeriksaan prasarana berdasarkan tingkat kewenangannya terdiri atas:
3. a.Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana tingkat Pelaksana; dan
4. b.Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana tingkat Pelaksana Lanjutan.
(2)Kewenangan pemegang Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana tingkat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa .Jalur dan Bangunan Kereta Api; dan
2. b.Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Fasilitas Pengoperasian Kereta Api. Pasa15
(1)Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasa16 Untuk mendapat Sertifikat Kompetensi Tenaga Pemeriksa Jalur dan Bangunan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, harus memenuhi persyaratan :
1. a.Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Jalur dan Bangunan Kereta Api tingkat Pelaksana yaitu :
  1. 1.pria at au wanita;
  2. 2.sehat jasmani dan rohani;
  3. 3.tidak buta warna;
  4. 4.lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan lulus pendidikan dan pelatihan dasar Tenaga Pemeriksa Jalur dan Bangunan Kereta Api, atau lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan telah bekerja / magang paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang Pemeriksa Jalur dan Bangunan Kereta Api, atau lulus pendidikan di bidang perkeretaapian setingkat Diploma III;
  5. 5.lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa Jalur dan Bangunan Kereta Api tingkat Pelaksana; dan
  6. 6.lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Pemeriksa Jalur dan Bangunan Kereta Api tingkat Pe1aksana.
2. b.Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Jalur dan Bangunan Kereta Api tingkat Pelaksana Lanjutan yaitu :
  1. 1.telah bekerja se1ama paling sedikit 4 (empat) tahun sebagai Tenaga Pemeriksa Jalur dan Bangunan Kereta Api tingkat Pelaksana;
  2. 2.lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa Jalur dan Bangunan Kereta Api tingkat Pelaksana Lanjutan; dan
  3. 3.lulus UJl kompetensi sebagai Tenaga Pemeriksa Jalur dan Bangunan Kereta Api tingkat Pelaksana Lanjutan. BABIII PERSYARATANSERTIFIKASITENAGAPEMERIKSA PRASARANAPERKERETAAPIAN Pasa17 Untuk mendapat Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Fasilitas Pengoperasian Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, harus memenuhi persyaratan:
3. a.Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Fasilitas Pengoperasian Kereta Api tingkat Pelaksana yaitu:
  1. 1.pria atau wanita;
  2. 2.sehatjasmani dan rohani;
  3. 3.tidak buta warna;
  4. 4.lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan lulus pendidikan dan pelatihan dasar Tenaga Pemeriksa Fasilitas Pengoperasian Kereta Api, atau lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan telah bekerja / magang paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang Pemeriksa Fasilitas Pengoperasian Kereta Api, atau lulus pendidikan di bidang perkeretaapian setingkat Diploma III;
  5. 5.lulus Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksa Fasilitas Pengoperasian Kereta Api tingkat Pelaksana; dan
  6. 6.lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Pemeriksa Fasilitas Pengoperasian Kereta Api tingkat Pelaksana.
4. b.Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Fasilitas Pengoperasian Kereta Api tingkat Pelaksana Lanjutan yaitu:
  1. 1.telah bekerja selama paling sedikit 4 (empat) tahun sebagai Tenaga Pemeriksa Fasilitas Pengoperasian Kereta Api tingkat Pelaksana;
  2. 2.lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa Fasilitas Pengoperasian Kereta Api tingkat Pelaksana Lanjutan; dan
  3. 3.lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Pemeriksa Fasilitas Pengoperasian Kereta Api tingkat Pelaksana Lanjutan. Pasa19
(1)Penyelenggaraan ujian untuk memperoleh sertifikat keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap oleh Direktorat Jenderal.
(2)Uji kompetensi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian terdiri atas :
1. a.teori;
2. b.praktek; Pasa18
(1)Untuk memperoleh Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3, permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal oleh:
1. a.badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi;
2. b.unit kerja tempat pemohon bekerja; atau
3. c.penyelenggara prasarana perkeretaapian
(2)Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan diajukan dengan melampirkan :
1. a.fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku;
2. b.pas foto terbaru dengan latar belakang merah serta berukuran 3 em x 4 em sebanyak 1 (satu) lembar;
3. c.fotokopi Surat Tanda Tarnat Belajar Jljazah pendidikan terakhir yang di legalisir oleh Pejabat yang berwenang; dan d.. tanda bukti lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tingkat yang dimohon yang dilegalisir oleh badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi. BABIV PROSEDUR SERTIFlKASITENAGAPEMERIKSAPRASARANA PERKERETAAPIAN

BAB II

JENIS DANKLASIFlKASIKEAHLIANTENAGAPEMERIKSA PRASARANAPERKERETAAPIAN persyaratan kornpetensi sebagai tenaga perneriksa prasarana perkeretaapian.

Pasal 11

Untuk memperoleh sertifikat danJatau tanda pengenal yang mengalami kerusakan atau hilang, permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

a.surat permohonan;
b.fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
c.surat keterangan dari unit kerja yang bersangkutan; dan

Pasal 10

(1)Untuk sertifikat yang habis masa berlakunya dapat diperpanjang.
(2)Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sebelum sertifikat berakhir dengan melampirkan :
1. a.surat permohonan;
2. b.fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)yang masih berlaku;
3. c.pas foto terbaru dengan latar belakang merah sebanyak 1 (satu) lembar berukuran 3 em x 4 ern;
4. d.sertifikat keahlian yang masih berlaku; dan
5. e.sertifikat pelatihan penyegaran, seminar, atau lokakarya sesuai bidang tugasnya.
(3)Perpanjangan mas a berlakunya sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sertifikat setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus uji kompetensi.
1. c.wawancara; dan
2. d.tes Kesehatan.
(3)Setelah dilakukan ujian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pemohon yang lulus diberikan sertifikat keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan tingkatannya.
(4)peserta yang tidak lulus uji akan diberikan surat pemberitahuan dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian kembali untuk memperoleh sertifikat keahlian Pasal 16 Assesor Bidang Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, harus mempunyai

Pasal 15

Assesor Bidang Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian harus mempunyai persyaratan:

a.pendidikan paling rendah DIll atau sederajat;
b.memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun di bidang perkeretaapian; dan
c.memiliki sertifikat Assesor Bidang Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian.

Pasal 14

Pasal 12

d.sertifikat yang rusak atau tanda bukti kerusakan bagi yang rusak; atau
e.surat keterangan kehilangan dari kepolisian bagi yang hilang. prasaranaharus melakukan pemeriksaan perkeretaapian; dan I atau
b.mengikuti pelatihan penyegaran, semmar atau lokakarya di bidang tugasnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 18

(1)Pemegang Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian dalam melaksanakan tugas wajib:
1. a.membawa tanda pengenal sebagai Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian;
2. b.melakukan pemeriksaan prasarana perkeretaapian sesuai dengan ketentuan.
(2)Untuk menjaga kompetensi, Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian harus:
1. a.Paling sedikit dalam kurun waktu 2 (dua) tahun
(2)Pendidikan dan Pelatihan Assesor Bidang Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan dapat dilimpahkan kepada Badan Hukum atau lembaga yang diakreditasi oleh Menteri.
(3)Sertifikat Assesor Bidang Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian. PrasaranaPemeriksa

BAB VI

KEWAJIBANPEMEGANGSERTIFIKATKEAHLIAN TENAGAPEMERIKSAPRASARANAPERKERETAAPIAN Perkeretaapian diberikan setelah lulus pendidikan dan pelatihan Assesor Bidang Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian.

Pasal 17

(1)Sertifikat Assesor Bidang kompetensi mengetahui, memahami, tata cara dan prosedur Pemeriksaan Prasarana Perkeretaapian. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
(3)Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Sertifikat Keahlian dan tanda pengenal Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
(4)Apabila selama pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada upaya perbaikan, Sertifikat Keahlian melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
(2)Pencabutan Sertifikat Keahlian dan tanda pengenal Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pasa120
(1)Sertifikat Keahlian dan tanda pengenal Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian dapat dicabut apabila
1. d.memerintahkan tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian untuk melaksanakan pemeriksaan prasarana perkeretaapian paling sedikit dalam waktu 2 (dua) tahun; dan
2. e.melaksanakan pemeriksaan kesehatan kepada tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian paling sedikit 2 (dua) tahun. prasaranapemeriksaanperalatan prasaranapemeriksaanprosedura. menetapkan perkeretaapian;
3. b.menyediakan perkeretaapian;
4. c.meningkatkan kemampuan Tenaga Pemeriksa Prasarana Pasal 19 Untuk menunjang pelaksanaan tugas Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian, penye1enggara prasarana perkeretaapian wajib: membahayakan keselamatan dan keamanan operasional kereta apr yang mengakibatkan kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa dan rintang jalan berdasarkan pemeriksaan dan analisis kecelakaan. yang Pasal 22 Sertifikat Keahlian dan Tanda Pengenal Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), tanpa melalui proses peringatan dalam hal:
5. a.digunakan oleh orang lain yang tidak berhak;
6. b.diperoleh dengan cara tidak sah;
7. c.diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawal I karyawan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
8. d.tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya akibat gangguan jasmani dan rohani yang bersifat permanen; atau
9. e.melakukan perbuatan dan tindakan Pasal 21 Sertifikat Keahlian dan Tanda Pengenal Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian dibekukan tanpa melalui peringatan dalam hal:
10. a.tidak mernenuhi standar kesehatan dan mengalami cacat fisik atau terganggu kesehatan jiwanya sehingga tidak dapat menjalankan tugas;
11. b.terkena pengaruh alkohol, narkotika atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi fisik dan mental; atau
12. c.melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan dan keamanan operasional kereta api yang mengakibatkan kecelakaan dan menimbulkan rintang jalan dan Tanda Pengenal Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian dicabut. Pasa124
(1)Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian berbentuk buku Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian dan tanda pengenaL
(2)Buku Sertifikat Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris terdiri atas:
1. a.memiliki 12 (dua belas) halaman dan cover depan dan belakang;
2. b.memiliki panjang 12 cm dan lebar 9 em;
3. c.cover berwarna hijau, depan bertuliskan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, dengan lambang garuda ditengah serta strip merah yang menandakan tingkat kualifikasi;
4. d.halaman dalam berwarna, pada halaman pertama dilengkapi dengan lambang garuda;
5. e.nomor buku;
6. f.bidang keahlian;
7. g.tingkatJ level;
8. h.perturan Menteri Perhubungan terkait;
  1. 1.nornor dan kodifikasi sertifikat; J. nama pemegang;
9. k.tempat dan tanggal1ahir;
  1. 1.jenis kelamin;
10. m.Kebangsaan;
11. n.alamat tempat tinggal;
12. o.penyelenggara pendidikan dan pelatihan;
13. p.tanda tangan pemegang sertifikat
14. q.pas foto ukuran 2 x 3 em
15. r.bidang keahlian;
16. s.tanggal pengeluaran sertifikat;
17. t.masa berlaku;
18. u.tanda tangan pejabat yang berwenang;
19. v.perpanjangan masa berlaku sertifikat;
20. w.perhatian;
21. x.eatatan; dan
22. y.jenis prasarana yang dilakukan pemeriksaan
(3)Tanda pengenal keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
1. a.memiliki panjang 8,8 em dan lebar 5,5 em;
2. b.warna dasar biru muda;
3. e.bagian depan berisi :
  1. 1.logo perhubungan;
  2. 2.tulisan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
  3. 3.tulisan kualifikasi "PMP";
  4. 4.tulisan tanda pengenal keahlian;
  5. 5.nama;
  6. 6.tempat j tanggal1ahir;
  7. 7.kategori keahlian;
  8. 8.tingkat;
  9. 9.unit kerja;
  10. 10.tanggal berlaku;
  11. 11.kodifikasi sertifikat;
  12. 12.pas foto ukuran 2 x 3 em;
  13. 13.tanda tangan pejabat berwenang; dan
  14. 14.barcode.
4. d.bagian belakang berisi : 1) dasar hukum; 2) kewajiban apabila terjadi kehilanganjkerusakan; dan 3) alamat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Pasa127 Untuk mendapatkan akreditasi badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

BAB VIII

BENTUK DAN FORMAT SERTIFIKAT KEAHLIAN DAN TANDA PENGENAL TENAGA PEMERIKSA PRASARANA PERKERETAAPIAN Pasa123 Peringatan, pembekuan atau pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 26

(1)Pendidikan dan Pelatihan untuk memperoleh Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, dapat dilakukan oleh:
1. a.badan hukum atau lembaga pendidikan yang telah mendapat akreditasi dari Menteri;
2. b.Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
(2)Dalam hal Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang telah mendapat Akreditasi oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), belum mampu menyediakan jenis Pendidikan dan Pelatihan yang dibutuhkan oleh Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan/ atau Sarana Perkeretaapian, maka Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan harus bekerjasama dengan Lembaga lain atas rekomendasi dad Direktorat Jenderal Perkeretaapian. BABIX PENYELENGGARAPENDIDIKANDANPELATIHANTENAGA PEMERIKSAPRASARANAPERKERETAAPIAN Pasa125 Bentuk, format, isi dan warna Sertifikat serta Tanda Pengenal Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dad Peraturan Menteri ini. Pasa132 Direktur Jenderal mengawasi pelaksanaan Peraturan Menteri InI. Pasa131 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2010 tentang Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABXI KETENTUANPENUTUP Pasa130 Direktur Jenderal melakukan inventarisasi dan pengelolaan database Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian. Pasa129 Dalam rangka upaya meningkatkan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian harus mendukung dan membantu kegiatan belajar mengaJar bidang perkeretaapian, penelitian, kegiatan praktek lapangan (PKL)/ magang kepada Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan di bidang Perkeretaapian. Pasa128 Untuk memperoleh Sertifikat keahlian dan Tanda Pengenal Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABX KETENTUANLAIN-LAIN SRILESTARlRAH YU Pembina Utama Muda (IVIe) NIP. 19620620 198903 2 001 Salinan Sesuai dengan aslinya $pag;irrUkum BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 211 WIOOOO EKATJAHJANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2017 BUDI KARYASUMADI ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tang gal 23 J anuari 2017 pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerin tahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar Pasa133 Peraturan Menteri im mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Nomor This Certificate is issued in compliance with the Transportation Ministerial Regulation.......... Perhubungan Sertifikat ini dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri ....... AREA OF EXPERTISE BIDANG KEAHLlAN . DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN DIRECTORATE GENERAL OF RAILWAYS REPUBLIC OF INDONESIA

1.Tampak Depan Buku Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian tingkat Pelaksana I. BUKU SERTIFIKAT KEAHLIAN TENAGA PEMERIKSA PRASARANA PERKERET AAPIAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PM 9 TAHUN 2017 TENTANG SERTIFlKASI TENAGA PEMERIKSA PRASARANA PERKERETAAPIAN Nomor This Certificate is issued in compliance with the Transportation Ministerial Regulation . Perhubungan Sertifikat ini dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri ..... " AREA OF EXPERTISE BIDANG KEAHUAN . DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN DIRECTORATE GENERAL OF RAILWAYS REPUBLIC OF INDONESIA
2.Tampak Depan Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian tingkat Pelaksana Lanjutan Directorof ....... ForTheDirectorGeneralof Railways Perkeretaapian. An.XII. Jendera!DirekturVI.1.1.1.1.1.2 XI. Berlaku hingga Valid until Dateof issue X. Tanggal Pengeluaran certificate is to declare the person whose name and data are stipulated on page 2 (two), has the competence Sertifikat ini menyatakan bahwa personil yang nama dan datanya tercantum dalam halaman 2 (dua), memiliki kompetensi yang telah disahkan untuk melaksanakan IX. Bidang Keahlian Area of Expertise 3 VIII. Tanda tangan pemegang : Signature of Holder [:J VII. PenyeJenggaraDIKLAT Training Provider Alamat Tempat Tinggal Address VI. Nationality KebangsaanV. SexVI.1.1.1.1.1.1 IV. Jenis Kelamin Place and date of birth .111. Tempat dan Tanggal Lahir Nameof Holder Nama PemegangII. Nomor Number l. REPUBLIC OF INDONESIA 2 Perkeretaapian PrasaranaPemeriksaTenagaKeahlian SertifikatBukulsi3. XV. Jenis prasarana yang dilakukan pemeriksaan XIV. Catalan Records 5 Signature and Stamp by DGR Tunda tangan dan cap DJKA Training Provider Pcnyelenggara DIKLA T Date of issue Talll.!gal pengeluaran Renewed until Dipemanjang sampai Signature and Stamp by DGR Tanda tangan dilll cap DJKA Training Provider Pcnyclcnl.!gara DIKLAT Date of issue Tanggal penl.!eluaran Renewed until Diperpanjang sampai XIII. Perpanjangan Renewals 4 7 If found, please return this Certificate to Directorate General of Railways

c.Barang siapa yang menemukan buku sertifikat ini diminta untuk mengembalikannya dengan segera kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian dl Jakarta. If this Certificate is lost, the holder should report to Directorate General of Railways.
b.Apabila sertifikat ini hilang, maka pemegang sertifikat harus segera melaporkan/memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Any notes or writings on this Certificates are not allowed except by authorized person.
a.Dilarang mengadakan/membual catatan-catatan atau keterangan-keterangan pada Sertifikat ini, kecuali oleh mereka yang ditugaskan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian. XL Perhatian Attention 6 BUDI KARYASUMADI ttd MENTERIPERHUBUNGAN SRILESTARIRAHA U Pembina Utama Muda (IVIe) NIP. 19620620 198903 2 001 Salinan Sesuai dengan aslinya %PJiOikuill Keterangan : Tampak Depan :
1. 1.Ukuran 8,8 X5,5 em
2. 2.Warna Dasar Tampak Depan Putih
3. 3.Warna garis di bawah logo Kementerian Perhubungan tampak depan eoklat, dengan ketentuan :
a.Tanpa garis untuk Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian tingkat Pelaksana
b.Satu garis untuk Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian tingkat Pelaksana Lanjutan
1. 4.Warna Dasar Tampak Belakang Putih Direktorat Jenderal Perkeretaapian JI. Medan Merdeka Barat No.8, Jakarta 10110
2. 1.Berdasarkan UU No. 23 Tanun 2007 tentang Perkeretaapian dan PP No. 56 Tahun 2009 pasal 278 :
a.Kartu ini sebagai penetapan kualifikas! kecakapan I keahlian SDM Perkeretaapian olsh Direktur Jenderal Perkeretaapian; dan
b.Kartu ini wajb dlbawa selama bertugas;
1. 2.Jika terjadi kehi!angan I kerusakan, segera melaporkan ke Direk(orat J enderal Perkeretaapian; dan
2. 2.Tampak belakang Tanda Pengenal Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian Tilndll Tar,nllrt re~;}ba!Bcrw~nlifig Tan99al Bcrlaku Kodifikasi Serifikat Unit Kerja Nama TempatITgl. Lahir Kategori Keantian Tingkat Koahlian KEMENTERIAN PERHUBUNGAN OIREKTORA T JENDERAl PERKERETAAPIAN TANDA PENGENAl KEAHllAN
3. 1.Tam pak depan Tanda Pengenal Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian II. TANDA PENGENAL

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

JENIS DANKLASIFlKASIKEAHLIANTENAGAPEMERIKSA PRASARANAPERKERETAAPIAN persyaratan kornpetensi sebagai tenaga perneriksa prasarana perkeretaapian.

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 12

Pasal 18

KEWAJIBANPEMEGANGSERTIFIKATKEAHLIAN TENAGAPEMERIKSAPRASARANAPERKERETAAPIAN Perkeretaapian diberikan setelah lulus pendidikan dan pelatihan Assesor Bidang Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian.

Pasal 17

BENTUK DAN FORMAT SERTIFIKAT KEAHLIAN DAN TANDA PENGENAL TENAGA PEMERIKSA PRASARANA PERKERETAAPIAN Pasa123 Peringatan, pembekuan atau pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 26

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

JENIS DANKLASIFlKASIKEAHLIANTENAGAPEMERIKSA PRASARANAPERKERETAAPIAN persyaratan kornpetensi sebagai tenaga perneriksa prasarana perkeretaapian.

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 12

Pasal 18

KEWAJIBANPEMEGANGSERTIFIKATKEAHLIAN TENAGAPEMERIKSAPRASARANAPERKERETAAPIAN Perkeretaapian diberikan setelah lulus pendidikan dan pelatihan Assesor Bidang Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian.

Pasal 17

BENTUK DAN FORMAT SERTIFIKAT KEAHLIAN DAN TANDA PENGENAL TENAGA PEMERIKSA PRASARANA PERKERETAAPIAN Pasa123 Peringatan, pembekuan atau pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 26

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2009