Kementerian Perindustrian
Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
8 kebijakan2 pejabat aktifDiperbarui 18 minggu lalu
Kepemimpinan
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Kementerian Perindustrian
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merupakan lembaga negara yang mengemban mandat vital dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Kehadiran Kemenperin sangat signifikan karena bertanggung jawab atas perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di berbagai aspek industri, menjadikannya pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional.
Ruang lingkup tugas Kemenperin mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program yang luas. Kemenperin merumuskan kebijakan di bidang perindustrian, menyelenggarakan pembangunan sumber daya manusia industri, serta melaksanakan program peningkatan dan penguatan industri 4.0.
Intervensi strategis Kemenperin meliputi program Transformasi Industri 4.0, pengembangan sumber daya manusia industri, penguatan industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan pengembangan perwilayahan industri. Program-program ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan sektor industri yang berkelanjutan dan berdaya saing.
Kemenperin memiliki kontribusi vital dalam isu-isu nasional, seperti perekonomian nasional, ketahanan industri, pemerataan pembangunan, lingkungan hidup, serta inovasi dan teknologi. Dengan fokus pada pembangunan dan penguatan industri, Kemenperin berperan langsung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.
Warga negara atau pelaku usaha dapat berurusan dengan Kemenperin dalam berbagai situasi, seperti perizinan dan regulasi industri, pengembangan sumber daya manusia industri, pencarian informasi dan bantuan teknis, serta pengaduan atau pengawasan. Kemenperin hadir untuk melayani kebutuhan industri dan masyarakat.
Sebagai kesimpulan, Kementerian Perindustrian adalah lembaga negara yang fundamental dalam menggerakkan sektor industri Indonesia. Mandatnya yang luas mencakup perumusan kebijakan, pengembangan sumber daya, pengawasan, dan inovasi, menjadikannya pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing.
Kebijakan
DokumenLihat semua
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2022
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2025
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Baja Lembaran Lapis Seng dan Baja Lembaran Lapis Seng Warna Secara Wajib yaitu tentang pemberlakuan SNI 2053:2024 untuk Bj LS dan SNI 66:2024, Sertifikat produk penggunaan tanda SNI Bj LS dan pengecualian kewajiban pembubuhan tanda elektronik,
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31 Tahun 2020
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2020
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2023
Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Statuta Politeknik Industri Petrokimia Banten, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pembinaan Politeknik Industri Petrokimia Banten secara akademik dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Pembinaan Politeknik Industri Petrokimia Banten secara operasional dilaksanakan oleh Menteri. Politeknik Industri Petrokimia Banten menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Vokasi dalam sejumlah bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sektor industri petrokimia dengan berbasis kompetensi yang link and match dengan industri dan menerapkan sistem ganda yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia.Politeknik Industri Petrokimia Banten memiliki visi sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi Vokasi industri yang unggul (excellence) dan berdaya saing global di bidang industri petrokimia pada tahun 2030.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2024
Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas Peraturan Menteri Perindustrian : a. Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan; b. Nomor 05/M-IND/PER/2/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M- IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan ; dan c. Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M- IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/12/2017 Tahun 2017
Data Kementerian PerindustrianLihat semua
Rata-Rata Upah Buruh Industri Kecil Indonesia 2015 - 2025
Upah buruh industri kecil naik signifikan 2015-2025
Berat Bersih Ekspor Bulanan Hasil Industri Menurut Komoditas Indonesia Januari–Juni 2026
Berat ekspor industri fluktuatif dengan puncak di Februari
Berat Bersih Ekspor Bulanan Hasil Industri Menurut Komoditas Indonesia Januari–Desember 2025
Ekspor industri Indonesia meningkat signifikan sepanjang 2024
Nilai Ekspor Bulanan Hasil Industri Menurut Komoditas Indonesia Januari–Juni 2026
Ekspor industri fluktuatif, melonjak tajam pada Juni setelah titik
Nilai Ekspor Bulanan Hasil Industri Menurut Komoditas Indonesia Januari–Desember 2025
Tren ekspor industri Indonesia fluktuatif namun berakhir menguat signifikan