Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Kualifikasi adalah keterampilan khusus yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan tugas sebagai Asesor.
2.Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.
3.Keahlian adalah kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang sifatnya spesifik, fokus, dan dinamis yang membutuhkan waktu tertentu untuk mempelajarinya dan dapat dibuktikan.
4.Pendidikan dan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi.
5.Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
6.Prasarana Perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan. .
7.Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di j alan rel.
8.Buku Sertifikat adalah bukti kecakapan dan/ a tau Keahlian sumber daya manusia Perkeretaapian berupa buku.
BABI KETENTUANUMUM MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN TENTANG PERSYARATAN,KUALIFIKASI,DAN SERTIFIKASI ASESOR SUMBERDAYAMANUSIAPERKERETAAPIAN.
5.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2014 ten tang Organisasi dan Balai Perawatan Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1856);
6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
7.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1199);
8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1029);
Menetapkan Pasal 3
(1)Standar Kompetensi Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kemampuan menguasai dan memahami:
a.ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Perkeretaapian;
b.pengetahuan di bidang Perkeretaapian;
c.perencanaan aktivitas dan proses asesmen;
d.pelaksanaan asesmen; dan
e.pemberian kontribusi dalam validasi asesmen.
(2)Kompetensi Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Buku Sertifikat dan Tanda Pengenal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
BAB III STANDARKOMPETENSI DAN KUALIFIKASIASESOR Pasa12 ( 1) Asesor bertugas melakukan penilaian Kualifikasi tenaga penguji, inspektur, auditor, tenaga pemeriksa, tenaga perawatan, petugas pengoperasian Prasarana Perkeretaapian, awak Sarana Perkeretaapian, tenaga penanganan kecelakaan, pemeriksa kecelakaan, tenaga analisis kecelakaan, tenaga pelaksana pembangunan Prasarana Perkeretaapian.
(2)Asesor dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar Kompetensi berdasarkan bidangnya dan Kualifikasi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan asesmen uji Kompetensi lebih dari satu bidang sesuai dengan Kompetensi teknis yang dimiliki.
BAB II TUGAS ASESOR
9.Tanda Pengenal adalah bukti kecakapan dan/ atau Keahlian sumber daya manusia Perkeretaapian berupa kartu.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan perkeretaapian.
11.Direktorat Jenderal adalah unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan yang membidangi urusan perkeretaapian.
12.Direktur J enderal adalah pim pinan tinggi mad ya yang membidangi urusan perkeretaapian.
13.Asesor Sumber Daya Manusia Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Asesor adalah tenaga penilai yang menilai kualifikasi dan kompetensi tenaga penguji, inspektur, auditor, tenaga pemeriksa, tenaga perawatan, petugas pengoperasian prasarana Perkeretaapian, awak sarana Perkeretaapian, tenaga penanganan kecelakaan, pemeriksa kecelakaan, tenaga analisis kecelakaan dan tenaga pelaksana pembangunan prasarana Perkeretaapian.