Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2017
- Nomor
- 9
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 11
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian; MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang SERTIFlKASI TENAGA PEMERIKSA PRASARANAPERKERETAAPIAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIKINDONESIA NOMOR : PM 9 TAHUN 2017 TENTANG MENTERIPERHUBUNGAN SERTIFlKASI TENAGA PERKERETAAPIAN. PERHUBUNGAN TENTANG PEMERIKSA PRASARANA MENTERIPERATURAN MEMUTUSKAN: Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
1022); Menetapkan
Dalam Peraturan Menteriini yang dimaksud dengan :
{2} Perneriksaan prasarana perkeretaapian sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan oleh tenaga perneriksaan prasarana perkeretaapian yang rnerniliki kornpetensi untuk rnelakukan Pemeriksaan Prasarana Perkeretaapian.
(2), harus rnernenuhi standar kornpetensi yang terdiri atas:
BAB II JENIS DANKLASIFlKASIKEAHLIANTENAGAPEMERIKSA PRASARANAPERKERETAAPIAN persyaratan kornpetensi sebagai tenaga perneriksa prasarana perkeretaapian.
Pasa14 Jenis Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas: Pasa13
perbaikan terhadap prasarana perkeretaapian. dilakukanuntukrekomendasimemberikanf. perkeretaapian;
prasaranapemeriksaanb. melaksanakan perkeretaapian;
prasaranapemeriksaana. melaksanakan perkeretaapian; dan
Pasa15
dan
BABIII PERSYARATANSERTIFIKASITENAGAPEMERIKSA PRASARANAPERKERETAAPIAN Pasa17 Untuk mendapat Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Fasilitas Pengoperasian Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, harus memenuhi persyaratan:
Pasa19
Pasa18
BABIV PROSEDUR SERTIFlKASITENAGAPEMERIKSAPRASARANA PERKERETAAPIAN
BAB II
Untuk memperoleh sertifikat danJatau tanda pengenal yang mengalami kerusakan atau hilang, permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
Assesor Bidang Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian harus mempunyai persyaratan:
Assesor Bidang Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian merupakan tenaga penilai yang menilai kualifikasi Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian. BABV PERSYARATANDANKOMPETENSIASSESOR BIDANG PEMERIKSAPRASARANAPERKERETAAPIAN Pasal 13 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji kompetensi, permohonan sertifikat, perpanjangan, permohonan penggantian yang hilang atau yang rusak diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
Penerbitan Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian yang rusak atau hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat diberikan selambat- lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap oleh Direktorat Jenderal.
prasaranaharus melakukan pemeriksaan perkeretaapian; dan I atau
PrasaranaPemeriksa
BAB VI
peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
prasaranapemeriksaanperalatan prasaranapemeriksaanprosedura. menetapkan perkeretaapian;
membahayakan keselamatan dan keamanan operasional kereta apr yang mengakibatkan kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa dan rintang jalan berdasarkan pemeriksaan dan analisis kecelakaan. yang Pasal 22 Sertifikat Keahlian dan Tanda Pengenal Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), tanpa melalui proses peringatan dalam hal:
Pasa124
J. nama pemegang;
BAB VIII BENTUK DAN FORMAT SERTIFIKAT KEAHLIAN DAN TANDA PENGENAL TENAGA PEMERIKSA PRASARANA PERKERETAAPIAN Pasa123 Peringatan, pembekuan atau pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 dilakukan oleh Direktur Jenderal.
1) dasar hukum; 2) kewajiban apabila terjadi kehilanganjkerusakan; dan 3) alamat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Pasa127 Untuk mendapatkan akreditasi badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.
BAB VIII
BABIX PENYELENGGARAPENDIDIKANDANPELATIHANTENAGA PEMERIKSAPRASARANAPERKERETAAPIAN Pasa125 Bentuk, format, isi dan warna Sertifikat serta Tanda Pengenal Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dad Peraturan Menteri ini. Pasa132 Direktur Jenderal mengawasi pelaksanaan Peraturan Menteri InI. Pasa131 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2010 tentang Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABXI KETENTUANPENUTUP Pasa130 Direktur Jenderal melakukan inventarisasi dan pengelolaan database Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian. Pasa129 Dalam rangka upaya meningkatkan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian harus mendukung dan membantu kegiatan belajar mengaJar bidang perkeretaapian, penelitian, kegiatan praktek lapangan (PKL)/ magang kepada Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan di bidang Perkeretaapian. Pasa128 Untuk memperoleh Sertifikat keahlian dan Tanda Pengenal Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABX KETENTUANLAIN-LAIN SRILESTARlRAH YU Pembina Utama Muda (IVIe) NIP. 19620620 198903 2 001 Salinan Sesuai dengan aslinya $pag;irrUkum BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 211 WIOOOO EKATJAHJANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2017 BUDI KARYASUMADI ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tang gal 23 J anuari 2017 pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerin tahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar Pasa133 Peraturan Menteri im mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Nomor This Certificate is issued in compliance with the Transportation Ministerial Regulation.......... Perhubungan Sertifikat ini dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri ....... AREA OF EXPERTISE BIDANG KEAHLlAN . DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN DIRECTORATE GENERAL OF RAILWAYS REPUBLIC OF INDONESIA
Perhubungan Sertifikat ini dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri ..... " AREA OF EXPERTISE BIDANG KEAHUAN . DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN DIRECTORATE GENERAL OF RAILWAYS REPUBLIC OF INDONESIA
ForTheDirectorGeneralof Railways Perkeretaapian. An.XII. Jendera!DirekturVI.1.1.1.1.1.2 XI. Berlaku hingga Valid until Dateof issue X. Tanggal Pengeluaran certificate is to declare the person whose name and data are stipulated on page 2 (two), has the competence Sertifikat ini menyatakan bahwa personil yang nama dan datanya tercantum dalam halaman 2 (dua), memiliki kompetensi yang telah disahkan untuk melaksanakan IX. Bidang Keahlian Area of Expertise 3 VIII. Tanda tangan pemegang : Signature of Holder [:J VII. PenyeJenggaraDIKLAT Training Provider Alamat Tempat Tinggal Address VI. Nationality KebangsaanV. SexVI.1.1.1.1.1.1 IV. Jenis Kelamin Place and date of birth .111. Tempat dan Tanggal Lahir Nameof Holder Nama PemegangII. Nomor Number l. REPUBLIC OF INDONESIA 2 Perkeretaapian PrasaranaPemeriksaTenagaKeahlian SertifikatBukulsi3. XV. Jenis prasarana yang dilakukan pemeriksaan XIV. Catalan Records 5 Signature and Stamp by DGR Tunda tangan dan cap DJKA Training Provider Pcnyelenggara DIKLA T Date of issue Talll.!gal pengeluaran Renewed until Dipemanjang sampai Signature and Stamp by DGR Tanda tangan dilll cap DJKA Training Provider Pcnyclcnl.!gara DIKLAT Date of issue Tanggal penl.!eluaran Renewed until Diperpanjang sampai XIII. Perpanjangan Renewals 4 7 If found, please return this Certificate to Directorate General of Railways
If this Certificate is lost, the holder should report to Directorate General of Railways.
Any notes or writings on this Certificates are not allowed except by authorized person.
XL Perhatian Attention 6 BUDI KARYASUMADI ttd MENTERIPERHUBUNGAN SRILESTARIRAHA U Pembina Utama Muda (IVIe) NIP. 19620620 198903 2 001 Salinan Sesuai dengan aslinya %PJiOikuill Keterangan : Tampak Depan :
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)