DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/1/2017 Tahun 2017

Nomor: 03/M-IND/PER/1/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Perindustrian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penyiapan tenaga kerja industri yang terampil dan kompeten, diperlukan pendidikan kejuruan berbasis kompetensi yang link and match dengan industri;
b.bahwa untuk mewujudkan ha! sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan peran industri dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan agar dapat menghasilkan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mcntcri Perindustrian tentang Pedoman Pembinaan dan Pcngembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri; MENTER! PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN MENTER! PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/M-Th1)/PER/l/20J.7 TENT ANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BERBASIS KOMPETENSI YANG LINK AND MATCH DENGAN INDUSTRI Menteri Pcrindustrian Republik Indonesia A

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4.Perturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya lndustri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
6.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
8.Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat Iebih tinggi, termasuk jasa industri.
2.Perusahaan Industri adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri.
3.Perusahaan Kawasan lndustri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri.
4.Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah pendidikan menengah kejuruan yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu di bidang Industri.
5.Bidang Studi Produktif adalah bidang pelajaran kejuruan yang mengajarkan kemarnpuan khusus kepada siswa sesuai dengan program keahlian yang dipilihnya.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BERBASJS KOMPETENSI YANG LINK AND MATCH DENGANINDUSTRI.

9.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor I 07 /M-IND/ PER/ 11/2015 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Serita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1806); Menetapkan
6.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana sertifikasi profesi yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
8.Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat TUK adalah ternpat kerja dan/ a tau lembaga yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan uji kompetensi yang diverifikasioleh LSP.
9.Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, standar internasional dan/atau standar khusus.
10.Praktek Kerja Industri adalah praktek kerja pada Perusahaan lndustri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri sebagai bagian dari kurikulum pendidikan kejuruan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian di bidang Industri.
11.Pemagangan Industri adalah bagian dari sistern peningkatan kompetensi guru Bidang Studi Produktif dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian di bidang lndustri,
12.Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya,
13.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perind ustrian.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 5

( 1) SMK harus memiliki guru Bidang Studi Produktif sesuai dengan kebutuhan program keahlian.

(2)Dalam ha! belum terpenuhinya kebutuhan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMK dapat memanfaatkan karyawan puma bakti dari Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan lndustri yang memiliki kesesuaian kompetensi sebagai guru Bidang Studi Produktif di SMK.

Pasal 4

(1)Kurikulum pendidikan pada setiap program keahlian di SMK disusun berbasis kompetensi mengacu pada SKKNI bidang lndustri, standar internasional, dan/atau standar khusus.
(2)Penyusunan kurikulurn sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dilakukan dengan melibatkan asosiasi Industri, Perusahaan lndustri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri. dengandisesuaikan

Pasal 3

pada SMKProgram keahlian kebutuhan Industri.

a.SMK dalam membangun dan menyelenggarakan pendidikan kejuruan berbasis kompetensi yang link and match dengan lndustri; dan
b.Perusahaan lndustri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri dalam memfasilitasi pembinaan dan pengembangan SMK untuk menghasilkan tenaga kerja Industri yang kompeten. Pasa19 ( 1) SMK menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi melalui uji kompetensi terhadap siswanya.

(2)Uji kompetensi dilaksanakan oleh LSP di TUK yang dirniliki oleh SMK atau Perusahaan lndustri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri. kompetensi berupa SKKNI, LSP, TUK, dan asesor kompetensi.
(2)Pembangunan infrastruktur kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat difasilitasi oleh Kementerian. infrastrukturdengan

BAB II

SISTEM PEMBELAJARAN Pasal 2 Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman bagi:

Pasal 8

dilengkapiharus( 1) SMK

Pasal 7

Untuk menunjang praktikum pembelajaran berbasis kornpetensi, SMK dilengkapi dengan teaching Factory, workshop, dan/atau laboratorium.

Pasal 6

( 1) Peningkatan kompetensi guru Bidang Studi Produktif, dapat dilakukan melalui Pemagangan lndustri.

(2)Pemagangan Indu stri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perusahaan lndustri dan/atau Perusahaan Kawasan lndustri.
(3)Karyawan puma bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pelatihan untuk pelatih (training for trainers) bidang Kompetensi Pedagogik. ( 4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat difasilitasi oleh Kementerian, kementerian/lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah. BABIV INSENTIF'

Pasal 11

(1)Perusahaan Jndustri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang rnelakukan pembinaan dan pengernbangan SMK sebagaimana dimaksud dalarn Peraturan Menteri ini dapat diberikan insentif.

Pasal 10

(1)Perusahaan lndustri dan/atau Perusahaan Kawasan Jndustri memfasilitasi Praktek Kerja lndustri untuk siswa dan Pemagangan lndustri untuk guru Bidang Studi Produktif.
(2)Praktek Kerja Industri dan Pemagangan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jenjang kualifikasi dan/atau kompetensi yang akan dicapai.
(3)Dalam penyelenggaraan Praktek Kerja Industri dan/atau Pemagangan lndustri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan lndustri menyediakan:
1. a.teaching Factory, workshop, dan/ atau laboratorium sebagai tempat Praktek Kerja Industri dan/atau Pemagangan lndustri; dan
2. b.instruktur sebagai tenaga pembimbing.
(4)Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan lndustri memberikan sertifikat kepada siswa dan guru Bidang Studi Produktif yang telah menyelesaikan Praktek Kerja Industri dan/ atau Pemagangan Induatri. MENTERI PERINDUSTRIAN ttd. AIRLANGGA HARTARTO Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 .Januari 2017 Peraturan Menteri rm rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

BAB III

PRAKTEK KERJA INDUSTRl DAN PEMAGANGAN INDUSTRI Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal ~ 'H:,1i~~an Perindustrian ' , ' : "" um dan Organisasi. .

Pasal 12

BABV

(2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penyiapan tenaga kerja industri yang terampil dan kompeten, diperlukan pendidikan kejuruan berbasis kompetensi yang link and match dengan industri;
b.bahwa untuk mewujudkan ha! sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan peran industri dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan agar dapat menghasilkan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4.Perturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya lndustri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
6.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
8.Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat Iebih tinggi, termasuk jasa industri.
2.Perusahaan Industri adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri.
3.Perusahaan Kawasan lndustri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri.
4.Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah pendidikan menengah kejuruan yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu di bidang Industri.
5.Bidang Studi Produktif adalah bidang pelajaran kejuruan yang mengajarkan kemarnpuan khusus kepada siswa sesuai dengan program keahlian yang dipilihnya.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BERBASJS KOMPETENSI YANG LINK AND MATCH DENGANINDUSTRI.

9.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor I 07 /M-IND/ PER/ 11/2015 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Serita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1806); Menetapkan
6.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana sertifikasi profesi yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
8.Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat TUK adalah ternpat kerja dan/ a tau lembaga yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan uji kompetensi yang diverifikasioleh LSP.
9.Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, standar internasional dan/atau standar khusus.
10.Praktek Kerja Industri adalah praktek kerja pada Perusahaan lndustri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri sebagai bagian dari kurikulum pendidikan kejuruan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian di bidang Industri.
11.Pemagangan Industri adalah bagian dari sistern peningkatan kompetensi guru Bidang Studi Produktif dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian di bidang lndustri,
12.Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya,
13.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perind ustrian.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 5

( 1) SMK harus memiliki guru Bidang Studi Produktif sesuai dengan kebutuhan program keahlian.

(2)Dalam ha! belum terpenuhinya kebutuhan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMK dapat memanfaatkan karyawan puma bakti dari Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan lndustri yang memiliki kesesuaian kompetensi sebagai guru Bidang Studi Produktif di SMK.

Pasal 4

(1)Kurikulum pendidikan pada setiap program keahlian di SMK disusun berbasis kompetensi mengacu pada SKKNI bidang lndustri, standar internasional, dan/atau standar khusus.
(2)Penyusunan kurikulurn sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dilakukan dengan melibatkan asosiasi Industri, Perusahaan lndustri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri. dengandisesuaikan

Pasal 3

pada SMKProgram keahlian kebutuhan Industri.

a.SMK dalam membangun dan menyelenggarakan pendidikan kejuruan berbasis kompetensi yang link and match dengan lndustri; dan
b.Perusahaan lndustri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri dalam memfasilitasi pembinaan dan pengembangan SMK untuk menghasilkan tenaga kerja Industri yang kompeten. Pasa19 ( 1) SMK menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi melalui uji kompetensi terhadap siswanya.

(2)Uji kompetensi dilaksanakan oleh LSP di TUK yang dirniliki oleh SMK atau Perusahaan lndustri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri. kompetensi berupa SKKNI, LSP, TUK, dan asesor kompetensi.
(2)Pembangunan infrastruktur kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat difasilitasi oleh Kementerian. infrastrukturdengan

BAB II

SISTEM PEMBELAJARAN Pasal 2 Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman bagi:

Pasal 8

dilengkapiharus( 1) SMK

Pasal 7

Untuk menunjang praktikum pembelajaran berbasis kornpetensi, SMK dilengkapi dengan teaching Factory, workshop, dan/atau laboratorium.

Pasal 6

( 1) Peningkatan kompetensi guru Bidang Studi Produktif, dapat dilakukan melalui Pemagangan lndustri.

(2)Pemagangan Indu stri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perusahaan lndustri dan/atau Perusahaan Kawasan lndustri.
(3)Karyawan puma bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pelatihan untuk pelatih (training for trainers) bidang Kompetensi Pedagogik. ( 4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat difasilitasi oleh Kementerian, kementerian/lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah. BABIV INSENTIF'

Pasal 11

(1)Perusahaan Jndustri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang rnelakukan pembinaan dan pengernbangan SMK sebagaimana dimaksud dalarn Peraturan Menteri ini dapat diberikan insentif.

Pasal 10

(1)Perusahaan lndustri dan/atau Perusahaan Kawasan Jndustri memfasilitasi Praktek Kerja lndustri untuk siswa dan Pemagangan lndustri untuk guru Bidang Studi Produktif.
(2)Praktek Kerja Industri dan Pemagangan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jenjang kualifikasi dan/atau kompetensi yang akan dicapai.
(3)Dalam penyelenggaraan Praktek Kerja Industri dan/atau Pemagangan lndustri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan lndustri menyediakan:
1. a.teaching Factory, workshop, dan/ atau laboratorium sebagai tempat Praktek Kerja Industri dan/atau Pemagangan lndustri; dan
2. b.instruktur sebagai tenaga pembimbing.
(4)Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan lndustri memberikan sertifikat kepada siswa dan guru Bidang Studi Produktif yang telah menyelesaikan Praktek Kerja Industri dan/ atau Pemagangan Induatri. MENTERI PERINDUSTRIAN ttd. AIRLANGGA HARTARTO Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 .Januari 2017 Peraturan Menteri rm rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

BAB III

PRAKTEK KERJA INDUSTRl DAN PEMAGANGAN INDUSTRI Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal ~ 'H:,1i~~an Perindustrian ' , ' : "" um dan Organisasi. .

Pasal 12

BABV

(2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.